Masalah penting mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarmi adalah belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan berbagai potensi daerah dan obyek pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi mengacu pada tujuan yang telah ditentukan yaitu untuk mengetahui strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi. Hasil kajian menunjukan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Pertama, Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi selama ini masih belum maksimal, seperti Pajak Daerah yang telah ditetapkan dengan target capaian, dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai 2017 belum mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, retribusi yang juga merupakan sumber pendapatan PAD belum maksimal dilaksanakan, hanya tiga sampai empat item yang terlaksana sedangkan yang lain belum terlaksana, begitu pula lain-lain pendapatan yang sah, banyak sekali bagian-bagian yang tidak dioptimalkan untuk menambah PAD Kabupaten Sarmi. Kedua, Model strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi, selama ini berjalan yang melibatkan Dinas terkait dan juga didukung oleh Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung upaya-upaya mengembangkan Pendapatan Asli Daerah belum terrealisasi dengan baik. Sumber-sumber yang menjadi potensi pendapatan asli daerah belum ditertibkan dalam pengelolaannya.
{"title":"Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua","authors":"Hendrik Worumi","doi":"10.31957/JEB.V6I3.781","DOIUrl":"https://doi.org/10.31957/JEB.V6I3.781","url":null,"abstract":"Masalah penting mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarmi adalah belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan berbagai potensi daerah dan obyek pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi mengacu pada tujuan yang telah ditentukan yaitu untuk mengetahui strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi. Hasil kajian menunjukan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Pertama, Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi selama ini masih belum maksimal, seperti Pajak Daerah yang telah ditetapkan dengan target capaian, dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai 2017 belum mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, retribusi yang juga merupakan sumber pendapatan PAD belum maksimal dilaksanakan, hanya tiga sampai empat item yang terlaksana sedangkan yang lain belum terlaksana, begitu pula lain-lain pendapatan yang sah, banyak sekali bagian-bagian yang tidak dioptimalkan untuk menambah PAD Kabupaten Sarmi. Kedua, Model strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi, selama ini berjalan yang melibatkan Dinas terkait dan juga didukung oleh Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung upaya-upaya mengembangkan Pendapatan Asli Daerah belum terrealisasi dengan baik. Sumber-sumber yang menjadi potensi pendapatan asli daerah belum ditertibkan dalam pengelolaannya.","PeriodicalId":119855,"journal":{"name":"JURNAL EKOLOGI BIROKRASI","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129739277","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Dalam menjalankan fungsinya pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana. Dana yang diperlukan sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya. Melalui adanya kesadaran masyarakat di bidang perpajakan akan mengakibatkan meningkatnya jumlah pembayaran pajak dalam suatu pemahaman yang mengarah kepada kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terus meningkat. Sebagai konsekuensinya semakin banyak jumlah potensi sengketa pajak yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Jayapura dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis ketetapan yang menjadi sengketa pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Bayar Kurang (SKPBK) dan Surat Ketetapan Pajak Bayar Lebih (SKPBL). Sengketa pajak terjadi diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat wajib pajak tentang sistem self assessment dan juga tentang wajib pajak. Proses penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan adalah pihak kantor pelayanan Jayapura yakni bagi wajib pajak yang kooperatif, akan diberikan reward berupa sanksi bunga, dengan cara mengangsur tunggakan. Sedangkan bagi penanggung pajak yang non kooperatif akan dikeluarkan himbauan berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak No. 02. P.J.2000, dalam jangka waktu 3-4 bulan tidak menghiraukan juga himbauan ini maka akan digunakan cara penyelesaian dengan pasal 25 UU No.19 Tahun 2000 tentang Surat Paksa yaitu surat teguran dan surat paksa.
