性能和实现

DiH Pub Date : 2021-07-07 DOI:10.30996/dih.v17i2.4657
Dewa Gede Giri Santosa
{"title":"性能和实现","authors":"Dewa Gede Giri Santosa","doi":"10.30996/dih.v17i2.4657","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"AbstractAfter Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation has been enacted, there are several changes regarding the provisions related to fixed-term employment agreements previously regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. Law No. 11 of 2020 experienced rejection from many workers because there were several changes to the provisions regarding fixed-term employment agreements which were feared to cause problems in its implementation. One of them is related to changes in the provisions regarding the period of time for a fixed-term employment agreement which is determined by the employment agreement itself and is not limited by law. This research uses normative legal research methods. The results of the analysis show that there have been several changes related to the regulations regarding fixed-term employment agreements in Law No. 11 of 2020 and with these changes, there are still some problems and legal voids in several provisions, thus the government should issue government regulations and/or other implementing regulations deemed necessary to address these problems.Keywords: employment agreement; fixed-term employment agreement; job creation lawAbstrakSetelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa perubahan mengenai ketentuan-ketentuan terkait perjanjian kerja waktu tertentu yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian mengalami penolakan dari banyak pekerja karena terdapat beberapa perubahan ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Salah satunya adalah terkait perubahan ketentuan tentang jangka waktu untuk dapat dilakukan perjanjian kerja waktu tertentu yang lamanya ditentukan oleh perjanjian kerja dan tidak diatur mengenai batas maksimalnya dalam undang-undang. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil dari analisa menunjukkan bahwa terdapat beberapa perubahan terkait aturan-aturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terhadap perubahan-perubahan tersebut masih ditemukan beberapa permasalahan serta kekosongan hukum pada beberapa ketentuan, sehingga pemerintah patut menerbitkan peraturan pemerintah dan/atau peraturan pelaksana lainnya yang dianggap perlu untuk menangani permasalahan tersebut.","PeriodicalId":52801,"journal":{"name":"DiH","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-07-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"6","resultStr":"{\"title\":\"PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: IMPLEMENTASI DAN PERMASALAHANNYA\",\"authors\":\"Dewa Gede Giri Santosa\",\"doi\":\"10.30996/dih.v17i2.4657\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"AbstractAfter Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation has been enacted, there are several changes regarding the provisions related to fixed-term employment agreements previously regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. Law No. 11 of 2020 experienced rejection from many workers because there were several changes to the provisions regarding fixed-term employment agreements which were feared to cause problems in its implementation. One of them is related to changes in the provisions regarding the period of time for a fixed-term employment agreement which is determined by the employment agreement itself and is not limited by law. This research uses normative legal research methods. The results of the analysis show that there have been several changes related to the regulations regarding fixed-term employment agreements in Law No. 11 of 2020 and with these changes, there are still some problems and legal voids in several provisions, thus the government should issue government regulations and/or other implementing regulations deemed necessary to address these problems.Keywords: employment agreement; fixed-term employment agreement; job creation lawAbstrakSetelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa perubahan mengenai ketentuan-ketentuan terkait perjanjian kerja waktu tertentu yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian mengalami penolakan dari banyak pekerja karena terdapat beberapa perubahan ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Salah satunya adalah terkait perubahan ketentuan tentang jangka waktu untuk dapat dilakukan perjanjian kerja waktu tertentu yang lamanya ditentukan oleh perjanjian kerja dan tidak diatur mengenai batas maksimalnya dalam undang-undang. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil dari analisa menunjukkan bahwa terdapat beberapa perubahan terkait aturan-aturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terhadap perubahan-perubahan tersebut masih ditemukan beberapa permasalahan serta kekosongan hukum pada beberapa ketentuan, sehingga pemerintah patut menerbitkan peraturan pemerintah dan/atau peraturan pelaksana lainnya yang dianggap perlu untuk menangani permasalahan tersebut.\",\"PeriodicalId\":52801,\"journal\":{\"name\":\"DiH\",\"volume\":null,\"pages\":null},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2021-07-07\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"6\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"DiH\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.30996/dih.v17i2.4657\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"DiH","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.30996/dih.v17i2.4657","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 6

