Strategi Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional: Legalkah Metode Blokade?

Hardinna Putri Jazirah, Popi Tuhulele, Welly Angela Riry
{"title":"Strategi Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional: Legalkah Metode Blokade?","authors":"Hardinna Putri Jazirah, Popi Tuhulele, Welly Angela Riry","doi":"10.22437/up.v3i3.19279","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Artikel ini membahas mengenai legalitas penggunaan metode blokade dalam konflik bersenjata dan implikasi hukumnya sebagai suatu strategi perang menurut Hukum Humaniter Internasional. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan blokade yang bersifat legal dan implementasinya sesuai dengan Hukum Humaniter. Sebagai suatu metode perang, blokade sering digunakan dalam konflik bersenjata menjadi suatu metode yang tidak sesuai dengan sumber Hukum Internasional karena dapat menyebabkan kerugian dan korban jiwa.  Padahal ada banyak regulasi yang mengatur mengenai blokade diantaranya Declaration of Paris 1856 yang menjelaskan mengenai efektifitas blokade, Declaration of London 1909 yang mengatur mengenai penjaminan hak-hak negara netral, Konvensi Jenewa 1949 yang juga mengatur ketentuan mengenai pengiriman bantuan kemanusiaan pada saat blokade di daerah konflik, dan San Remo Manual 1994 mengatur mengenai  syarat sah diterapkan blokade. Selain itu, regulasi ini juga kerap digunakan para ahli hukum untuk mengemukakan pendapatnya mengenai blokade sehingga  menjadi sumber acuan primer para hakim untuk menemukan hukum. Oleh sebab itu, untuk melengkapi ketentuan blokade, diperlukan peran organisasi internasional untuk memberikan pengawasan, pemberian sanksi yang tegas serta pentingnya  komitmen  negara  pihak dalam menerapkan metode blokade.","PeriodicalId":336517,"journal":{"name":"Uti Possidetis: Journal of International Law","volume":"52 88 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-10-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Uti Possidetis: Journal of International Law","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.22437/up.v3i3.19279","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Artikel ini membahas mengenai legalitas penggunaan metode blokade dalam konflik bersenjata dan implikasi hukumnya sebagai suatu strategi perang menurut Hukum Humaniter Internasional. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan blokade yang bersifat legal dan implementasinya sesuai dengan Hukum Humaniter. Sebagai suatu metode perang, blokade sering digunakan dalam konflik bersenjata menjadi suatu metode yang tidak sesuai dengan sumber Hukum Internasional karena dapat menyebabkan kerugian dan korban jiwa.  Padahal ada banyak regulasi yang mengatur mengenai blokade diantaranya Declaration of Paris 1856 yang menjelaskan mengenai efektifitas blokade, Declaration of London 1909 yang mengatur mengenai penjaminan hak-hak negara netral, Konvensi Jenewa 1949 yang juga mengatur ketentuan mengenai pengiriman bantuan kemanusiaan pada saat blokade di daerah konflik, dan San Remo Manual 1994 mengatur mengenai  syarat sah diterapkan blokade. Selain itu, regulasi ini juga kerap digunakan para ahli hukum untuk mengemukakan pendapatnya mengenai blokade sehingga  menjadi sumber acuan primer para hakim untuk menemukan hukum. Oleh sebab itu, untuk melengkapi ketentuan blokade, diperlukan peran organisasi internasional untuk memberikan pengawasan, pemberian sanksi yang tegas serta pentingnya  komitmen  negara  pihak dalam menerapkan metode blokade.
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
根据国际法,战争战略:封锁方法合法吗?
根据国际人道主义法,这篇文章讨论了在武装冲突中使用封锁方法的合法性,以及其法律意义上的战争战略。这篇文章的目的是了解如何合法使用封锁,并根据人的法律实施封锁。作为一种战争手段,经常用于武装冲突的封锁成为一种不符合国际法的手段,因为它可能造成伤害和伤亡。其实有很多的监管安排其中封锁1856年《巴黎宣言》的解释关于安排的封锁,1909年《伦敦宣言》的有效性,赞助一个中立国,1949年日内瓦公约的权利还安排交货条款关于人道主义援助的封锁,在冲突地区,1994年San Remo手动调节的合法条件实施封锁。此外,这些规定也经常被律师用来表达封锁的观点,从而成为法官们寻找法律的主要来源。因此,为了完成封锁条款,需要国际组织在实施封锁措施方面发挥作用,给予监督、严厉制裁和对各国承诺的重要性。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
How Indonesia and Thailand Transform International Law: A Study of Access and Benefit Sharing The Lion Air JT610 Crash Due to Lack of Pilot Training: Is There Responsibility for Indonesia? Application of The Principles of Extraterritorial Jurisdiction Towards Personal Data Breach Committed Cross-Country Borders Protecting Indonesia's Communal Intellectual Property Rights: A TWAIL Perspective Mitigating Disinformation: Reflection of #NoNotAgain Campaign in Nepal for Indonesia
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1