ABSTRAK Kewenangan Mahkamah Agung terhadap uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 yang tertuang dalam putusan nomor 48 P/HUM/2018 telah memberi ruang bagi mantan koruptor (pelaku kejahatan luar biasa) untuk menjadi calon anggota legislatif. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif membahas kaidah, doktrin dan asas hukum yang secara luas terdapat dalam ilmu hukum. Penelitian empiris dilakukan penulis sebagai dukungan terhadap pendekatan undang-undang yang umumnya bersifat normatif. Sehingga penelitian tidak menampilkan hukum dalam bentuk yang statis dan kontekstual, melainkan menyajikan fakta sebenarnya dalam penerapan hukum yang faktual. Data primer diperoleh langsung oleh penulis dari tempat yang menjadi objek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh penulis dari kajian kepustakaan, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data bersifat deskriptif dengan menerapkan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, hakim harus keluar dari kekakuan hukum yang cenderung legisme, serta penafsiran gramatikal tanpa memahami rasa keadilan masyarakat luas. Kedua, harus dilakukan perubahan norma dalam undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terutama pasal 55 dan perubahan terhadap undang-undang pemilu yang mengatur pembatasan bagi mantan narapidana kejahatan luar biasa seperti: korupsi, narkotika, kekerasan terhadap anak. Kata Kunci: Kewenangan, Mahkamah Agung, Uji Materi Calon LegislatifABSTRACT The authority of the Supreme Court on the judicial review of the Election Commission Regulation number 20 of 2018 as stipulated in decision number 48 P / HUM / 2018 has given space for former corruptors (extraordinary criminals) to become candidates for legislative members. This research uses empirical normative legal research. Normative research discusses the rules, doctrines and principles of law that are widely contained in the science of law. The author's empirical research as support for the law approach is generally normative in nature. So that research does not display the law in a static and contextual form, but presents the actual facts in the application of factual law. Primary data obtained directly by the writer from the place that is the object of research. Whereas the secondary data were obtained by the writer from the literature study, primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis is descriptive by applying qualitative methods. The results showed that: First, judges must get out of the rigidity of the law that tends to legism, and grammatical interpretation without understanding the sense of justice of the wider community. Second, changes must be made to norms in law number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, especially article 55 and changes to the electoral law which regulates restrictions on ex-convicts of extraordinary crimes such as: corruption, narcotics, violence against children. Keywords: Autho
{"title":"KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP UJI MATERI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN CALEG EKS KORUPTOR (Studi Putusan No: 46 P/HUM/2018)","authors":"Abdul Syukur Yakub, Auliya Khasanofa","doi":"10.31000/jhr.v7i2.2935","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/jhr.v7i2.2935","url":null,"abstract":"ABSTRAK Kewenangan Mahkamah Agung terhadap uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 yang tertuang dalam putusan nomor 48 P/HUM/2018 telah memberi ruang bagi mantan koruptor (pelaku kejahatan luar biasa) untuk menjadi calon anggota legislatif. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif membahas kaidah, doktrin dan asas hukum yang secara luas terdapat dalam ilmu hukum. Penelitian empiris dilakukan penulis sebagai dukungan terhadap pendekatan undang-undang yang umumnya bersifat normatif. Sehingga penelitian tidak menampilkan hukum dalam bentuk yang statis dan kontekstual, melainkan menyajikan fakta sebenarnya dalam penerapan hukum yang faktual. Data primer diperoleh langsung oleh penulis dari tempat yang menjadi objek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh penulis dari kajian kepustakaan, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data bersifat deskriptif dengan menerapkan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, hakim harus keluar dari kekakuan hukum yang cenderung legisme, serta penafsiran gramatikal tanpa memahami rasa keadilan masyarakat luas. Kedua, harus dilakukan perubahan norma dalam undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terutama pasal 55 dan perubahan terhadap undang-undang pemilu yang mengatur pembatasan