Pub Date : 2023-09-30DOI: 10.35801/tourev.v2i1.47561
Roy Liow
Unjuk rasa adalah salah satu bentuk instrumen demokrasi di Indonesia yang tentunya dijamin secara konstitusional sebagai suatu hak. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai fungsi menjaga keamanan dan ketertiban Negara memiliki wewenang (atributif) yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan untuk mengatur secara teknis proses penyelenggaraan unjuk rasa dalam hal ini soal batas waktu penyelenggaraan, disisi lain dalam penerapannya Kepolisian Negara Republik Indonesia masih belum konsisten menerapkan norma-norma yang mengatur soal batas waktu penyelenggaraan unjuk rasa.
{"title":"Efektivitas Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Penyelenggaraan Unjuk Rasa","authors":"Roy Liow","doi":"10.35801/tourev.v2i1.47561","DOIUrl":"https://doi.org/10.35801/tourev.v2i1.47561","url":null,"abstract":"Unjuk rasa adalah salah satu bentuk instrumen demokrasi di Indonesia yang tentunya dijamin secara konstitusional sebagai suatu hak. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai fungsi menjaga keamanan dan ketertiban Negara memiliki wewenang (atributif) yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan untuk mengatur secara teknis proses penyelenggaraan unjuk rasa dalam hal ini soal batas waktu penyelenggaraan, disisi lain dalam penerapannya Kepolisian Negara Republik Indonesia masih belum konsisten menerapkan norma-norma yang mengatur soal batas waktu penyelenggaraan unjuk rasa.","PeriodicalId":319261,"journal":{"name":"Tumou Tou Law Review","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135039155","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-09-30DOI: 10.35801/tourev.v2i1.51530
Alensi Kusuma Dewi, M. Said Karim, Audyna Mayasari Muin
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan contempt of court dalam KUHP Indonesia dan negara lain. Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini meliputi pengaturan pada KUHP Indonesia, Thailand dan Federasi Rusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan hukum terhadap pengaturan contempt of court pada KUHP Indonesia, KUHP Thailand, dan KUHP Federasi Rusia menunjukan adanya persamaan dan perbedaan. Keunggulan KUHP Indonesia yang baru di antaranya: 1) telah mengatur delik-delik pidana yang berkaitan dengan perbuatan misbehaving in court, disobeying court orders, scandalising the court, obstructing justice, dan sub judice rule; 2) pemetaan delik berdasarkan pada empat judul yang membuat delik pidana mudah difahami; 3) diaturnya delik pidana tentang tindakan perusakan gedung, ruang sidang, dan alat perlengkapan sidang pengadilan merupakan kelebihan yang dimiliki pengaturan contempt of court pada KUHP Indonesia; 4) terdapat pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban.
{"title":"Tantangan dan Perkembangan Bentuk Contempt of Court: Studi Perbandingan Hukum","authors":"Alensi Kusuma Dewi, M. Said Karim, Audyna Mayasari Muin","doi":"10.35801/tourev.v2i1.51530","DOIUrl":"https://doi.org/10.35801/tourev.v2i1.51530","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan contempt of court dalam KUHP Indonesia dan negara lain. Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini meliputi pengaturan pada KUHP Indonesia, Thailand dan Federasi Rusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan hukum terhadap pengaturan contempt of court pada KUHP Indonesia, KUHP Thailand, dan KUHP Federasi Rusia menunjukan adanya persamaan dan perbedaan. Keunggulan KUHP Indonesia yang baru di antaranya: 1) telah mengatur delik-delik pidana yang berkaitan dengan perbuatan misbehaving in court, disobeying court orders, scandalising the court, obstructing justice, dan sub judice rule; 2) pemetaan delik berdasarkan pada empat judul yang membuat delik pidana mudah difahami; 3) diaturnya delik pidana tentang tindakan perusakan gedung, ruang sidang, dan alat perlengkapan sidang pengadilan merupakan kelebihan yang dimiliki pengaturan contempt of court pada KUHP Indonesia; 4) terdapat pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban.","PeriodicalId":319261,"journal":{"name":"Tumou Tou Law Review","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135039154","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-09-30DOI: 10.35801/tourev.v2i1.47565
Isyana Kurniasari Konoras
Penyidikan sebagai tindakan penyidik untuk “mencari dan mengumpulkan bukti” serta “menemukan tersangkanya”, dan Penuntutan oleh Penuntut umum untuk “melimpahkan perkara ke pengadilan” adalah rangkaian atau proses awal yang berpotensi seorang menjadi tersangka dan terpidana. Hukum acara pidana dengan tugas, fungsi, dan kewenangan penyidikan dan penuntutan mewajibkan proses atau tahapan dilaksanakan. Namun, dinamika baru dalam hukum untuk mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice) melalui mediasi penal, memungkinkan tindakan penyidikan dan penuntutan dihentikan demi hukum. Mediasi penal dengan penyelesaian perkara diluar pengadilan pada dasarnya adalah bentuk penguatan masyarakat sipil, sedangkan tindakan penyidikan dan penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum atas nama negara. Penyidik maupun penuntut umum adalah personifikasi negara dengan kekuasaan dan kewenangannya yang besar dan tunggal.
