Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola penanganan sampah serta upaya PemerintahDaerah Kabupaten Labuhanbatu dalam penanganan sampah. Penelitian ini dianalis secara kualitatifdengan pendekatan deskriptif dan kuantitatif dengan pendekatan statistic sederhana (tanpa ujistatistik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penanganan sampah di KabupatenLabuhanbatu adalah pengangkutan sampah dari sumbernya langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir(TPA) sehingga TPA kelebihan kapasitas. Pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampahdi Kabupaten Labuhanbatu masih sangat minim, dengan persentase jumlah masyarakat yangpernah mengikuti program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan olehPemerintah Daerah maupun instansi lain per masing-masing indikator penilaian adalah sebagaiberikut: penyuluhan kesehatan lingkungan (10,16%); sosialisasi tentang penanganan sampah dankegiatan sejenisnya (13,115%); keikutsertaan anggota/pengurus organisasi peduli terhadappenanganan sampah (6,885%); pelatihan pengelolaan sampah menjadi bernilai ekonomis(6,885%); mendapat kesempatan bekerja dalam pengelolaan daur ulang sampah (1,311%);mendapat fasilitas pengelolaan sampah (1,311%); mendapat modal usaha pengelolaan sampah(1,311%); mendapat keuntungan secara ekonomi dari pengelolaan sampah (2,295%);menghasilkan beberapa produk dari pengelolaan daur ulang sampah (4,262%); dan upayaperlindungan dari Pemda saat terjadi konflik penanganan sampah (3,607%). PemerintahKabupaten Labuhanbatu telah memiliki 2 peraturan dan perundang-undangan terkait penanganandan pengelolaan sampah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2017tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentangPelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di LingkunganPemerintah Kabupaten Labuhanbatu.Kata kunci: penanganan sampah, pemberdayaan masyarakat, kebijakan pemerintah
{"title":"Penanganan Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu","authors":"Jonni Sitorus, Siti Masliyah Lubis, Marlina Zetri, Nobrya Husni","doi":"10.33626/inovasi.v20i2.780","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v20i2.780","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola penanganan sampah serta upaya PemerintahDaerah Kabupaten Labuhanbatu dalam penanganan sampah. Penelitian ini dianalis secara kualitatifdengan pendekatan deskriptif dan kuantitatif dengan pendekatan statistic sederhana (tanpa ujistatistik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penanganan sampah di KabupatenLabuhanbatu adalah pengangkutan sampah dari sumbernya langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir(TPA) sehingga TPA kelebihan kapasitas. Pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampahdi Kabupaten Labuhanbatu masih sangat minim, dengan persentase jumlah masyarakat yangpernah mengikuti program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan olehPemerintah Daerah maupun instansi lain per masing-masing indikator penilaian adalah sebagaiberikut: penyuluhan kesehatan lingkungan (10,16%); sosialisasi tentang penanganan sampah dankegiatan sejenisnya (13,115%); keikutsertaan anggota/pengurus organisasi peduli terhadappenanganan sampah (6,885%); pelatihan pengelolaan sampah menjadi bernilai ekonomis(6,885%); mendapat kesempatan bekerja dalam pengelolaan daur ulang sampah (1,311%);mendapat fasilitas pengelolaan sampah (1,311%); mendapat modal usaha pengelolaan sampah(1,311%); mendapat keuntungan secara ekonomi dari pengelolaan sampah (2,295%);menghasilkan beberapa produk dari pengelolaan daur ulang sampah (4,262%); dan upayaperlindungan dari Pemda saat terjadi konflik penanganan sampah (3,607%). PemerintahKabupaten Labuhanbatu telah memiliki 2 peraturan dan perundang-undangan terkait penanganandan pengelolaan sampah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2017tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentangPelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di LingkunganPemerintah Kabupaten Labuhanbatu.Kata kunci: penanganan sampah, pemberdayaan masyarakat, kebijakan pemerintah","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135413360","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-23DOI: 10.33626/inovasi.v20i2.790
Rasidin Karo Karo Sitepu, Mhd Asaad, Veralianta Br Sebayang
Komoditi bahan makanan termasuk kategori dalam volatile food yang dominan dalam menentukaninflasi karena harga yang fluktuatif sehingga menjadi penyumbang dalam inflasi nasional dandaerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stabilisasi harga dan merumuskan rekomendasikebijakan untuk mengantisipasi gejolak harga komoditas pangan strategis di provinsi SumateraUtara. Menggunakan data sekunder mingguan, periode Januari 2021-Desember 2022 (104observasi). Teknis analisis menggunakan model ARIMA dan koefisien variasi. Hasil analisis denganmengacu pada indikator stabilisasi harga sebagai acuan dalam melakukan stabilisasi pasokan danharga pangan di tingkat konsumen menunjukkan bahwa terdapat tujuh komoditas yang perlusegera di intervensi yaitu Kedelai Biji Kering, Cabai Rawit Merah, Telur Ayam Ras, Daging SapiMurni, Gula