bagi mantan narapidana kejahatan luar biasa seperti: korupsi, narkotika, kekerasan terhadap anak. Kata Kunci: Kewenangan, Mahkamah Agung, Uji Materi Calon LegislatifABSTRACT The authority of the Supreme Court on the judicial review of the Election Commission Regulation number 20 of 2018 as stipulated in decision number 48 P / HUM / 2018 has given space for former corruptors (extraordinary criminals) to become candidates for legislative members. This research uses empirical normative legal research. Normative research discusses the rules, doctrines and principles of law that are widely contained in the science of law. The author's empirical research as support for the law approach is generally normative in nature. So that research does not display the law in a static and contextual form, but presents the actual facts in the application of factual law. Primary data obtained directly by the writer from the place that is the object of research. Whereas the secondary data were obtained by the writer from the literature study, primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis is descriptive by applying qualitative methods. The results showed that: First, judges must get out of the rigidity of the law that tends to legism, and grammatical interpretation without understanding the sense of justice of the wider community. Second, changes must be made to norms in law number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, especially article 55 and changes to the electoral law which regulates restrictions on ex-convicts of extraordinary crimes such as: corruption, narcotics, violence against children. Keywords: Autho","PeriodicalId":354406,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Replik","volume":"65 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134014717","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan perkembangan tindak pidana dalam hal dunia maya atau biasa disebut cyber crime. Permasalahan Relevansi alat bukti informasi elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia dan perkembangan alat bukti informasi elektronik menjadi permaslahan yang diangkat dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa pengaturan perundang-undangan. Relevansi alat bukti informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah telah diakui dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti informasi elektronik di Indonesia sebenarnya sudah diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang aman di dalamnya terkait dengan dokumen elektronik.Kata Kunci : Alat Bukti, Relevansi, Informasi Elektronik.
{"title":"RELEVANSI ALAT BUKTI INFORMASI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA","authors":"A. Kadir","doi":"10.31000/JHR.V6I2.1442","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/JHR.V6I2.1442","url":null,"abstract":"Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan perkembangan tindak pidana dalam hal dunia maya atau biasa disebut cyber crime. Permasalahan Relevansi alat bukti informasi elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia dan perkembangan alat bukti informasi elektronik menjadi permaslahan yang diangkat dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa pengaturan perundang-undangan. Relevansi alat bukti informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah telah diakui dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti informasi elektronik di Indonesia sebenarnya sudah diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang aman di dalamnya terkait dengan dokumen elektronik.Kata Kunci : Alat Bukti, Relevansi, Informasi Elektronik.","PeriodicalId":354406,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Replik","volume":"2017 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125742334","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Itsbat Nikah merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan karena menjamin kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak dan harta bersama. Status perkawinan dimaksud adalah aspek legalitas formil menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut aturan yuridis, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama selama praktek perkawinan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam yang lahir berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menyatakan bahwa salah satu syarat dikabulkan Itsbat Nikah adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun faktanya, hasil penelitian menemukan bahwa Pengadilan Agama lebih banyak mengabulkan Itsbat Nikah pasca disahkan Undang-Undang Perkawinan dari pada sebelum disahkan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini hadir untuk memberikan pemahaman kepada msyarakat supaya tidak menyalahgunakan perlindungan hukum berupa Itsbat Nikah.Kata Kunci : Kepastian Hukum, Itsbat Nikah, Hukum Perkawinan
