Pub Date : 2023-02-21DOI: 10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).11689
David Hardiago, Syafrinaldi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberi proyeksi dalam rangka menjawab permasalahan self-plagiarism kaitannya dengan peraturan hukum positif di Indonesia yang mengatur terkait hak cipta. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya statute approach, conceptual approach, dan comparative approach. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan self-plagiarism saat ini sama sekali tidak dikenal dalam peraturan hukum positif di Indonesia khususnya dalam regulasi yang mengatur terkait hak cipta. Ketiadaan aturan tersebut berdampak pada ketiadaan sanksi atas tindakan self-plagiarism, baik sanksi etik maupun sanksi pidana. Sementara diketahui bahwa self-plagiarism memiliki dampak kerugian yang lebih besar apabila dibandingkan dengan plagiarisme yang pragmatig dan dikenal dalam peraturan perundang-undangan positif dengan sanksi etik dan pidana yang dapat diterapkan. Sehingga, dengan realitas empiris atas self-plagiarism tersebut diproyeksikan agar tindakan yang dimaksud diatur sebagai tindak pidana dalam regulasi hak cipta yang akan dibentuk di masa mendatang dengan memberikan dan mencantumkan ancaman pidana terhadap perbuatan self-plagiarism dalam bentuk reformulasi total atas peraturan yang berlaku saat ini.
{"title":"Asas Legalitas Dan Self Plagiarism: Antinomi Realitas Empiris Sebagai Proyeksi Pengaturan Tindak Pidana Khusus Di Bidang Hak Cipta","authors":"David Hardiago, Syafrinaldi","doi":"10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).11689","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).11689","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberi proyeksi dalam rangka menjawab permasalahan self-plagiarism kaitannya dengan peraturan hukum positif di Indonesia yang mengatur terkait hak cipta. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya statute approach, conceptual approach, dan comparative approach. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan self-plagiarism saat ini sama sekali tidak dikenal dalam peraturan hukum positif di Indonesia khususnya dalam regulasi yang mengatur terkait hak cipta. Ketiadaan aturan tersebut berdampak pada ketiadaan sanksi atas tindakan self-plagiarism, baik sanksi etik maupun sanksi pidana. Sementara diketahui bahwa self-plagiarism memiliki dampak kerugian yang lebih besar apabila dibandingkan dengan plagiarisme yang pragmatig dan dikenal dalam peraturan perundang-undangan positif dengan sanksi etik dan pidana yang dapat diterapkan. Sehingga, dengan realitas empiris atas self-plagiarism tersebut diproyeksikan agar tindakan yang dimaksud diatur sebagai tindak pidana dalam regulasi hak cipta yang akan dibentuk di masa mendatang dengan memberikan dan mencantumkan ancaman pidana terhadap perbuatan self-plagiarism dalam bentuk reformulasi total atas peraturan yang berlaku saat ini.","PeriodicalId":32475,"journal":{"name":"UIR Law Review","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47574148","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-21DOI: 10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).12060
Sunariyo, Aullia vivi Yulianingrum, Bayu Prasetyo
scientific development, and on the other hand, can also cause dependence which is very detrimental if misused or used without supervision. Strict and careful. This research includes normative research in law, for normative legal research only recognizes secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data processing and data analysis depend on the type of data. Research on positive legal inventories, legal principles, clinical legal research, legal systematics, judicial decisions, legal history, and legal comparisons are all included in secondary data. In the Tenggarong District Court Decision Number 390/Pid.Sus/2021/PN. The Public Prosecutor charged the perpetrator, Mattaro bin Juma, with subsidiary charges, where the direct indictment is "Article 114 paragraph (1) jo. Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009. The subsidiary charges are Article 112 paragraph (1) jo. Article 132 paragraph (1) of the Narcotics Law, as well as more subsidiary charges, namely Article 127 paragraph (1)". People who abuse drugs derive pleasure from them. The drugs themselves need to be owned, kept in their hands, under their control, and available to them. People who abuse drugs are unlikely to use drugs in situations where they have no control over the drugs they use. According to the findings of this investigation, those who abuse drugs must comply with Article 112 of the Narcotics Law. Keywords: Narcotics, Ratio Decidendi, Sentencing.
