IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR TERHADAP LAYANAN KONSELING DAN TES SUKARELA PADA CALON PENGANTIN DI KOTA BOGOR DALAM KONTEKS HIV/AIDS

Abstract

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV atau AIDS adalah melalui kebijakan dalam bentuk regulasi dengan penyusunan suatu  Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV atau AIDS  dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS pada pasal 12 paragraph 3 tentang pencegahan penularan HIV atau AIDS pada calon pengantin yang tertera pada pasal 13 ayat 3 yang berbunyi setiap calon pengantin dirujuk ke Puskesmas untuk melakukan tes HIV atau AIDS dikarenakan jumlah penderita HIV atau AIDS di Kota Bogor masuk dalam tiga besar kota seJawa Barat. Hal ini terjadi akibat adanya interaksi manusia berbagai kalangan sehingga menjadikan Kota Bogor berpotensi sebagai kawasan yang dapat mempercepat terjadinya penyebaran HIV atau AIDS terutama melalui 2 cara yaitu hubungan seks yang tidak aman dan penyalahgunaan NAPZA suntik. Menurut Sugiharti 2016, Implementasi suatu layanan kesehatan dapat berjalan dengan baik atau tidak sangat memerlukan adanya kebijakan pemerintah pusat yang kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing masing daerah. Mengetahui bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah Kota Bogor terhadap konseling dan tes sukarela pada calon pengantin di kota bogor dalam konteks HIV atau AIDS adalah tujuan dari penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlu adanya peraturan walikota yang   tentang konseling dan tes sukarela pada calon pengantin di kota Bogor sebagai upaya untuk menurunkan angka kejadian HIV atau AIDS di kota Bogor dan untuk melindungi serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi petugas kesehatan terkait dalam menjalankan tugasnya.