Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional

Christina Aryani
{"title":"Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional","authors":"Christina Aryani","doi":"10.14710/jphi.v3i2.155-173","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia memiliki kekayaan alam yang sangat besar dan beragam. Posisi laut Indonesia yang strategis menjadikannya sebagai the global supply chain system, yangmenimbulkan kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan laut nasional dan kondisi ini diperparah dengan sistem keamanan laut nasional yang belum optimal. Penelitian mengkaji permasalahan terkait dengan regulasi keamanan laut nasional dan pentingnya kehadiran RUU Keamanan Laut sebagai solusi permasalahan keamanan laut nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat empat permasalahan utama penegakan hukum keamanan laut, yakni aturan terkait keamanan laut yang tersebar, beragamnya lembaga di sektor keamanan laut, sarana dan prasarana keamanan laut yang bersifat sektoral, dan belum terintegrasinya sistem informasi keamanan laut. RUU Keamanan Laut diperlukan untuk mengatur pembentukan single agency multi task sebagai penanggung jawab keamanan laut, pembentukan National Maritime Security Information Center dan manajemen sarana dan prasarana keamanan laut.","PeriodicalId":441677,"journal":{"name":"Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-05-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"3","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.155-173","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 3

Abstract

Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia memiliki kekayaan alam yang sangat besar dan beragam. Posisi laut Indonesia yang strategis menjadikannya sebagai the global supply chain system, yangmenimbulkan kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan laut nasional dan kondisi ini diperparah dengan sistem keamanan laut nasional yang belum optimal. Penelitian mengkaji permasalahan terkait dengan regulasi keamanan laut nasional dan pentingnya kehadiran RUU Keamanan Laut sebagai solusi permasalahan keamanan laut nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat empat permasalahan utama penegakan hukum keamanan laut, yakni aturan terkait keamanan laut yang tersebar, beragamnya lembaga di sektor keamanan laut, sarana dan prasarana keamanan laut yang bersifat sektoral, dan belum terintegrasinya sistem informasi keamanan laut. RUU Keamanan Laut diperlukan untuk mengatur pembentukan single agency multi task sebagai penanggung jawab keamanan laut, pembentukan National Maritime Security Information Center dan manajemen sarana dan prasarana keamanan laut.
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
推动了通过加强国家海洋安全系统的海洋安全法案的诞生
印度尼西亚是世界上最大的海上国家,其自然资源丰富,种类繁多。印度尼西亚的战略地位使其成为一个全球供应链系统,这可能会破坏国家海洋安全的稳定,并加剧了不理想的国家海洋安全系统。研究涉及国家海洋安全法规的问题,以及《海洋安全法案》作为国家海洋安全问题解决方案的重要性。本研究采用了正统的法律研究方法。这项研究的结果表明,海洋安全法律的执行有四个主要问题,即普遍的海洋安全规则、海洋安全部门的机构、部门设施和区域安全基础设施,以及尚未整合海洋安全信息系统。需要《海洋安全法案》来监管创建一个多任务机构,创建国家海洋信息信息中心和设施管理和海洋安全基础设施。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Palu) Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Kejahatan Genosida Antara Warga Dusun Ori dengan Warga Negeri Kariu Matinya Rule Breaking : Postulat Penalaran Hakim dalam Memutus Bebas Perbuatan Cabul (Kajian Putusan Bebas Perkara No.46/Pid.B/2022/PN Pbr)
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1