Pasir, Minyak Goreng dan Tepung Terigu. Alternatif kebijakan dalam rangka untukmenjaga stabilisasi harga pangan adalah: 1) harga terjangkau, 2) ketersediaan pasokan, 3)kelancaran distribusi, dan 4) komunikasi efektif. Keempat strategi tersebut dapat di implementasidalam bentuk: 1) pelaksanaan operasi pasar pangan murah, 2) Pemantauan harga dan pasokansecara harian yang dilakukan oleh Satuan Petugas Pangan, 3) Pelaksanaan bazar komoditi panganmenjelang dan saat HBKN, 4) Kerjasama Antar Daerah, 5) Upaya ketersediaan pasokan komoditaspangan, 6) Giat pendistribusian komoditas ke beberapa pasar di wilayah Sumatera Utara, 7)Koordinasi dengan TPID secara intensif dengan Kementerian Perdagangan dan Biro PerekonomianPemerintah Provinsi Sumatera Utara,(8) pelaksanaan High Level Meeting TPID menjelang dan saatHBKN di beberapa kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara, dan 9) Penggunaan Dana InsentifDaerah untuk meningkatkan ketersediaan pangan.Kata Kunci: ARIMA, fluktuasi harga, koefisien variasi, stabilisasi harga
{"title":"Strategi Kebijakan Stabilisasi Harga Komoditas Pangan di Provinsi Sumatera Utara","authors":"Rasidin Karo Karo Sitepu, Mhd Asaad, Veralianta Br Sebayang","doi":"10.33626/inovasi.v20i2.790","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v20i2.790","url":null,"abstract":"Komoditi bahan makanan termasuk kategori dalam volatile food yang dominan dalam menentukaninflasi karena harga yang fluktuatif sehingga menjadi penyumbang dalam inflasi nasional dandaerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stabilisasi harga dan merumuskan rekomendasikebijakan untuk mengantisipasi gejolak harga komoditas pangan strategis di provinsi SumateraUtara. Menggunakan data sekunder mingguan, periode Januari 2021-Desember 2022 (104observasi). Teknis analisis menggunakan model ARIMA dan koefisien variasi. Hasil analisis denganmengacu pada indikator stabilisasi harga sebagai acuan dalam melakukan stabilisasi pasokan danharga pangan di tingkat konsumen menunjukkan bahwa terdapat tujuh komoditas yang perlusegera di intervensi yaitu Kedelai Biji Kering, Cabai Rawit Merah, Telur Ayam Ras, Daging SapiMurni, Gula Pasir, Minyak Goreng dan Tepung Terigu. Alternatif kebijakan dalam rangka untukmenjaga stabilisasi harga pangan adalah: 1) harga terjangkau, 2) ketersediaan pasokan, 3)kelancaran distribusi, dan 4) komunikasi efektif. Keempat strategi tersebut dapat di implementasidalam bentuk: 1) pelaksanaan operasi pasar pangan murah, 2) Pemantauan harga dan pasokansecara harian yang dilakukan oleh Satuan Petugas Pangan, 3) Pelaksanaan bazar komoditi panganmenjelang dan saat HBKN, 4) Kerjasama Antar Daerah, 5) Upaya ketersediaan pasokan komoditaspangan, 6) Giat pendistribusian komoditas ke beberapa pasar di wilayah Sumatera Utara, 7)Koordinasi dengan TPID secara intensif dengan Kementerian Perdagangan dan Biro PerekonomianPemerintah Provinsi Sumatera Utara,(8) pelaksanaan High Level Meeting TPID menjelang dan saatHBKN di beberapa kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara, dan 9) Penggunaan Dana InsentifDaerah untuk meningkatkan ketersediaan pangan.Kata Kunci: ARIMA, fluktuasi harga, koefisien variasi, stabilisasi harga","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"PAMI-9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135413501","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-23DOI: 10.33626/inovasi.v20i2.785
Fotarisman Zaluchu, Irfan Simatupang
Stunting merupakan persoalan global. Indonesia adalah satu satu negara yang memiliki bebanbesar stunting baik di kawasan Asia Tenggara maupun di seluruh dunia. Tren prevalensi stuntingdi Indonesia menunjukkan penurunan, namun lebih didominasi oleh intervensi langsung kepadapenderita dan anak usia di bawah lima tahun. Dampak seperti demikian tidak permanen karenatidak menyentuh ibu hamil atau ibu balita, sosok terdekat pada setiap balita stunting. Salah satukonteks stunting yang diabaikan selama ini adalah pemenuhan hak kesehatan seksual dan keadilangender pada ibu. Sebelum berkeluarga, selama hamil dan saat membesarkan anak, banyak hakreproduksi perempuan diabaikan bahkan dikesampingkan. Akhirnya kondisi optimum kesehatanibu dan balita tidak pernah terpenuhi. Tulisan ini mendiskusikan hak-hak kesehatan seksual dankeadilan gender serta menjelaskan kaitannya dengan masalah stunting. Sebagaimana dibahasdalam tulisan terlihat jelas bahwa pemerintah tidak berhasil dalam memberikan layanan yangmemenuhi hak perempuan. Banyak layanan kesehatan justru tidak berpihak bahkan tidak dapatdiakses perempuan. Dengan demikian, pemerintah sebenarnya menjadi pihak yang berkontribusibagi tidak terpenuhinya hak perempuan. Tulisan ini merekomendasikan bahwa upaya penurunanprevelansi stunting tidak hanya masalah kesehatan. Pemberdayaan perempuan melalui kelompok-kelompok perempuan penting untuk dikedepankan. Pemenuhan hak kesehatan reproduksi ibumelalui rekonstruksi norma di masyarakat juga penting dilakukan oleh pemerintah melalui institusinegara. Selain itu, pemerintah harus memastikan terpenuhinya layanan kesehatan yang berpihakkepada perempuan. Dengan cara itu maka stunting akan dapat dicegah terjadinya di masa yangakan datang.Kata kunci: stunting, hak kesehatan reproduksi, gender, Indonesia
