国家对在大流行中履行公共卫生权利的责任

Faidhul Mannan, Syahrul Ibad, Fathol Bari
{"title":"国家对在大流行中履行公共卫生权利的责任","authors":"Faidhul Mannan, Syahrul Ibad, Fathol Bari","doi":"10.35316/hukmy.2022.v2i2.153-164","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Pandemi COVID-19 merupakan kejadian luar biasa yang harus segera ditanggapi oleh negara/pemerintah. Hal itu karena COVID-19 berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Dalam Pasal 25 UDHR menyebutkan bahwa setiap individu berhak atas derajat kehidupan yang layak akan kesehatan. Disamping itu, kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. UUD 1945 juga mengatur pemenuhan kesehatan dengan menciptakan kehidupan yang sehat bagi masyarakatnya sebagaimana dalam Pasal 28 H Ayat 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak kesehatan masyarakat di masa pandemi sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat 1. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif (legal research) yaitu melakukan telaah bahan pustaka terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menggunakan analisis preskriptif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini ialah negara/pemerintah telah memenuhi tanggung jawabnya terhadap kesehatan masyarakat dengan melakukan berbagai upaya yang terimplementasikan dalam berbagai kebijakan di masa pandemi.","PeriodicalId":299809,"journal":{"name":"HUKMY : Jurnal Hukum","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-12-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEHATAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI\",\"authors\":\"Faidhul Mannan, Syahrul Ibad, Fathol Bari\",\"doi\":\"10.35316/hukmy.2022.v2i2.153-164\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Pandemi COVID-19 merupakan kejadian luar biasa yang harus segera ditanggapi oleh negara/pemerintah. Hal itu karena COVID-19 berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Dalam Pasal 25 UDHR menyebutkan bahwa setiap individu berhak atas derajat kehidupan yang layak akan kesehatan. Disamping itu, kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. UUD 1945 juga mengatur pemenuhan kesehatan dengan menciptakan kehidupan yang sehat bagi masyarakatnya sebagaimana dalam Pasal 28 H Ayat 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak kesehatan masyarakat di masa pandemi sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat 1. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif (legal research) yaitu melakukan telaah bahan pustaka terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menggunakan analisis preskriptif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini ialah negara/pemerintah telah memenuhi tanggung jawabnya terhadap kesehatan masyarakat dengan melakukan berbagai upaya yang terimplementasikan dalam berbagai kebijakan di masa pandemi.\",\"PeriodicalId\":299809,\"journal\":{\"name\":\"HUKMY : Jurnal Hukum\",\"volume\":\"14 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-12-25\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"HUKMY : Jurnal Hukum\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i2.153-164\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"HUKMY : Jurnal Hukum","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i2.153-164","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

COVID-19大流行是一件非同寻常的事件,各国政府必须立即采取行动。这是因为COVID-19正在影响公共卫生。根据《UDHR》第25章,每个人都有权享有有价值的健康生活。此外,卫生是人权的一部分。1945年《宪法》还规定,为人民创造健康的生活,以促进健康,如第28章第1节所述。本研究旨在审查各国在1945年第28条第1款《宪法》规定的流行病中对保护公共卫生权利的责任。使用的方法是法例研究(法律研究),研究与研究问题相关的规则和文献材料。本研究采用宪法方法和概念方法,采用说明性分析。这项研究的结果是,各国政府通过在大流行政策中实施的努力来履行其公共卫生责任。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEHATAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI
Pandemi COVID-19 merupakan kejadian luar biasa yang harus segera ditanggapi oleh negara/pemerintah. Hal itu karena COVID-19 berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Dalam Pasal 25 UDHR menyebutkan bahwa setiap individu berhak atas derajat kehidupan yang layak akan kesehatan. Disamping itu, kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. UUD 1945 juga mengatur pemenuhan kesehatan dengan menciptakan kehidupan yang sehat bagi masyarakatnya sebagaimana dalam Pasal 28 H Ayat 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak kesehatan masyarakat di masa pandemi sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat 1. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif (legal research) yaitu melakukan telaah bahan pustaka terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menggunakan analisis preskriptif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini ialah negara/pemerintah telah memenuhi tanggung jawabnya terhadap kesehatan masyarakat dengan melakukan berbagai upaya yang terimplementasikan dalam berbagai kebijakan di masa pandemi.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
POLITIK HUKUM TATA NEGARA DALAM KONFIGURASI POLITIK DAN PRODUK HUKUM DI INDONESIA Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah Melalui Pengoptimalan Peran Satgas Anti-Mafia Tanah REFLEKSI PEMILU SERENTAK 2024 DALAM PERPEKTIF HUKUM EKONOMI, DAN SOSIAL Peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa Konsumen (Studi Di Kabupaten Kuningan) KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SUMBER DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1