PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PEMBELI KONDOTEL AKIBAT WANPRESTASI DEVELOPER

Abstract

Pelanggaran hukum akan terjadi jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sehingga ada pihak lain yang merasa dirugikan maka pihak yang merasa di rugikan atau di langgar hak - haknya harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum di bedakan dua yaitu perlindungan hukum proventif dan perlindungan hukum represif.[1] Dari perlindungan hukum preventif maka rakyat yang dirugikan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang devinitif. Makna perlindungan hukum menurut Koerniatmanto Soetoprawiro bahwa perlindungan hukum itu pada hakekatnya adalah suat upaya dari pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan dan kemudahan yang sedemikian rupa, sehingga setiap warga Negara ataupun segenap warga. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli condotel? Bagaimana tanggung jawab hukum developer atas tindakan wanprestasi yang dilakukan? Tujuan penelitian guna memperoleh perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat selaku pembeli condotel dari tindakan wanprestasi developer. Metode yang di gunakan didalam penulisan ini adalah Normatif yang mengacu pada undang - undang yang ada yaitu undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rusun. Negara dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tertib dan optimal. Dari beberapa pengertian tentang perlindungan hukum yang telah dikemukakan diatas, maka secara garis besar dapat dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang di berikan oleh pihak yang berwenang kepada semua pihak, untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban hukum yang di milikinya, dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.   [1] Berkatulah, Abdul Halim, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 2008). Hlm. 172