Maya Selviana, Ikhsan Rahim Syahputra, Alfi Mawaddah, Muhammad Rafly Fachri, Sahril Ramadhan
Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan manusia dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Pemerintah berhak memberikan pendidikan". Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan meliputi wajib belajar, pemberian bantuan bahasa pendidikan, dan pengembangan sistem pendidikan. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah berhak memberikan pendidikan". Dalam menjalankan tanggung jawab ini, pemerintah harus memenuhi hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. -tama, tanggung jawab negara dalam wajib belajar. Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ""Wajib belajar"" yang dimaksudDinyatakan bahwa warga negara berhak memperoleh pendidikan dasar dan perguruan tinggi. Pemerintah harus menjamin kesempatan bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar dan perguruan tinggi. Kedua, tanggung jawab jawab negara dalam memberikan bantuan pendidikan. Ketiga, tanggung jawab negara dalam pengembangan sistem pendidikan. Pemerintah mesti mengembangkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien untuk memenuhi hak warga negara atas pendidikan. Sistem pendidikan tersebut harus memperhatikan kebutuhan dan potensi masyarakat.Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan sangat penting untuk mengembangkan manusia dan masyarakat yang mandiri dan berkualitas.
{"title":"Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945","authors":"Maya Selviana, Ikhsan Rahim Syahputra, Alfi Mawaddah, Muhammad Rafly Fachri, Sahril Ramadhan","doi":"10.51178/mjol.v3i2.2004","DOIUrl":"https://doi.org/10.51178/mjol.v3i2.2004","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan manusia dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, \"Pemerintah berhak memberikan pendidikan\". Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan meliputi wajib belajar, pemberian bantuan bahasa pendidikan, dan pengembangan sistem pendidikan. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa \"Pemerintah berhak memberikan pendidikan\". Dalam menjalankan tanggung jawab ini, pemerintah harus memenuhi hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. -tama, tanggung jawab negara dalam wajib belajar. Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, \"\"Wajib belajar\"\" yang dimaksudDinyatakan bahwa warga negara berhak memperoleh pendidikan dasar dan perguruan tinggi. Pemerintah harus menjamin kesempatan bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar dan perguruan tinggi. Kedua, tanggung jawab jawab negara dalam memberikan bantuan pendidikan. Ketiga, tanggung jawab negara dalam pengembangan sistem pendidikan. Pemerintah mesti mengembangkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien untuk memenuhi hak warga negara atas pendidikan. Sistem pendidikan tersebut harus memperhatikan kebutuhan dan potensi masyarakat.Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan sangat penting untuk mengembangkan manusia dan masyarakat yang mandiri dan berkualitas. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":107514,"journal":{"name":"Mediation : Journal Of Law","volume":"40 11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141814905","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Fran Ardifka, Fathur Rahman, Rori Chandra Zaqy Pakpahan, M. Idrus, Samsir Alam
Indonesian, as an archipelagic country with a large maritime area, has significant maritime legal interests in its national legal system. Despite its importance, Indonesia's maritime law is still fragmented and lacks a comprehensive and coherent framework. The study aims to analyze and review existing maritime laws and regulations in Indonesia, identify gaps and inconsistencies, and propose a new framework for Indonesian maritime law. This study uses a qualitative research approach, analyzing primary and secondary legal sources, as well as conducting interviews with experts in the field. The results of the study show that Indonesia's maritime law is filled with inconsistencies and lack of clarity, leading to confusion and uncertainty among stakeholders. The study proposes a new framework that integrates existing laws and regulations, provides clear definitions and procedures, and ensures the effective management of Indonesia's vast maritime territory
