KEWENANGAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Abstract

Prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam  penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagai aparatur penyelenggara Negara,  dengan inilah kemudian Hukum Administrasi Negara muncul sebagai pengawas  jalannya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.  Berdasarkan asumsi tersebut  tampak bahwa Hukum Administrasi Negara mengandung dua aspek yaitu pertama,  aturan aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat alat perlengkapan  Negara itu melakukan tugasnya kedua, aturan aturan hukum yang mengatur hubungan  antara alat perlengkapan  administrasi negara dengan para warga  negaranya.Permasalahan yang diambil dalam penelitia ini adalah bagaimanakah  kedudukan Wakil Menteri di Indonesia dan bagaimanakah kewenangan Wakil Menteri  di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normati sehingga  sumber yang diambil dari kepustakaan,makalah-makalah serta perundang-undangan.  Hasil penelitian ini adalah dalam sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia,  Menteri melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar 1945 yaitu sebagai pembantu presiden. Menteri memimpin lembaga  Departemen dan Nomorn-departemen sesuai dengan kabinet yang disusun oleh Presiden  selanjutnya kewenangan wakil menteri di Indonesia yaitu Menurut Prajudi  Atmosudirdjo, membedakan  antara wewenang (completence, bevoegdheid) dan  kewenangan (author, gezag). Walaupun dalam prakteknya perbedaan antara keduanya  tidak selamanya perlu.Kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang  berasal dari kekuasaan legislatif (yang diberikan oleh undang-undang) atau berasal dari  kekuasaan eksekutif administrative.