{"title":"Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Guna Mewujudkan Keadilan Restoratif","authors":"Isyana Kurniasari Konoras","doi":"10.35801/tourev.v2i1.47565","DOIUrl":"https://doi.org/10.35801/tourev.v2i1.47565","url":null,"abstract":"Penyidikan sebagai tindakan penyidik untuk “mencari dan mengumpulkan bukti” serta “menemukan tersangkanya”, dan Penuntutan oleh Penuntut umum untuk “melimpahkan perkara ke pengadilan” adalah rangkaian atau proses awal yang berpotensi seorang menjadi tersangka dan terpidana. Hukum acara pidana dengan tugas, fungsi, dan kewenangan penyidikan dan penuntutan mewajibkan proses atau tahapan dilaksanakan. Namun, dinamika baru dalam hukum untuk mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice) melalui mediasi penal, memungkinkan tindakan penyidikan dan penuntutan dihentikan demi hukum. Mediasi penal dengan penyelesaian perkara diluar pengadilan pada dasarnya adalah bentuk penguatan masyarakat sipil, sedangkan tindakan penyidikan dan penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum atas nama negara. Penyidik maupun penuntut umum adalah personifikasi negara dengan kekuasaan dan kewenangannya yang besar dan tunggal.","PeriodicalId":319261,"journal":{"name":"Tumou Tou Law Review","volume":"130 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135039151","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-19DOI: 10.35801/tourev.v2i1.44128
Arsya Perdana Javaraziqa, Shintiya Permata Puteri
Penelitian ini memiliki tujuan berupa menganalisis gugatan terkait perubahan iklim yang dilakukan warga Pulau Pari ke Pengadilan Swiss. Gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Swiss sebagai bentuk maladministrasi dari tindakan faktual pemerintah berupa pembiaran dengan tidak adanya pembuatan kebijakan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan penelitian hukum empiris (empirical legal research). Pendekatan yang digunakan di dalam ini yaitu dua pendekatan.Pertama berupa pendekatan kasus (case approach) serta kedua pendekatan konseptual (conceptual approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer didapat dari peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder didapat dari studi kepustakaan dan penganalisisan secara kualitatif. Penelitian ini memiliki hasil bahwa Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani perubahan iklim dinilai buruk dibuktikan dengan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Masyarakat Pulau Pari. Dalam hal ini kebijakan buruk yang dimaksud ialah berupa tidak adanya kebijakan untuk menuntut perusahaan yang menyangkut persoalan mengenai perubahan iklim. Keadaan tersebut mengakibatkan Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten dengan komitmennya dalam Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi karbon yang terkait dengan perubahan iklim. Penelitian ini juga menemukan bahwa maladministrasi dari tindakan faktual berupa pembiaran dalam kasus perubahan iklim masyarakat Pulau Pari ini telah menyalahi salah satu fungsi pemerintah yaitu fungsi pengaturan. Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintah (UUAP), tindakan faktual dijadikan sebagai objek sengketa yang dapat diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), akan tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan banyak sekali hambatan.
