Problem Paradox of Tolerance dalam Program Pengarusutamaan Moderasi Beragama, Satu Perspektif Filsafat

Moderasi Beragama merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bidang agama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Program ini digagas sebagai strategi kebudayaan dalam merawat multikulturalitas agama dan keberagamaan di tanah air. Kendati demikian, program yang digencarkan Presiden Joko Widodo tersebut tampak menyimpan sisi paradoks. Momen paradoksikal itu berangkat dari sebuah asumsi bahwa program pengarusutamaan moderasi beragama yang mengedepankan praktik beragama yang toleran, justru berlaku tidak toleran kepada kelompok keagamaan yang berseberangan dengan kehendak pemerintah. Negara, dalam hal ini, dipandang tengah melakukan upaya self defence mechanism untuk mempertahankan praktik beragama yang dikehendakinya dengan menyingkirkan pandangan-pandangan berbeda. Melalui eksplanasi kritis program moderasi beragama dalam perspektif eksistensialis dan evolusionis, serta menggunakan pandangan Karl R. Popper, Will Kymlicka, dan Amartya Sen, penelitian ini menjawab asumsi tersebut.