POLICING TERRORISM: PENDEKATAN PENCEGAHAN EKSTREMISME AGAMA DAN TERORISME

Ancaman terorisme terhadap keamanan manusia tetap merupakan sebuah misteri baik bagi lembaga negara maupun non-negara dalam mencegah insiden mematikan. Bukan karena intelijen negara tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi terjadinya peristiwa-peristiwa berbahaya seperti itu, tetapi terorisme adalah gerakan klandestin yang cukup sulit untuk dikenali taktiknya. Aparat keamanan negara baik Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mendapat pelatihan khusus secara terus menerus tentang penanggulangan terorisme dalam melindungi seluruh warga negara dari ancaman teror. Negara harus membangun kapasitas terampil aparat keamanannya sedini mungkin untuk menyelamatkan kehidupan masyarakatnya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam penanggulangan terorisme sangat signifikan karena mereka dapat menjadi sumber informasi utama dalam menggali fakta tindakan disekitar lingkungan tempat mereka tinggal. Para teroris tinggal ditengah-tengah masyarakat majemuk meski belum tentu berbaur karena tingkah laku mereka yang aneh dibandingkan warga biasa pada umumnya. Pemerintah perlu giat menggandeng masyarakat dalam menangani penanggulangan terorisme. Partisipasi ini dapat berupa intensifikasi kesadaran publik tentang bahaya ekstremisme agama dan terorisme serta bagaimana mencegah bahaya tersebut agar tidak memberi ruang pada segala macam kegiatan di masyarakat. Selain itu, aparat khusus penanggulangan terorisme harus benar-benar menjadi mitra sejati dengan bergotong royong dan saling percaya dengan masyarakat untuk bersama-sama mencegah segala upaya terorisme, inilah pemolisian terorisme (policing terorism). Pemolisian terorisme menunjukkan profesionalisme aparat kepolisian kontraterorisme dan partisipasi masyarakat dalam setiap langkah penanggulangan pelanggaran ekstremisme agama dan terorisme. Komunitas adalah mitra yang baik untuk informasi yang komprehensif, sementara personel polisi akan bertindak profesional dalam penegakan hukum. Perpaduan kedua pihak ini akan mampu menumbuhkan kerja efektif dalam penanganan kasus kontraterorisme di Indonesia.