首页 > 最新文献

JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana最新文献

英文 中文
PENERAPAN DIVERSI DALAM TUNTUTAN JAKSA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE (Studi Kasus Cabang Kejaksaan Deli Serdang Di Pancur Batu) 检察官要求通过正义修复方法对儿童刑事案件解决方案的应用(检察官办公室熟食店的案例研究)
Pub Date : 2023-09-29 DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3806
Anak-anak dalam segala arti dan definisinya berbeda dengan orang dewasa. Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, harkat dan martabat seluruh umat manusia. Sistem peradilan pidana khusus anak bertujuan untuk memberi manfaat bagi masa depan anak dan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Pemulihan keadilan adalah penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan mempertimbangkan pemulihan keadilan dalam kondisi asli dan tidak ada balas dendam. Dalam praktik diversi di Indonesia, masih banyak praktik yang belum membaik, khususnya di wilayah Pancur Batu Cabang Deli Serdang, salah satu penyebabnya adalah keberadaan dan peran jaksa serta pendukung lainnya masih kurang baik. Dasar pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan kejahatan adalah hak anak. Sejauh ini Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu telah menerapkan pendekatan diversi dan pemulihan yang optimis sesuai dengan pedoman hukum dan pedoman yang relevan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Kejahatan anak. Meskipun tidak semua kasus kenakalan remaja yang ada berhasil diselesaikan dengan menggunakan diversi dan keadilan restorasi, namun ada kemungkinan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi kriteria hukum dan prinsip-prinsip diversi dan keadilan restorasi.Back. Peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dalam penegakan anti diversi anak adalah sah. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) dan Ketentuan Umum Pengacara No. Tanggal 15 tahun 2020 membahas tentang keadilan restorasi dan pedoman terkait lainnya.
孩子在任何意义上和定义上都与成年人不同。2012年第11条关于童法的法律规定,儿童是全能的上帝、全人类的尊严和尊严。专门儿童刑事司法系统的目的是使儿童和社会的未来受益于恢复公正的原则。恢复正义是一种刑事诉讼的解决方案,涉及罪犯、受害者、受害者家属和其他利益相关者,通过考虑恢复正义的原始条件和不报复来共同寻求一个公平的解决方案。在印度尼西亚的开斋实践中,仍有许多没有改善的做法,特别是在扇贝区的扇贝区,原因之一是存在和检察官的作用以及其他支持者的作用是不佳的。对犯下罪行的儿童实施的本质是儿童权利。到目前为止,检察官潘基镇已经实施了乐观的改良和恢复方法,根据法律指导方针和相关解决案件的指导方针。孩子的罪行。虽然并不是所有现存的青少年犯罪案件都能通过修复版和正义得到解决,但也有可能这些案件不符合现行的法律标准、原则和恢复正义。美国检察官办公室在反儿童执法部门的作用是合法的。2012年第11号关于儿童司法系统(SPPA)和律师资格编号。2020年15日讨论了恢复公正和其他相关指导方针。
{"title":"PENERAPAN DIVERSI DALAM TUNTUTAN JAKSA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE (Studi Kasus Cabang Kejaksaan Deli Serdang Di Pancur Batu)","authors":"Lenny Martafriska Natalian Panjaitan","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i3.3806","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3806","url":null,"abstract":"Anak-anak dalam segala arti dan definisinya berbeda dengan orang dewasa. Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, harkat dan martabat seluruh umat manusia. Sistem peradilan pidana khusus anak bertujuan untuk memberi manfaat bagi masa depan anak dan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Pemulihan keadilan adalah penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan mempertimbangkan pemulihan keadilan dalam kondisi asli dan tidak ada balas dendam. Dalam praktik diversi di Indonesia, masih banyak praktik yang belum membaik, khususnya di wilayah Pancur Batu Cabang Deli Serdang, salah satu penyebabnya adalah keberadaan dan peran jaksa serta pendukung lainnya masih kurang baik. Dasar pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan kejahatan adalah hak anak. Sejauh ini Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu telah menerapkan pendekatan diversi dan pemulihan yang optimis sesuai dengan pedoman hukum dan pedoman yang relevan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Kejahatan anak. Meskipun tidak semua kasus kenakalan remaja yang ada berhasil diselesaikan dengan menggunakan diversi dan keadilan restorasi, namun ada kemungkinan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi kriteria hukum dan prinsip-prinsip diversi dan keadilan restorasi.Back. Peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dalam penegakan anti diversi anak adalah sah. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) dan Ketentuan Umum Pengacara No. Tanggal 15 tahun 2020 membahas tentang keadilan restorasi dan pedoman terkait lainnya.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135199776","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG 班达灯市度假区警方为打击班达灯市摩托车盗窃犯罪所做的努力。
Pub Date : 2023-09-26 DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3507
Adapun yang melatar belakangi penulisan jurnal ini adalah akibat tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan mengalami peningkatan secara signifikan di wilayah Bandar Lampung pada saat ini, hal ini tentu sangat meresahkan masyarakat dan oleh karena itu perlu suatu upaya yang nyata di lakukan oleh kepolisian resort Bandar Lampung. Adapun pencurian dengan kekerasan di atur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP. Yang menjelaskan pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor, pengahambat pihak kepolisian dalam penangulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor serta upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor. Hasil penelitian di lakukan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan,yaitu faktor Ekonomi, lingkungan, kenakalan remaja, dan Faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan yaitu masyarakat yang tidak mau melapor, situasi wilayah, kurangya jumlah personil polisi.Upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan yaitu dengan telah membuat Call Center 110, membentuk tim Khusus, melakukan patrol.
