{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRAND DESIGN PENANGANAN KELEBIHAN KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA","authors":"A. Nugraheni, Dini Gandini Purbaningrum","doi":"10.24853/penta.2.1.11-24","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Permasalahan kelebihan kapasitas di Lapas telah menjadi beban besar yang harus ditanggung oleh Lapas di Indonesia. Tingginya pengangguran, kesenjangan sosial, dan ekonomi yang tidak merata memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertambahan WBP di Lapas, semakin memperburuk kondisi overcrowded dan memicu berbagai dampak negatif. Salah satu Lapas yang mengalami permasalahan kelebihan kapasitas yaitu Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimanakah Implementasi Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan Edward III (1980) dengan empat indikator yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta dari empat indikator bahwa (1) Kurangnya pemahaman WBP terkait keseluruhan Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas dikarenakan kurangnya sosialisasi pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta yang mengakibatkan belum semuanya WBP ikut dalam kegiatan pembinaan kepribadian maupun kemandirian untuk mendapatkan hak integrasi. (2) Dalam melakukan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan bagi WBP dari segi kualitas masih terdapat pegawai yang kurang kompetensinya selain itu dari segi kuantitas jumlah pegawai masih minim untuk melakukan kegiatan bagi WBP. (3) Masih kurangnya fasilitas dan kegiatan pembinaan serta usulan peralatan pengamanan serta yang lainnya juga tidak semuanya bisa dipenuhi dikarenakan keterbatasan sumber daya anggaran (4) Para pegawai sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP yang telah diatu r namun kinerja pegawai belum maksimal dikarenakan masih terdapat pegawai yang melakukan rangkap kerja di bidang lain.Kata kunci: Implementasi; Kelebihan Kapasitas; Lembaga Pemasyarakatan","PeriodicalId":471671,"journal":{"name":"PENTAHELIX","volume":"10 48","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-05-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"PENTAHELIX","FirstCategoryId":"0","ListUrlMain":"https://doi.org/10.24853/penta.2.1.11-24","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Permasalahan kelebihan kapasitas di Lapas telah menjadi beban besar yang harus ditanggung oleh Lapas di Indonesia. Tingginya pengangguran, kesenjangan sosial, dan ekonomi yang tidak merata memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertambahan WBP di Lapas, semakin memperburuk kondisi overcrowded dan memicu berbagai dampak negatif. Salah satu Lapas yang mengalami permasalahan kelebihan kapasitas yaitu Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimanakah Implementasi Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan Edward III (1980) dengan empat indikator yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta dari empat indikator bahwa (1) Kurangnya pemahaman WBP terkait keseluruhan Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas dikarenakan kurangnya sosialisasi pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta yang mengakibatkan belum semuanya WBP ikut dalam kegiatan pembinaan kepribadian maupun kemandirian untuk mendapatkan hak integrasi. (2) Dalam melakukan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan bagi WBP dari segi kualitas masih terdapat pegawai yang kurang kompetensinya selain itu dari segi kuantitas jumlah pegawai masih minim untuk melakukan kegiatan bagi WBP. (3) Masih kurangnya fasilitas dan kegiatan pembinaan serta usulan peralatan pengamanan serta yang lainnya juga tidak semuanya bisa dipenuhi dikarenakan keterbatasan sumber daya anggaran (4) Para pegawai sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP yang telah diatu r namun kinerja pegawai belum maksimal dikarenakan masih terdapat pegawai yang melakukan rangkap kerja di bidang lain.Kata kunci: Implementasi; Kelebihan Kapasitas; Lembaga Pemasyarakatan