Pub Date : 2024-05-12DOI: 10.35316/hukmy.2024.v4i1.604-620
Syahrul Ibad
Konsepsi politik hukum tersebut menjadi penting didudukan sebagai kerangka (frame) dalam melihat arah kebijakan negara terhadap pengaturan penghayat kepercayaan dalam konteks negara hukum di Indonesia. Dari sudut “das sollen” ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun ini lebih melihat dari sudut “das sein” atau pengalaman bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melatarbelakanginya, sehingga menarik untuk dibahas. Penelitian ini merupakan hukum normatif, atau yang sering dikenal dengan penelitian kepustakaan (Library Research). Saat ini konfigurasi politik dan produk hukum yang digunakan atau dipakai oleh Indonesia adalah konfigurasi politik demokratis dan produk hukum responsif yang memberikan hak kebebasan berekspresi atau keleluasaan kepada masyarakat, masyarakat dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan kebijakan-kebijakan di Pemerintahan. Tetapi juga bahwa konfigurasi politik dan produk hukum di Indonesia mempunyai visi yang sama yakni menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat umum yang sesuai dengan tujuan negara.
在印尼的法治背景下，法律政治的概念作为一个重要的框架，可以帮助我们了解国家政策在规范 "印尼人民"（Penghayat kepercayaan）方面的方向。从 "das sollen "的角度来看，有一种观点认为政治必须服从法律规定，但这更多地是从 "das sein "的角度，或者说是从法律在现实中是由其背后的政治配置所决定的经验来看的，因此讨论起来很有意思。这种研究属于规范法学，也就是通常所说的图书馆研究。目前，印尼所使用或使用的政治配置和法律产品都是民主的政治配置和顺应民意的法律产品，它们赋予社会以自由表达或自由裁量的权利，要求社会积极参与政府政策的决定。但同时，印尼的政治配置和法律产品也具有相同的愿景，即按照国家的目标为广大民众创造繁荣。
{"title":"POLITIK HUKUM TATA NEGARA DALAM KONFIGURASI POLITIK DAN PRODUK HUKUM DI INDONESIA","authors":"Syahrul Ibad","doi":"10.35316/hukmy.2024.v4i1.604-620","DOIUrl":"https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.604-620","url":null,"abstract":"Konsepsi politik hukum tersebut menjadi penting didudukan sebagai kerangka (frame) dalam melihat arah kebijakan negara terhadap pengaturan penghayat kepercayaan dalam konteks negara hukum di Indonesia. Dari sudut “das sollen” ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun ini lebih melihat dari sudut “das sein” atau pengalaman bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melatarbelakanginya, sehingga menarik untuk dibahas. Penelitian ini merupakan hukum normatif, atau yang sering dikenal dengan penelitian kepustakaan (Library Research). Saat ini konfigurasi politik dan produk hukum yang digunakan atau dipakai oleh Indonesia adalah konfigurasi politik demokratis dan produk hukum responsif yang memberikan hak kebebasan berekspresi atau keleluasaan kepada masyarakat, masyarakat dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan kebijakan-kebijakan di Pemerintahan. Tetapi juga bahwa konfigurasi politik dan produk hukum di Indonesia mempunyai visi yang sama yakni menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat umum yang sesuai dengan tujuan negara.","PeriodicalId":299809,"journal":{"name":"HUKMY : Jurnal Hukum","volume":"122 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140986528","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-04-12DOI: 10.35316/hukmy.2024.v4i1.590-603
Haposan Sahala Raja Sinaga
Selama tahun 2018 hingga 2022, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (‘ATR/BPN’) tercatat menangani 305 kasus pertanahan yang melibatkan mafia tanah. Upaya yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk memberantas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik mafia tanah adalah dengan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah (‘Satgas Anti-Mafia Tanah’). Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisa secara hukum kedudukan hukum dari Satgas Anti-Mafia Tanah serta memberikan rekomendasi pengoptimalan peran Satgas Anti-Mafia Tanah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktik mafia tanah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini: 1) kedudukan Satgas Anti-Mafia Tanah berdasarkan kedudukannya ada pada 2 (dua) tingkat yang berbeda, yaitu tingkat kementerian yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri ATR/BPN dan tingkat kantor wilayah. Perannya hanya meneliti dan menganalisa praktik mafia tanah dan kemudian melimpahkannya ke Polisi 2) Pengoptimalan peran Satgas Anti-Mafia Tanah dilakukan dengan urgensi pembentukan Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah; Strategi pencegahan praktik mafia tanah dengan menggunakan model sosial-ekologi yang mencakup empat tingkat: individu, hubungan, budaya, dan kemasyarakatan/komunitas; dan merubah bentuk Satgas Anti-Mafia tanah di bawah tanggungjawab Presiden sesuai Inpres dan dikoordinasikan Menko Polhukam yang melibatkan pakar dan tokoh independen.