至于这本日记的背后原因,暴力犯罪在当时的楠榜地区明显增加,这无疑是一个令人不安的社区,因此需要楠榜度假村警察局的真正努力。至于暴力抢劫,根据刑法第365条(1)规定。这就解释了盗窃之前的情况,以及随后的暴力或暴力威胁,以及最高刑期的9年。这本日记写作的目的是解释导致摩托车盗窃和暴力,警方pengahambat penangulangan中犯了偷窃罪对摩托车的暴力和警方的努力以暴力应对盗窃摩托车。最近的一项研究表明,暴力摩托车交通的原因包括经济、环境、青少年犯罪,以及警察控制失窃摩托车的因素。警方对被偷的暴力摩托车的努力已经做出,他们已经召集了一个特别小组,进行了一次巡逻。
{"title":"UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG","authors":"Zainudin Hasan, Tegar Priananda, Dian Ari Kurniawan, Firmansyah Firmansyah","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i3.3507","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3507","url":null,"abstract":"Adapun yang melatar belakangi penulisan jurnal ini adalah akibat tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan mengalami peningkatan secara signifikan di wilayah Bandar Lampung pada saat ini, hal ini tentu sangat meresahkan masyarakat dan oleh karena itu perlu suatu upaya yang nyata di lakukan oleh kepolisian resort Bandar Lampung. Adapun pencurian dengan kekerasan di atur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP. Yang menjelaskan pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor, pengahambat pihak kepolisian dalam penangulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor serta upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor. Hasil penelitian di lakukan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan,yaitu faktor Ekonomi, lingkungan, kenakalan remaja, dan Faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan yaitu masyarakat yang tidak mau melapor, situasi wilayah, kurangya jumlah personil polisi.Upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan yaitu dengan telah membuat Call Center 110, membentuk tim Khusus, melakukan patrol.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135720814","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI TANAH DIHADAPAN NOTARIS SEBAGAI PERALIHAN JAMINAN HUTANG (Studi putusan No.3617 I C/Pdt/2016) 《在公证人面前出售土地的司法审查》(裁决第3617条第1款/Pdt/2016)
Pub Date : 2023-09-26 DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3799
Riset ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dalam proses jual beli tanah yang dilakukan di hadapan notaris sebagai bentuk peralihan jaminan hutang. Jual beli tanah ialah salah satu transaksi yang kompleks dan memerlukan perlindungan hukum yang kuat, terutama dalam hal peralihan hak kepemilikan tanah dan pengamanan hak kreditur melalui jaminan hutang. Metode yang digunakan dalam riset ini ialah pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan jual beli tanah di hadapan notaris sebagai peralihan jaminan hutang. Hasil riset menunjukkan bahwa proses jual beli tanah di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam peralihan hak kepemilikan. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam transaksi tersebut. Selain itu, jaminan hutang juga menjadi faktor penting dalam proses jual beli tanah, karena memberikan kepastian dan perlindungan kepada kreditur dalam hal pelunasan hutang. Namun, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan jual beli tanah di hadapan notaris sebagai peralihan jaminan hutang. Salah satunya ialah adanya potensi penyalahgunaan wewenang dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan. Kesimpulannya, proses jual beli tanah di hadapan notaris sebagai peralihan jaminan hutang memiliki kekuatan hukum yang penting dalam melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak. Namun, perlu adanya upaya dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum guna mengatasi tantangan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Diharapkan riset ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi yang bermanfaat dalam pengembangan sistem hukum terkait jual beli tanah di hadapan notaris sebagai peralihan jaminan hutang.