{"title":"KEPASTIAN HUKUM ITSBAT NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN","authors":"Farida Nurun Nazah, H. Husnia","doi":"10.31000/jhr.v6i2.1525","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1525","url":null,"abstract":"Itsbat Nikah merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan karena menjamin kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak dan harta bersama. Status perkawinan dimaksud adalah aspek legalitas formil menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut aturan yuridis, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama selama praktek perkawinan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam yang lahir berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menyatakan bahwa salah satu syarat dikabulkan Itsbat Nikah adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun faktanya, hasil penelitian menemukan bahwa Pengadilan Agama lebih banyak mengabulkan Itsbat Nikah pasca disahkan Undang-Undang Perkawinan dari pada sebelum disahkan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini hadir untuk memberikan pemahaman kepada msyarakat supaya tidak menyalahgunakan perlindungan hukum berupa Itsbat Nikah.Kata Kunci : Kepastian Hukum, Itsbat Nikah, Hukum Perkawinan","PeriodicalId":354406,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Replik","volume":"255 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131629730","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kata-kata Pemutusan Hubungan Kerja merupakan suatu mimpi buruk khususnya bagi pekerja/buruh, sehingga setiap pekerja/buruh harus mengupayakan untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja yang tidak normal misalnya pekerja melakukan kesalahan, begitu juga pengusaha akan menjadikan permasalahan, minimal pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja, bahkan bisa jadi sampai permasalahan hukum. Satu hal yang terpenting dari terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah sejauhmana pekerja/buruh memperoleh hak-hak minimalnya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 156 ayat (1) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran kompensasi PHK yang dilaksanakan oleh kantor pusat PT PELNI belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, baik ketentuan maupun pelaksanaannya, Kantor pusat PT PELNI disamping berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan justru mayoritas masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Padahal dalam kedua Undang-Undang tersebut jelas berbeda dalam aturan masing-masing.Kata Kunci: Kompensasi pesangon, pemutusan hubungan kerja, pekerja.
{"title":"KENDALA PELAKSANAAN PEMBAYARAN KOMPENSASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UU RI NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Pada PT Pelayaran Nasional Indonesia(Persero))","authors":"Dauman Dauman","doi":"10.31000/JHR.V6I2.1443","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/JHR.V6I2.1443","url":null,"abstract":"Kata-kata Pemutusan Hubungan Kerja merupakan suatu mimpi buruk khususnya bagi pekerja/buruh, sehingga setiap pekerja/buruh harus mengupayakan untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja yang tidak normal misalnya pekerja melakukan kesalahan, begitu juga pengusaha akan menjadikan permasalahan, minimal pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja, bahkan bisa jadi sampai permasalahan hukum. Satu hal yang terpenting dari terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah sejauhmana pekerja/buruh memperoleh hak-hak minimalnya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 156 ayat (1) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran kompensasi PHK yang dilaksanakan oleh kantor pusat PT PELNI belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, baik ketentuan maupun pelaksanaannya, Kantor pusat PT PELNI disamping berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan justru mayoritas masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Padahal dalam kedua Undang-Undang tersebut jelas berbeda dalam aturan masing-masing.Kata Kunci: Kompensasi pesangon, pemutusan hubungan kerja, pekerja.","PeriodicalId":354406,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Replik","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117138165","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pendaftaran tanah pertama kali dilakukan secara sporadik dan secarasistematik. Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin dan memberikankepastian hukum terhadap pemilik tanah. Fenomena yang terjadi pada praktekpendaftaran tanah menimbulkan permasalahan bagi pemilik tanah yang akanmelakukan pendaftaran tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Yang dapat dilaksanakan secara sporadik dan secara sistematik memberikan solusi kepada masyarakat untuk dapat menentukan salah satu pilihannya terhadap 2 jenis pendaftaran tanah tersebut.Dalam hal ini diharapkan pemilik tanah dapat memiliki bukti yang kuat terhadapkepemilikan tanahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik dan cara masyarakat melakukan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik serta untuk mengetahui faktor faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik dapat diajukan oleh pemegang haknya ataupun melalui kuasanya ke Kantor Pertanahan. Sedangkan cara masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah dilakukan secara sporadik dan sistematik. Bagi masyarakatyang melakukan pendaftaran tanah secara sporadik dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik tanahnya ataupun melalui Kantor PPAT. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Panitia. AbstractLand registration is first done sporadically and systematically. Land registration aims to guarantee and provide legal certainty to landowners. The phenomenon that occurs in the practice of land registration causes problems for landowners who will carry out land registration.Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration that can be carried out sporadically and systematically provides solutions to the community to be able to determine one of the options for the two types of land registration. In this case it is expected that landowners can have strong evidence against ownership of the land.The purpose of this research is to find out about the implementation of sporadic land registration for the first time and the way the community first registers land sporadically and to find out the supporting and inhibiting factors in the implementation of land registration, the first sporadic land registration can be submitted by the right holder or through their attorney to the Land Office. Whereas the community's way of registering land is done sporadically and systematically. For people who do sporadic land registration can be done directly by the land owner or through the PPAT Office. Keywords : Land Registration, Committe
土地登记首先是零星的，是系统性的。土地登记是为了向土地所有者保证和给予法律保障。这一现象是在土地登记实践中发生的，这对将要进行土地登记的土地所有者来说是个问题。1997年，政府有一项为期24年的定期土地登记条例，并系统地为公众提供了一种解决方案，以确定两种土地登记的选择。在这种情况下，地主希望有确凿的证据证明他的土地所有权。这项研究的目的是了解实施土地登记sporadik地和社会办法第一次土地登记sporadik地和第一次知道因素和障碍因素进行土地登记,执行土地登记第一次提出sporadik地土地权利持有人或通过办公室的能力。而公众登记土地的方式是零星和系统性的。对于那些定期进行土地登记的社区，可以由土地所有者直接或通过PPAT办公室进行。关键词:土地登记，委员会。AbstractLand注册是第一次做运动和系统。土地登记准备金和提供土地的合法权利。这种现象发生在土地登记的实践中，对那些将进行土地登记的人来说，造成了问题。1997年政府发行的第24条规定是偶然的，并提供社区可以确定两种土地登记的选择之一。在这种情况下，预计陆地着陆者将有强烈的证据来证明这片土地的所有权。这个研究之目的是要发现关于The implementation of sporadic土地registration》和《社区第一registers方式第一次土地sporadically到发现《supporting和inhibiting factors in The implementation of land registration,《第一sporadic land registration可以成为submitted by《coming right holder,或者通过他们的律师to land办公室。社区登记的方式是零星和明确的。对于那些做运动的土地登记的人来说，无论是通过土地所有者还是通过PPAT办公室，都可以直接进行登记。土地注册，承诺
{"title":"PROSES PENDAFTARAN TANAH (AJUDIKASI) PADA KANTOR PERTANAHAN DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH","authors":"Yusman Yusman","doi":"10.31000/jhr.v6i2.1444","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1444","url":null,"abstract":"Pendaftaran tanah pertama kali dilakukan secara sporadik dan secarasistematik. Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin dan memberikankepastian hukum terhadap pemilik tanah. Fenomena yang terjadi pada praktekpendaftaran tanah menimbulkan permasalahan bagi pemilik tanah yang akanmelakukan pendaftaran tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Yang dapat dilaksanakan secara sporadik dan secara sistematik memberikan solusi kepada masyarakat untuk dapat menentukan salah satu pilihannya terhadap 2 jenis pendaftaran tanah tersebut.Dalam hal ini diharapkan pemilik tanah dapat memiliki bukti yang kuat terhadapkepemilikan tanahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik dan cara masyarakat melakukan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik serta untuk mengetahui faktor faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik dapat diajukan oleh pemegang haknya ataupun melalui kuasanya ke Kantor Pertanahan. Sedangkan cara masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah dilakukan secara sporadik dan sistematik. Bagi masyarakatyang melakukan pendaftaran tanah secara sporadik dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik tanahnya ataupun melalui Kantor PPAT. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Panitia. AbstractLand registration is first done sporadically and systematically. Land registration aims to guarantee and provide legal certainty to landowners. The phenomenon that occurs in the practice of land registration causes problems for landowners who will carry out land registration.Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration that can be carried out sporadically and systematically provides solutions to the community to be able to determine one of the options for the two types of land registration. In this case it is expected that landowners can have strong evidence against ownership of the land.The purpose of this research is to find out about the implementation of sporadic land registration for the first time and the way the community first registers land sporadically and to find out the supporting and inhibiting factors in the implementation of land registration, the first sporadic land registration can be submitted by the right holder or through their attorney to the Land Office. Whereas the community's way of registering land is done sporadically and systematically. For people who do sporadic land registration can be done directly by the land owner or through the PPAT Office. Keywords : Land Registration, Committe","PeriodicalId":354406,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Replik","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129883413","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pada 30 Mei 2015, FIFA sebagai induk tertinggi dari organisasi sepakbola internasional menjatuhkan sanksi kepada PSSI. Ini terjadi karena FIFA menilai adanya intervensi oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Statuta FIFA pasal 13 dan 17 memperjelas bahwa ia menolak segala bentuk intervensi oleh pemerintah, politisi, media, atau pihak ketiga lainnya. Di sisi lain, Kementerian Pemuda dan Olahraga juga diberi wewenang oleh hukum untuk mengatur kegiatan olahraga secara umum dalam lingkup Negara Indonesia. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, apa wewenang dan peran pemerintah dalam menyelenggarakan olahraga sepakbola profesional di Indonesia? Kedua, bagaimana penerapan kompetisi sepakbola di Indonesia dengan adanya Pembekuan PSSI? . Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah tidak memiliki wewenang untuk campur tangan dan ikut campur dalam menyelenggarakan kompetisi sepakbola profesional di Indonesia. Sementara itu, dengan pembekuan PSSI ini, otomatis menghentikan liga karena PSSI tidak dapat melakukan tugas dan fungsi untuk mengadakan kompetisi sepakbola profesional di Indonesia. Saran penulis dalam penelitian ini adalah Pemerintah harus optimal dalam memberikan layanan dan kenyamanan kepada PSSI dan PSSI harus transparan dalam menyelenggarakan kompetisi sepakbola profesional di Indonesia.Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah, PSSI AbstractOn May 30, 2015, FIFA as the supreme parent of international football organizations imposed sanctions on the PSSI. This happens because FIFA assess the existence of intervention by the government through the Ministry of Youth and Sports. The FIFA Statutes chapters 13 and 17 make it clear that it rejects any form of intervention by governments, politicians, media, or other third parties. On the other hand, the Ministry of Youth and Sports is also authorized by law to regulate sports activities generally within the scope of the State of Indonesia. The problems to be studied in this research are as follows: Firstly, what is the authority and role of the government in organizing professional football sport in Indonesia ?, Secondly, how is the implementation of football competition in Indonesia with the existence of PSSI Freezing ?. Research Methods in this paper using the method of normative juridical. The conclusion of this research is that the Government does not have the authority to intervene and interfere in organizing professional football competition in Indonesia. Meanwhile, with the freezing of this PSSI, automatically stop the league because PSSI can not perform the duties and functions to hold a professional football competition in Indonesia. The author's suggestion in this research is the Government must be optimal in providing services and convenience to PSSI and PSSI must be transparent in organizing professional football competition in Indonesia.Keywords:
