Melalui transformasi digital, pelayanan publik telah mengalami peningkatan yang signifikan. Inovasi-inovasi baru yang muncul dalam penyediaan layanan membuktikan bahwa teknologi dapat mengubah interaksi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih baik. Digitalisasi juga berhasil mengurangi stigma terhadap birokrasi. Masyarakat menjadi lebih percaya diri dan puas dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah karena adanya upaya nyata untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, sementara teknik penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dan penelitian lapangan yang melibatkan observasi non-partisipan, serta penyebaran kuesioner sensus kepada 40 responden. Berdasarkan penelitian, digitalisasi yang terjadi dalam penggunaan situs web desa membantu masyarakat untuk mengetahui lebih banyak tentang Desa Cinunuk. Seperti agenda acara desa, layanan desa, dan informasi tentang Desa Cinunuk itu sendiri. Selain itu, efisiensi situs web desa bergantung pada perspektif masyarakat sebagai pengguna situs web.Kata kunci: Optimalisasi; Publik; Digitalisasi
{"title":"KUALITAS PELAYANAN PUNLIK BERBASIS WEB DARI PERSPEKTIF MASYARAKAT DI DESA CINUNUK","authors":"Khalid Aldien, Dava Lingga Bagaskara, Wandi Imam Subakti","doi":"10.24853/penta.2.1.1-10","DOIUrl":"https://doi.org/10.24853/penta.2.1.1-10","url":null,"abstract":"Melalui transformasi digital, pelayanan publik telah mengalami peningkatan yang signifikan. Inovasi-inovasi baru yang muncul dalam penyediaan layanan membuktikan bahwa teknologi dapat mengubah interaksi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih baik. Digitalisasi juga berhasil mengurangi stigma terhadap birokrasi. Masyarakat menjadi lebih percaya diri dan puas dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah karena adanya upaya nyata untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, sementara teknik penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dan penelitian lapangan yang melibatkan observasi non-partisipan, serta penyebaran kuesioner sensus kepada 40 responden. Berdasarkan penelitian, digitalisasi yang terjadi dalam penggunaan situs web desa membantu masyarakat untuk mengetahui lebih banyak tentang Desa Cinunuk. Seperti agenda acara desa, layanan desa, dan informasi tentang Desa Cinunuk itu sendiri. Selain itu, efisiensi situs web desa bergantung pada perspektif masyarakat sebagai pengguna situs web.Kata kunci: Optimalisasi; Publik; Digitalisasi","PeriodicalId":471671,"journal":{"name":"PENTAHELIX","volume":"71 s317","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141003214","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-05-07DOI: 10.24853/penta.2.1.83-90
Ahmad Faisal, Alifah Puspita Dewi, I. Syafitri, Marsya Zalfaa Bahri, Rabbani Priyotomo, Siti Sarah Nurfadlia
Penelitian ini membahas penerapan pembelajaran kolaboratif sebagai upaya preventif terhadap perubahan iklim global di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cahaya Kasih Ibu di Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dengan pendekatan Kualitatif. Penekanan diberikan pada bagaimana kolaborasi dalam pembelajaran dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran lingkungan anak usia dini dan mengajarkan praktik ramah lingkungan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mitigasi dampak pemanasan global melalui pendidikan berbasis kolaboratif di lingkungan PAUD. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukaan oleh Vigo-Dagot (Kholifatul et al., 2023; Kurniawan et al., 2020) untuk memahami proses kolaborasi, kami menggunakan dan mengeksplorasi enam indikator. Indikator ini memberikan gambaran lengkap tentang kolaborasi yang dilakukan. Enam indikator tersebut adalah memutuskan isu, menentukan karakteristik masalah, mencari tahu siapa saja yang terlibat, mencari tau bagaimana mengimplementasikannya, mencari tau bagaimana menyelenggarakannya, dan mencari tau bagaimana mengevaluasi prosesnya.Kata kunci: Pembelajaran Kolaboratif, Iklim Global, Pemanasan Global
本研究讨论了协作学习作为全球气候变化预防措施在南丹吉尔市 Cahaya Kasih Ibu 幼儿教育机构(PAUD)中的应用。本研究采用定性观察法。重点在于学习合作如何成为提高幼儿环境意识和教授环保实践的有效手段。本研究的结果有望通过在幼儿环境中开展基于协作的教育,为减轻全球变暖的影响做出积极贡献。本研究采用 Vigo-Dagot 的理论(Kholifatul 等人,2023 年;Kurniawan 等人,2020 年)来理解协作过程,我们使用并探讨了六个指标。这些指标提供了合作的全貌。这六个指标是:决定问题、确定问题的特征、找出参与人员、找出如何实施、找出如何组织、找出如何评估过程:协作学习、全球气候、全球变暖
