UU No 1/PNPS/1965 dan Tafsir Pembatasan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia

Artikel  ini bertujuan untuk menganalisis beberapa pertanyaan kunci:  1) Apakah pembatasan  semacam itu  memiliki pendasaran  dalam teori-teori HAM dan instrumen internasional? 2) Apa  saja  persoalan Undang-Undang (UU) No. 1/PNPS/1965 dalam konteks itu? 3) Apakah UU tersebut kompatibel dengan upaya perlindungan dan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan oleh negara?Hasil pembahasan dan analisis menunjukkan beberapa kesimpulan utama: Pertama,  UU PNPS bukanlah mekanisme pembatasan kebebasan beragama/ berkeyakinan sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai doktrin dan teori HAM serta ketentuan-ketentuan dasar derogasi dan limitasi sebagaimana diintroduksi dalam instrumen internasional dan nasional hak asasi manusia. Kedua,  UU  PNPS  mengandung berbagai cacat materiil berkaitan dengan materi dan konsep penodaan agama serta tidak   memberikan kepastian hukum  dalam  konsepsi-konsepsi  hukum  dan   penegakan   hukumnya. Ketiga, UU PNPS tidak  kompatibel dengan upaya perlindungan dan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan oleh negara. Sebaliknya UU ini berwatak restriktif dan bahkan stimulatif terhadap pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan.  Keempat, implikasinya, pemerintah  dan  DPR  harus segera menyusun politik   legislasi baru berkaitan dengan kebebasan beragama/ berkeyakinan sebagai pengganti UU PNPS.