{"title":"Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah Melalui Pengoptimalan Peran Satgas Anti-Mafia Tanah","authors":"Haposan Sahala Raja Sinaga","doi":"10.35316/hukmy.2024.v4i1.590-603","DOIUrl":"https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.590-603","url":null,"abstract":"Selama tahun 2018 hingga 2022, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (‘ATR/BPN’) tercatat menangani 305 kasus pertanahan yang melibatkan mafia tanah. Upaya yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk memberantas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik mafia tanah adalah dengan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah (‘Satgas Anti-Mafia Tanah’). Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisa secara hukum kedudukan hukum dari Satgas Anti-Mafia Tanah serta memberikan rekomendasi pengoptimalan peran Satgas Anti-Mafia Tanah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktik mafia tanah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini: 1) kedudukan Satgas Anti-Mafia Tanah berdasarkan kedudukannya ada pada 2 (dua) tingkat yang berbeda, yaitu tingkat kementerian yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri ATR/BPN dan tingkat kantor wilayah. Perannya hanya meneliti dan menganalisa praktik mafia tanah dan kemudian melimpahkannya ke Polisi 2) Pengoptimalan peran Satgas Anti-Mafia Tanah dilakukan dengan urgensi pembentukan Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah; Strategi pencegahan praktik mafia tanah dengan menggunakan model sosial-ekologi yang mencakup empat tingkat: individu, hubungan, budaya, dan kemasyarakatan/komunitas; dan merubah bentuk Satgas Anti-Mafia tanah di bawah tanggungjawab Presiden sesuai Inpres dan dikoordinasikan Menko Polhukam yang melibatkan pakar dan tokoh independen.","PeriodicalId":299809,"journal":{"name":"HUKMY : Jurnal Hukum","volume":"16 20","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140711875","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-04-11DOI: 10.35316/hukmy.2024.v4i1.568-589
R. Luhukay
Pemilu merupakan pesta demokrasi yang bersumber dari rakyat di berikan pada rakyat dan di perunthkan untuk rakyat, pemilu serentak selain dapat melakukan penghematan anggaran, mengurangi angka golput serta mencegah konflik horizontal juga berimplikasi dari aspek ekonomi dan sosial, dimana seringkali setiap masuk musim pemilu dari sisi ekomoni investasi dan arah pembangunan menjadi berubah dan terbengkalai dengan calon pemimpin yang baru, adanya wacana menghidupkan GBHN kembali dalam Merekonstruksikan kembali arah pembangunan bangsa akan potensi Merusak sistem presidensial di Indonesia, Melawan arus sejarah, Memperburuk kinerja parlemen, melawan arah pembangunan berkelanjutan dan serta mengapaikan konsep partisipasi masyarakat atau publik dalam pemerintahan yang selama ini di bangun. tidak hanya itu pemilu serentak ini juga membawa ancama baru terhadap petugas KPPS dimana fakta empiris 2019 lebih dari 894 orang meninggal serta 5.175 orang sakit. Selain itu Problematika Pemilu serentak 2024 yang tidak bersih berdampak pada tujuan tertentu, hal ini di tunjukan dengan paslon yang sering kali tersandra dengan kepentingan tertentu dalam setiap pencalonannya, mahar politik yang tinggi seringkali membuat paslon tidak berdaya. Serta yang terakhir Merefleksikan pelaksanaan pemilu kali ini tidak banyak diminati oleh masyarakat sebab Hegemoni kekuasaan terus berlanjut sehingga tidak adanya terobosan baru dalam pembangunan hukum berpotensi tidak adanya sirkulasi elit dalam menjalankan fungsi legislasi di pusat dan daerah.