{"title":"COLLABORATIVE LEARNING UPAYA PENCEGAHAN GLOBAL WARMING DI PAUD CAHAYA KASIH IBU KOTA TANGERANG SELATAN","authors":"Ahmad Faisal, Alifah Puspita Dewi, I. Syafitri, Marsya Zalfaa Bahri, Rabbani Priyotomo, Siti Sarah Nurfadlia","doi":"10.24853/penta.2.1.83-90","DOIUrl":"https://doi.org/10.24853/penta.2.1.83-90","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas penerapan pembelajaran kolaboratif sebagai upaya preventif terhadap perubahan iklim global di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cahaya Kasih Ibu di Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dengan pendekatan Kualitatif. Penekanan diberikan pada bagaimana kolaborasi dalam pembelajaran dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran lingkungan anak usia dini dan mengajarkan praktik ramah lingkungan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mitigasi dampak pemanasan global melalui pendidikan berbasis kolaboratif di lingkungan PAUD. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukaan oleh Vigo-Dagot (Kholifatul et al., 2023; Kurniawan et al., 2020) untuk memahami proses kolaborasi, kami menggunakan dan mengeksplorasi enam indikator. Indikator ini memberikan gambaran lengkap tentang kolaborasi yang dilakukan. Enam indikator tersebut adalah memutuskan isu, menentukan karakteristik masalah, mencari tahu siapa saja yang terlibat, mencari tau bagaimana mengimplementasikannya, mencari tau bagaimana menyelenggarakannya, dan mencari tau bagaimana mengevaluasi prosesnya.Kata kunci: Pembelajaran Kolaboratif, Iklim Global, Pemanasan Global","PeriodicalId":471671,"journal":{"name":"PENTAHELIX","volume":"55 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141003071","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-05-07DOI: 10.24853/penta.2.1.91-108
Yudan Rasyid, Dini Gandini Purbaningrum
Pada tingkat partisipasi masyarakat pada Taman Kota II BSD Tangerang Selatan masih ditemukannya indikasi masalah seperti belum adanya partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat penting dalam pengelolaan taman kota karena masyarakat sebagai alat guna dalam memperoleh informasi kondisi nyata di lapangan. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pengelolaan kawasan taman kota ketika mereka terlibat dalam persiapan dan perencanaannya sebab itu peneliti membuat 3 tujuan seperti 1). Menganalisa Proses Revitalisasi Taman Kota 2).Untuk Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan taman kota 2 di kota Tangerang Selatan 3). Untuk Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan taman kota 2 di kota Tangerang Selatan. Di Dalam penelitian ini menggunakan teori Arsntein (1969) dengan indikator 1). Tidak ada partisipasi (Manipulation, Therapy), 2). Tokenisme (Informing, Consulation, Placation), 3). Masyarakat memiliki kekuasaan (Partnership, Delegated Power, Citizen Control), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Revitalisasi dalam mendukung pengelolaan Taman Kota 2 Tangerang Selatan, proses revitalisasi ini hanya meminta izin kepada masyarakat sekitar agar segera memproses revitalisasi tersebut supaya masyarakat dapat menikmatinya. 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan Taman Kota 2 Tangerang Selatan: Degree of Tokenism (Derajat Semu), Pemerintah daerah mengadakan pertemuan publik untuk mendiskusikan rencana pengelolaan Taman Kota 2. Namun, pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh beberapa orang dari masyarakat, dan tanggapan mereka diabaikan atau tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan akhir 3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan Taman Kota 2 Tangerang Selatan: Menerima informasi, Memelihara lingkungan sekitar, dan Mengembangkan hasil, Masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan, merawat tanaman, dan memanfaatkan taman dengan baik.Kata kunci: Pengelolaan Taman
在城市公园 II BSD 南坦格朗的社区参与层面,仍然存在一些问题,如缺乏社区参与, 社区参与在城市公园管理中非常重要,因为社区是获取实地真实情况信息的工具。当社区参与城市公园区域管理活动计划的准备和规划时,他们会更加信任该计划,因此,研究人员制定了 3 个目标,如:1).分析振兴城市公园的过程 2).了解社区参与支持南坦格朗市城市公园 2 管理的程度 3).了解社区参与的形式 4).3).了解社区参与支持南坦格朗市城市公园 2 管理的形式。本研究采用阿尔斯坦理论(1969 年)的指标 1).不参与(操纵、治疗),2).代币主义(告知、协商、安抚),3).社区拥有权力(伙伴关系、委托权力、公民控制),采用定性研究方法。本研究的结果是:1)在支持南坦格朗城市公园 2 的管理过程中进行了活化,这一活化过程只要求周围社区同意立即进行活化,以便社区能够享用。 2)社区参与支持南坦格朗城市公园 2 管理的程度:当地政府召开了一次公开会议,讨论 Taman Kota 2 的管理计划,但只有少数社区居民参 加了会议,他们的意见在最终决策中被忽视或未被考虑。)社区参与支持南坦格朗塔曼哥打二号管理的形式:接受信息、维护周边环境和发展成果,让社区了解保持清洁、爱护植物和善用公园的重要性:公园管理
