DAMPAK PENERAPAN E-GOVERNMENT TERHADAP PERUBAHAN BUDAYA BIROKRASI UNTUK MENCAPAI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN MODERN

Sharfina Fildzah Amalia, M. K. Anwar
{"title":"DAMPAK PENERAPAN E-GOVERNMENT TERHADAP PERUBAHAN BUDAYA BIROKRASI UNTUK MENCAPAI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN MODERN","authors":"Sharfina Fildzah Amalia, M. K. Anwar","doi":"10.24853/penta.2.1.25-40","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang besar antara politik, birokrasi dan masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Hal ini dapat diatasi dengan sistem pemerintahan berbasis teknologi digital yang disebut e-government atau lebih dikenal dengan e-government. E-government tidak hanya sebuah situs web di Internet, tetapi juga mencakup berbagai fungsi yang sangat luas, termasuk proses dan struktur mempromosikan berbagai bentuk interaksi elektronik antara pemerintah dan masyarakat. Interaksi ini bertujuan untuk mendorong dan mendorong terwujudnya demokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dapat juga dikatakan bahwa e-government sejalan dengan karakteristik pengelolaan pemerintahan yang transparan dan efisien Dalam hal manajemen pemerintahan. Solusi yang diberikan oleh e-government tidak hanya membutuhkan terminologi teknis sistem informasi dan teknologi komunikasi, tetapi juga reorientasi birokrasi secara menyeluruh, terutama kesadaran menjalankan tugas dan fungsi secara netral dan murni dalam e-government. Di satu sisi, perubahan teknologi akan membawa perubahan, baik perubahan administratif maupun perubahan budaya. Menyadari betapa sulitnya melakukan perubahan, maka harus dimulai dengan komitmen pimpinan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi informasi secara profesional. Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan adalah masyarakat, pihak swasta dan pemerintah membutuhkan interaksi dan sinergi yang baik untuk mencapai implementasi e-government yang terbaik.Kata kunci: e-government, budaya, birokrasi","PeriodicalId":471671,"journal":{"name":"PENTAHELIX","volume":"101 9","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-05-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"PENTAHELIX","FirstCategoryId":"0","ListUrlMain":"https://doi.org/10.24853/penta.2.1.25-40","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang besar antara politik, birokrasi dan masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Hal ini dapat diatasi dengan sistem pemerintahan berbasis teknologi digital yang disebut e-government atau lebih dikenal dengan e-government. E-government tidak hanya sebuah situs web di Internet, tetapi juga mencakup berbagai fungsi yang sangat luas, termasuk proses dan struktur mempromosikan berbagai bentuk interaksi elektronik antara pemerintah dan masyarakat. Interaksi ini bertujuan untuk mendorong dan mendorong terwujudnya demokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dapat juga dikatakan bahwa e-government sejalan dengan karakteristik pengelolaan pemerintahan yang transparan dan efisien Dalam hal manajemen pemerintahan. Solusi yang diberikan oleh e-government tidak hanya membutuhkan terminologi teknis sistem informasi dan teknologi komunikasi, tetapi juga reorientasi birokrasi secara menyeluruh, terutama kesadaran menjalankan tugas dan fungsi secara netral dan murni dalam e-government. Di satu sisi, perubahan teknologi akan membawa perubahan, baik perubahan administratif maupun perubahan budaya. Menyadari betapa sulitnya melakukan perubahan, maka harus dimulai dengan komitmen pimpinan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi informasi secara profesional. Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan adalah masyarakat, pihak swasta dan pemerintah membutuhkan interaksi dan sinergi yang baik untuk mencapai implementasi e-government yang terbaik.Kata kunci: e-government, budaya, birokrasi
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
实施电子政务对官僚文化变革的影响,以实现现代政府系统的透明度和问责制
信息技术的进步为政治、官僚机构和社会之间带来了巨大的机遇。公众可以直接参与公共政策的规划、实施和监督过程。以数字技术为基础的政府系统--电子政务(e-government)或更广为人知的电子政府(e-government)--可以解决这一问题。电子政务不仅是互联网上的一个网站,还涵盖了非常广泛的功能,包括促进政府与社会之间各种形式的电子互动的过程和结构。这些互动旨在鼓励和促进民主以及更加透明和负责任的治理。也可以说,在政府管理方面,电子政务符合政府管理透明、高效的特点。电子政务提供的解决方案不仅需要信息系统和通信技术的技术术语,还需要整个官僚机构的重新定位,特别是在电子政务中中立和纯粹地执行任务和职能的意识。一方面,技术变革将带来行政变革和文化变革。要认识到变革的难度,必须从领导层承诺采用和专业实施信息技术开始。还有一点不应忘记,即社会、私营部门和政府需要良好的互动和协同作用,以实现最佳的电子政务实施效果。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
ANALISIS PENERAPAN GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA COLLABORATIVE LEARNING UPAYA PENCEGAHAN GLOBAL WARMING DI PAUD CAHAYA KASIH IBU KOTA TANGERANG SELATAN IMPLEMENTASI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN MELALUI LAYANAN JEMPUT BOLA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA KUALITAS PELAYANAN PUNLIK BERBASIS WEB DARI PERSPEKTIF MASYARAKAT DI DESA CINUNUK ANALISIS PERLAKUAN PELAKSANAAN SARAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MANAJEMEN PENCEGAHAN MALADMINISTRASI
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1