这项研究的目的是审查在公证人面前出售土地以换取保释的法律方面。土地买卖是一项复杂的交易,需要强有力的法律保护,特别是在通过债务来保障土地所有权和信贷权利方面。本研究采用的方法是法例规则、法院裁决和相关法律文献的规范做法。所使用的数据来源是由公证人面前出售土地的原始和次要法律材料提供的,以换取保释。研究表明,在公证人面前的土地买卖在所有权交换方面具有强大的法律力量。公证人作为授权的总干事在保护双方的利益方面发挥着重要作用。此外,抵押贷款也是房地产交易过程的一个重要因素,因为它为债权人提供了偿还债务的保证和保护。然而,为了换取抵押贷款,在公证的土地交易中存在一些挑战和问题。其中之一是交易中当事人滥用权力的可能性。因此,需要严格的监督和有效的执法来防止有害行为的发生。总而言之,作为债务交换,土地买卖的过程在保护双方的权利和利益方面具有重要的法律力量。然而,需要努力加强监管和执法,以应对交易中出现的挑战和问题。希望这项研究能够在公证出售土地的法律体系的发展中提供有用的意见和建议,以换取担保。
{"title":"TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI TANAH DIHADAPAN NOTARIS SEBAGAI PERALIHAN JAMINAN HUTANG (Studi putusan No.3617 I C/Pdt/2016)","authors":"Alex Safri Laia, Tommy Chandra, Fefri Butarbutar, Widodo Ramadhana, Ardina Khoirun Nisa","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i3.3799","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3799","url":null,"abstract":"Riset ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dalam proses jual beli tanah yang dilakukan di hadapan notaris sebagai bentuk peralihan jaminan hutang. Jual beli tanah ialah salah satu transaksi yang kompleks dan memerlukan perlindungan hukum yang kuat, terutama dalam hal peralihan hak kepemilikan tanah dan pengamanan hak kreditur melalui jaminan hutang. Metode yang digunakan dalam riset ini ialah pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan jual beli tanah di hadapan notaris sebagai peralihan jaminan hutang. Hasil riset menunjukkan bahwa proses jual beli tanah di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam peralihan hak kepemilikan. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam transaksi tersebut. Selain itu, jaminan hutang juga menjadi faktor penting dalam proses jual beli tanah, karena memberikan kepastian dan perlindungan kepada kreditur dalam hal pelunasan hutang. Namun, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan jual beli tanah di hadapan notaris sebagai peralihan jaminan hutang. Salah satunya ialah adanya potensi penyalahgunaan wewenang dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan. Kesimpulannya, proses jual beli tanah di hadapan notaris sebagai peralihan jaminan hutang memiliki kekuatan hukum yang penting dalam melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak. Namun, perlu adanya upaya dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum guna mengatasi tantangan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Diharapkan riset ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi yang bermanfaat dalam pengembangan sistem hukum terkait jual beli tanah di hadapan notaris sebagai peralihan jaminan hutang.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135720816","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICAT CRIME TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG HARTANYA DIRAMPAS UNTUK NEGARA STUDI PUTUSANMAHKAMAHAGUNG NO. 3096 K/PID.SUS/2018 刑事犯罪前重罪对洗钱受害者的法律保护,这些罪行被视为欺诈,已被国家最高法院裁定为最高法院。3096 K - PID。苏- 2018
Pub Date : 2023-09-25 DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3496
Tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, serta menggunakan modus yang semakin variatif, salah satu tindak pidana asal pencucian uang adalah penipuan. Terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Depok, pelaku pencucian uang yang berasal dari penipuan dihukum dengan pidana penjara, aset hasil tindak pidana dirampas untuk negara dan bukan dikembalikan kepada korban. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penipuan, bagaimana mekanisme perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana yang berasal dari harta korban penipuan, serta analisis dasar pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung No. 3096 K/Pid.Sus/2018. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penipuan adalah melalui permohonan restitusi diatur pada undang-undang perlindungan saksi dan korban.. Kedua, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan di diatur berdasarkan ketentuan KUHAP dan undang-undang terkait. Ketiga, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 3096 K/Pid.Sus 2018 adalah barang-barang bukti merupakan hasil kejahatan yang disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana “Penipuan” juga terbukti melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara.
