FUNGSI NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Muhsin Muhsinhukum
{"title":"FUNGSI NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN","authors":"Muhsin Muhsinhukum","doi":"10.32520/das-sollen.v5i1.1644","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat Peraturan perundang-undangan. \nAdapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang diperlukannya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan bagaimana fungsi naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. \nMetode penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ( Library riseach yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang. \nKesimpulan Latar belakang diperlukannya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah demi tercapainya cita-cita hukum, demi terwujudnya asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, efektivitas peraturan perundang-undangan, agar peraturan tidak di uji materiil, dan karena naskah akademik merupakan bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Fungsi naskah akademik adalah sebagai naskah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, dan memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak. \n  \n  \n ","PeriodicalId":107678,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM DAS SOLLEN","volume":"82 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"JURNAL HUKUM DAS SOLLEN","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.32520/das-sollen.v5i1.1644","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 1

Abstract

Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat Peraturan perundang-undangan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang diperlukannya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan bagaimana fungsi naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ( Library riseach yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang. Kesimpulan Latar belakang diperlukannya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah demi tercapainya cita-cita hukum, demi terwujudnya asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, efektivitas peraturan perundang-undangan, agar peraturan tidak di uji materiil, dan karena naskah akademik merupakan bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Fungsi naskah akademik adalah sebagai naskah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, dan memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak.      
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
学术手稿是手稿的研究成果或对某一问题的法律研究和其他研究中关于这个问题设置的科学可靠的法律草案,草案规定,省地区或城市设计规则-县地区作为解决问题的方法和社会法律规定的立法需求。至于本研究所讨论的问题,是学术文本在立法规则形成中需要的背景,以及学术文本在立法规则形成中的作用。该研究方法属于正规性法律或文学研究(research Library),该研究是一种使用legis positivis概念的方法,该概念将其定义为由机构或权威机构制定和下载的书面规范。建立立法规则的学术文本的背景结论是为了实现法律目标,为了实现良好立法原则的原则,立法法规的有效性,使这些规则不受材料的检验,以及学术文本是立法规则形成的一部分。学术文本的功能是作为一份负责任的科学文本,其背景、目的、目标、实现的目标、对将制定的立法规则的内容、材料和范围进行概述,并为各方作出决策提供考虑。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH TINJAUAN TERHADAP PERANGKAT DESA DI DESA PASIR EMAS EMAS KECAMATAN BATANG TUAKA (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 16/PDT.G/2014/PN.PRM) PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 PASAL 8 JO. PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG PEMBERIAN SEPERTIGA GAJI SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) UNTUK ISTRI YANG DI CERAIKAN (Kajian Yuridis Sosiologis Study Kasus Di Riau) EKSEKUSI JAMINAN HIPOTIK KAPAL YANG BERLAYAR DILUAR PERAIRAN INDONESIA
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1