THE RELEVANCE OF ISLAMIC PRINCIPLES IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN ACEH

Aceh has the power to modify its laws in line with Islamic law in compliance with the appropriate laws and regulations. The purpose of this essay is to study the environmental law concepts that apply to Environmental Managers under Qanun No. 2 of 2011. One of the principles is "Islamic," however the Qanun's content disregards this ideal, which is a concern. The goal of this study is to recreate the Qanun on environmental management in Aceh and establish a method of dispute resolution based on Islamic principles for those who commit environmental offenses. The methodology adopted is a normative juridical one based on rules and laws. In order to rebuild Qanun, Islamic law's requirements must be taken into consideration. This includes concretizing Islamic values in Aceh's environmental laws as a policy by using the lex specialist principle within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Due to the fact that Indonesian criminal law does not recognize peaceful conflict settlement, this study is obviously innovative. Abstrak: Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Aceh memiliki wewenang untuk mengatur hukumnya sesuai dengan syariat Islam. Artikel ini hendak menelaah asas hukum lingkungan yang berlaku dalam Qanun No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelola Lingkungan Hidup.  Adapun salah satu asas adalah “keislaman”, namun permasalahan yang ditemukan yaitu substansi Qanun mengabaikan asas tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bentuk penyelesaian sengketa sesuai asas keislaman dalam pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagai rekonstruksi Qanun pengelolaan lingkungan hidup di Aceh. Metode yang digunakan adalah yuridi normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil temuan penelitian asas keislaman belum secara konkret diuraikan sebagai satu substansi utama Qanun tersebut. Qanun membutuhkan rekonstruksi  dengan memperhatikan ketentuan syariat Islam diantaranya konkritisasi asas keislaman dalam regulasi lingkungan hidup di Aceh sebagai suatu kebijakan dengan menerapkan asas lex spesialis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini memiliki kebaruan secara jelas karena penyelesaian sengketa dengan perdamaian tidak dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kata Kunci: Relevansi, Asas Keislaman, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Aceh