洗钱犯罪越复杂,越有管辖权限制,使用越来越多样化的作案手法,洗钱犯罪之一就是诈骗。发生在地区检察官Depok,一名犯罪洗钱者被判入狱,犯罪所得的资产被没收到国家,而不是归还受害者。研究的问题是如何保护欺诈受害者的法律保护,如何从欺诈受害者的财产中获取犯罪资产的盗窃机制,以及如何从最高法院3096 K/Pid. 2018年判决的法官判断分析。研究表明,第一种从欺诈中获得的重罪洗钱受害者的法律保护是根据《证人保护法》规定的赔偿要求。第二,根据KUHAP的条款和相关法规规定,从欺诈行为中没收和扣押的资产。第三,法官判决:3096 K/Pid。2018年Sus证据是从被告手中没收的罪行的结果,这些被告不仅犯了“欺诈”罪,还犯了“洗钱罪”,因此根据《朱俊托法典》第46条规定,这些证据被没收为国家。
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICAT CRIME TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG HARTANYA DIRAMPAS UNTUK NEGARA STUDI PUTUSANMAHKAMAHAGUNG NO. 3096 K/PID.SUS/2018","authors":"Iman Rahmat Gulo, Sunarmi Sunarmi, Mahmud Mulyadi","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i3.3496","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3496","url":null,"abstract":"Tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, serta menggunakan modus yang semakin variatif, salah satu tindak pidana asal pencucian uang adalah penipuan. Terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Depok, pelaku pencucian uang yang berasal dari penipuan dihukum dengan pidana penjara, aset hasil tindak pidana dirampas untuk negara dan bukan dikembalikan kepada korban. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penipuan, bagaimana mekanisme perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana yang berasal dari harta korban penipuan, serta analisis dasar pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung No. 3096 K/Pid.Sus/2018. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penipuan adalah melalui permohonan restitusi diatur pada undang-undang perlindungan saksi dan korban.. Kedua, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan di diatur berdasarkan ketentuan KUHAP dan undang-undang terkait. Ketiga, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 3096 K/Pid.Sus 2018 adalah barang-barang bukti merupakan hasil kejahatan yang disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana “Penipuan” juga terbukti melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"75 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135865683","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
KEDUDUKAN DAN WEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) DALAM PERWALIAN SEBAGAI PENGAWAS ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PADA BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN) 遗产财产中心(Bhp)作为未成年人监护人的地位和权力(在棉兰遗产财产中心开展的研究)
Pub Date : 2023-09-25 DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3796
Penyebab kurangnya lembaga perwalian di Balai Peninggalan adalah kurangnya pemahaman warga tentang perwalian dan kurangnya koordinasi antar lembaga untuk mengkomunikasikan keadaan masyarakat Medan kepada Balai Peninggalan di Medan. Pemahaman dasar dan kuatnya adat istiadat masyarakat yang melarang penggunaan perwalian juga menjadi faktor rendahnya keberadaan perwalian harta warisan. Faktor yang mempengaruhi rendahnya minat warga negara Indonesia dalam menggunakan lembaga perwalian antara lain faktor substantif hukum, faktor kelembagaan hukum, dan faktor budaya hukum. Tidak ada definisi atau pengertian perwalian dalam undang-undang, namun jika dirangkaikan dengan ketentuan-ketentuan perwalian, maka akan diketahui bahwa wali adalah orang yang mempunyai wewenang atas diri dan harta benda anak di bawah umur yang tidak berada dalam wilayah hukumnya. dari orang tuanya. Kendala yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam pengurusan perwalian anak dibawah umur terdiri dari faktor peraturan hukum dan faktor Aparatur, dimana kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan terhadap pengurusan perwalian yang berkenan dengan peraturan hukum diantaranya adalah ketidak tegasan, kesemrautan dan tumpang tindihnya peraturan perwalian, sedangkan faktor aparatur antara lain Balai Harta Peninggalan telah mempelajari terlebih dahulu laporan daftar kematian yang telah diberikan dinas kependudukan kepada Balai Harta Peninggalan, sehingga Balai Harta Peninggalan dapat mengetahui apakah ada harta peninggalan yang didalamnya teurut berhak anak dibawah umur, sehingga membutuhkan pengawasan wali dari Balai Harta Peninggalan. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu data hasil penelitian, baik yang berupa data hasil studi dokumen yang menggambarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum in concreto yang menyangkut permasalahan maupun penelitian lapangan yang berupa data hasil pengamatan dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif dilakukan oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah . Data hasil penelitian yang berupa data hasil studi dokomumen (data sekunder), data hasil pengamatan dan wawancara dianalisis dengan mentode analisis kualitatif.