另一方面，科学发展也会造成依赖，如果滥用或在没有监督的情况下使用，这种依赖是非常有害的。严格而谨慎。这项研究包括法律方面的规范性研究，因为规范性法律研究只承认二级数据，包括一级、二级和三级法律材料。数据处理和数据分析取决于数据的类型。关于实证法律清单、法律原理、临床法律研究、法律系统学、司法判决、法律史和法律比较的研究都包含在次要数据中。在登加龙地区法院第390/Pid.Sus/2021/PN号判决中，检察官指控肇事者Mattaro bin Juma犯有附属指控，其中直接起诉是“2009年第35号法律第114条第（1）款。附属费用为《麻醉品法》第一百一十二条第（一）项，即第127条第（1）款“.吸毒者从中获得快乐。毒品本身需要拥有、掌握、控制和提供。吸毒者不太可能在对其使用的毒品没有控制的情况下使用毒品。根据调查结果，吸毒者必须遵守《麻醉品法》第一百一十二条的规定rds：麻醉品，比率决定，判刑。
{"title":"Analisis Yuridis Ratio Decidendi Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 390/Pid.Sus/2021/Pn.Trg","authors":"Sunariyo, Aullia vivi Yulianingrum, Bayu Prasetyo","doi":"10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).12060","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).12060","url":null,"abstract":" scientific development, and on the other hand, can also cause dependence which is very detrimental if misused or used without supervision. Strict and careful. This research includes normative research in law, for normative legal research only recognizes secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data processing and data analysis depend on the type of data. Research on positive legal inventories, legal principles, clinical legal research, legal systematics, judicial decisions, legal history, and legal comparisons are all included in secondary data. In the Tenggarong District Court Decision Number 390/Pid.Sus/2021/PN. The Public Prosecutor charged the perpetrator, Mattaro bin Juma, with subsidiary charges, where the direct indictment is \"Article 114 paragraph (1) jo. Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009. The subsidiary charges are Article 112 paragraph (1) jo. Article 132 paragraph (1) of the Narcotics Law, as well as more subsidiary charges, namely Article 127 paragraph (1)\". People who abuse drugs derive pleasure from them. The drugs themselves need to be owned, kept in their hands, under their control, and available to them. People who abuse drugs are unlikely to use drugs in situations where they have no control over the drugs they use. According to the findings of this investigation, those who abuse drugs must comply with Article 112 of the Narcotics Law. \u0000Keywords: Narcotics, Ratio Decidendi, Sentencing.","PeriodicalId":32475,"journal":{"name":"UIR Law Review","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47244362","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-21DOI: 10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).11865
Umar Dinata, Aksar, Saut Maruli Tua Manik
Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif sudah mulai diterapkan di Indonesia, namun pelaksanaannya hanya berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana anak. Dalam praktiknya, pendekatan keadilan restoratif sering diterapkan untuk lebih memperhatikan pelaku kejahatan daripada korban kejahatan tersebut. Dengan demikian rekonstruksi prinsip keadilan restoratif saat ini belum sepenuhnya terlaksana. Penyidik lebih memperhatikan kepentingan pelaku daripada kepentingan korban. Seringkali korban merasa tidak puas atau merasa terpaksa menerima keputusan tersebut. Hal ini dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat, namun pelaksanaannya masih terkesan pada pelaku dan terkesan dalam proses tersebut korban dipaksa untuk menyetujui kesepakatan yang diambil. Prinsip keadilan restoratif dikenal sebagai salah satu model penyelesaian perkara secara tradisional. Model penyelesaian perkara dengan pendekatan prinsip restorative justice yang memang dirancang untuk menyelesaikan perkara pidana dalam konteks hukum pidana modern, seharusnya diproses dalam sistem peradilan pidana.. Saat ini dalam praktiknya, seluruh lembaga penegak hukum di Indonesia, baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip restorative justice sebagai cara penyelesaian suatu perkara pidana sehingga secara konsep dapat menghasilkan ketentuan yang berlandaskan keadilan restoratif
{"title":"Prinsip Restorative Justice Dengan Keseimbangan Orientasi Pada Penyelesaian Tindak Pidana","authors":"Umar Dinata, Aksar, Saut Maruli Tua Manik","doi":"10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).11865","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).11865","url":null,"abstract":"Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif sudah mulai diterapkan di Indonesia, namun pelaksanaannya hanya berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana anak. Dalam praktiknya, pendekatan keadilan restoratif sering diterapkan untuk lebih memperhatikan pelaku kejahatan daripada korban kejahatan tersebut. Dengan demikian rekonstruksi prinsip keadilan restoratif saat ini belum sepenuhnya