KETERBUKAAN PROSES PERPAJAKAN MELALUI AKSES INFORMASI KEUANGAN

Secara umum sudah ada undang-undang yang memberikan perlindungan kepada pihak perbankan selaku pemberi kredit untuk mendapatkan pelunasan pitangnya manakala debitur mengalami wanprestasi, hal itu tertuang dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang isinya: “Segala harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang aka nada dikemudian hari menjadi tanggungan/jaminan atas hutang-hutangnyaSalah satu ciri dari UUHT adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, yang artinya dalam pelaksanaan eksekusi sertipikat hak tanggungan harus dapat dilakukan namun tetap dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah penjual lelang, pembeli lelang dan terlelang. Oleh karena itu dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan parate eksekusi harus dapat memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.