{"title":"Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Jayapura","authors":"T. L. D. Purba, Dian Rahadian","doi":"10.31957/jeb.v6i3.780","DOIUrl":"https://doi.org/10.31957/jeb.v6i3.780","url":null,"abstract":"Dalam menjalankan fungsinya pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana. Dana yang diperlukan sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya. Melalui adanya kesadaran masyarakat di bidang perpajakan akan mengakibatkan meningkatnya jumlah pembayaran pajak dalam suatu pemahaman yang mengarah kepada kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terus meningkat. Sebagai konsekuensinya semakin banyak jumlah potensi sengketa pajak yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Jayapura dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis ketetapan yang menjadi sengketa pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Bayar Kurang (SKPBK) dan Surat Ketetapan Pajak Bayar Lebih (SKPBL). Sengketa pajak terjadi diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat wajib pajak tentang sistem self assessment dan juga tentang wajib pajak. Proses penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan adalah pihak kantor pelayanan Jayapura yakni bagi wajib pajak yang kooperatif, akan diberikan reward berupa sanksi bunga, dengan cara mengangsur tunggakan. Sedangkan bagi penanggung pajak yang non kooperatif akan dikeluarkan himbauan berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak No. 02. P.J.2000, dalam jangka waktu 3-4 bulan tidak menghiraukan juga himbauan ini maka akan digunakan cara penyelesaian dengan pasal 25 UU No.19 Tahun 2000 tentang Surat Paksa yaitu surat teguran dan surat paksa.","PeriodicalId":119855,"journal":{"name":"JURNAL EKOLOGI BIROKRASI","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131355857","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Suku di Papua rata-rata memiliki struktur sosial dan tata ruang kebudayaan beraneka ragam yang berperan penting dalam kehidupan sosial dan budaya mereka. Sistem yang mengatur hubungan atau relasi antar warga dalam berbagai aktivitas hidupnya sehari-hari berdasarkan kebudayaan mereka masing-masing, yaitu sistem politik atau sistem kepemimpinan politik tradisional.Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan etno metodologi studi lapangan. Penelitian dilakukan di Distrik Yokari pada kebudayaan suku bangsa Yokari Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.Struktur sosial yang berbentuk kelompok kelompok klen-klen dalam suku bangsa Yokari yang terbagi menjadi empat kelompok besar yaitu (1) Kaniyo, sebagai kelompok yang berkuasa atas tanah, (2) Yowari, adalah kelompok yang berhubungan dengan religi, (3) Yepei, adalah kelompok yang berhubungan dengan pemerintahan, serta pengamanan terhadap suku bangsa dari serangan musuh, dan (4) Yepei Yowari, adalah kelompok ini berperan baik sebagai kelompok pemerintahan dan juga religi. Masing-masing kelompok tersebut, menguasai runag darat, laut dan udara, dibawah pengendalian ondoafi berdasarkan norma-norma yang berlaku. Tata ruang suku bangsa Yokari adalah ruang darat yang dikuasai oleh kelompok Kaniyo, seperti tanah dan hutan, serta sumber mata pencaharian hidup yang terdapat di darat dan permukiman. Ruang laut dikuasai oleh kelompok Kaniyo dan Yowari, berkaitan dengan penangkapan ikan dan pengetahuan tentang terumbu karang. Ruang udara dikuasai oleh klen Soning Yufu.