terlaksana. Penyidik lebih memperhatikan kepentingan pelaku daripada kepentingan korban. Seringkali korban merasa tidak puas atau merasa terpaksa menerima keputusan tersebut. Hal ini dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat, namun pelaksanaannya masih terkesan pada pelaku dan terkesan dalam proses tersebut korban dipaksa untuk menyetujui kesepakatan yang diambil. Prinsip keadilan restoratif dikenal sebagai salah satu model penyelesaian perkara secara tradisional. Model penyelesaian perkara dengan pendekatan prinsip restorative justice yang memang dirancang untuk menyelesaikan perkara pidana dalam konteks hukum pidana modern, seharusnya diproses dalam sistem peradilan pidana.. Saat ini dalam praktiknya, seluruh lembaga penegak hukum di Indonesia, baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip restorative justice sebagai cara penyelesaian suatu perkara pidana sehingga secara konsep dapat menghasilkan ketentuan yang berlandaskan keadilan restoratif","PeriodicalId":32475,"journal":{"name":"UIR Law Review","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44910351","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-21DOI: 10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).12007
Muhammad Arif, Ardiansyah, Sudi Fahmi
Perdagangan merupakan motor utama bagi pembangunan perekonomian nasional Kegiatan perdagangan meningkatkan produksi, meningkatkan ekspor yang menambah devisa negara, menciptakan lapangan kerja, memeratakan pendapatan, dan memperkuat daya saing produk dalam negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Untuk menganalisis terhadap Bagaima Penerapan Sanksi Terhadap Importir Barang Yang Tidak Baru Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Untuk menganalisis Kendala dan Upaya Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Importir Barang Yang Tidak Baru Di Kabupaten Indragiri Hilir.Hasil dalam penelitian ini adalah Pakaian bekas impor merupakan suatu barang yang dianggap ilegal di Indonesia. Maksudnya ilegal disini yaitu suatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Adapaun yang menjadi kendala yaitu kendala Non Yuridis dan Kendana Yuridis, dalam kendala Non Yuridis “penyelundupan pakaian bekas di Inhil merupakan masalah yang sangat serius disamping mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara juga berdampak terhadap terganggunnya kesehatan pengguna pakaian bekas tersebut karena di indikasikan terdapat beberapa bakteri yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Melihat permasalahan tersebut tentu adanya upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan setempat yaitu dari upaya non yuridis para stakeholders bekerja sama secara sinergis, Dalam kendala yuridis didapati upaya para stakeholders memberikan saran dan masukan kepada para pembuat undang-undang agar kejadian dilapangan dapat diselesaikan dengan aturan mendasar yang kuat. Kata Kunci: Sanksi, Importir Barang, Perdagangan
{"title":"Penerapan Sanksi Terhadap Importir Barang Yang Tidak Baru Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan","authors":"Muhammad Arif, Ardiansyah, Sudi Fahmi","doi":"10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).12007","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).12007","url":null,"abstract":"Perdagangan merupakan motor utama bagi pembangunan perekonomian nasional Kegiatan perdagangan meningkatkan produksi, meningkatkan ekspor yang menambah devisa negara, menciptakan lapangan kerja, memeratakan pendapatan, dan memperkuat daya saing produk dalam negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Untuk menganalisis terhadap Bagaima Penerapan Sanksi Terhadap Importir Barang Yang Tidak Baru Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Untuk menganalisis Kendala dan Upaya Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Importir Barang Yang Tidak Baru Di Kabupaten Indragiri Hilir.Hasil dalam penelitian ini adalah Pakaian bekas impor merupakan suatu barang yang dianggap ilegal di Indonesia. Maksudnya ilegal disini yaitu suatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Adapaun yang menjadi kendala yaitu kendala Non Yuridis dan Kendana Yuridis, dalam kendala Non Yuridis “penyelundupan pakaian bekas di Inhil merupakan masalah yang sangat serius disamping mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara juga berdampak terhadap terganggunnya kesehatan pengguna pakaian bekas tersebut karena di indikasikan terdapat beberapa bakteri yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Melihat permasalahan tersebut tentu adanya upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan setempat yaitu dari upaya non yuridis para stakeholders bekerja sama secara sinergis, Dalam kendala yuridis didapati upaya para stakeholders memberikan saran dan masukan kepada para pembuat undang-undang agar kejadian dilapangan dapat diselesaikan dengan aturan mendasar yang kuat. \u0000 Kata Kunci: Sanksi, Importir Barang, Perdagangan","PeriodicalId":32475,"journal":{"name":"UIR Law Review","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45962356","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-21DOI: 10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).12011
