Jhon Maxwell Yosua Pattinussa, Edwin M. B. Tambunan
{"title":"Externality of Economic Diplomacy in Indonesia: Case Study of Investment within Palm Plantation Sector","authors":"Jhon Maxwell Yosua Pattinussa, Edwin M. B. Tambunan","doi":"10.20473/jgs.17.1.2023.1-32","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"The rapid global trade has made the role of economic diplomacy becoming more significant for Indonesia. However, as international cooperation strengthened and investment flows increased following the success of economic diplomacy, externality towards the environment also appeared. By using green political theory as a theoretical basis, this article reveals how Indonesia’s economic diplomacy has overlooked environmental considerations and harmed the nature. This article uses an analytical framework highlighting commercial policy, assets as bargains, and laws governing business to examine the oil palm plantation case in Boven Digoel, Papua. Based on secondary data obtained from relevant literature and primary data collected through interviews, this research finds that the reliance of Indonesia’s economic diplomacy on commercial paper UU PMA 1967 (the 1967 Foreign Investment Law), forest assets offered as bargaining chips, and laws governing business as stated in PP.33/Menhut/2010 has resulted on the state’s neglect of nature protection.\nKeywords: Economic Diplomacy, Externalities, Green Political Theory, Natural Resources, Commercial Policy.\n \nMeningkatnya perdagangan global menyebabkan diplomasi ekonomi semakin penting bagi Indonesia. Namun, arus investasi dan menguatnya kerja sama internasional sebagai hasil dari diplomasi ekonomi ternyata menimbulkan eskternalitas terhadap lingkungan. Dengan menggunakan teori politik hijau sebagai landasan teori, tulisan ini mengungkap bahwa diplomasi ekonomi yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan menyebabkan kerusakan alam. Artikel ini menggunakan kerangka analisis yang menyoroti commercial policy, assets as bargain, dan hukum yang mengatur bisnis untuk menelaah kasus perkebunan kelapa sawit di Boven Digoel, Papua. Analisis dikembangkan secara kualitatif berdasarkan data sekunder yang didapat dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya diplomasi ekonomi mengabaikan kepentingan lingkungan. UU PMA 1967, aset yang ditawarkan, dan PP.33/Menhut/2010 merupakan bentuk dari pengabaian pemerintah terhadap perlindungan alam.\nKata-kata Kunci: Diplomasi Ekonomi, Eksternalitas, Teori Politik Hijau, Sumber Daya Alam, Kebijakan Komersial.","PeriodicalId":243676,"journal":{"name":"Jurnal Global & Strategis","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Global & Strategis","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.20473/jgs.17.1.2023.1-32","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
The rapid global trade has made the role of economic diplomacy becoming more significant for Indonesia. However, as international cooperation strengthened and investment flows increased following the success of economic diplomacy, externality towards the environment also appeared. By using green political theory as a theoretical basis, this article reveals how Indonesia’s economic diplomacy has overlooked environmental considerations and harmed the nature. This article uses an analytical framework highlighting commercial policy, assets as bargains, and laws governing business to examine the oil palm plantation case in Boven Digoel, Papua. Based on secondary data obtained from relevant literature and primary data collected through interviews, this research finds that the reliance of Indonesia’s economic diplomacy on commercial paper UU PMA 1967 (the 1967 Foreign Investment Law), forest assets offered as bargaining chips, and laws governing business as stated in PP.33/Menhut/2010 has resulted on the state’s neglect of nature protection.
Keywords: Economic Diplomacy, Externalities, Green Political Theory, Natural Resources, Commercial Policy.
Meningkatnya perdagangan global menyebabkan diplomasi ekonomi semakin penting bagi Indonesia. Namun, arus investasi dan menguatnya kerja sama internasional sebagai hasil dari diplomasi ekonomi ternyata menimbulkan eskternalitas terhadap lingkungan. Dengan menggunakan teori politik hijau sebagai landasan teori, tulisan ini mengungkap bahwa diplomasi ekonomi yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan menyebabkan kerusakan alam. Artikel ini menggunakan kerangka analisis yang menyoroti commercial policy, assets as bargain, dan hukum yang mengatur bisnis untuk menelaah kasus perkebunan kelapa sawit di Boven Digoel, Papua. Analisis dikembangkan secara kualitatif berdasarkan data sekunder yang didapat dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya diplomasi ekonomi mengabaikan kepentingan lingkungan. UU PMA 1967, aset yang ditawarkan, dan PP.33/Menhut/2010 merupakan bentuk dari pengabaian pemerintah terhadap perlindungan alam.
Kata-kata Kunci: Diplomasi Ekonomi, Eksternalitas, Teori Politik Hijau, Sumber Daya Alam, Kebijakan Komersial.
快速的全球贸易使得经济外交对印尼的作用变得更加重要。然而，随着国际合作的加强和经济外交成功后投资流动的增加，环境的外部性也出现了。本文以绿色政治理论为理论基础，揭示了印尼的经济外交是如何忽视环境因素，损害自然的。本文使用一个分析框架，强调商业政策、资产作为交易和管理商业的法律，来研究巴布亚Boven Digoel的油棕种植园案例。根据相关文献获得的二次数据和通过访谈收集的第一手数据，本研究发现，印度尼西亚的经济外交依赖于商业纸UU PMA 1967(1967年外国投资法)，作为谈判筹码的森林资产，以及PP.33/Menhut/2010所述的商业法律，导致国家忽视自然保护。关键词:经济外交，外部性，绿色政治理论，自然资源，商业政策全球menmenkatnya perdagangan外交和经济似乎正在印度尼西亚蔓延。南门，中国的投资，中国的经济，中国的外交，中国的经济，中国的经济，中国的经济，中国的经济，中国的经济，中国的经济。登安，孟山纳坎，政治领袖，政治领袖，政治领袖，政治领袖，政治领袖，政治领袖，政治领袖，外交领袖，经济领袖，政治领袖，政治领袖，政治领袖，政治领袖，政治领袖，政治领袖，政治领袖，政治领袖，政治领袖，政治领袖，政治领袖，政治领袖，政治领袖，政治领袖，政治领袖，政治领袖，政治领袖，政治领袖，政治领袖，政治领袖，政治领袖。Artikel ini menggunakan kerangka分析yang menyoroti商业政策，资产作为讨价还价，但hukum yang mengatur bisnis untuk menelaah kasus perkebunan kelapa看到了di Boven Digoel，巴布亚。分析dikembangkan secara kualitf berdasarkan数据sekunder yang didapat dari berbagai数字kepusstakaan yang相关数据primer yang dikumpulkan melalui wawanka penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya外交经济，mengabaikan kepentingan lingkungan。UU PMA 1967, asset yang ditawarkan, dan PP.33/Menhut/2010 merupakan bentuk dari pengabaian pemerintah terhadap perlindungan alam。Kata-kata Kunci:外交经济学，Eksternalitas, Teori Politik Hijau, Sumber Daya Alam, Kebijakan Komersial。
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
分享
求助内容：
应助结果提醒方式：
扫码关注我们