{"title":"REFLEKSI PEMILU SERENTAK 2024 DALAM PERPEKTIF HUKUM EKONOMI, DAN SOSIAL","authors":"R. Luhukay","doi":"10.35316/hukmy.2024.v4i1.568-589","DOIUrl":"https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.568-589","url":null,"abstract":"Pemilu merupakan pesta demokrasi yang bersumber dari rakyat di berikan pada rakyat dan di perunthkan untuk rakyat, pemilu serentak selain dapat melakukan penghematan anggaran, mengurangi angka golput serta mencegah konflik horizontal juga berimplikasi dari aspek ekonomi dan sosial, dimana seringkali setiap masuk musim pemilu dari sisi ekomoni investasi dan arah pembangunan menjadi berubah dan terbengkalai dengan calon pemimpin yang baru, adanya wacana menghidupkan GBHN kembali dalam Merekonstruksikan kembali arah pembangunan bangsa akan potensi Merusak sistem presidensial di Indonesia, Melawan arus sejarah, Memperburuk kinerja parlemen, melawan arah pembangunan berkelanjutan dan serta mengapaikan konsep partisipasi masyarakat atau publik dalam pemerintahan yang selama ini di bangun. tidak hanya itu pemilu serentak ini juga membawa ancama baru terhadap petugas KPPS dimana fakta empiris 2019 lebih dari 894 orang meninggal serta 5.175 orang sakit. Selain itu Problematika Pemilu serentak 2024 yang tidak bersih berdampak pada tujuan tertentu, hal ini di tunjukan dengan paslon yang sering kali tersandra dengan kepentingan tertentu dalam setiap pencalonannya, mahar politik yang tinggi seringkali membuat paslon tidak berdaya. Serta yang terakhir Merefleksikan pelaksanaan pemilu kali ini tidak banyak diminati oleh masyarakat sebab Hegemoni kekuasaan terus berlanjut sehingga tidak adanya terobosan baru dalam pembangunan hukum berpotensi tidak adanya sirkulasi elit dalam menjalankan fungsi legislasi di pusat dan daerah.","PeriodicalId":299809,"journal":{"name":"HUKMY : Jurnal Hukum","volume":"14 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140714385","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-04-02DOI: 10.35316/hukmy.2024.v4i1.535-552
Anthon Fathanudien, Bias Lintang Dialog, Dikha Anugrah
Pembentukan BPSK didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena posisi konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha. Keberadaan BPSK juga diharapkan akan mengurangi beban perkara di pengadilan. Yang menjadi rumusan masalah yang pertama adalah adanya Peran BPSK dalam menyelesaikan perkara sengketa konsumen dan persoalan yang kedua yaitu Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di BPSK. Penelitian ini menitikberatkan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berkedudukan di Kabupaten Kuningan dengan menggunakan jenis dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan dan menyimpulkan bahwa yang paling utama dari peran BPSK yaitu menangani perkara konsumen melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Bentuk putusan dengan metode konsiliasi dan mediasi bersifat final dan mengikat, tanpa harus dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat, sedangkan bentuk putusan yang ditempuh dengan metode arbitrase harus dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat agar putusan arbitrase tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial.