Sudiyanto, Eddy Asnawi, Bahrun Azmi
Peraturan disiplin anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Kepada setiap anggota Polri perlu ditanamkan kesadaran bahwa disiplin adalah kehormatan. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan sebagai anggota Polri yang menunjukan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Sedangkan akibat hukum jika oknum Kepolisian yang melakukan perkawinan poligami tanpa ijin tersebut ketahuan baik istri atau pihak lain dan dilaporkan pada atasannya maka oknum Kepolisian tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku bagi setiap anggota Polri yang dituangkan dalam kode etik Kepolisian, Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis terhadap Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018, dan Untuk menganalisis Hambatan Serta Upaya dalam dalam Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum sosiologis penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi Hukum bagaimana efektivitas Hukum itu berlaku dalam masyarakat dengan Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian hanya boleh mempunyai istri satu atau menganut monogami. Terhadap persoalan-persoalan tersebut seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Brimob Polda Riau menjelaskan hambatan yang terjadi yaitu Pernikahan Siri susah untuk diketahui, Penerapan Sanksi Kepada Anggota Yang Melanggar. Kata Kunci: Penerapan, Berpoligami, Polri
{"title":"Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018","authors":"Sudiyanto, Eddy Asnawi, Bahrun Azmi","doi":"10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).12011","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).12011","url":null,"abstract":"Peraturan disiplin anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Kepada setiap anggota Polri perlu ditanamkan kesadaran bahwa disiplin adalah kehormatan. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan sebagai anggota Polri yang menunjukan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Sedangkan akibat hukum jika oknum Kepolisian yang melakukan perkawinan poligami tanpa ijin tersebut ketahuan baik istri atau pihak lain dan dilaporkan pada atasannya maka oknum Kepolisian tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku bagi setiap anggota Polri yang dituangkan dalam kode etik Kepolisian, Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis terhadap Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018, dan Untuk menganalisis Hambatan Serta Upaya dalam dalam Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum sosiologis penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi Hukum bagaimana efektivitas Hukum itu berlaku dalam masyarakat dengan Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian hanya boleh mempunyai istri satu atau menganut monogami. Terhadap persoalan-persoalan tersebut seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Brimob Polda Riau menjelaskan hambatan yang terjadi yaitu Pernikahan Siri susah untuk diketahui, Penerapan Sanksi Kepada Anggota Yang Melanggar. \u0000Kata Kunci: Penerapan, Berpoligami, Polri","PeriodicalId":32475,"journal":{"name":"UIR Law Review","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49570773","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-21DOI: 10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).11750
Ria Setyawati, Rayhan Adhi Pradana
Majunya perkembangan teknologi menghasilkan dunia usaha yang semakin terdigitalisasi. Oleh karena itu, berbagai proses usaha mulai menggunakan teknologi seperti algoritma dalam membuat keputusan bisnis. Dalam hal ini, algoritma digunakan untuk menentukan harga oleh pelaku usaha yang kemudian dikenal sebagai algoritma harga. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang timbul jika algoritma harga digunakan oleh pelaku usaha dominan. Terdapat kekhawatiran bahwa penggunaan algoritma harga dapat mengakibatkan penyalahgunaan posisi dominan. Selanjutnya, terdapat tantangan mengenai upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh otoritas persaingan usaha untuk menghadapi fenomena ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan algoritma harga dan penyalahgunaan posisi dominan, serta upaya hukum yang dapat ditempuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Dengan metode tersebut, penelitian ini menganalisis penggunaan algoritma harga oleh pelaku usaha dominan yang dapat memenuhi unsur penyalahgunaan posisi dominan menurut hukum Indonesia serta mentransformasi upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menghadapi penggunaan algoritma harga. Dalam hal ini, penggunaan algoritma harga dapat mengakibatkan penyalahgunaan posisi dominan karena kemampuan algoritma untuk menciptakan syarat perdagangan dan membatasi pesaing dan mencegah konsumen mendapatkan harga yang bersaing. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh otoritas persaingan usaha adalah meningkatkan pengetahuan mengenai algoritma, pembentukan regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas algoritma harga, melakukan pendekatan struktural, serta menitikberatkan pembuktian pada bukti digital, petunjuk, dan pendapat ahli.
{"title":"Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha Dominan Melalui Penggunaan Algoritma Harga","authors":"Ria Setyawati, Rayhan Adhi Pradana","doi":"10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).11750","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).11750","url":null,"abstract":"Majunya perkembangan teknologi menghasilkan dunia usaha yang semakin terdigitalisasi. Oleh karena itu, berbagai proses usaha mulai menggunakan teknologi seperti algoritma dalam membuat keputusan bisnis. Dalam hal ini, algoritma digunakan untuk menentukan harga oleh pelaku usaha yang kemudian dikenal sebagai algoritma harga. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang timbul jika algoritma harga digunakan oleh pelaku usaha dominan. Terdapat kekhawatiran bahwa penggunaan algoritma harga dapat mengakibatkan penyalahgunaan posisi dominan. Selanjutnya, terdapat tantangan mengenai upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh otoritas persaingan usaha untuk menghadapi fenomena ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan algoritma harga dan penyalahgunaan posisi dominan, serta upaya hukum yang dapat ditempuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Dengan metode tersebut, penelitian ini menganalisis penggunaan algoritma harga oleh pelaku usaha dominan yang dapat memenuhi unsur penyalahgunaan posisi dominan menurut hukum Indonesia serta mentransformasi upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menghadapi penggunaan algoritma harga. Dalam hal ini, penggunaan algoritma harga dapat mengakibatkan penyalahgunaan posisi dominan karena kemampuan algoritma untuk menciptakan syarat perdagangan dan membatasi pesaing dan mencegah konsumen mendapatkan harga yang bersaing. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh otoritas persaingan usaha adalah meningkatkan pengetahuan mengenai algoritma, pembentukan regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas algoritma harga, melakukan pendekatan struktural, serta menitikberatkan pembuktian pada bukti digital, petunjuk, dan pendapat ahli.","PeriodicalId":32475,"journal":{"name":"UIR Law Review","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45848489","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-10-25DOI: 10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7365
D. Gusman, Alsyam Alsyam, D. Nazmi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setiap daerah memiliki peran yang penting dalam hal harmonisasi peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Harmonisasi hukum menjadi suatu upaya untuk menciptakan suatu keselarasan, kesesuaian serta kecocokan hingga keseimbangan terhadap norma-norma hukum. Salah satu instansi yang memiliki peran ini adalah Kementerian Hukum dan HAM hingga setiap daerah.Hasil penelitian bahwa Dalam kaitannya dengan Tugas dan fungsi Kanwil bahwa pada dasarnya tugas dan fungsi Kanwil dalam penyusunan peraturan daerah sudah sejalan dengan ketentuan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM hanya terbatas dan pasif menunggu pemerintah daerah maupun DPRD mengikutsertakan. Dalam upaya meningkatkan peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam proses penyusunan peraturan daerah perlu disusun suatu aturan untuk pelaksanaan yang mengatur secara rinci mekanisme penyusunan peraturan daerah yang melibatkan Pemerintah Daerah, DPRD maupun Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, dengan adanya payung hukum yang komprehensif diharapkan dapat mendorong optimalisasi penyusunan peraturan Daerah yang berkualitas.