{"title":"Relevansi Gugatan Iklim Warga Pulau Pari Ke Pengadilan Swiss Tindakan Faktual Pemerintah","authors":"Arsya Perdana Javaraziqa, Shintiya Permata Puteri","doi":"10.35801/tourev.v2i1.44128","DOIUrl":"https://doi.org/10.35801/tourev.v2i1.44128","url":null,"abstract":"Penelitian ini memiliki tujuan berupa menganalisis gugatan terkait perubahan iklim yang dilakukan warga Pulau Pari ke Pengadilan Swiss. Gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Swiss sebagai bentuk maladministrasi dari tindakan faktual pemerintah berupa pembiaran dengan tidak adanya pembuatan kebijakan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan penelitian hukum empiris (empirical legal research). Pendekatan yang digunakan di dalam ini yaitu dua pendekatan.Pertama berupa pendekatan kasus (case approach) serta kedua pendekatan konseptual (conceptual approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer didapat dari peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder didapat dari studi kepustakaan dan penganalisisan secara kualitatif. Penelitian ini memiliki hasil bahwa Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani perubahan iklim dinilai buruk dibuktikan dengan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Masyarakat Pulau Pari. Dalam hal ini kebijakan buruk yang dimaksud ialah berupa tidak adanya kebijakan untuk menuntut perusahaan yang menyangkut persoalan mengenai perubahan iklim. Keadaan tersebut mengakibatkan Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten dengan komitmennya dalam Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi karbon yang terkait dengan perubahan iklim. Penelitian ini juga menemukan bahwa maladministrasi dari tindakan faktual berupa pembiaran dalam kasus perubahan iklim masyarakat Pulau Pari ini telah menyalahi salah satu fungsi pemerintah yaitu fungsi pengaturan. Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintah (UUAP), tindakan faktual dijadikan sebagai objek sengketa yang dapat diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), akan tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan banyak sekali hambatan.","PeriodicalId":319261,"journal":{"name":"Tumou Tou Law Review","volume":"43 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139357527","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-29DOI: 10.35801/tourev.v1i2.44711
Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh
Muatan UUD 1945 hasil perubahan yang mengandung prinsip konstitusionalisme sehingga bercorak konstitusi yang demokrasi tetapi disisi lain, aktualisasi UUD 1945 setelah perubahan dalam perjalannnya kemudian dinilai oleh para pakar substansinya masih banyak mengandung problematik konstitusional yang berdampak buruk pada aktivitas penyelenggaraan negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa muatan UUD NRI Tahun 1945 sudah sejalan dengan semangat konstitusionalisme tetapi dalam aktualisasinya masih temukan beberapa problematik konstitusional seperti sistem perwakilan (parlemen) yang tidak jelas dan lemahnya peran DPD, terjadinya pergeseran fungsi legislatif kepada presiden dan terakhir adanya dua model pengujian peraturan perundangan undangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya melahirkan disharmoni implementasi putusan, sehingga diperlukan amandemen konstitusi terbatas problematik konstitusional
{"title":"Dilema Amendemen Konstitusi: Urgensitas Amendemen dan Mempertahankan Konstitusi Demokratis","authors":"Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh","doi":"10.35801/tourev.v1i2.44711","DOIUrl":"https://doi.org/10.35801/tourev.v1i2.44711","url":null,"abstract":"Muatan UUD 1945 hasil perubahan yang mengandung prinsip konstitusionalisme sehingga bercorak konstitusi yang demokrasi tetapi disisi lain, aktualisasi UUD 1945 setelah perubahan dalam perjalannnya kemudian dinilai oleh para pakar substansinya masih banyak mengandung problematik konstitusional yang berdampak buruk pada aktivitas penyelenggaraan negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa muatan UUD NRI Tahun 1945 sudah sejalan dengan semangat konstitusionalisme tetapi dalam aktualisasinya masih temukan beberapa problematik konstitusional seperti sistem perwakilan (parlemen) yang tidak jelas dan lemahnya peran DPD, terjadinya pergeseran fungsi legislatif kepada presiden dan terakhir adanya dua model pengujian peraturan perundangan undangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya melahirkan disharmoni implementasi putusan, sehingga diperlukan amandemen konstitusi terbatas problematik konstitusional","PeriodicalId":319261,"journal":{"name":"Tumou Tou Law Review","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125560882","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-29DOI: 10.35801/tourev.v1i2.44641
Muhammad Abdi Sabri Budahu, A. Kasim, Asri Lasatu, Toar Neman Palilingan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai keadilan sebagai dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi No 74/PUU-XVIII/2020 Pengujian Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan Legal Standing Pemohon. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa argumentasi kerugian konstitusional para pemohon seharusnya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kembali terkait kedudukan hukum para pemohon. Norma ambang batas (presidential threshold) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh para pemohon sangat berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional. Para pemohon juga secara konkret telah terjadi suatu peristiwa hukum dimana partai-partai baru tidak dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang disebabkan norma ambang batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Diperlukan pengaturan secara spesifik terkait dengan penentuan kualifikasi legal standing perkara abstrak dan perkara konkret tehadap pemohon dua perkara tersebut agar dapat terwujudnya kepastian hukum dalam permohonan judicial review.
