2019年,为了协调西苏门答腊省地区条例,西苏门答腊的区域办事处在履行其职责

D. Gusman, Alsyam Alsyam, D. Nazmi
{"title":"2019年,为了协调西苏门答腊省地区条例,西苏门答腊的区域办事处在履行其职责","authors":"D. Gusman, Alsyam Alsyam, D. Nazmi","doi":"10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7365","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setiap daerah memiliki peran yang penting dalam hal harmonisasi peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Harmonisasi hukum menjadi suatu upaya untuk menciptakan suatu keselarasan, kesesuaian serta kecocokan hingga keseimbangan terhadap norma-norma hukum. Salah satu instansi yang memiliki peran ini adalah Kementerian Hukum dan HAM hingga setiap daerah.Hasil penelitian bahwa Dalam kaitannya dengan Tugas dan fungsi Kanwil bahwa pada dasarnya tugas dan fungsi Kanwil dalam penyusunan peraturan daerah sudah sejalan dengan ketentuan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM hanya terbatas dan pasif menunggu pemerintah daerah maupun DPRD mengikutsertakan. Dalam upaya meningkatkan peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam proses penyusunan peraturan daerah perlu disusun suatu aturan untuk pelaksanaan yang mengatur secara rinci mekanisme penyusunan peraturan daerah yang melibatkan Pemerintah Daerah, DPRD maupun Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, dengan adanya payung hukum yang komprehensif diharapkan dapat mendorong optimalisasi penyusunan peraturan Daerah yang berkualitas.","PeriodicalId":32475,"journal":{"name":"UIR Law Review","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-10-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":"{\"title\":\"Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Barat Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019\",\"authors\":\"D. Gusman, Alsyam Alsyam, D. Nazmi\",\"doi\":\"10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7365\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setiap daerah memiliki peran yang penting dalam hal harmonisasi peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Harmonisasi hukum menjadi suatu upaya untuk menciptakan suatu keselarasan, kesesuaian serta kecocokan hingga keseimbangan terhadap norma-norma hukum. Salah satu instansi yang memiliki peran ini adalah Kementerian Hukum dan HAM hingga setiap daerah.Hasil penelitian bahwa Dalam kaitannya dengan Tugas dan fungsi Kanwil bahwa pada dasarnya tugas dan fungsi Kanwil dalam penyusunan peraturan daerah sudah sejalan dengan ketentuan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM hanya terbatas dan pasif menunggu pemerintah daerah maupun DPRD mengikutsertakan. Dalam upaya meningkatkan peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam proses penyusunan peraturan daerah perlu disusun suatu aturan untuk pelaksanaan yang mengatur secara rinci mekanisme penyusunan peraturan daerah yang melibatkan Pemerintah Daerah, DPRD maupun Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, dengan adanya payung hukum yang komprehensif diharapkan dapat mendorong optimalisasi penyusunan peraturan Daerah yang berkualitas.\",\"PeriodicalId\":32475,\"journal\":{\"name\":\"UIR Law Review\",\"volume\":\"1 1\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2021-10-25\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"1\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"UIR Law Review\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7365\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"UIR Law Review","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7365","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 1

摘要

区域法务和人权部区域办事处在符合法律等级的区域法规和谐一致方面发挥着重要作用。将法律调和为试图创造与法律规范的和谐、一致和一致的努力。其中一个机构在每个地区都有法律部和人权部。研究结果指出,在有关任务,省政府功能基本上和省政府起草规则中已经符合区域功能形成2011年12号法案规定的立法规定,但省政府法律和人权部参与有限只是被动等待当地政府和议会参与。角色努力提高省政府法律和人权部起草规则过程中需要编制一个地区管理机制作了详细的执行规则起草规则,涉及地方政府、议会和省政府的地区(ministry of伞和火腿,随着法律的全面质量有望推动优化起草规则的地区。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Barat Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setiap daerah memiliki peran yang penting dalam hal harmonisasi peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Harmonisasi hukum menjadi suatu upaya untuk menciptakan suatu keselarasan, kesesuaian serta kecocokan hingga keseimbangan terhadap norma-norma hukum. Salah satu instansi yang memiliki peran ini adalah Kementerian Hukum dan HAM hingga setiap daerah.Hasil penelitian bahwa Dalam kaitannya dengan Tugas dan fungsi Kanwil bahwa pada dasarnya tugas dan fungsi Kanwil dalam penyusunan peraturan daerah sudah sejalan dengan ketentuan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM hanya terbatas dan pasif menunggu pemerintah daerah maupun DPRD mengikutsertakan. Dalam upaya meningkatkan peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam proses penyusunan peraturan daerah perlu disusun suatu aturan untuk pelaksanaan yang mengatur secara rinci mekanisme penyusunan peraturan daerah yang melibatkan Pemerintah Daerah, DPRD maupun Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, dengan adanya payung hukum yang komprehensif diharapkan dapat mendorong optimalisasi penyusunan peraturan Daerah yang berkualitas.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
审稿时长
28 weeks
期刊最新文献
Prinsip Restorative Justice Dengan Keseimbangan Orientasi Pada Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha Dominan Melalui Penggunaan Algoritma Harga Penerapan Sanksi Terhadap Importir Barang Yang Tidak Baru Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Analisis Yuridis Ratio Decidendi Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 390/Pid.Sus/2021/Pn.Trg Asas Legalitas Dan Self Plagiarism: Antinomi Realitas Empiris Sebagai Proyeksi Pengaturan Tindak Pidana Khusus Di Bidang Hak Cipta
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1