{"title":"Peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa Konsumen (Studi Di Kabupaten Kuningan)","authors":"Anthon Fathanudien, Bias Lintang Dialog, Dikha Anugrah","doi":"10.35316/hukmy.2024.v4i1.535-552","DOIUrl":"https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.535-552","url":null,"abstract":"Pembentukan BPSK didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena posisi konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha. Keberadaan BPSK juga diharapkan akan mengurangi beban perkara di pengadilan. Yang menjadi rumusan masalah yang pertama adalah adanya Peran BPSK dalam menyelesaikan perkara sengketa konsumen dan persoalan yang kedua yaitu Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di BPSK. Penelitian ini menitikberatkan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berkedudukan di Kabupaten Kuningan dengan menggunakan jenis dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan dan menyimpulkan bahwa yang paling utama dari peran BPSK yaitu menangani perkara konsumen melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Bentuk putusan dengan metode konsiliasi dan mediasi bersifat final dan mengikat, tanpa harus dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat, sedangkan bentuk putusan yang ditempuh dengan metode arbitrase harus dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat agar putusan arbitrase tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial.","PeriodicalId":299809,"journal":{"name":"HUKMY : Jurnal Hukum","volume":"92 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140752872","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-04-02DOI: 10.35316/hukmy.2024.v4i1.475-490
Muhammad Furqon Almurni, I. N. Aen, Syahrul Anwar
Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri evolusi ilmu ushul fiqh sebelum era penulisan, membuka jendela baru terhadap pemahaman historis dan intelektual seputar disiplin ini yang seringkali dianggap belum eksis oleh kalangan akademis dan pelajar dalam studi syari'ah. Menggunakan metodologi analisis deskriptif, studi ini mendalami kronologi pengembangan ushul fiqh, mulai dari periode inisiasinya hingga terminasi fase pra-penulisan. Melalui eksplorasi kejadian-kejadian kunci dan penanggalan berdasarkan bukti historis, penelitian ini mengidentifikasi awal mula ilmu ushul fiqh pada era hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Periode ini, dimulai dari tahun pertama hijriyah, signifikan karena Al-Qur'an dan Hadits mulai secara eksplisit mengadresasi elemen-elemen fiqh, menandai fajar pembentukan disiplin ini. Analisis ini mengungkap bahwa periode formasi awal ilmu ushul fiqh berlangsung hingga awal abad kedua hijriyah, dimana terjadi transisi penting dengan mulainya dokumentasi dan penulisan ilmu oleh para ulama, walaupun masih dalam bentuk yang parsial. Temuan penelitian ini tidak hanya mengklarifikasi garis waktu historis ilmu ushul fiqh, tetapi juga menyoroti dinamika intelektual yang berkontribusi pada konsolidasi formal disiplin ini dalam kanon ilmu syari'ah.
{"title":"SEJARAH USHUL FIQH QABLA TADWIN: ANALISIS HISTORIS DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM","authors":"Muhammad Furqon Almurni, I. N. Aen, Syahrul Anwar","doi":"10.35316/hukmy.2024.v4i1.475-490","DOIUrl":"https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.475-490","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri evolusi ilmu ushul fiqh sebelum era penulisan, membuka jendela baru terhadap pemahaman historis dan intelektual seputar disiplin ini yang seringkali dianggap belum eksis oleh kalangan akademis dan pelajar dalam studi syari'ah. Menggunakan metodologi analisis deskriptif, studi ini mendalami kronologi pengembangan ushul fiqh, mulai dari periode inisiasinya hingga terminasi fase pra-penulisan. Melalui eksplorasi kejadian-kejadian kunci dan penanggalan berdasarkan bukti historis, penelitian ini mengidentifikasi awal mula ilmu ushul fiqh pada era hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Periode ini, dimulai dari tahun pertama hijriyah, signifikan karena Al-Qur'an dan Hadits mulai secara eksplisit mengadresasi elemen-elemen fiqh, menandai fajar pembentukan disiplin ini. Analisis ini mengungkap bahwa periode formasi awal ilmu ushul fiqh berlangsung hingga awal abad kedua hijriyah, dimana terjadi transisi penting dengan mulainya dokumentasi dan penulisan ilmu oleh para ulama, walaupun masih dalam bentuk yang parsial. Temuan penelitian ini tidak hanya mengklarifikasi garis waktu historis ilmu ushul fiqh, tetapi juga menyoroti dinamika intelektual yang berkontribusi pada konsolidasi formal disiplin ini dalam kanon ilmu syari'ah.","PeriodicalId":299809,"journal":{"name":"HUKMY : Jurnal Hukum","volume":"30 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140754328","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-04-02DOI: 10.35316/hukmy.2024.v4i1.502-517
W. Santoso, Abdul Aziz, Edy Setyawan
Usia kawin yang telah disyaratkan undang-undang tidak bersifat mutlak. Namun standar usia di bawah umur berbeda-beda, karena ternyata standar usia tersebut masih dapat dilanggar dalam bentuk pemberian dispensasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sifatnya istimewa. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan kemaslahatan dan disertai bukti-bukti pendukung. Dispensasi kawin ini justru menjadi sebuah problema karena perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi kawin dari Pengadilan berupa Penetapan sebagai prodak hukumnya. Dispensasi nikah berfungsi sebagai legalitas kedewasaan dan persyaratan untuk melakukan pernikahan bagi mereka yang secara undang-undang belum diperkenankan melakukan pernikahan. Dispensasi nikah merupakan perkara voluntair, yakni perkara permohonan yang didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak mempunyai lawan dan produk hukumnya berbentuk penetapan.