摘要

摘要2020年关于创造就业的第11号法律颁布后,2003年关于人力资源的第13号法律对与定期雇佣协议有关的条款进行了几项修改。2020年第11号法律遭到了许多工人的拒绝,因为关于定期就业协议的条款有几处修改,担心会在执行中造成问题。其中一项是关于定期雇佣协议期限的规定的变化,定期雇佣协议由雇佣协议本身决定,不受法律限制。本研究采用规范的法律研究方法。分析结果表明,2020年第11号法律中关于定期雇佣协议的规定发生了一些变化,随着这些变化,一些条款仍然存在一些问题和法律空白,因此政府应该发布政府法规和/或其他认为必要的实施条例来解决这些问题。关键词:雇佣协议;以及定期雇佣协议;创造就业法Abstrak根据其提出的关于创造就业的2020年第11号法律,对先前在2003年关于就业的第13号法律中规定的就业合同条款进行了一些修改。2020年关于创造就业的第11号法律遭到了许多工人的拒绝,因为对某一工作期限的决定发生了一些变化,担心会在实施中造成问题。一个是关于定期雇佣合同期限的决定发生了变化,而定期雇佣合同是由雇佣合同固定的,不受法律对其最高限额的规定。这项法律研究是一项规范性的法律研究。分析结果表明,《2020年第11号创造就业法》中关于某些时间合同的规则发生了一些相关的变化,针对这些变化,在某些方面仍然存在一些问题和法律真空,-以便政府公布政府规则和/或其他被认为是处理该问题所必需的实施规则。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: IMPLEMENTASI DAN PERMASALAHANNYA
AbstractAfter Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation has been enacted, there are several changes regarding the provisions related to fixed-term employment agreements previously regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. Law No. 11 of 2020 experienced rejection from many workers because there were several changes to the provisions regarding fixed-term employment agreements which were feared to cause problems in its implementation. One of them is related to changes in the provisions regarding the period of time for a fixed-term employment agreement which is determined by the employment agreement itself and is not limited by law. This research uses normative legal research methods. The results of the analysis show that there have been several changes related to the regulations regarding fixed-term employment agreements in Law No. 11 of 2020 and with these changes, there are still some problems and legal voids in several provisions, thus the government should issue government regulations and/or other implementing regulations deemed necessary to address these problems.Keywords: employment agreement; fixed-term employment agreement; job creation lawAbstrakSetelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa perubahan mengenai ketentuan-ketentuan terkait perjanjian kerja waktu tertentu yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian mengalami penolakan dari banyak pekerja karena terdapat beberapa perubahan ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Salah satunya adalah terkait perubahan ketentuan tentang jangka waktu untuk dapat dilakukan perjanjian kerja waktu tertentu yang lamanya ditentukan oleh perjanjian kerja dan tidak diatur mengenai batas maksimalnya dalam undang-undang. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil dari analisa menunjukkan bahwa terdapat beberapa perubahan terkait aturan-aturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terhadap perubahan-perubahan tersebut masih ditemukan beberapa permasalahan serta kekosongan hukum pada beberapa ketentuan, sehingga pemerintah patut menerbitkan peraturan pemerintah dan/atau peraturan pelaksana lainnya yang dianggap perlu untuk menangani permasalahan tersebut.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
DiH
DiH
自引率
0.00%
发文量
11
审稿时长
8 weeks
期刊最新文献
Perlindungan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Operasi Katarak di Rumah Sakit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi The The Urgency of Arrangement Regarding Immaterial Compensation in Civil Law in Indonesia Telaah Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Investasi Aset Kripto Di Indonesia Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1