{"title":"Hukum Laut di Indonesia","authors":"Fran Ardifka, Fathur Rahman, Rori Chandra Zaqy Pakpahan, M. Idrus, Samsir Alam","doi":"10.51178/mjol.v3i2.1997","DOIUrl":"https://doi.org/10.51178/mjol.v3i2.1997","url":null,"abstract":"Indonesian, as an archipelagic country with a large maritime area, has significant maritime legal interests in its national legal system. Despite its importance, Indonesia's maritime law is still fragmented and lacks a comprehensive and coherent framework. The study aims to analyze and review existing maritime laws and regulations in Indonesia, identify gaps and inconsistencies, and propose a new framework for Indonesian maritime law. This study uses a qualitative research approach, analyzing primary and secondary legal sources, as well as conducting interviews with experts in the field. The results of the study show that Indonesia's maritime law is filled with inconsistencies and lack of clarity, leading to confusion and uncertainty among stakeholders. The study proposes a new framework that integrates existing laws and regulations, provides clear definitions and procedures, and ensures the effective management of Indonesia's vast maritime territory","PeriodicalId":107514,"journal":{"name":"Mediation : Journal Of Law","volume":"78 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141647455","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Perjanjian Internasional tentang Pertanian dan Kehutanan Berkelanjutan (IASAF) ini bertujuan untuk mempromosikan praktik berkelanjutan dalam pertanian dan kehutanan, melestarikan sumber daya alam, dan melindungi lingkungan. Perjanjian ini bertujuan untuk mencapai tujuan ini melalui pembentukan kerangka kerja global untuk praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan, promosi penelitian dan pengembangan, dan berbagi praktik terbaik.Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mempromosikan praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan yang menjamin konservasi sumber daya alam jangka panjang, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Perjanjian ini berlaku untuk semua negara anggota yang telah meratifikasinya.Praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan mengacu pada praktik yang mempertahankan atau meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan hutan sambil meminimalkan kerusakan lingkungan.Menetapkan kebijakan dan program untuk mempromosikan praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan.Memberikan dukungan finansial untuk penelitian dan pengembangan di bidang pertanian dan kehutanan berkelanjutan.Berbagi praktik terbaik dalam pertanian dan kehutanan berkelanjutan dengan negara anggota lainnya,Perjanjian tersebut akan dipantau dan dievaluasi melalui laporan berkala yang diserahkan oleh negara-negara anggota, serta melalui penilaian bersama yang dilakukan oleh para pihak.
{"title":"Perjanjian Internasional","authors":"Tiwi Agustiani, K. Putri, Alya Amanda, Salsabilah Nazwa, Samsul Azhari Damanik","doi":"10.51178/mjol.v3i2.2001","DOIUrl":"https://doi.org/10.51178/mjol.v3i2.2001","url":null,"abstract":"Perjanjian Internasional tentang Pertanian dan Kehutanan Berkelanjutan (IASAF) ini bertujuan untuk mempromosikan praktik berkelanjutan dalam pertanian dan kehutanan, melestarikan sumber daya alam, dan melindungi lingkungan. Perjanjian ini bertujuan untuk mencapai tujuan ini melalui pembentukan kerangka kerja global untuk praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan, promosi penelitian dan pengembangan, dan berbagi praktik terbaik.Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mempromosikan praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan yang menjamin konservasi sumber daya alam jangka panjang, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Perjanjian ini berlaku untuk semua negara anggota yang telah meratifikasinya.Praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan mengacu pada praktik yang mempertahankan atau meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan hutan sambil meminimalkan kerusakan lingkungan.Menetapkan kebijakan dan program untuk mempromosikan praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan.Memberikan dukungan finansial untuk penelitian dan pengembangan di bidang pertanian dan kehutanan berkelanjutan.Berbagi praktik terbaik dalam pertanian dan kehutanan berkelanjutan dengan negara anggota lainnya,Perjanjian tersebut akan dipantau dan dievaluasi melalui laporan berkala yang diserahkan oleh negara-negara anggota, serta melalui penilaian bersama yang dilakukan oleh para pihak.","PeriodicalId":107514,"journal":{"name":"Mediation : Journal Of Law","volume":"9 8","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141646719","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penyelenggaraan kampanye berbasis digital sulit untuk diawasi sehingga diperluan pengawasan partisipasi bersama masyarkat dan pengawasan terintegrasi dengan seluruh stake holder untuk mencegah pelanggaran praktek kampanye berbasis digital diperlukannya pengawasan efektif. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitiatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dengan segala usaha yang dilakukan peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian diantaranya literatur tentang kepengawasan pemilu, kampanye pemilu, pemilihan umum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan konten analisis (menganalisis data, fakta) dari data yang digunakan dalam penelitian. Proses penelitian ini dimulai dengan tahapan yakni: mengidentifikasi dan mendapatkan pengetahuan serta informasi yang relevan dengan tema penawasan dan kampaye pemilu, kemudian menganalisis hasil temuan masalah, mengkomparasikan telaah teori yang dipakai, mengguji metode penelitian yang dipakai serta menganulir keabsahan data yang digunakan untuk menjadikan sebuah hasil penelitian selanjutanya memengembangkan dan mengekspresikannya menjadi temuan baru Pengawasan kampanye berbasis digital harus menajdi perhatian serius dalam penangannya untuk mencegah pelanggaran praktek kampanye digital, bawaslu sebagai lembaga pengawasan dalam pemilu memiliki peran yang cukup penting dalam praktik pemilu untuk menjamin pemilu berkepastian hukum adil, akuntabel dan berjalan sesuai dengan koridor dan berpegang pada prinsip besifat langsung, umum, bebas, adil, dan rahasia sesuai dengan perundang undangan Perlu dan pentingya efektivitas pelaksanaan tugas bawaslu dalam menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan kampaye berbasis digital sepeti 1. social media campaign, 2. digital campign, dan integrated marketing comunication melalui integrasi akun dan sosial media Instagram, Twitter, Youtube, tiktok, hingga media konvensional seperti televisi, koran dan radio sehingga melahirkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang baik yakni berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (JURDIL), Pencegahaan dan pelanggaran praktek kampanye digital secara efektif harus memaksimalkan program pengawasan partisipatif bersama masyarakat dan pengawasan terintegrasi dengan menyediakan forum koordinasi formal antar- lembaga pengawas, yang terdiri dari perwakilan dari pengawasan pada rezim etik (DKPP), pemerintahan (APIP), pelayanan publik (Ombudsman), penegakan hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK), dengan Bawaslu sebagai koordinatornya.
{"title":"Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital","authors":"Oda Kinata Banurea","doi":"10.51178/mjol.v2i1.1356","DOIUrl":"https://doi.org/10.51178/mjol.v2i1.1356","url":null,"abstract":"Penyelenggaraan kampanye berbasis digital sulit untuk diawasi sehingga diperluan pengawasan partisipasi bersama masyarkat dan pengawasan terintegrasi dengan seluruh stake holder untuk mencegah pelanggaran praktek kampanye berbasis digital diperlukannya pengawasan efektif. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitiatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dengan segala usaha yang dilakukan peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian diantaranya literatur tentang kepengawasan pemilu, kampanye pemilu, pemilihan umum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan konten analisis (menganalisis data, fakta) dari data yang digunakan dalam penelitian. Proses penelitian ini dimulai dengan tahapan yakni: mengidentifikasi dan mendapatkan pengetahuan serta informasi yang relevan dengan tema penawasan dan kampaye pemilu, kemudian menganalisis hasil temuan masalah, mengkomparasikan telaah teori yang dipakai, mengguji metode penelitian yang dipakai serta menganulir keabsahan data yang digunakan untuk menjadikan sebuah hasil penelitian selanjutanya memengembangkan dan mengekspresikannya menjadi temuan baru Pengawasan kampanye berbasis digital harus menajdi perhatian serius dalam penangannya untuk mencegah pelanggaran praktek kampanye digital, bawaslu sebagai lembaga pengawasan dalam pemilu memiliki peran yang cukup penting dalam praktik pemilu untuk menjamin pemilu berkepastian hukum adil, akuntabel dan berjalan sesuai dengan koridor dan berpegang pada prinsip besifat langsung, umum, bebas, adil, dan rahasia sesuai dengan perundang undangan Perlu dan pentingya efektivitas pelaksanaan tugas bawaslu dalam menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan kampaye berbasis digital sepeti 1. social media campaign, 2. digital campign, dan integrated marketing comunication melalui integrasi akun dan sosial media Instagram, Twitter, Youtube, tiktok, hingga media konvensional seperti televisi, koran dan radio sehingga melahirkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang baik yakni berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (JURDIL), Pencegahaan dan pelanggaran praktek kampanye digital secara efektif harus memaksimalkan program pengawasan partisipatif bersama masyarakat dan pengawasan terintegrasi dengan menyediakan forum koordinasi formal antar- lembaga pengawas, yang terdiri dari perwakilan dari pengawasan pada rezim etik (DKPP), pemerintahan (APIP), pelayanan publik (Ombudsman), penegakan hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK), dengan Bawaslu sebagai koordinatornya.","PeriodicalId":107514,"journal":{"name":"Mediation : Journal Of Law","volume":"37 2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115797610","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：