{"title":"Stunting dan Absennya Hak Perempuan","authors":"Fotarisman Zaluchu, Irfan Simatupang","doi":"10.33626/inovasi.v20i2.785","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v20i2.785","url":null,"abstract":"Stunting merupakan persoalan global. Indonesia adalah satu satu negara yang memiliki bebanbesar stunting baik di kawasan Asia Tenggara maupun di seluruh dunia. Tren prevalensi stuntingdi Indonesia menunjukkan penurunan, namun lebih didominasi oleh intervensi langsung kepadapenderita dan anak usia di bawah lima tahun. Dampak seperti demikian tidak permanen karenatidak menyentuh ibu hamil atau ibu balita, sosok terdekat pada setiap balita stunting. Salah satukonteks stunting yang diabaikan selama ini adalah pemenuhan hak kesehatan seksual dan keadilangender pada ibu. Sebelum berkeluarga, selama hamil dan saat membesarkan anak, banyak hakreproduksi perempuan diabaikan bahkan dikesampingkan. Akhirnya kondisi optimum kesehatanibu dan balita tidak pernah terpenuhi. Tulisan ini mendiskusikan hak-hak kesehatan seksual dankeadilan gender serta menjelaskan kaitannya dengan masalah stunting. Sebagaimana dibahasdalam tulisan terlihat jelas bahwa pemerintah tidak berhasil dalam memberikan layanan yangmemenuhi hak perempuan. Banyak layanan kesehatan justru tidak berpihak bahkan tidak dapatdiakses perempuan. Dengan demikian, pemerintah sebenarnya menjadi pihak yang berkontribusibagi tidak terpenuhinya hak perempuan. Tulisan ini merekomendasikan bahwa upaya penurunanprevelansi stunting tidak hanya masalah kesehatan. Pemberdayaan perempuan melalui kelompok-kelompok perempuan penting untuk dikedepankan. Pemenuhan hak kesehatan reproduksi ibumelalui rekonstruksi norma di masyarakat juga penting dilakukan oleh pemerintah melalui institusinegara. Selain itu, pemerintah harus memastikan terpenuhinya layanan kesehatan yang berpihakkepada perempuan. Dengan cara itu maka stunting akan dapat dicegah terjadinya di masa yangakan datang.Kata kunci: stunting, hak kesehatan reproduksi, gender, Indonesia","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"15 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135412782","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-23DOI: 10.33626/inovasi.v20i2.786
Farid Aulia
Kondisi yang berhubungan dengan pengelolaan hutan mangrove merupakan bagian dari tradisikomunitas pesisir dengan penyebutan lokal untuk masing-masing jenis kegiatan yang ada.Kegiatan ini menjadi bagian dari siklus kehidupan komunitas pesisir yang bekerja sebagai nelayan.Relasi gender yang terbentuk merupakan adaptasi terhadap musim yang berubah-ubah sesuaidengan penanggalan Islam. Relasi gender menjadi bagian dari pembagian kerja laki-laki danperempuan yang berinteraksi dengan mangrove dan laut. Desa Nagalawan berhasil melakukanaktivitas budidaya dan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai kawasan ekowisata. MasyarakatDesa Sei Nagalawan telah mengatasi dinamika musim dengan memanfaatkan mangrove sebagaisumber penghasilan sebagai subside dari keterbatasan melaut. Komunitas pesisir melakukanaktivitas di sekitar mangrove untuk mendapatkan penghasilan tambahan di saat laut tidak mampumenopang kehidupan mereka. Tulisan ini mengungkapkan pembagian kerja laki-laki danperempuan pada komunitas pesisir Desa Sei Nagalawan yang memperlihatkan relasi gender dalampembagian kerja dan sistem pengetahuan lokal mereka. Perubahan cuaca dan musim menjadiindikator yang penting dalam aktivitas sehari-hari. Mengungkapkan siklus hidupnya, maka akandiketahui pula rentang waktu yang dialokasikan untuk bekerja. Metode yang digunakan secarakualitatif dengan melakukan teknik wawancara mendalam dan observasi lapangan. Temuanlapangan menunjukkan adaptasi terhadap musim dapat mempengaruhi relasi gender yangterbentuk dalam kehidupan sosial budaya komunitas pesisir di Desa Sei Nagalawan. Pengetahuantentang waktu pasang surut musim selalu dihubungkan dengan penanggalan Hijriah di dalamsistem penanggalan Islam.Kata kunci: dinamika adaptasi, pembagian kerja, pemanfaatan mangrove, komunitas pesisir
{"title":"Relasi Gender dalam Pembagian Kerja dan Dinamika Adaptasi Musim pada Komunitas Pesisir Desa Sei Nagalawan","authors":"Farid Aulia","doi":"10.33626/inovasi.v20i2.786","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v20i2.786","url":null,"abstract":"Kondisi yang berhubungan dengan pengelolaan hutan mangrove merupakan bagian dari tradisikomunitas pesisir dengan penyebutan lokal untuk masing-masing jenis kegiatan yang ada.Kegiatan ini menjadi bagian dari siklus kehidupan komunitas pesisir yang bekerja sebagai nelayan.Relasi gender yang terbentuk merupakan adaptasi terhadap musim yang berubah-ubah sesuaidengan penanggalan Islam. Relasi gender menjadi bagian dari pembagian kerja laki-laki danperempuan yang berinteraksi dengan mangrove dan laut. Desa Nagalawan berhasil melakukanaktivitas budidaya dan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai kawasan ekowisata. MasyarakatDesa Sei Nagalawan telah mengatasi dinamika musim dengan memanfaatkan mangrove sebagaisumber penghasilan sebagai subside dari