{"title":"KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SUMBER DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016","authors":"W. Santoso, Abdul Aziz, Edy Setyawan","doi":"10.35316/hukmy.2024.v4i1.502-517","DOIUrl":"https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.502-517","url":null,"abstract":"Usia kawin yang telah disyaratkan undang-undang tidak bersifat mutlak. Namun standar usia di bawah umur berbeda-beda, karena ternyata standar usia tersebut masih dapat dilanggar dalam bentuk pemberian dispensasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sifatnya istimewa. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan kemaslahatan dan disertai bukti-bukti pendukung. Dispensasi kawin ini justru menjadi sebuah problema karena perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi kawin dari Pengadilan berupa Penetapan sebagai prodak hukumnya. Dispensasi nikah berfungsi sebagai legalitas kedewasaan dan persyaratan untuk melakukan pernikahan bagi mereka yang secara undang-undang belum diperkenankan melakukan pernikahan. Dispensasi nikah merupakan perkara voluntair, yakni perkara permohonan yang didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak mempunyai lawan dan produk hukumnya berbentuk penetapan.","PeriodicalId":299809,"journal":{"name":"HUKMY : Jurnal Hukum","volume":"11 22","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140754027","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-04-02DOI: 10.35316/hukmy.2024.v4i1.553-567
Eddy Asnawi, Robert Libra
Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan berdasarkan Perma No. 5/2017. Jenis alat bukti pada sengketa Pemiluhan Umum berupa. surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim dan alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. Sementara dalam perkembangannya, dokumen elektronik ini dikenal dan dianggap sebagai alat bukti dalam proses hukum acara terutama dalam tahap pembuktian. Dari permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana analisis yuridis mengenai pembuktian informasi elektronik dan dokumen elektronik pada sengketa proses pemilihan umum di pengadilan tata usaha negara berdasarkan Perma No. 5/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini disebutkan bahwa secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia dalam hal ini hukum acara peradilan tata usaha negara belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti. Sementara beberapa undang-undang yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Kemudian pada Perma No. 5/2017 juga menyebutkan informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai Jenis Alat Bukti Sengketa Proses Pemilihan Umum. Tolak ukur yang diberikan hakim dalam menilai alat bukti elektronik didalam persidangan sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sepanjang hakim menggunakan dua alat bukti dengan jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang- Undang, diperoleh secara sah dan dapat meyakinkan maka hakim dapat memutuskan perkara dengannya dan hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan bukti digital tersebut.
