Sinkronisasi Perdais Yogyakarta Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan

Tulisan ini memaparkan hasil analisis sinkronisasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Perdais No. 3/2017)dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU PemajuanKebudayaan). Analisis tersebut didasarkan pada keberadaan sejumlah amanat dari UU PemajuanKebudayaan kepada pemerintah daerah. Amanat yang dimaksud yaitu tentang perlindungan danpengembangan objek pemajuan kebudayaan serta pembinaan pemajuan kebudayaan.Keberadaan peraturan daerah (perda) kebudayaan penting sebagai dasar hukum kebijakankebudayaan di daerah. Secara teori hukum, sebuah perda tidak boleh bertentangan denganperaturan di atasnya, sehingga Perdais No. 3/2017 harus selaras dengan UU PemajuanKebudayaan. Sehingga Peneliti merasa penting untuk melakukan kajian hukum normatif denganpendekatan sinkronisasi. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, yaitu denganmenelaah Perdais No. 3 tahun 2017 berdasarkan 18 pasal dari UU Pemajuan Kebudayaan yangberisi amanat undang-undang tersebut kepada pemerintah daerah. Hasil sinkronisasimengungkap bahwa, dari segi sistematika jumlah bab dalam Perdais No. 3/2017 lebih banyakdari UU Pemajuan Kebudayaan, tetapi jumlah pasalnya jauh lebih sedikit. Sementara itu, darisegi substansi, sejumlah pasal Perdais No. 3 tahun 2017 telah mengatur sebagian besar amanatUU Pemajuan Kebudayaan, meskipun ada perbedaan dalam sejumlah konsep. Hal tersebutmencerminkan masih adanya ketidakselarasan konsep kebijakan kebudayaan antara pemerintahpusat dan daerah.Kata kunci: Kebudayaan, pemajuan kebudayaan, peraturan daerah, kebijakan kebudayaan