{"title":"Pemenuhan Hak Dipilih dan Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional: Studi Komparatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi","authors":"Muhammad Abdi Sabri Budahu, A. Kasim, Asri Lasatu, Toar Neman Palilingan","doi":"10.35801/tourev.v1i2.44641","DOIUrl":"https://doi.org/10.35801/tourev.v1i2.44641","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai keadilan sebagai dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi No 74/PUU-XVIII/2020 Pengujian Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan Legal Standing Pemohon. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa argumentasi kerugian konstitusional para pemohon seharusnya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kembali terkait kedudukan hukum para pemohon. Norma ambang batas (presidential threshold) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh para pemohon sangat berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional. Para pemohon juga secara konkret telah terjadi suatu peristiwa hukum dimana partai-partai baru tidak dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang disebabkan norma ambang batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Diperlukan pengaturan secara spesifik terkait dengan penentuan kualifikasi legal standing perkara abstrak dan perkara konkret tehadap pemohon dua perkara tersebut agar dapat terwujudnya kepastian hukum dalam permohonan judicial review.","PeriodicalId":319261,"journal":{"name":"Tumou Tou Law Review","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129498992","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-29DOI: 10.35801/tourev.v1i2.44706
Juhaidy Rizaldy Roringkon
Kedudukan pancasila dapat dipandang dari berbagai sudut pandang, yang dimana salah satu sudut pandang adalah peraturan perundang-undangan. Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, pancasila dapat menjadi peraturan perundang-undangan yang tertinggi jika setiap kedudukannya harus diakui dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang, akan tetapi mengharuskan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Pancasila. Kedudukannya menjadi sumber dari segala sumber hukum. Sehingga dapat menjadi kendaraan yang terbaik untuk mebawa bangsa kita berkembang dari waktu ke waktu. Pada konteks ini, gagasan regulasi yang menjadi landasan bagi pancasila merupakan hal yang seharusnya tidak dilanjutkan. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari segi konstruksi, undang- undang bukanlah tempat yang tepat bagi pengaturan spesifikasi mengenai Pancasila. Sebagai falsafah bangsa, Pancasila merupakan hukum tertinggi, sehingga hanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia yang dapat menjadi wadah konstitusional untuk mewadahi dan pengimplementasian Pancasila.
{"title":"Problema Kontruksi Undang-Undang Bermuatan Pancasila","authors":"Juhaidy Rizaldy Roringkon","doi":"10.35801/tourev.v1i2.44706","DOIUrl":"https://doi.org/10.35801/tourev.v1i2.44706","url":null,"abstract":"Kedudukan pancasila dapat dipandang dari berbagai sudut pandang, yang dimana salah satu sudut pandang adalah peraturan perundang-undangan. Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, pancasila dapat menjadi peraturan perundang-undangan yang tertinggi jika setiap kedudukannya harus diakui dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang, akan tetapi mengharuskan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Pancasila. Kedudukannya menjadi sumber dari segala sumber hukum. Sehingga dapat menjadi kendaraan yang terbaik untuk mebawa bangsa kita berkembang dari waktu ke waktu. Pada konteks ini, gagasan regulasi yang menjadi landasan bagi pancasila merupakan hal yang seharusnya tidak dilanjutkan. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari segi konstruksi, undang- undang bukanlah tempat yang tepat bagi pengaturan spesifikasi mengenai Pancasila. Sebagai falsafah bangsa, Pancasila merupakan hukum tertinggi, sehingga hanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia yang dapat menjadi wadah konstitusional untuk mewadahi dan pengimplementasian Pancasila.","PeriodicalId":319261,"journal":{"name":"Tumou Tou Law Review","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134183488","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-29DOI: 10.35801/tourev.v1i2.44828
Muhammad Rivai S, Hijrah Adhyanti Mirzana, Audyna Mayasari Muin
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Peneltian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian dilakukan di dilakukan di Kejaksaan Negeri Paser. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Paser perlu diuraikan secara spesifik terkait karakteristik Tindak Pidana Korupsi yang dapat dihentikan sehingga diperlukan Surat Edaran yang secara khusus mengatur terkait kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan mengatur batasan-batasan dalam mekanisme pelaksanaanya seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana korupsi, mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan, dan bukan merupakan tindak pidana korupsi yang berdampak sistemik langsung ke masyarakat serta tidak bersifat still going on (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan) yang dapat menjadi pedoman dan tolak ukur untuk melaksanakan kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam hal penghentian perkara dengan adanya pengembalian kerugian negara.
{"title":"Kebijakan Aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi","authors":"Muhammad Rivai S, Hijrah Adhyanti Mirzana, Audyna Mayasari Muin","doi":"10.35801/tourev.v1i2.44828","DOIUrl":"https://doi.org/10.35801/tourev.v1i2.44828","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Peneltian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian dilakukan di dilakukan di Kejaksaan Negeri Paser. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Paser perlu diuraikan secara spesifik terkait karakteristik Tindak Pidana Korupsi yang dapat dihentikan sehingga diperlukan Surat Edaran yang secara khusus mengatur terkait kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan mengatur batasan-batasan dalam mekanisme pelaksanaanya seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana korupsi, mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan, dan bukan merupakan tindak pidana korupsi yang berdampak sistemik langsung ke masyarakat serta tidak bersifat still going on (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan) yang dapat menjadi pedoman dan tolak ukur untuk melaksanakan kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam hal penghentian perkara dengan adanya pengembalian kerugian negara.","PeriodicalId":319261,"journal":{"name":"Tumou Tou Law Review","volume":"315 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121114129","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：