{"title":"Struktur dan Tata Ruang Sosial Budaya Suku Bangsa Yokari Kabupaten Jayapura Provinsi Papua","authors":"Mais Maikel Yaroseray","doi":"10.31957/JEB.V6I3.782","DOIUrl":"https://doi.org/10.31957/JEB.V6I3.782","url":null,"abstract":"Suku di Papua rata-rata memiliki struktur sosial dan tata ruang kebudayaan beraneka ragam yang berperan penting dalam kehidupan sosial dan budaya mereka. Sistem yang mengatur hubungan atau relasi antar warga dalam berbagai aktivitas hidupnya sehari-hari berdasarkan kebudayaan mereka masing-masing, yaitu sistem politik atau sistem kepemimpinan politik tradisional.Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan etno metodologi studi lapangan. Penelitian dilakukan di Distrik Yokari pada kebudayaan suku bangsa Yokari Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.Struktur sosial yang berbentuk kelompok kelompok klen-klen dalam suku bangsa Yokari yang terbagi menjadi empat kelompok besar yaitu (1) Kaniyo, sebagai kelompok yang berkuasa atas tanah, (2) Yowari, adalah kelompok yang berhubungan dengan religi, (3) Yepei, adalah kelompok yang berhubungan dengan pemerintahan, serta pengamanan terhadap suku bangsa dari serangan musuh, dan (4) Yepei Yowari, adalah kelompok ini berperan baik sebagai kelompok pemerintahan dan juga religi. Masing-masing kelompok tersebut, menguasai runag darat, laut dan udara, dibawah pengendalian ondoafi berdasarkan norma-norma yang berlaku. Tata ruang suku bangsa Yokari adalah ruang darat yang dikuasai oleh kelompok Kaniyo, seperti tanah dan hutan, serta sumber mata pencaharian hidup yang terdapat di darat dan permukiman. Ruang laut dikuasai oleh kelompok Kaniyo dan Yowari, berkaitan dengan penangkapan ikan dan pengetahuan tentang terumbu karang. Ruang udara dikuasai oleh klen Soning Yufu.","PeriodicalId":119855,"journal":{"name":"JURNAL EKOLOGI BIROKRASI","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128842969","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Dampak dari meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia adalah kebutuhan pangan juga akan meningkat sehingga pemerintah melakukan kebijakan mengembangkan lahan pertanian (ekstensifikasi lahan) dengan membuka lahan yang sebagian besar masih berhutan antara lain di Kabupaten Merauke. Upaya pengembangan lahan pertanian tersebut terdapat permasalahan yang perlu dicermati sebagai berikut; 1. Implementasi kebijakan pengembangan lahan implementasi kebijakan pertanian; 2. Respons pemilik tanah terhadap pengembangan lahan pertanian pada tanahnya; dan 3. Proses peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pelaksana pengembangan lahan pertanian.Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui survey primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan lahan pertanian mengabaikan peraturan terkait dengan pembukaan lahan, peraturan lingkungan hidup dan izin operasional pengembangan budidaya tanaman pangan. Pelaksanaan pengembangan lahan pertanian dihadapkan pada terbatasnya sumber daya manusia, sumber daya air dan kondisi tanah. Jumlah petani yang mengerjakan lahan yang telah dibuka tidak seimbang dengan luasan lahan sehingga produktivitas padi per hektar menjadi rendah. Sebagian lahan di Kabupaten Merauke telah diberikan izin pemanfaatan lahan skala luas kepada puluhan badan usaha swasta sebagai target luas sejuta hektar masih jauh dari kenyataan. Pemilik tanah pada umumnya menerima kebijakan pengembangan lahan disebabkan adanya manfaat ekonomi yang diperoleh.
{"title":"Responsivitas Pemilik Tanah Terhadap Implementasi Kebijakan Pengembangan Lahan Pertanian Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua","authors":"Estiko Tri Wiradyo, Agustinus Fatem, Akbar Silo","doi":"10.31957/JEB.V6I3.779","DOIUrl":"https://doi.org/10.31957/JEB.V6I3.779","url":null,"abstract":"Dampak dari meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia adalah kebutuhan pangan juga akan meningkat sehingga pemerintah melakukan kebijakan mengembangkan lahan pertanian (ekstensifikasi lahan) dengan membuka lahan yang sebagian besar masih berhutan antara lain di Kabupaten Merauke. Upaya pengembangan lahan pertanian tersebut terdapat permasalahan yang perlu dicermati sebagai berikut; 1. Implementasi kebijakan pengembangan lahan implementasi kebijakan pertanian; 2. Respons pemilik tanah terhadap pengembangan lahan pertanian pada tanahnya; dan 3. Proses peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pelaksana pengembangan lahan pertanian.Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui survey primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan lahan pertanian mengabaikan peraturan terkait dengan pembukaan lahan, peraturan lingkungan hidup dan izin operasional pengembangan budidaya tanaman pangan. Pelaksanaan pengembangan lahan pertanian dihadapkan pada terbatasnya sumber daya manusia, sumber daya air dan kondisi tanah. Jumlah petani yang mengerjakan lahan yang telah dibuka tidak seimbang dengan luasan lahan sehingga produktivitas padi per hektar menjadi rendah. Sebagian lahan di Kabupaten Merauke telah diberikan izin pemanfaatan lahan skala luas kepada puluhan badan usaha swasta sebagai target luas sejuta hektar masih jauh dari kenyataan. Pemilik tanah pada umumnya menerima kebijakan pengembangan lahan disebabkan adanya manfaat ekonomi yang diperoleh.","PeriodicalId":119855,"journal":{"name":"JURNAL EKOLOGI BIROKRASI","volume":"190 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124202746","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pendekatan budaya “odakem-minisme” dapat diartikan sebagai sudut pandang kebudayaan masyarakat suku bangsa Sawi dengan cara melihat dan memandang gejala-gejala budaya, pengunaan bahasa dalam ritual-ritual melalui wutum dan hausaeyang dilakukan dalam kehidupan masyarakat suku bangsa Sawi. Budaya Odakem-minisme merupakan aspek-aspek pintu masuk dalam memahami budaya suku bangsa Sawi dan Awyu. Metode penelitian yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif untuk mengetahui bagaimana peranan dan perkembangan budaya suku Sawi melalui odakem-minisme dalam aspek-aspek budaya sebagai media pewarisan dan nilai-nilaibudaya. Kebudayaan “Odakem-Minisme” masyarakat Sawi merupakan kebudayaan yang diwariskan dari jaman prasejarah sampai sekarang yang sangat dipengaruhi oleh keyakinan kepada Atap-hapkon, dalam keberadaan sebagai myao kodon atau kehidupan religi beragama masyarakat Sawi, seperti keyakinan terhadap Myao Kodon, percaya dengan adanya satu ilah yang paling tinggi yaitu Atap-hapkon dengan manifestasi dalam perwujudan sebagai Myao Kodon yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Masyarakat Sawi dan Awyu adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi menurut sistem adat atau kebudayaan Sawi yang sifatnya terus terikat oleh identitas bersama yaitu kebudayaan Sawi, Awyu, Kaigar Athohaim dan Asmat.
{"title":"Odakem-Minisme Dalam Kebudayaan Suku Bangsa Sawi Wilayah Pantai Kasuari Kabupaten Asmat Provinsi Papua","authors":"Ruben Kamur","doi":"10.31957/JEB.V6I3.783","DOIUrl":"https://doi.org/10.31957/JEB.V6I3.783","url":null,"abstract":"Pendekatan budaya “odakem-minisme” dapat diartikan sebagai sudut pandang kebudayaan masyarakat suku bangsa Sawi dengan cara melihat dan memandang gejala-gejala budaya, pengunaan bahasa dalam ritual-ritual melalui wutum dan hausaeyang dilakukan dalam kehidupan masyarakat suku bangsa Sawi. Budaya Odakem-minisme merupakan aspek-aspek pintu masuk dalam memahami budaya suku bangsa Sawi dan Awyu. Metode penelitian yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif untuk mengetahui bagaimana peranan dan perkembangan budaya suku Sawi melalui odakem-minisme dalam aspek-aspek budaya sebagai media pewarisan dan nilai-nilaibudaya. Kebudayaan “Odakem-Minisme” masyarakat Sawi merupakan kebudayaan yang diwariskan dari jaman prasejarah sampai sekarang yang sangat dipengaruhi oleh keyakinan kepada Atap-hapkon, dalam keberadaan sebagai myao kodon atau kehidupan religi beragama masyarakat Sawi, seperti keyakinan terhadap Myao Kodon, percaya dengan adanya satu ilah yang paling tinggi yaitu Atap-hapkon dengan manifestasi dalam perwujudan sebagai Myao Kodon yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Masyarakat Sawi dan Awyu adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi menurut sistem adat atau kebudayaan Sawi yang sifatnya terus terikat oleh identitas bersama yaitu kebudayaan Sawi, Awyu, Kaigar Athohaim dan Asmat.","PeriodicalId":119855,"journal":{"name":"JURNAL EKOLOGI BIROKRASI","volume":"100 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116110895","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：