{"title":"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN TAMAN KOTA II DI KOTA TANGERANG SELATAN","authors":"Yudan Rasyid, Dini Gandini Purbaningrum","doi":"10.24853/penta.2.1.91-108","DOIUrl":"https://doi.org/10.24853/penta.2.1.91-108","url":null,"abstract":"Pada tingkat partisipasi masyarakat pada Taman Kota II BSD Tangerang Selatan masih ditemukannya indikasi masalah seperti belum adanya partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat penting dalam pengelolaan taman kota karena masyarakat sebagai alat guna dalam memperoleh informasi kondisi nyata di lapangan. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pengelolaan kawasan taman kota ketika mereka terlibat dalam persiapan dan perencanaannya sebab itu peneliti membuat 3 tujuan seperti 1). Menganalisa Proses Revitalisasi Taman Kota 2).Untuk Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan taman kota 2 di kota Tangerang Selatan 3). Untuk Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan taman kota 2 di kota Tangerang Selatan. Di Dalam penelitian ini menggunakan teori Arsntein (1969) dengan indikator 1). Tidak ada partisipasi (Manipulation, Therapy), 2). Tokenisme (Informing, Consulation, Placation), 3). Masyarakat memiliki kekuasaan (Partnership, Delegated Power, Citizen Control), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Revitalisasi dalam mendukung pengelolaan Taman Kota 2 Tangerang Selatan, proses revitalisasi ini hanya meminta izin kepada masyarakat sekitar agar segera memproses revitalisasi tersebut supaya masyarakat dapat menikmatinya. 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan Taman Kota 2 Tangerang Selatan: Degree of Tokenism (Derajat Semu), Pemerintah daerah mengadakan pertemuan publik untuk mendiskusikan rencana pengelolaan Taman Kota 2. Namun, pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh beberapa orang dari masyarakat, dan tanggapan mereka diabaikan atau tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan akhir 3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan Taman Kota 2 Tangerang Selatan: Menerima informasi, Memelihara lingkungan sekitar, dan Mengembangkan hasil, Masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan, merawat tanaman, dan memanfaatkan taman dengan baik.Kata kunci: Pengelolaan Taman","PeriodicalId":471671,"journal":{"name":"PENTAHELIX","volume":"87 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141004009","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-05-07DOI: 10.24853/penta.2.1.41-54
Reza Rizkynata, M. K. Anwar
Ombudsman Republik Indonesia merupakan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. namun dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan secara optimal. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa dan mendeskripsikan mengenai pengawasan perlakuan pelaksanaan saran Ombudsman Republik Indonesia dalam manajemen pencegahan maladministrasi. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan dengan 5 indikator, yaitu pemantauan,pemeriksaan, bimbingan dan arahan, tindakan disiplin, dan tindakan koreksi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada indikator pemantauan dalam pelaksanaan saran perbaikan sudah memiliki regulasi yang cukup jelas, hal ini dapat dilihat melalui Peraturan Ombudsman nomor 41 Tahun 2019 tentang tata cara pencegahan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik, namun terdapat kendala yang terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya manusia pada Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan Saran. Pada indikator pemeriksaan atau disebut juga sebagai monitoring informasi pelaksanaan saran dapat dilakukan melalui bersurat, pertemuan, tinjauan lapangan, FGD, bimtek dan mencari informasi melalui sumber sekunder.Pada indikator bimbingan dan arahan ORI dapat memberikan pendampingan yang diajukan oleh instansi/Lembaga penerima saran perbaikan dengan fleksibel, karena tidak ada SOP yang mengatur secara baku mengenai pelaksanaan pendampingan. Pada indikator Tindakan disiplin ORI tidak dapat memberikan hukuman kepada instansi/Lembaga yang tidak melaksanakan saran perbaikan yang telah diberikan, hal ini dikarenakan dalam melakukan monitoring pelaksanaan saran perbaikan Ombudsman RI tidak boleh melewati batasan-batasan yang ada. Pada indikator tindakan koreksi diketahui kewenangan Ombudsman RI dalam pengawasan perlakuan pelaksanaan saran hanya sampai tahap publikasi kepada media dan menyampaikan laporan kepada Presiden, DPR, Kepala Daerah, dan juga DPRD terhadap instansi/Lembaga yang sama sekali tidak melaksanakan saran perbaikan yang telah diberikan. Kata kunci: Pengawasan; Pemantauan; Ombudsman