缺乏遗产信托机构在大厅的原因是缺乏理解关于信托的公民和机构间缺乏协调向大厅传达社会环境地形在战场遗迹。理解基础和强大的社会习俗禁止使用遗产信托信托也成为了低因素存在。缺乏兴趣的因素中印尼公民使用信托机构包括实质性法律因素、制度因素和文化因素的法律。法律上没有监护定义或定义,但如果与监护制度制度相关联,就会知道监护者是一个拥有权力的人,拥有不属于其管辖范围的未成年儿童财产。他的父母。遗产大厅(BHP)在儿童监护方面面临的障碍包括法律法规和人员管理因素,而遗产委员会在这些法律中所面临的可以接受的障碍包括不确定、虐待和反复的监护条例,人事因素则包括文物宝藏大厅已先研究报告死亡名单的人口普查服务大厅对财宝的遗迹,使文物宝藏大厅里面的文物宝藏teurut是否有权未成年人,所以需要监控大厅的监护人文物珍品。这个写作研究中规格分析描述性研究,即研究的研究成果,更好的数据结果的文件描述规则适用的立法与执法的法律理论和实践问题和有关前列腺炎之concreto实地研究的定性地分析扫描数据。这项研究使用规范性法律方法的方法,方法是由规范管辖权,因为这项研究的目标是法律或方法。研究结果的数据研究结果dokomumen(二级),数据分析和观察和访谈结果mentode定性分析。
{"title":"KEDUDUKAN DAN WEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) DALAM PERWALIAN SEBAGAI PENGAWAS ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PADA BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN)","authors":"Suhaila Zulkifli, Andrew Hans Cristoffel Aritonang, Tajuddin Noor","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i3.3796","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3796","url":null,"abstract":"Penyebab kurangnya lembaga perwalian di Balai Peninggalan adalah kurangnya pemahaman warga tentang perwalian dan kurangnya koordinasi antar lembaga untuk mengkomunikasikan keadaan masyarakat Medan kepada Balai Peninggalan di Medan. Pemahaman dasar dan kuatnya adat istiadat masyarakat yang melarang penggunaan perwalian juga menjadi faktor rendahnya keberadaan perwalian harta warisan. Faktor yang mempengaruhi rendahnya minat warga negara Indonesia dalam menggunakan lembaga perwalian antara lain faktor substantif hukum, faktor kelembagaan hukum, dan faktor budaya hukum. Tidak ada definisi atau pengertian perwalian dalam undang-undang, namun jika dirangkaikan dengan ketentuan-ketentuan perwalian, maka akan diketahui bahwa wali adalah orang yang mempunyai wewenang atas diri dan harta benda anak di bawah umur yang tidak berada dalam wilayah hukumnya. dari orang tuanya. Kendala yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam pengurusan perwalian anak dibawah umur terdiri dari faktor peraturan hukum dan faktor Aparatur, dimana kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan terhadap pengurusan perwalian yang berkenan dengan peraturan hukum diantaranya adalah ketidak tegasan, kesemrautan dan tumpang tindihnya peraturan perwalian, sedangkan faktor aparatur antara lain Balai Harta Peninggalan telah mempelajari terlebih dahulu laporan daftar kematian yang telah diberikan dinas kependudukan kepada Balai Harta Peninggalan, sehingga Balai Harta Peninggalan dapat mengetahui apakah ada harta peninggalan yang didalamnya teurut berhak anak dibawah umur, sehingga membutuhkan pengawasan wali dari Balai Harta Peninggalan. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu data hasil penelitian, baik yang berupa data hasil studi dokumen yang menggambarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum in concreto yang menyangkut permasalahan maupun penelitian lapangan yang berupa data hasil pengamatan dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif dilakukan oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah . Data hasil penelitian yang berupa data hasil studi dokomumen (data sekunder), data hasil pengamatan dan wawancara dianalisis dengan mentode analisis kualitatif.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135865684","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAKAN DEBT COLLECTOR YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PIHAK BERHUTANG DENGAN MELAKUKAN PENYITAAN BENDA ATAS DASAR AMANAH INSTANSI 法律保护债务债务人的行为,通过在法律基础上没收财产来弥补债务损失
Pub Date : 2023-09-21 DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3482
Keberadaan debt collector yang dipekerjakan oleh instansi-instansi yang menyediakan jasa peminjaman dinilai cukup meresahkan masyarakat karena dalam melakukan pekerjaaannya debt collector menggunakan cara-ara anarkis yang mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini tentu saja berlawanan dengan nilai kemanusiaan yang ada dimana kekerasan serta ancaman digunakan untuk mencapai target yang diberikan oleh instansi penyedia jasa pinjaman tersebut tanpa memperdulikan akibat yang akan diterima oleh pihak berhutang. Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih luas tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak debt collector serta pertanggung jawaban instansi yang memperkerjakan debt colletor dengan kekerasan, adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif bersumber kepada Peraturan perundang-undangan, serta sumber kepustakaan lainnya.