keterbatasan melaut. Komunitas pesisir melakukanaktivitas di sekitar mangrove untuk mendapatkan penghasilan tambahan di saat laut tidak mampumenopang kehidupan mereka. Tulisan ini mengungkapkan pembagian kerja laki-laki danperempuan pada komunitas pesisir Desa Sei Nagalawan yang memperlihatkan relasi gender dalampembagian kerja dan sistem pengetahuan lokal mereka. Perubahan cuaca dan musim menjadiindikator yang penting dalam aktivitas sehari-hari. Mengungkapkan siklus hidupnya, maka akandiketahui pula rentang waktu yang dialokasikan untuk bekerja. Metode yang digunakan secarakualitatif dengan melakukan teknik wawancara mendalam dan observasi lapangan. Temuanlapangan menunjukkan adaptasi terhadap musim dapat mempengaruhi relasi gender yangterbentuk dalam kehidupan sosial budaya komunitas pesisir di Desa Sei Nagalawan. Pengetahuantentang waktu pasang surut musim selalu dihubungkan dengan penanggalan Hijriah di dalamsistem penanggalan Islam.Kata kunci: dinamika adaptasi, pembagian kerja, pemanfaatan mangrove, komunitas pesisir","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"43 12","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135413206","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-23DOI: 10.33626/inovasi.v20i2.744
Herman Hendrik
Tulisan ini memaparkan hasil analisis sinkronisasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Perdais No. 3/2017)dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU PemajuanKebudayaan). Analisis tersebut didasarkan pada keberadaan sejumlah amanat dari UU PemajuanKebudayaan kepada pemerintah daerah. Amanat yang dimaksud yaitu tentang perlindungan danpengembangan objek pemajuan kebudayaan serta pembinaan pemajuan kebudayaan.Keberadaan peraturan daerah (perda) kebudayaan penting sebagai dasar hukum kebijakankebudayaan di daerah. Secara teori hukum, sebuah perda tidak boleh bertentangan denganperaturan di atasnya, sehingga Perdais No. 3/2017 harus selaras dengan UU PemajuanKebudayaan. Sehingga Peneliti merasa penting untuk melakukan kajian hukum normatif denganpendekatan sinkronisasi. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, yaitu denganmenelaah Perdais No. 3 tahun 2017 berdasarkan 18 pasal dari UU Pemajuan Kebudayaan yangberisi amanat undang-undang tersebut kepada pemerintah daerah. Hasil sinkronisasimengungkap bahwa, dari segi sistematika jumlah bab dalam Perdais No. 3/2017 lebih banyakdari UU Pemajuan Kebudayaan, tetapi jumlah pasalnya jauh lebih sedikit. Sementara itu, darisegi substansi, sejumlah pasal Perdais No. 3 tahun 2017 telah mengatur sebagian besar amanatUU Pemajuan Kebudayaan, meskipun ada perbedaan dalam sejumlah konsep. Hal tersebutmencerminkan masih adanya ketidakselarasan konsep kebijakan kebudayaan antara pemerintahpusat dan daerah.Kata kunci: Kebudayaan, pemajuan kebudayaan, peraturan daerah, kebijakan kebudayaan
这篇文章概述了2017年日惹关于文化维护和发展的2017年第三期特别区域法规(Perdais number 2017)与2017年《文化补偿法》第5号的同步分析结果。这一分析是基于向地方政府提交的文化证明书的。该任务旨在保护和发展文化吸收目标和培养文化吸收。重要文化法规的存在是该地区文化政策的基本法律基础。从法律的理论来看，法令不应该违反其中的规定，因此2017年3月3日的政策必须与文化推广法相协调。因此，研究人员认为，用同步方法进行规范法律研究是很重要的。数据收集是通过文献审查进行的，该法案根据向地方政府提交的《文化人口法案》第18条对2017年3号法案进行了研究。同步结果显示，从系统性的角度来看，2017年3月3日话题中章节的章节数量比《文化法案》要多，但章节的数量要少得多。与此同时，从物质的角度来看，2017年的《产品产品》第三条指导了文化消费的很大一部分，尽管许多概念存在差异。这反映了中央政府和地区之间文化政策观念的不一致。关键词:文化、文化理解、区域法规、文化政策
{"title":"Sinkronisasi Perdais Yogyakarta Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan","authors":"Herman Hendrik","doi":"10.33626/inovasi.v20i2.744","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v20i2.744","url":null,"abstract":"Tulisan ini memaparkan hasil analisis sinkronisasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Perdais No. 3/2017)dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU PemajuanKebudayaan). Analisis tersebut didasarkan pada keberadaan sejumlah amanat dari UU PemajuanKebudayaan kepada pemerintah daerah. Amanat yang dimaksud yaitu tentang perlindungan danpengembangan objek pemajuan kebudayaan serta pembinaan pemajuan kebudayaan.Keberadaan peraturan daerah (perda) kebudayaan penting sebagai dasar hukum kebijakankebudayaan di daerah. Secara teori hukum, sebuah perda tidak boleh bertentangan denganperaturan di atasnya, sehingga Perdais No. 3/2017 harus selaras dengan UU PemajuanKebudayaan. Sehingga Peneliti merasa penting untuk melakukan kajian hukum normatif denganpendekatan sinkronisasi. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, yaitu denganmenelaah Perdais No. 3 tahun 2017 berdasarkan 18 pasal dari UU Pemajuan Kebudayaan yangberisi amanat undang-undang tersebut kepada pemerintah daerah. Hasil sinkronisasimengungkap bahwa, dari segi sistematika jumlah bab dalam Perdais No. 3/2017 lebih banyakdari UU Pemajuan Kebudayaan, tetapi jumlah pasalnya jauh lebih sedikit. Sementara itu, darisegi substansi, sejumlah pasal Perdais No. 3 tahun 2017 telah mengatur sebagian besar amanatUU Pemajuan Kebudayaan, meskipun ada perbedaan dalam sejumlah konsep. Hal tersebutmencerminkan masih adanya ketidakselarasan konsep kebijakan kebudayaan antara pemerintahpusat dan daerah.Kata kunci: Kebudayaan, pemajuan kebudayaan, peraturan daerah, kebijakan kebudayaan","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"10 6","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135366609","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-23DOI: 10.33626/inovasi.v20i2.782