{"title":"ANALISIS PERLAKUAN PELAKSANAAN SARAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MANAJEMEN PENCEGAHAN MALADMINISTRASI","authors":"Reza Rizkynata, M. K. Anwar","doi":"10.24853/penta.2.1.41-54","DOIUrl":"https://doi.org/10.24853/penta.2.1.41-54","url":null,"abstract":"Ombudsman Republik Indonesia merupakan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. namun dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan secara optimal. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa dan mendeskripsikan mengenai pengawasan perlakuan pelaksanaan saran Ombudsman Republik Indonesia dalam manajemen pencegahan maladministrasi. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan dengan 5 indikator, yaitu pemantauan,pemeriksaan, bimbingan dan arahan, tindakan disiplin, dan tindakan koreksi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada indikator pemantauan dalam pelaksanaan saran perbaikan sudah memiliki regulasi yang cukup jelas, hal ini dapat dilihat melalui Peraturan Ombudsman nomor 41 Tahun 2019 tentang tata cara pencegahan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik, namun terdapat kendala yang terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya manusia pada Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan Saran. Pada indikator pemeriksaan atau disebut juga sebagai monitoring informasi pelaksanaan saran dapat dilakukan melalui bersurat, pertemuan, tinjauan lapangan, FGD, bimtek dan mencari informasi melalui sumber sekunder.Pada indikator bimbingan dan arahan ORI dapat memberikan pendampingan yang diajukan oleh instansi/Lembaga penerima saran perbaikan dengan fleksibel, karena tidak ada SOP yang mengatur secara baku mengenai pelaksanaan pendampingan. Pada indikator Tindakan disiplin ORI tidak dapat memberikan hukuman kepada instansi/Lembaga yang tidak melaksanakan saran perbaikan yang telah diberikan, hal ini dikarenakan dalam melakukan monitoring pelaksanaan saran perbaikan Ombudsman RI tidak boleh melewati batasan-batasan yang ada. Pada indikator tindakan koreksi diketahui kewenangan Ombudsman RI dalam pengawasan perlakuan pelaksanaan saran hanya sampai tahap publikasi kepada media dan menyampaikan laporan kepada Presiden, DPR, Kepala Daerah, dan juga DPRD terhadap instansi/Lembaga yang sama sekali tidak melaksanakan saran perbaikan yang telah diberikan. Kata kunci: Pengawasan; Pemantauan; Ombudsman","PeriodicalId":471671,"journal":{"name":"PENTAHELIX","volume":"103 9","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141003607","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-05-07DOI: 10.24853/penta.2.1.63-70
Ainaya Nazilatul Fathinia Muqoffa, Mawar Mawar
Gaya kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting didalam sebuah organisasi karena dengan adanya gaya kepemimpinan diharapkan akan adanya penerapan keterbukaan dan komunikasi antara pemimpin dan bawahan. Pada penelitian ini ditemukan beberapa permasalahan yang terdapat pada Subdirektorat Permohonan dan Publikasi yaitu pemimpin yang tidak melaksanakan koordinasi secara rutin antara pemimpin dan bawahan serta pemimpin yang kurang berinovasi pada kepemimpinannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis gaya kepemimpinan transformasional pada Subdirektorat Permohonan dan Publikasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori Bass dan Avolio (2010) yaitu Pengaruh Ideal, Motivasi Inspirasional, Rangsangan Intelektual, dan Perhatian Individual. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada indikator pertama yaitu Pengaruh Ideal pemimpin sudah optimal, hal tersebut bisa dilihat dari pemimpin yang mampu memberikan teladan kepada bawahan dengan memberikan contoh ketepatan waktu. Pada indikator motivasi inspirasional pemimpin sudah menunjukan hasil yang sudah baik dimana pemimpin menginspirasi para bawahan dengan tidak segan memberikan pujian hal tersebut tentunya membuat bawahan lebih bersemangat dalam bekerja. Pada indikator rangsangan intelektual, ditemukan permasalahan yang dimana tidak optimal nya pemimpin dalam berinovasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Permasalahan lain yang ditemukan pada indikator rangsangan intelektual adalah pemimpin tidak melaksanakan koordinasi atau rapat secara rutin dengan bawahan untuk mengevaluasi kerja pada Sub Direktorat Permohonan dan Publikasi Pemimpin mempunyai hubungan yang baik dengan para bawahan, hal itu ditunjukan dengan pemimpin selalu menanggapi segala saran dan keluhan yang diberikan oleh semua bawahan dan pemimpin juga menghilangkan batasan antara atasan dengan bawahan.Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan Transformasional, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
{"title":"ANALISIS PENERAPAN GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA","authors":"Ainaya Nazilatul Fathinia Muqoffa, Mawar Mawar","doi":"10.24853/penta.2.1.63-70","DOIUrl":"https://doi.org/10.24853/penta.2.1.63-70","url":null,"abstract":"Gaya kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting didalam sebuah organisasi karena dengan adanya gaya kepemimpinan diharapkan akan adanya penerapan keterbukaan dan komunikasi antara pemimpin dan bawahan. Pada penelitian ini ditemukan beberapa permasalahan yang terdapat pada Subdirektorat Permohonan dan Publikasi yaitu pemimpin yang tidak melaksanakan koordinasi secara rutin antara pemimpin dan bawahan serta pemimpin yang kurang berinovasi pada kepemimpinannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis gaya kepemimpinan transformasional pada Subdirektorat Permohonan dan Publikasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori Bass dan Avolio (2010) yaitu Pengaruh Ideal, Motivasi Inspirasional, Rangsangan Intelektual, dan Perhatian Individual. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada indikator pertama yaitu Pengaruh Ideal pemimpin sudah optimal, hal tersebut bisa dilihat dari pemimpin yang mampu memberikan teladan kepada bawahan dengan memberikan contoh ketepatan waktu. Pada indikator motivasi inspirasional pemimpin sudah menunjukan hasil yang sudah baik dimana pemimpin menginspirasi para bawahan dengan tidak segan memberikan pujian hal tersebut tentunya membuat bawahan lebih bersemangat dalam bekerja. Pada indikator rangsangan intelektual, ditemukan permasalahan yang dimana tidak optimal nya pemimpin dalam berinovasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Permasalahan lain yang ditemukan pada indikator rangsangan intelektual adalah pemimpin tidak melaksanakan koordinasi atau rapat secara rutin dengan bawahan untuk mengevaluasi kerja pada Sub Direktorat Permohonan dan Publikasi Pemimpin mempunyai hubungan yang baik dengan para bawahan, hal itu ditunjukan dengan pemimpin selalu menanggapi segala saran dan keluhan yang diberikan oleh semua bawahan dan pemimpin juga menghilangkan batasan antara atasan dengan bawahan.Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan Transformasional, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual","PeriodicalId":471671,"journal":{"name":"PENTAHELIX","volume":"66 s263","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141002511","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-05-07DOI: 10.24853/penta.2.1.55-62
DI Malik, Abdul Rahman
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu Melalui Program 942 di Jakarta Timur. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada Biro pembangunan dan lingkungan hidup (Subag. Bagian Sumber Daya Air), Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Bappeda DKI Jakarta, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi DKI Jakarta), dan masyarakat di daerah Tipala Jakarta Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan yang terpengaruhi, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan atau letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumber daya yang dikerahkan, kekuasaan dan kepentingan strategi aktor yang terlibat, karakteristik Lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap pelaksana program. Kesimpulan dari masing – masing indikator diatas yaitu kebijakan pembangunan program 942 ini, belum cukup efektif. Karena adanya kasus atau permasalahan yang timbul pada program 942, membuat program 942 tidak berjalan dengan yang diinginkan baik masyarakat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Pembangunan, Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu.