由提供贷款服务的机构雇佣的债务债权人的存在引起了相当大的担忧,因为债权人在执行他们的工作时使用的无政府主义手段对其当事人造成了伤害。这与暴力和威胁被用来达到贷款服务机构提供的目标的人道主义价值背道而驰,而不考虑债务将带来的后果。写作这样做的目的是为了了解更广泛的管辖权回顾法律保护执法人员在处理债权人一方犯下的暴力行为和责任的机构聘用了债务colletor暴力方法,至于使用的写作方法是起源于对规范立法规定的管辖权,以及其他文学资源。
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAKAN DEBT COLLECTOR YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PIHAK BERHUTANG DENGAN MELAKUKAN PENYITAAN BENDA ATAS DASAR AMANAH INSTANSI","authors":"Agung Setyo Hutomo, Wenny Megawati","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i3.3482","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3482","url":null,"abstract":"Keberadaan debt collector yang dipekerjakan oleh instansi-instansi yang menyediakan jasa peminjaman dinilai cukup meresahkan masyarakat karena dalam melakukan pekerjaaannya debt collector menggunakan cara-ara anarkis yang mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini tentu saja berlawanan dengan nilai kemanusiaan yang ada dimana kekerasan serta ancaman digunakan untuk mencapai target yang diberikan oleh instansi penyedia jasa pinjaman tersebut tanpa memperdulikan akibat yang akan diterima oleh pihak berhutang. Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih luas tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak debt collector serta pertanggung jawaban instansi yang memperkerjakan debt colletor dengan kekerasan, adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif bersumber kepada Peraturan perundang-undangan, serta sumber kepustakaan lainnya.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136238649","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
KONSEP KEDAULATAN RAKYAT DALAM IMPLEMENTASI PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA SISTEM PEMILIHAN UMUM SECARA LANGSUNG DI INDONESIA 印度尼西亚直选制度中实施总统门槛时的人民主权概念
Pub Date : 2023-09-21 DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488
Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Atas dasar amanat dari Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dan demi menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan ralgrat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Terkhusus dalam pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) secara langsung di Indonesia dikenal istilah ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, yakni syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Pengaturan presidential threshold telah berjalan sedari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung di tahun 2004 yang didasarkan pada Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Di tahun 2004, besaran presidential threshold berada di angka 15% suara DPR atau 20% suara sah secara nasional yang diperoleh partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu DPR. Pengaturan inilah yang menimbulkan pertanyaan, apakah presidential threshold sudah sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.
第1节(2)印度尼西亚共和国宪法(又称1945年宪法)规定主权掌握在人民手中,并根据宪法执行。章1节(2)的基本使命,NRI 1945年宪法保证实现理想和目标而举行开幕NRI 1945年宪法中所载国家需要选择届众议院议员,选举众议院地区,总统和副总统,选择众议院地区的人民,作为实现拉拉格特主权的手段,建立一个基于潘卡西拉和1945年宪法的民主国家的代表和政府。特别是在直接竞选总统的过程中,在印度尼西亚,“竞选总统”一词被称为“总统资格门槛”,这是众议院拥有席位的最低要求,也是政党或政党联合选举总统和副总统的最低要求。在2004年第5条(第4条)2003年第23条总统和副总统选举的总统任期内,总统任期的安排一直在进行。2004年,总统任期为众议院15%,或20%的国家法定准备金。这一安排引发了一个问题,即总统任期是否符合人民主权的原则。
{"title":"KONSEP KEDAULATAN RAKYAT DALAM IMPLEMENTASI PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA SISTEM PEMILIHAN UMUM SECARA LANGSUNG DI INDONESIA","authors":"Sandy Sulistiono, Widyawati Boediningsih","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488","url":null,"abstract":"Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Atas dasar amanat dari Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dan demi menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan ralgrat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Terkhusus dalam pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) secara langsung di Indonesia dikenal istilah ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, yakni syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Pengaturan presidential threshold telah berjalan sedari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung di tahun 2004 yang didasarkan pada Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Di tahun 2004, besaran presidential threshold berada di angka 15% suara DPR atau 20% suara sah secara nasional yang diperoleh partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu DPR. Pengaturan inilah yang menimbulkan pertanyaan, apakah presidential threshold sudah sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136238660","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN KARTU KREDIT 对使用信用卡的消费者保护法研究
Pub Date : 2023-09-20 DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3494
The dynamics of the development of an increasingly modern global society along with the development of its economy has also influenced the pattern of life of the people themselves. Credit cards as an aspect of modern society's life have become a means of payment in lieu of cash which is increasingly in demand by the public or consumers today, because they have their own prestige, and have even become a lifestyle trend in big cities. This is also supported by the many shopping centers that serve cashless payments. In Law Number 8 of 1999 Article 1 paragraph (1) concerning Consumer Protection, it states that "Consumer protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers." The general objective of writing this thesis is to explain how to study consumer protection law for consumers who use credit cards. The increase the use of credit cards is certainly triggered many benefits that can experienced credit card holders, especially the ease of making transactions and security for consumers because they do not need to carry large amounts of cash. The approach to using a credit card is not only carried out in terms of economic needs, but must also be supported by a legal approach, so that it is recognized and applies in economic law relations. This type of research empirical legal research and the nature of research is descriptive qualitative and the data used are primary and secondary data.