{"title":"ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK PADA SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA","authors":"Eddy Asnawi, Robert Libra","doi":"10.35316/hukmy.2024.v4i1.553-567","DOIUrl":"https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.553-567","url":null,"abstract":"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan berdasarkan Perma No. 5/2017. Jenis alat bukti pada sengketa Pemiluhan Umum berupa. surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim dan alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. Sementara dalam perkembangannya, dokumen elektronik ini dikenal dan dianggap sebagai alat bukti dalam proses hukum acara terutama dalam tahap pembuktian. Dari permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana analisis yuridis mengenai pembuktian informasi elektronik dan dokumen elektronik pada sengketa proses pemilihan umum di pengadilan tata usaha negara berdasarkan Perma No. 5/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini disebutkan bahwa secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia dalam hal ini hukum acara peradilan tata usaha negara belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti. Sementara beberapa undang-undang yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Kemudian pada Perma No. 5/2017 juga menyebutkan informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai Jenis Alat Bukti Sengketa Proses Pemilihan Umum. Tolak ukur yang diberikan hakim dalam menilai alat bukti elektronik didalam persidangan sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sepanjang hakim menggunakan dua alat bukti dengan jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang- Undang, diperoleh secara sah dan dapat meyakinkan maka hakim dapat memutuskan perkara dengannya dan hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan bukti digital tersebut.","PeriodicalId":299809,"journal":{"name":"HUKMY : Jurnal Hukum","volume":"321 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140754346","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-11DOI: 10.35316/hukmy.2023.v3i2.402-411
Novi Indriawati, Heriyanto Heriyanto, Moh. Ali Hofi
Indonesian country as a country of law, in form of certainty of order legal protection notarial deeds made before a notary for all matters relating to agreements and will be stated in a notarial deed and the aim is to declare the deed inauthentic and will not be left to the judge to decide that the authentic deed is relegated to a deed under the hand and can be canceled and declared to be invalid or null and void by the deed. This research aims to understand the legal consequences of notarial deeds based on decisions (study decision number 28/Pdt.G/2017/PN Bdw). The legal position of parties who are declared to have no legal force, this research uses a normative juridical method and the approach used is a statutory, conseptual (doctrine) and case approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertary legal materials. And in this research, we use liblary data collection techniques (liberary research) and analyze the data deductively namely drawing conclusions from a general problem regarding the concrete problem being faced. The results found are contained in the decision of the panel of judges in Case Number 28/Pdt.G/2017/PN Bdw. In the considerations that the judge applied, it was in accordance with article 1865 of the Civil Code which states that every person who has claimed to have rights.
{"title":"ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA NOTARIS YANG DINYATAKAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM (Study Putusan Hakim No: 28/Pdt.G/2013/PN.Bdw)","authors":"Novi Indriawati, Heriyanto Heriyanto, Moh. Ali Hofi","doi":"10.35316/hukmy.2023.v3i2.402-411","DOIUrl":"https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i2.402-411","url":null,"abstract":"Indonesian country as a country of law, in form of certainty of order legal protection notarial deeds made before a notary for all matters relating to agreements and will be stated in a notarial deed and the aim is to declare the deed inauthentic and will not be left to the judge to decide that the authentic deed is relegated to a deed under the hand and can be canceled and declared to be invalid or null and void by the deed. This research aims to understand the legal consequences of notarial deeds based on decisions (study decision number 28/Pdt.G/2017/PN Bdw). The legal position of parties who are declared to have no legal force, this research uses a normative juridical method and the approach used is a statutory, conseptual (doctrine) and case approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertary legal materials. And in this research, we use liblary data collection techniques (liberary research) and analyze the data deductively namely drawing conclusions from a general problem regarding the concrete problem being faced. The results found are contained in the decision of the panel of judges in Case Number 28/Pdt.G/2017/PN Bdw. In the considerations that the judge applied, it was in accordance with article 1865 of the Civil Code which states that every person who has claimed to have rights.","PeriodicalId":299809,"journal":{"name":"HUKMY : Jurnal Hukum","volume":"1 7","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139438193","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-11DOI: 10.35316/hukmy.2023.v3i2.451-461
Isvandiar Muhammad Ramzy
Penyalahgunaan izin tinggal merupakan kejadian hukum yang sering terjadi dalam kejahatan keimigrasian. Izin tinggal bagi warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia seringkali disalahgunakan oleh pemegang izin tersebut sehingga mengakibatkan banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau Legal Research. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pelaku penyalahgunaan izin tinggal tidak dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang keimigrasian yaitu penanganan perkaranya lebih singkat yaitu melalui tindakan administratif berupa deportasi, dan juga mengingat pidananya. hukumnya bersifat “ultimum remidium” atau lebih dikenal dengan tindakan akhir bagi seseorang yang melanggar hukum, maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember akan memberikan sanksi administratif seperti pada pasal 78 ayat 3 undang-undang no. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa: Orang Asing yang mempunyai izin tinggal yang masa berlakunya telah habis dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak jangka waktu izin tinggalnya, dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penahanan, dalam hal ini perlu diperketat lagi dalam hal pengawasan maupun sanksi WNA yang datang ke Indonesia, agar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan WNA dapat dikurangi.