{"title":"Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Barat Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019","authors":"D. Gusman, Alsyam Alsyam, D. Nazmi","doi":"10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7365","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7365","url":null,"abstract":"Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setiap daerah memiliki peran yang penting dalam hal harmonisasi peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Harmonisasi hukum menjadi suatu upaya untuk menciptakan suatu keselarasan, kesesuaian serta kecocokan hingga keseimbangan terhadap norma-norma hukum. Salah satu instansi yang memiliki peran ini adalah Kementerian Hukum dan HAM hingga setiap daerah.Hasil penelitian bahwa Dalam kaitannya dengan Tugas dan fungsi Kanwil bahwa pada dasarnya tugas dan fungsi Kanwil dalam penyusunan peraturan daerah sudah sejalan dengan ketentuan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM hanya terbatas dan pasif menunggu pemerintah daerah maupun DPRD mengikutsertakan. Dalam upaya meningkatkan peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam proses penyusunan peraturan daerah perlu disusun suatu aturan untuk pelaksanaan yang mengatur secara rinci mekanisme penyusunan peraturan daerah yang melibatkan Pemerintah Daerah, DPRD maupun Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, dengan adanya payung hukum yang komprehensif diharapkan dapat mendorong optimalisasi penyusunan peraturan Daerah yang berkualitas.","PeriodicalId":32475,"journal":{"name":"UIR Law Review","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43687166","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-10-25DOI: 10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7168
Zulfikri Toguan
Legal protection for a mark of a place or origin of MSMEs can be done by first registering the mark to obtain legal force. In this case the Office/Agency/Community Organization assists by facilitating MSMEs in terms of socialization and assistance for trademark registration. Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications provides improvements to previous laws, especially regarding preventive protection measures, namely registration procedures and registration fees. Brands produced by Indonesian MSMEs can help increase competitiveness in the development of new products. This research is normative or library research method, namely legal research carried out by reviewing and researching library materials in the form of primary legal materials and secondary legal materials. This study concludes: First, the problems in the protection of intellectual property rights in the field of branding for MSME products are due to the understanding of MSME actors on brand rights is still low/shallow so that MSME actors do not register the brand of MSME products. Second, efforts to provide brand protection to the MSME industry are by registering MSME brands and the government makes it easy for MSME industry players to register trademarks.
