PENYELESAIAN KONFLIK STATUS HAK KAWASAN HUTAN ANTARA PETANI SAWIT DENGAN PERUM PERHUTANI DI DESA MUNGGU KABUPATEN BANGKA TENGAH

Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki hutan yang sangat luas, sehingga dari luasnya daerah tersebut dapat menimbulkan risiko konflik agraria yang tinggi. Adanya kebijakan dari era orde baru telah memunculkan perbedaan cara penguasaan dan menimbulkan konflik agraria yang sangat panjang. Terdapat kualifikasi jenis hak penguasaan kawasan hutan, yaitu: Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), Kontrak Karya Pertambangan, dan lain-lain. Salah satu daerah yang memiliki risiko konflik yang tinggi ada di wilayah Bangka Belitung, tepatnya di Desa Munggu Kabupaten Bangka Tengah. Mayoritas penduduk di desa tersebut berlatar belakang sebagai petani sawit. Desa itu ditempati bahkan sebelum Provinsi Bangka Belitung berdiri, yang ketika itu masih bergabung dengan Sumatera Selatan. Para penduduk mengklaim bahwa tanah yang mereka tempati adalah tanah adat dan merekalah yang mengelola sumber daya hutannya. Namun, pemerintah melalui PERHUTANI mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah negara. Semenjak peristiwa itu terjadi sampai saat ini, antara para petani Desa Munggu dan pemerintah masih belum menemukan titik temu, sehingga melalui Kepala Desa Munggu, berusaha mengadakan audiensi dan mediasi kepada PERHUTANI, bahwa tanah yang dikelola oleh para penduduk tersebut merupakan sumber dari mata pencarian mereka. Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih dalam bagaimana mekanisme penyelesaian alas hak para petani, karena hal ini berkaitan erat dengan kondisi ekonomi mereka.