随着经济的发展,日益现代化的全球社会的发展动态也影响了人们自己的生活方式。信用卡作为现代社会生活的一个方面,已经成为代替现金的一种支付手段,越来越受到公众或消费者的需求,因为它有自己的声望,甚至在大城市已经成为一种生活方式的趋势。这也得到了许多提供无现金支付的购物中心的支持。1999年第8号法律关于保护消费者的第1条第(1)款规定:“保护消费者是保证法律确定性为消费者提供保护的一切努力。”写这篇论文的总体目的是解释如何研究消费者保护法对于使用信用卡的消费者。信用卡使用的增加无疑给信用卡持有者带来了许多好处,尤其是交易的便利性和消费者的安全性,因为他们不需要携带大量现金。使用信用卡的方式不仅要从经济需要的角度进行,还必须以法律方式为支撑,使其在经济法关系中得到认可和适用。这种类型的研究是实证法律研究,研究的性质是描述性定性的,使用的数据是一手数据和二手数据。
{"title":"KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN KARTU KREDIT","authors":"Rini T Simangunsong","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i3.3494","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3494","url":null,"abstract":"The dynamics of the development of an increasingly modern global society along with the development of its economy has also influenced the pattern of life of the people themselves. Credit cards as an aspect of modern society's life have become a means of payment in lieu of cash which is increasingly in demand by the public or consumers today, because they have their own prestige, and have even become a lifestyle trend in big cities. This is also supported by the many shopping centers that serve cashless payments. In Law Number 8 of 1999 Article 1 paragraph (1) concerning Consumer Protection, it states that \"Consumer protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers.\" The general objective of writing this thesis is to explain how to study consumer protection law for consumers who use credit cards. The increase the use of credit cards is certainly triggered many benefits that can experienced credit card holders, especially the ease of making transactions and security for consumers because they do not need to carry large amounts of cash. The approach to using a credit card is not only carried out in terms of economic needs, but must also be supported by a legal approach, so that it is recognized and applies in economic law relations. This type of research empirical legal research and the nature of research is descriptive qualitative and the data used are primary and secondary data.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136378118","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PID.SUS/TPK/2016/PN JMB) 法官在引入刑事腐败偿付能力方面的基本考虑因素(研究第24号判决/PID)。苏- PN TPK 2016 / JMB)
Pub Date : 2023-09-20 DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3487
Latar belakang dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai pidana tambahan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dan untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetaplah didasarkan pada harta benda yang diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi yang menjadi pedoman bagi Hakim dalam menerapakan besaran pidana uang pengganti. 2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan pidana pembayaran uang pengganti dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb didasarkan dari pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam putusannya Hakim menerapkan pidana uang pengganti yang tidak sama dengan tuntutan Penuntut Umum karena terdapat selisih nilai kerugian negara yang tidak dapat dibuktikan di persidangan.