{"title":"Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah","authors":"Zulfikri Toguan","doi":"10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7168","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7168","url":null,"abstract":"Legal protection for a mark of a place or origin of MSMEs can be done by first registering the mark to obtain legal force. In this case the Office/Agency/Community Organization assists by facilitating MSMEs in terms of socialization and assistance for trademark registration. Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications provides improvements to previous laws, especially regarding preventive protection measures, namely registration procedures and registration fees. Brands produced by Indonesian MSMEs can help increase competitiveness in the development of new products. This research is normative or library research method, namely legal research carried out by reviewing and researching library materials in the form of primary legal materials and secondary legal materials. This study concludes: First, the problems in the protection of intellectual property rights in the field of branding for MSME products are due to the understanding of MSME actors on brand rights is still low/shallow so that MSME actors do not register the brand of MSME products. Second, efforts to provide brand protection to the MSME industry are by registering MSME brands and the government makes it easy for MSME industry players to register trademarks.","PeriodicalId":32475,"journal":{"name":"UIR Law Review","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43995487","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-10-25DOI: 10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).5882
Karinina Anggita Farrisqi, A. Fauzi
A law with a concept on the omnibus law in the world of law in the State of Indonesia is a new perspective in the field of law. The point in omnibus law is different from the meaning, nature, and concept of legal norms in existing laws. We can also interpret this concept as a way of settling the forms of regulation in legislation into law and which in the end have consequences for revoking some invalid regulations. With the use of a new perspective like this, of course, people's thinking is also increasingly modern, including following the flow of globalization. In this era of globalization, there are certainly many incidents in the spread of hoax news. This problem is carried out by qualitative research methods and using several theories. The subject matter to be discussed can also be found in the conclusion that the perspective used by the drafters of the law is increasingly modern which will also provide the potential for the spread of hoaxes from people who follow the flow of globalization. Therefore, if the government and the DPR enforce themselves in making laws with the concept of the omnibus law, then the formation process needs to follow the method of prolegnas, has a good academic script, and is not in a hurry by involving stakeholders and the community.
{"title":"Polemik Pengesahan Omnibus Law: UU Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum","authors":"Karinina Anggita Farrisqi, A. Fauzi","doi":"10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).5882","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).5882","url":null,"abstract":"A law with a concept on the omnibus law in the world of law in the State of Indonesia is a new perspective in the field of law. The point in omnibus law is different from the meaning, nature, and concept of legal norms in existing laws. We can also interpret this concept as a way of settling the forms of regulation in legislation into law and which in the end have consequences for revoking some invalid regulations. With the use of a new perspective like this, of course, people's thinking is also increasingly modern, including following the flow of globalization. In this era of globalization, there are certainly many incidents in the spread of hoax news. This problem is carried out by qualitative research methods and using several theories. The subject matter to be discussed can also be found in the conclusion that the perspective used by the drafters of the law is increasingly modern which will also provide the potential for the spread of hoaxes from people who follow the flow of globalization. Therefore, if the government and the DPR enforce themselves in making laws with the concept of the omnibus law, then the formation process needs to follow the method of prolegnas, has a good academic script, and is not in a hurry by involving stakeholders and the community.","PeriodicalId":32475,"journal":{"name":"UIR Law Review","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47729559","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-10-25DOI: 10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7456
Felix Pratama Tjipto
Innovation of technology and rapid growth of digitalization is steadily increasing its capacity in supporting human daily tasks, one of which is through online transactions that are increasing rapidly due to the occurrence of COVID-19 pandemic which forces people to do their activities from home. Nevertheless, the increased usage of technology directly affects the rise in creating loopholes and abuse of power which may violate the regulations and consumer’s rights in doing online transactions. This paper shall discuss and provide comparative and statute approach analysis between Indonesian and U.S law, its creation methods, organizations involved and law enforcement since it is important to address this issue in order to ensure that the enforcement of a solid legal framework is really being applied to regulate this matter.
{"title":"Comparative Law Analysis of Consumer Protection Law in E-Commerce Transaction Between Indonesia and United States","authors":"Felix Pratama Tjipto","doi":"10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7456","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7456","url":null,"abstract":"Innovation of technology and rapid growth of digitalization is steadily increasing its capacity in supporting human daily tasks, one of which is through online transactions that are increasing rapidly due to the occurrence of COVID-19 pandemic which forces people to do their activities from home. Nevertheless, the increased usage of technology directly affects the rise in creating loopholes and abuse of power which may violate the regulations and consumer’s rights in doing online transactions. This paper shall discuss and provide comparative and statute approach analysis between Indonesian and U.S law, its creation methods, organizations involved and law enforcement since it is important to address this issue in order to ensure that the enforcement of a solid legal framework is really being applied to regulate this matter. ","PeriodicalId":32475,"journal":{"name":"UIR Law Review","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47050416","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：