本研究旨在确定通过第 942 号计划在东雅加达实施水资源基础设施综合开发和振兴政策的情况。本研究属于定性研究。采用的数据收集方法是定性描述法。所使用的技术包括观察、访谈以及向雅加达发展与环境局(水资源科)、DKI 雅加达水资源局、DKI 雅加达 Bappeda、印尼环境论坛(Walhi DKI Jakarta)和东雅加达 Tipala 地区的社区提供文件资料。研究结果表明,受影响的利益、产生效益的类型、希望改变的程度、政策制定者的立场或 决策地点、计划的实施、部署的资源、相关参与者的权力和战略利益、机构和当局的特点、 计划实施者的遵守情况和响应能力。从上述各项指标得出的结论是,942 计划的发展政策不够有效。因为在 942 计划中出现了一些情况或问题,使得 942 计划的实施未能达到社区和雅加达 DKI 省政府的期望:实施发展政策,振兴综合水资源基础设施。
{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PRASARANA SUMBER DAYA AIR SECARA TERPADU MELALUI PROGRAM 942 DI JAKARTA TIMUR","authors":"DI Malik, Abdul Rahman","doi":"10.24853/penta.2.1.55-62","DOIUrl":"https://doi.org/10.24853/penta.2.1.55-62","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu Melalui Program 942 di Jakarta Timur. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada Biro pembangunan dan lingkungan hidup (Subag. Bagian Sumber Daya Air), Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Bappeda DKI Jakarta, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi DKI Jakarta), dan masyarakat di daerah Tipala Jakarta Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan yang terpengaruhi, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan atau letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumber daya yang dikerahkan, kekuasaan dan kepentingan strategi aktor yang terlibat, karakteristik Lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap pelaksana program. Kesimpulan dari masing – masing indikator diatas yaitu kebijakan pembangunan program 942 ini, belum cukup efektif. Karena adanya kasus atau permasalahan yang timbul pada program 942, membuat program 942 tidak berjalan dengan yang diinginkan baik masyarakat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Pembangunan, Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu.","PeriodicalId":471671,"journal":{"name":"PENTAHELIX","volume":"4 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141004062","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-05-07DOI: 10.24853/penta.2.1.109-120
Risya Amalia, Evi Satispi
Kendala yang dialami bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan dikarenakan terhambatnya internal diri penyandang disabilitas serta kurangnya dukungan masyarakat bagi pengembangan diri para penyandang disabilitas yang secara keseluruhan telah memperburuk akses para penyandang disabilitas ke layanan publik. Solusi yang harus dijalankan bagi penduduk disabilitas menurut Permendagri no. 96 tahun 2019 ialah disdukcapil kabupaten atau kota ataupun UPT disdukcapil secara rutin melakukan kegiatan jemput bola bagi penduduk disabilitas bersama-sama perangkat daerah terkait. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Jemput Bola Bagi Penyandang Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan teori Implementasi Grindle. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelayanan dokumen kependudukan ini sudah berjalan dengan baik, tetapi masih diharapkan adanya untuk penambahan alat fasilitas untuk perekaman oleh Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta supaya lebih efektif dan efisien.Kata kunci: Implementasi, Disabilitas, Administrasi Kependudukan, Jemput Bola
{"title":"IMPLEMENTASI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN MELALUI LAYANAN JEMPUT BOLA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA","authors":"Risya Amalia, Evi Satispi","doi":"10.24853/penta.2.1.109-120","DOIUrl":"https://doi.org/10.24853/penta.2.1.109-120","url":null,"abstract":"Kendala yang dialami bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan dikarenakan terhambatnya internal diri penyandang disabilitas serta kurangnya dukungan masyarakat bagi pengembangan diri para penyandang disabilitas yang secara keseluruhan telah memperburuk akses para penyandang disabilitas ke layanan publik. Solusi yang harus dijalankan bagi penduduk disabilitas menurut Permendagri no. 96 tahun 2019 ialah disdukcapil kabupaten atau kota ataupun UPT disdukcapil secara rutin melakukan kegiatan jemput bola bagi penduduk disabilitas bersama-sama perangkat daerah terkait. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Jemput Bola Bagi Penyandang Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan teori Implementasi Grindle. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelayanan dokumen kependudukan ini sudah berjalan dengan baik, tetapi masih diharapkan adanya untuk penambahan alat fasilitas untuk perekaman oleh Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta supaya lebih efektif dan efisien.Kata kunci: Implementasi, Disabilitas, Administrasi Kependudukan, Jemput Bola","PeriodicalId":471671,"journal":{"name":"PENTAHELIX","volume":"52 s260","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141003108","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-05-07DOI: 10.24853/penta.2.1.25-40
Sharfina Fildzah Amalia, M. K. Anwar
Kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang besar antara politik, birokrasi dan masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Hal ini dapat diatasi dengan sistem pemerintahan berbasis teknologi digital yang disebut e-government atau lebih dikenal dengan e-government. E-government tidak hanya sebuah situs web di Internet, tetapi juga mencakup berbagai fungsi yang sangat luas, termasuk proses dan struktur mempromosikan berbagai bentuk interaksi elektronik antara pemerintah dan masyarakat. Interaksi ini bertujuan untuk mendorong dan mendorong terwujudnya demokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dapat juga dikatakan bahwa e-government sejalan dengan karakteristik pengelolaan pemerintahan yang transparan dan efisien Dalam hal manajemen pemerintahan. Solusi yang diberikan oleh e-government tidak hanya membutuhkan terminologi teknis sistem informasi dan teknologi komunikasi, tetapi juga reorientasi birokrasi secara menyeluruh, terutama kesadaran menjalankan tugas dan fungsi secara netral dan murni dalam e-government. Di satu sisi, perubahan teknologi akan membawa perubahan, baik perubahan administratif maupun perubahan budaya. Menyadari betapa sulitnya melakukan perubahan, maka harus dimulai dengan komitmen pimpinan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi informasi secara profesional. Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan adalah masyarakat, pihak swasta dan pemerintah membutuhkan interaksi dan sinergi yang baik untuk mencapai implementasi e-government yang terbaik.Kata kunci: e-government, budaya, birokrasi
{"title":"DAMPAK PENERAPAN E-GOVERNMENT TERHADAP PERUBAHAN BUDAYA BIROKRASI UNTUK MENCAPAI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN MODERN","authors":"Sharfina Fildzah Amalia, M. K. Anwar","doi":"10.24853/penta.2.1.25-40","DOIUrl":"https://doi.org/10.24853/penta.2.1.25-40","url":null,"abstract":"Kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang besar antara politik, birokrasi dan masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Hal ini dapat diatasi dengan sistem pemerintahan berbasis teknologi digital yang disebut e-government atau lebih dikenal dengan e-government. E-government tidak hanya sebuah situs web di Internet, tetapi juga mencakup berbagai fungsi yang sangat luas, termasuk proses dan struktur mempromosikan berbagai bentuk interaksi elektronik antara pemerintah dan masyarakat. Interaksi ini bertujuan untuk mendorong dan mendorong terwujudnya demokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dapat juga dikatakan bahwa e-government sejalan dengan karakteristik pengelolaan pemerintahan yang transparan dan efisien Dalam hal manajemen pemerintahan. Solusi yang diberikan oleh e-government tidak hanya membutuhkan terminologi teknis sistem informasi dan teknologi komunikasi, tetapi juga reorientasi birokrasi secara menyeluruh, terutama kesadaran menjalankan tugas dan fungsi secara netral dan murni dalam e-government. Di satu sisi, perubahan teknologi akan membawa perubahan, baik perubahan administratif maupun perubahan budaya. Menyadari betapa sulitnya melakukan perubahan, maka harus dimulai dengan komitmen pimpinan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi informasi secara profesional. Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan adalah masyarakat, pihak swasta dan pemerintah membutuhkan interaksi dan sinergi yang baik untuk mencapai implementasi e-government yang terbaik.Kata kunci: e-government, budaya, birokrasi","PeriodicalId":471671,"journal":{"name":"PENTAHELIX","volume":"101 9","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141003749","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-05-07DOI: 10.24853/penta.2.1.71-82
Abyan Mu’aafii Satriya, M. K. Anwar
RUPBASAN memiliki kepanjangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Rupbasan memiliki fungsi untuk menyimpan benda sitaan dan barang rampasan yang disita oleh negara yang dijadikan sebagai bukti untuk proses peradilan kasus terkait. Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut (BASAN) adalah benda yang disita oleh Penyidik. Sedangkan Barang Rampasan Negara untuk selanjutnya disebut (BARAN) adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Pengelola basan dan baran di Rupbasan sebagai suatu kegiatan proses penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan dalam rangka penyelamatan terhadap aset hasil tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara Dalam Menyimpan dan Memelihara Barang Sitaan dan Rampasan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan Steers dengan empat indikator yaitu: (1) Karakteristik Organisasi, (2) Karakteristik Lingkungan, (3) Karakteristik Pekerja, (4) Karakteristik Manajemen. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara Rupbasan Kelas I Jakarta Utara harus siap beradaptasi dengan lingkungan yang cepat berubah yang menyebabkan sarana dan prasarana yang ada sudah tidak relevan lagi. Hambatan informasi kepada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara terkait status basan dan baran yang dititipkan di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, tidak adanya kepastian hukum yang mengatur berapa lama basan dan baran dapat disimpan pada gudang-gudang milik Rupbasan juga menjadikan salah satu faktor kurang efektifnya Rupbasan dalam pengelolaan basan dan baran.Kata Kunci: Efektivitas Organisasi, Rupbasan, basan dan baran