Nilda Elfemi, Yullfira Media
Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang termasuktinggi jumlah kasus kanker payudara. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan faktoryang terkait dengan kejadian kanker payudara dan permasalahan/hambatan dalam upayapenanggulangan kanker payudara di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Metode penelitianmenggunakan metode gabungan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data primerdilakukan melalui wawancara langsung dengan penderita kanker payudara dengan menggunakankuesioner dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan beberapa informan dari DinasKesehatan dan Puskesmas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada faktor perilaku dankebiasaan penderita sebelum adanya gejala penyakit diagnosis kanker yang terkait dengankejadian kanker payudara, diantaranya tentang pola dan kebiasaan makan. Sebagian besarresponden mempunyai kebiasaan mengkonsumsi makanan yang mengandung bumbu penyedap(95%) dan mengkonsumsi mie instan/makanan instan lainnya (60%). Sebagian besar responden(60%) mempunyai kebiasaan mengkonsumsi makanan berlemak/kolesterol dan sebagian besar(90%) jarang mengkonsumsi buah/sayur. Selanjutnya sebagian besar (73%) penderita kankerpayudara mempunyai riwayat menggunakan alat kontrasepsi dan sebanyak 30% penderitamemiliki riwayat kanker dari keluarga. Permasalahan/hambatan dalam upaya penanggulangankanker payudara diantaranya adalah masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakattentang kanker payudara dan adanya perilaku, kebiasaan dan kepercayaan masyarakat yangkurang mendukung pola hidup sehat serta hambatan terhadap akses pelayanan kesehatan. DinasKesehatan Kabupaten Solok harus secara secara rutin dan terintegrasi untuk mengoptimalkanpenyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit kanker payudara. Perlu adanyakebijakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Solok untuk pemenuhan ketersediaan tenagakesehatan, kualitas layanan kesehatan, pemerataan serta keterjangkauan pelayanan kesehatan.Perlu peningkatan promosi kesehatan tentang pemeriksaan payudara sendiri secara lebih efektifmelalui pemanfaatan media yang lebih menarik. Pihak Puskesmas harus berupaya secara rutinmeningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengobatankanker payudara.Kata kunci: kanker payudara, perilaku, hambatan
{"title":"Analisis Kejadian Kanker Payudara dan Hambatan dalam Upaya Penanggulangannya","authors":"Nilda Elfemi, Yullfira Media","doi":"10.33626/inovasi.v20i2.782","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v20i2.782","url":null,"abstract":"Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang termasuktinggi jumlah kasus kanker payudara. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan faktoryang terkait dengan kejadian kanker payudara dan permasalahan/hambatan dalam upayapenanggulangan kanker payudara di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Metode penelitianmenggunakan metode gabungan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data primerdilakukan melalui wawancara langsung dengan penderita kanker payudara dengan menggunakankuesioner dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan beberapa informan dari DinasKesehatan dan Puskesmas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada faktor perilaku dankebiasaan penderita sebelum adanya gejala penyakit diagnosis kanker yang terkait dengankejadian kanker payudara, diantaranya tentang pola dan kebiasaan makan. Sebagian besarresponden mempunyai kebiasaan mengkonsumsi makanan yang mengandung bumbu penyedap(95%) dan mengkonsumsi mie instan/makanan instan lainnya (60%). Sebagian besar responden(60%) mempunyai kebiasaan mengkonsumsi makanan berlemak/kolesterol dan sebagian besar(90%) jarang mengkonsumsi buah/sayur. Selanjutnya sebagian besar (73%) penderita kankerpayudara mempunyai riwayat menggunakan alat kontrasepsi dan sebanyak 30% penderitamemiliki riwayat kanker dari keluarga. Permasalahan/hambatan dalam upaya penanggulangankanker payudara diantaranya adalah masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakattentang kanker payudara dan adanya perilaku, kebiasaan dan kepercayaan masyarakat yangkurang mendukung pola hidup sehat serta hambatan terhadap akses pelayanan kesehatan. DinasKesehatan Kabupaten Solok harus secara secara rutin dan terintegrasi untuk mengoptimalkanpenyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit kanker payudara. Perlu adanyakebijakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Solok untuk pemenuhan ketersediaan tenagakesehatan, kualitas layanan kesehatan, pemerataan serta keterjangkauan pelayanan kesehatan.Perlu peningkatan promosi kesehatan tentang pemeriksaan payudara sendiri secara lebih efektifmelalui pemanfaatan media yang lebih menarik. Pihak Puskesmas harus berupaya secara rutinmeningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengobatankanker payudara.Kata kunci: kanker payudara, perilaku, hambatan","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"279 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135413587","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Stunting masih menjadi masalah sosial yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia. Terdapat100 Kota/Kabupaten yang menjadi prioritas pemerintah untuk penanganan stunting. Tidaksemua program penanggulangan stunting berjalan dengan baik. Salah satu kota yang dinilaimampu untuk menyelesaikan masalah stunting dengan baik adalah Kabupaten Lombok Barat.Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model penanganan stunting di Kabupaten LombokBarat yang mampu menurunkan angka stunting secara signifikan. Penelitian ini penting karenabanyak daerah di Indonesia yang masih berjuang menemukan model penanganan stunting yangtepat. Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitiankualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada pemerintah dan masyarakatLombok Barat tentang upaya mengatasi stunting. Penelitian ini menemukan bahwa tidak adafaktor determinan yang menjadi penyebab stunting di Lombok Barat. Stunting dipengaruhi olehbanyak faktor, mulai aspek kesehatan, ekonomi, kesadaran, lingkungan-sanitasi, sampai budaya.Program perlindungan sosial dalam bentuk bantuan bersyarat dari pemerintah pusat untuk wargamiskin juga tidak mampu mengatasi stunting. Hal ini tercermin dari adanya keluarga-keluargapenerima bantuan, namun tetap mengalami stunting. Metode penanganan stunting di LombokBarat dilakukan secara topdown lewat pengarusutamaan penanganan stunting dalampembangunan. Hal itu dijalankan dengan mekanisme “paksaan” dari bupati kepada seluruhinstansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk membuat satu programinovasi sosial yang ditujukan untuk mengatasi stunting. Hasilnya semua instansi di PemerintahKabupaten Lombok Barat mempunyai program dengan nama unik dan caranya masing-masinguntuk mengatasi stunting. Pengarusutamaan akan memberikan pemahaman kepada semua pihaksehingga menjadikan stunting sebagai masalah yang harus diselesaikan bersama. Sehinggaangka stunting di Lombok Barat dapat mengalami penurunan yang signifikan.Kata kunci: stunting, pengarusutamaan program, inovasi sosial, kebijakan top-down, bantuansosial
{"title":"Inovasi Sosial dalam Mengatasi Masalah Stunting di Lombok Barat","authors":"Pajar Hatma Indra Jaya, Saptoni Saptoni, Ahmad Izudin, Rahadiyand Aditya, Saparwadi Saparwadi, Maryani Maryani","doi":"10.33626/inovasi.v20i2.690","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v20i2.690","url":null,"abstract":"Stunting masih menjadi masalah sosial yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia. Terdapat100 Kota/Kabupaten yang menjadi prioritas pemerintah untuk penanganan stunting. Tidaksemua program penanggulangan stunting berjalan dengan baik. Salah satu kota yang dinilaimampu untuk menyelesaikan masalah stunting dengan baik adalah Kabupaten Lombok Barat.Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model penanganan stunting di Kabupaten LombokBarat yang mampu menurunkan angka stunting secara signifikan. Penelitian ini penting karenabanyak daerah di Indonesia yang masih berjuang menemukan model penanganan stunting yangtepat. Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitiankualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada pemerintah dan masyarakatLombok Barat tentang upaya mengatasi stunting. Penelitian ini menemukan bahwa tidak adafaktor determinan yang menjadi penyebab stunting di Lombok Barat. Stunting dipengaruhi olehbanyak faktor, mulai aspek kesehatan, ekonomi, kesadaran, lingkungan-sanitasi, sampai budaya.Program perlindungan sosial dalam bentuk bantuan bersyarat dari pemerintah pusat untuk wargamiskin juga tidak mampu mengatasi stunting. Hal ini tercermin dari adanya keluarga-keluargapenerima bantuan, namun tetap mengalami stunting. Metode penanganan stunting di LombokBarat dilakukan secara topdown lewat pengarusutamaan penanganan stunting dalampembangunan. Hal itu dijalankan dengan mekanisme “paksaan” dari bupati kepada seluruhinstansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk membuat satu programinovasi sosial yang ditujukan untuk mengatasi stunting. Hasilnya semua instansi di PemerintahKabupaten Lombok Barat mempunyai program dengan nama unik dan caranya masing-masinguntuk mengatasi stunting. Pengarusutamaan akan memberikan pemahaman kepada semua pihaksehingga menjadikan stunting sebagai masalah yang harus diselesaikan bersama. Sehinggaangka stunting di Lombok Barat dapat mengalami penurunan yang signifikan.Kata kunci: stunting, pengarusutamaan program, inovasi sosial, kebijakan top-down, bantuansosial","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"11 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135366723","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-10-23DOI: 10.33626/inovasi.v20i2.773
Adhityo Nugraha Barsei, Nova Yulanda Putri Sipahutar, Antonius Galih Prasetyo, Virgiawan Listanto
