PENGEMBANGAN KOMODITAS RUMPUT LAUT NUSA TENGGARA BARAT DENGAN MODEL HEXAGON UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL

Rumput laut sebagai komoditas unggulan daerah NTB belum secara maksimal dikelola dengan baik. Potensi yang besar serta didukung dengan kultur masyarakat pesisir seharusnya mampu menjadikan komoditas rumput laut NTB berdaya saing tinggi. Kondisi permasalahan mendasar diatas kemudian menarik untuk diteliti dengan model Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) sebagai metode dalam melihat permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan PEL model Hexagon dengan melihat dalam 6 dimensi terkait yakni target group, locational factors, policy focus and synergy, sustainability, governance serta planning. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah daerah Provinsi NTB sesungguhnya telah memulai program Pembangunan Ekonomi Lokal, namun belum optimal dalam beberapa program yang telah dilakukan mulai dari pemilihan kelompok target yang disesuaikan dengan kapasitas industrial daerah, penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang aktifitas ekonomi, keberhadiran kebijakan dan regulasi yang bersiat pro-environment dan pro-poor untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan, hingga pada upaya sinergisitas para stakeholders serta upaya monitoring dan evaluasi.Title: Development of Seaweed Commodities in West Nusa Tenggara Using the Hexagon Model for Local Economic DevelopmentSeaweed, one of the competitive commodities in West Nusa Tenggara (NTB), has not been well governed. High potential value and coastal community culture are supposed to improve the competitiveness of the seaweed. Those conditions are the background of this research using Local Economic Development (LED) approach to describe the problems. LED has six dimensions of analysis; targeting group, location factors, policy focus and synergy, sustainability, governance and planning. This study found that NTB government has actually begun to implement LED dimension. However, there should be more optimal efforts to implement this program including selection of targeting group, development of infrastructure, pro-environment and pro-poor policy and regulation to support sustainable development, collaboration among stakeholders and monitoring and evaluation.