{"title":"EFEKTIVITAS RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAKARTA UTARA DALAM MENYIMPAN DAN MEMELIHARA BARANG SITAAN DAN RAMPASAN","authors":"Abyan Mu’aafii Satriya, M. K. Anwar","doi":"10.24853/penta.2.1.71-82","DOIUrl":"https://doi.org/10.24853/penta.2.1.71-82","url":null,"abstract":"RUPBASAN memiliki kepanjangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Rupbasan memiliki fungsi untuk menyimpan benda sitaan dan barang rampasan yang disita oleh negara yang dijadikan sebagai bukti untuk proses peradilan kasus terkait. Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut (BASAN) adalah benda yang disita oleh Penyidik. Sedangkan Barang Rampasan Negara untuk selanjutnya disebut (BARAN) adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Pengelola basan dan baran di Rupbasan sebagai suatu kegiatan proses penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan dalam rangka penyelamatan terhadap aset hasil tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara Dalam Menyimpan dan Memelihara Barang Sitaan dan Rampasan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan Steers dengan empat indikator yaitu: (1) Karakteristik Organisasi, (2) Karakteristik Lingkungan, (3) Karakteristik Pekerja, (4) Karakteristik Manajemen. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara Rupbasan Kelas I Jakarta Utara harus siap beradaptasi dengan lingkungan yang cepat berubah yang menyebabkan sarana dan prasarana yang ada sudah tidak relevan lagi. Hambatan informasi kepada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara terkait status basan dan baran yang dititipkan di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, tidak adanya kepastian hukum yang mengatur berapa lama basan dan baran dapat disimpan pada gudang-gudang milik Rupbasan juga menjadikan salah satu faktor kurang efektifnya Rupbasan dalam pengelolaan basan dan baran.Kata Kunci: Efektivitas Organisasi, Rupbasan, basan dan baran","PeriodicalId":471671,"journal":{"name":"PENTAHELIX","volume":"5 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141004327","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-05-07DOI: 10.24853/penta.2.1.11-24
A. Nugraheni, Dini Gandini Purbaningrum
Permasalahan kelebihan kapasitas di Lapas telah menjadi beban besar yang harus ditanggung oleh Lapas di Indonesia. Tingginya pengangguran, kesenjangan sosial, dan ekonomi yang tidak merata memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertambahan WBP di Lapas, semakin memperburuk kondisi overcrowded dan memicu berbagai dampak negatif. Salah satu Lapas yang mengalami permasalahan kelebihan kapasitas yaitu Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimanakah Implementasi Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan Edward III (1980) dengan empat indikator yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta dari empat indikator bahwa (1) Kurangnya pemahaman WBP terkait keseluruhan Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas dikarenakan kurangnya sosialisasi pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta yang mengakibatkan belum semuanya WBP ikut dalam kegiatan pembinaan kepribadian maupun kemandirian untuk mendapatkan hak integrasi. (2) Dalam melakukan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan bagi WBP dari segi kualitas masih terdapat pegawai yang kurang kompetensinya selain itu dari segi kuantitas jumlah pegawai masih minim untuk melakukan kegiatan bagi WBP. (3) Masih kurangnya fasilitas dan kegiatan pembinaan serta usulan peralatan pengamanan serta yang lainnya juga tidak semuanya bisa dipenuhi dikarenakan keterbatasan sumber daya anggaran (4) Para pegawai sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP yang telah diatu r namun kinerja pegawai belum maksimal dikarenakan masih terdapat pegawai yang melakukan rangkap kerja di bidang lain.Kata kunci: Implementasi; Kelebihan Kapasitas; Lembaga Pemasyarakatan
{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRAND DESIGN PENANGANAN KELEBIHAN KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA","authors":"A. Nugraheni, Dini Gandini Purbaningrum","doi":"10.24853/penta.2.1.11-24","DOIUrl":"https://doi.org/10.24853/penta.2.1.11-24","url":null,"abstract":"Permasalahan kelebihan kapasitas di Lapas telah menjadi beban besar yang harus ditanggung oleh Lapas di Indonesia. Tingginya pengangguran, kesenjangan sosial, dan ekonomi yang tidak merata memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertambahan WBP di Lapas, semakin memperburuk kondisi overcrowded dan memicu berbagai dampak negatif. Salah satu Lapas yang mengalami permasalahan kelebihan kapasitas yaitu Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimanakah Implementasi Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan Edward III (1980) dengan empat indikator yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta dari empat indikator bahwa (1) Kurangnya pemahaman WBP terkait keseluruhan Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas dikarenakan kurangnya sosialisasi pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta yang mengakibatkan belum semuanya WBP ikut dalam kegiatan pembinaan kepribadian maupun kemandirian untuk mendapatkan hak integrasi. (2) Dalam melakukan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan bagi WBP dari segi kualitas masih terdapat pegawai yang kurang kompetensinya selain itu dari segi kuantitas jumlah pegawai masih minim untuk melakukan kegiatan bagi WBP. (3) Masih kurangnya fasilitas dan kegiatan pembinaan serta usulan peralatan pengamanan serta yang lainnya juga tidak semuanya bisa dipenuhi dikarenakan keterbatasan sumber daya anggaran (4) Para pegawai sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP yang telah diatu r namun kinerja pegawai belum maksimal dikarenakan masih terdapat pegawai yang melakukan rangkap kerja di bidang lain.Kata kunci: Implementasi; Kelebihan Kapasitas; Lembaga Pemasyarakatan","PeriodicalId":471671,"journal":{"name":"PENTAHELIX","volume":"10 48","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141004633","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}