Kondisi kesehatan mental di Indonesia berada pada posisi yang mengkhawatirkan. Hasil riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa prevalensi gangguan jiwa berat seperti skizofrenia di Indonesia tinggi tetapi masyarakat kurang menyadari penyebab masalah kesehatan jiwa. Selain itu, orang dengan gangguan jiwa enggan atau menunda pengobatan. Dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut, puskesmas sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan jiwa harus melakukan kegiatan yang tidak business as usual. Sebagai respon terhadap masalah kesehatan jiwa tersebut, Puskesmas Mandala Kabupaten Lebak menciptakan dan melaksanakan inovasi pelayanan kesehatan jiwa Aksi Lilin (Ajak, Interaksi, Lindungi, Sayangi dengan Nurani). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis syarat implementasi inovasi Aksi Lilin sehingga dapat diimplementasikan dengan efektif. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis inovasi Aksi Lilin dari perspektif New Public Service (NPS). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menganalisis implementasi inovasi Aksi Lilin. Insentif, otonomi, kepemimpinan dan budaya, dan enabler adalah komponen syarat untuk berinovasi. Implementasi Aksi Lilin juga menerapkan prinsip NPS melalui partisipasi kader kesehatan jiwa. Studi ini mengungkapkan bahwa partisipasi warga melalui kader kesehatan jiwa sangat penting karena puskesmas memiliki sumber daya yang terbatas dalam memberikan layanan publik. Apalagi kehadiran inovasi Aksi Lilin tidak hanya untuk memenuhi target pelayanan tetapi juga untuk mewujudkan tanggung jawab pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok rentan seperti masyarakat dengan gangguan jiwa berat.
{"title":"Inovasi Pelayanan Kesehatan Jiwa dari Perspektif New Public Service (Studi Kasus Inovasi AKSI LILIN Kabupaten Lebak)","authors":"Adhityo Nugraha Barsei, Nova Yulanda Putri Sipahutar, Antonius Galih Prasetyo, Virgiawan Listanto","doi":"10.33626/inovasi.v20i2.773","DOIUrl":"https://doi.org/10.33626/inovasi.v20i2.773","url":null,"abstract":"Kondisi kesehatan mental di Indonesia berada pada posisi yang mengkhawatirkan. Hasil riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa prevalensi gangguan jiwa berat seperti skizofrenia di Indonesia tinggi tetapi masyarakat kurang menyadari penyebab masalah kesehatan jiwa. Selain itu, orang dengan gangguan jiwa enggan atau menunda pengobatan. Dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut, puskesmas sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan jiwa harus melakukan kegiatan yang tidak business as usual. Sebagai respon terhadap masalah kesehatan jiwa tersebut, Puskesmas Mandala Kabupaten Lebak menciptakan dan melaksanakan inovasi pelayanan kesehatan jiwa Aksi Lilin (Ajak, Interaksi, Lindungi, Sayangi dengan Nurani). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis syarat implementasi inovasi Aksi Lilin sehingga dapat diimplementasikan dengan efektif. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis inovasi Aksi Lilin dari perspektif New Public Service (NPS). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menganalisis implementasi inovasi Aksi Lilin. Insentif, otonomi, kepemimpinan dan budaya, dan enabler adalah komponen syarat untuk berinovasi. Implementasi Aksi Lilin juga menerapkan prinsip NPS melalui partisipasi kader kesehatan jiwa. Studi ini mengungkapkan bahwa partisipasi warga melalui kader kesehatan jiwa sangat penting karena puskesmas memiliki sumber daya yang terbatas dalam memberikan layanan publik. Apalagi kehadiran inovasi Aksi Lilin tidak hanya untuk memenuhi target pelayanan tetapi juga untuk mewujudkan tanggung jawab pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok rentan seperti masyarakat dengan gangguan jiwa berat.","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"2002 35","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135413363","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-01DOI: 10.32493/inovasi.v10i1.p48-57.30396
S. Syarifuddin, I. N. A. Putra, Heriani Heriani
Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. Dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformatif dan Pemanfaatan Sumber Belajar Terhadap Mutu Pendidikan dan Kinerja Guru SMP Negeri di Kabupaten Pajo-Dompu. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan transformatif dan pemanfaatan sumber belajar terhadap mutu pendidikan dan kinerja guru di SMP Negeri di Kecamatan Pajo-Dompu. Secara simultan terhadap kualitas pendidikan, hal ini terlihat dari hasil analisis data yang dilakukan, dimana nilai signifikan pengaruh Y1 terhadap X1 adalah 0,004 < 0,05 dan nilai t hitung 3,040 > t tabel 0,680. Pada penelitian ini gaya kepemimpinan transformatif berpengaruh kecil terhadap kinerja guru, dengan nilai probabilitas 0,066 > 0,05 dan t hitung 1,892 > t tabel 0,680. Pemanfaatan sumber belajar berpengaruh terhadap mutu pendidikan, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai t sebesar 4,918. Sedangkan penggunaan sumber belajar secara simultan berpengaruh terhadap kinerja guru, hal ini terlihat dari hasil analisis data yang dilakukan, dimana diketahui nilai sig. untuk pengaruh Y2 terhadap X2 adalah sebesar 0,008 > 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,771 > t tabel 0,680 maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh Y2 terhadap X2.
