Analisis Strata Sosial-Ekonomi-Politik Dalam Program Pembangunan Berbasis Masyarakat (PNPM Respek) di Kabupaten Merauke

Strata (sosial/ekonomi) masyarakat dan hubungan antar strata dalam kegiatan pemberdayaan berbasis komunitas (Community Driven Development/CDD) seperti contoh dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) memberikan pembelajaran penting tentang bagaimana: 1) Menentukan tatacara dan keseimbangan dalam mengambil keputusan publik; 2) Membuat kita awas terhadap ketergantungan, kekuasaan dan sumber-sumber dari kekuasaan; dan 3) Menentukan mudah dan sulitnya proses yang demokratis atau keberpihakan ke bawah. Hasil penelitian pada kelompok masyarakat suku asli Papua di Kabupaten Merauke (Suku Yei dan Suku Marind-anim) memperlihatkan bahwa strata sosial pada lapisan masyarakat paling atas (elit kampung/marga mayoritas/warga yang cakap) sangat mendominasi jalannya program—dari tingkat perencanaan hingga implementasi program—dan menjadi perwakilan harapan-harapan yang muncul dari kelompok lapisan bawah (marga kecil/kelompok perempuan/non elit). Lapisan masyarakat bawah yang (masih) biasa berburu dan meramu dan berorientasi hidup adalah ‘panen setiap hari’ (kemudahan akses makanan dari alam) tidak mudah (tidak rela) ikut berpartisipasi memberikan usulan atau kerja, kecuali di imingi imbalan sejumlah uang. Oleh karenanya lapisan atas yang menjalankan dan menguasai bantuan dana kemudian mengadopsi sistem ‘berbagi uang, berbagi ruang’ dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan. Di satu sisi, program kegiatan berusaha adil memberikan kemanfaatan pada seluruh masyarakat, di sisi yang lain, bantuan dana dipandang sebagai insentif material kepada masyarakat dan pengurus atas partisipasi yang dilakukannya. Akibat dari keseluruhan proses yang berjalan ini, memunculkan trend alokasi kegiatan dan lokasi pembangunan yang seringkali saling bertabrakan kepentingan, disertai kecenderungan biaya kegiatan yang lebih mahal (korupsi), dan akhirnya mempersulit penguatan proses demokratisasi.