本研究的背景是分析在纠正国家财政损失方面再加上的“替代货币”犯罪的应用情况,并分析法官在第24号(Pid)判例中对替代货币犯罪的判断基础。鞋子TPK / 2016 - PN Jmb。研究方法是规范法律研究或文学法律研究,使用的数据来源是次要数据。根据研究结果表明,1)应用中刑事补偿作为额外的刑事重罪腐败正如章18节(1)指字母b根除腐败重罪法案仍然是基于被告的重罪腐败获得的财产,而不是一些国家造成的损失为基础。这是2014年最高法院(PERMA)的第5条规定的腐败重罪替代品,这是法官处理替代货币犯罪的指导方针。第二)考虑法官委员会在第24号判决/Pid方面引入刑事支付替代资金。Sus/TPK/2016/PN Jmb是基于司法、社会学和哲学考虑的。在判决中,法官对原告的指控提出了一种不同的替代货币法,因为法院无法证明联邦的损失存在差异。
{"title":"DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PID.SUS/TPK/2016/PN JMB)","authors":"Gerry Putra Suwardi, Muhammad Yahya Selma, Holijah Holijah","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i3.3487","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3487","url":null,"abstract":"Latar belakang dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai pidana tambahan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dan untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetaplah didasarkan pada harta benda yang diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi yang menjadi pedoman bagi Hakim dalam menerapakan besaran pidana uang pengganti. 2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan pidana pembayaran uang pengganti dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb didasarkan dari pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam putusannya Hakim menerapkan pidana uang pengganti yang tidak sama dengan tuntutan Penuntut Umum karena terdapat selisih nilai kerugian negara yang tidak dapat dibuktikan di persidangan.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"193 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136378116","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ASPEK HUKUM TERKAIT DENGAN PERJANJIAN ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA 根据《民法》,法律方面与保险协议有关
Pub Date : 2023-08-26 DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3641
Di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan-perusahaan yang berjalan dibidang asuransi ini, tinggal kita memilah dan memilih asuransi mana yang akan kita ambil sesuai dengan kebutuhan dan keuangan kita. Untuk bisa memilih dan memilah asuransi tersebut, maka diperlukan pengetahuan yang cukup tentang pengertian dasar-dasar asuransi. Maka dari itu penulis bermaksud menuliskan pengetahuan tentang dasar-dasar pengetahuan tentang asuransi. Badan yang menyalurkan risiko disebut "tertanggung", dan badan yang menerima risiko disebut "penanggung". Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan : ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh "tertanggung" kepada "penanggung untuk risiko yang ditanggung disebut "premi". asuransi bisa memberikan ketenangan dan kemudahan dalam urusan, karena dengan kita memiliki asuransi tak perlu lagi cemas untuk menghadapi risiko yang akan datang dimasa datang, dan juga memudahkan kita dalam menghadapi urusan jika sewaktu – waktu terjadi musibah atau bencana kita tak dipusingkan dengan pembebanan risiko atau pun kerugian karena telah ada perusahaan yang akan menanggung semua itu sesuai perjanjian yang sudah di buat. Tujuan nya adalah untuk mengkaji tentang aspek hukum yang terkait dengan perjanjian asuransi khusus dalam aspek kitab undang-undanghukum perdata.
仅在印度尼西亚,就有许多公司从事这项保险,我们可以根据自己的需要和财务选择选择哪些保险。要选择和选择这些保险,需要对基本保险理解有足够的了解。因此,作者打算写下关于保险知识的基本知识。负责风险的机构被称为“负责”,接受风险的机构被称为“负责”。这两个机构之间的协议被称为政策:这是一份法律合同,解释每个条款和受保护条件。由负责风险的人支付的费用称为“未付保险费”。保险能给你宁静和安逸的事务,因为我们有保险就不用再担心未来的迎接即将到来的风险,也促进了我们面对的事务中如果我们发生事故或灾难时——多时间没有在意与税务风险或损失,因为已经存在的公司将承担这一切已经在达成的协议。它的目的是研究法律中与《民法法》这方面有关的具体方面。
{"title":"ASPEK HUKUM TERKAIT DENGAN PERJANJIAN ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA","authors":"Bonanda Japatani Siregar, Alkausar Saragih, Halimatul Maryani, Abdul Halim","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i3.3641","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3641","url":null,"abstract":"Di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan-perusahaan yang berjalan dibidang asuransi ini, tinggal kita memilah dan memilih asuransi mana yang akan kita ambil sesuai dengan kebutuhan dan keuangan kita. Untuk bisa memilih dan memilah asuransi tersebut, maka diperlukan pengetahuan yang cukup tentang pengertian dasar-dasar asuransi. Maka dari itu penulis bermaksud menuliskan pengetahuan tentang dasar-dasar pengetahuan tentang asuransi. Badan yang menyalurkan risiko disebut \"tertanggung\", dan badan yang menerima risiko disebut \"penanggung\". Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan : ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh \"tertanggung\" kepada \"penanggung untuk risiko yang ditanggung disebut \"premi\". asuransi bisa memberikan ketenangan dan kemudahan dalam urusan, karena dengan kita memiliki asuransi tak perlu lagi cemas untuk menghadapi risiko yang akan datang dimasa datang, dan juga memudahkan kita dalam menghadapi urusan jika sewaktu – waktu terjadi musibah atau bencana kita tak dipusingkan dengan pembebanan risiko atau pun kerugian karena telah ada perusahaan yang akan menanggung semua itu sesuai perjanjian yang sudah di buat. Tujuan nya adalah untuk mengkaji tentang aspek hukum yang terkait dengan perjanjian asuransi khusus dalam aspek kitab undang-undanghukum perdata.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135237198","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1