{"title":"Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformatif dan Pemanfaatan Sumber Belajar terhadap Mutu Pendidikan dan Kinerja Guru di SMP Negeri se-Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu","authors":"S. Syarifuddin, I. N. A. Putra, Heriani Heriani","doi":"10.32493/inovasi.v10i1.p48-57.30396","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/inovasi.v10i1.p48-57.30396","url":null,"abstract":"Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. Dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformatif dan Pemanfaatan Sumber Belajar Terhadap Mutu Pendidikan dan Kinerja Guru SMP Negeri di Kabupaten Pajo-Dompu. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan transformatif dan pemanfaatan sumber belajar terhadap mutu pendidikan dan kinerja guru di SMP Negeri di Kecamatan Pajo-Dompu. Secara simultan terhadap kualitas pendidikan, hal ini terlihat dari hasil analisis data yang dilakukan, dimana nilai signifikan pengaruh Y1 terhadap X1 adalah 0,004 < 0,05 dan nilai t hitung 3,040 > t tabel 0,680. Pada penelitian ini gaya kepemimpinan transformatif berpengaruh kecil terhadap kinerja guru, dengan nilai probabilitas 0,066 > 0,05 dan t hitung 1,892 > t tabel 0,680. Pemanfaatan sumber belajar berpengaruh terhadap mutu pendidikan, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai t sebesar 4,918. Sedangkan penggunaan sumber belajar secara simultan berpengaruh terhadap kinerja guru, hal ini terlihat dari hasil analisis data yang dilakukan, dimana diketahui nilai sig. untuk pengaruh Y2 terhadap X2 adalah sebesar 0,008 > 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,771 > t tabel 0,680 maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh Y2 terhadap X2.","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"43 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79928752","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-01DOI: 10.32493/inovasi.v10i1.p24-33.30394
Moh. Yassir Araffat, N. Nugraha, A. Putra, Heriani
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh lingkungan kerja, self-efficacy, work-family conflict dan employee engagement terhadap mutasi pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu. Pendekatan sampel penelitian ini menggunakan pendekatan probabilitas (semua populasi dapat dijadikan sampel), dan digunakan 60 orang sebagai sampel. Instrumen penelitian berupa angket, dan sebelum digunakan untuk mengumpulkan data, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas, kemudian data dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) lingkungan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap mutasi pegawai; (2). Self-Efficacy berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover karyawan pada karyawan. (3) Work-Family Conflict berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutasi pegawai pada pegawai. (4) Employee Engagement berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover karyawan. (5) Lingkungan kerja merupakan variabel yang dominan mempengaruhi keinginan pegawai pindah kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu.
{"title":"Pengaruh Lingkungan Kerja, Self Efficacy, Work-Family Conflict dan Employee Engagement terhadap Mutasi Pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu","authors":"Moh. Yassir Araffat, N. Nugraha, A. Putra, Heriani","doi":"10.32493/inovasi.v10i1.p24-33.30394","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/inovasi.v10i1.p24-33.30394","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh lingkungan kerja, self-efficacy, work-family conflict dan employee engagement terhadap mutasi pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu. Pendekatan sampel penelitian ini menggunakan pendekatan probabilitas (semua populasi dapat dijadikan sampel), dan digunakan 60 orang sebagai sampel. Instrumen penelitian berupa angket, dan sebelum digunakan untuk mengumpulkan data, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas, kemudian data dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) lingkungan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap mutasi pegawai; (2). Self-Efficacy berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover karyawan pada karyawan. (3) Work-Family Conflict berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutasi pegawai pada pegawai. (4) Employee Engagement berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover karyawan. (5) Lingkungan kerja merupakan variabel yang dominan mempengaruhi keinginan pegawai pindah kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu.","PeriodicalId":33806,"journal":{"name":"Inovasi Matematika","volume":"58 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83953341","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：