{"title":"SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL","authors":"Isvandiar Muhammad Ramzy","doi":"10.35316/hukmy.2023.v3i2.451-461","DOIUrl":"https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i2.451-461","url":null,"abstract":"Penyalahgunaan izin tinggal merupakan kejadian hukum yang sering terjadi dalam kejahatan keimigrasian. Izin tinggal bagi warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia seringkali disalahgunakan oleh pemegang izin tersebut sehingga mengakibatkan banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau Legal Research. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pelaku penyalahgunaan izin tinggal tidak dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang keimigrasian yaitu penanganan perkaranya lebih singkat yaitu melalui tindakan administratif berupa deportasi, dan juga mengingat pidananya. hukumnya bersifat “ultimum remidium” atau lebih dikenal dengan tindakan akhir bagi seseorang yang melanggar hukum, maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember akan memberikan sanksi administratif seperti pada pasal 78 ayat 3 undang-undang no. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa: Orang Asing yang mempunyai izin tinggal yang masa berlakunya telah habis dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak jangka waktu izin tinggalnya, dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penahanan, dalam hal ini perlu diperketat lagi dalam hal pengawasan maupun sanksi WNA yang datang ke Indonesia, agar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan WNA dapat dikurangi.","PeriodicalId":299809,"journal":{"name":"HUKMY : Jurnal Hukum","volume":"1 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139438572","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-11DOI: 10.35316/hukmy.2023.v3i2.384-401
Abd. Umam, T. Wicaksono, M. Mawardi
Penegak hukum terjebak pada mekanisme hukum beserta kriteria hukuman yang ditentukan pembentuk undang-undang, dengan alasan itulah hukum positif kita telah mengatur yang sejatinya jauh dan bertentangan dari tujuan hukum yang berkeadilan. Hadirnya pemidanaan atau kriminalisasi secara berlebihan dengan adanya berbagai macam dan jenis perilaku penegak hukum yang negatif dalam penentuan proses pidana, menjadikan kriminalisasi pada akhirnya bermakna negatif dan berpotensi menghambat proses pembangunan. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual atas penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintah yang merugikan keuangan negara. Hasil penelitian ini bahwa penilaian Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah atas kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara perlu direvisi ulang. Karena penilaian Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah ini akan ditindak lanjuti pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sangat beresiko karena terkait unsur merugikan keuangan negara sebenarnya adalah kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam memutuskannya.
{"title":"TRANSPARANSI DALAM PEMBERIAN FASILITAS PEMERINTAH TERHADAP INSTANSI, UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN FINANSIAL","authors":"Abd. Umam, T. Wicaksono, M. Mawardi","doi":"10.35316/hukmy.2023.v3i2.384-401","DOIUrl":"https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i2.384-401","url":null,"abstract":"Penegak hukum terjebak pada mekanisme hukum beserta kriteria hukuman yang ditentukan pembentuk undang-undang, dengan alasan itulah hukum positif kita telah mengatur yang sejatinya jauh dan bertentangan dari tujuan hukum yang berkeadilan. Hadirnya pemidanaan atau kriminalisasi secara berlebihan dengan adanya berbagai macam dan jenis perilaku penegak hukum yang negatif dalam penentuan proses pidana, menjadikan kriminalisasi pada akhirnya bermakna negatif dan berpotensi menghambat proses pembangunan. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual atas penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintah yang merugikan keuangan negara. Hasil penelitian ini bahwa penilaian Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah atas kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara perlu direvisi ulang. Karena penilaian Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah ini akan ditindak lanjuti pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sangat beresiko karena terkait unsur merugikan keuangan negara sebenarnya adalah kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam memutuskannya.","PeriodicalId":299809,"journal":{"name":"HUKMY : Jurnal Hukum","volume":"12 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139438703","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：