2015年5月30日，国际足联(FIFA)国际足球组织(international league organization)的最高领导人对PSSI实施制裁。这是因为国际足联认为政府通过青年和体育部会进行干预。国际足联第13和17条明确表示，他拒绝政府、政客、媒体或其他第三方进行任何形式的干预。另一方面，青年和体育部也被赋予法律授权在印尼国家范围内进行一般体育活动。本研究将探讨的问题如下:第一，政府在印尼开展职业足球运动中的权力和作用是什么?第二，足球比赛在印尼如何应用PSSI冷冻?． 本写作的研究方法采用了规范法律性法。这项研究的结论是，政府无权干预和干预在印尼举行的职业足球比赛。与此同时，随着PSSI的冻结，它自动停止了联盟，因为PSSI无法履行在印尼举办职业足球比赛的职责和功能。作者在本研究中的建议是，政府在在印尼举办职业足球比赛时，应该最有效地为PSSI和PSSI提供服务和便利。2015年5月30日，国际足联这是因为国际足联通过青年与体育服务机构评估政府干预的存在。国际足联雕像第13和17章清楚地表明，它利用了政府、政客、媒体或其他三党的任何形式的干预。另一方面，《青年与体育部》则授权法律定期在印度尼西亚的范围内规定体育活动。在这项研究中发现的问题是:首先，在印尼管理职业足球比赛的权威和角色是什么?在这篇论文中研究方法采用了标准判断方法。这项研究的结论是，政府在印尼的职业足球比赛中没有权力进行干预和干预。与此同时，随着这些PSSI的freezing，自动阻止了联盟，因为PSSI无法展示duties和functions来举行印尼的职业足球比赛。这项研究的author建议是，政府必须在为PSSI和PSSI举行的职业足球比赛中表现出色。政府，政府，PSSI
{"title":"KEWENANGAN DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN KOMEPETISI SEPAK BOLA DI INDONESIA (THE AUTHORITY AND ROLE OF GOVERNMENT IN THE ORGANIZING OF FOOTBALL COMPETITION IN INDONESIA)","authors":"Muhammad Zulhidayat","doi":"10.31000/jhr.v6i2.1446","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1446","url":null,"abstract":"Pada 30 Mei 2015, FIFA sebagai induk tertinggi dari organisasi sepakbola internasional menjatuhkan sanksi kepada PSSI. Ini terjadi karena FIFA menilai adanya intervensi oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Statuta FIFA pasal 13 dan 17 memperjelas bahwa ia menolak segala bentuk intervensi oleh pemerintah, politisi, media, atau pihak ketiga lainnya. Di sisi lain, Kementerian Pemuda dan Olahraga juga diberi wewenang oleh hukum untuk mengatur kegiatan olahraga secara umum dalam lingkup Negara Indonesia. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, apa wewenang dan peran pemerintah dalam menyelenggarakan olahraga sepakbola profesional di Indonesia? Kedua, bagaimana penerapan kompetisi sepakbola di Indonesia dengan adanya Pembekuan PSSI? . Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah tidak memiliki wewenang untuk campur tangan dan ikut campur dalam menyelenggarakan kompetisi sepakbola profesional di Indonesia. Sementara itu, dengan pembekuan PSSI ini, otomatis menghentikan liga karena PSSI tidak dapat melakukan tugas dan fungsi untuk mengadakan kompetisi sepakbola profesional di Indonesia. Saran penulis dalam penelitian ini adalah Pemerintah harus optimal dalam memberikan layanan dan kenyamanan kepada PSSI dan PSSI harus transparan dalam menyelenggarakan kompetisi sepakbola profesional di Indonesia.Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah, PSSI AbstractOn May 30, 2015, FIFA as the supreme parent of international football organizations imposed sanctions on the PSSI. This happens because FIFA assess the existence of intervention by the government through the Ministry of Youth and Sports. The FIFA Statutes chapters 13 and 17 make it clear that it rejects any form of intervention by governments, politicians, media, or other third parties. On the other hand, the Ministry of Youth and Sports is also authorized by law to regulate sports activities generally within the scope of the State of Indonesia. The problems to be studied in this research are as follows: Firstly, what is the authority and role of the government in organizing professional football sport in Indonesia ?, Secondly, how is the implementation of football competition in Indonesia with the existence of PSSI Freezing ?. Research Methods in this paper using the method of normative juridical. The conclusion of this research is that the Government does not have the authority to intervene and interfere in organizing professional football competition in Indonesia. Meanwhile, with the freezing of this PSSI, automatically stop the league because PSSI can not perform the duties and functions to hold a professional football competition in Indonesia. The author's suggestion in this research is the Government must be optimal in providing services and convenience to PSSI and PSSI must be transparent in organizing professional football competition in Indonesia.Keywords:","PeriodicalId":354406,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Replik","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130798789","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan kewenangan mengatur penggunaan jalan umum untuk kegiatan pengangkutan batubara telah menjadi hal yang problematik bagi dunia usaha dan menarik untuk diteliti, dikaji secara mendalam agar ditemukan solusi penyelesaian atas adanya anomali kewenangan tersebut sehingga usaha pertambangan khususnya bagi pemegang ijin usaha pertambangan tidak mengalami kerugian karena adanya larangan menggunakan jalan umum untuk kegiatan pengangkutan batubara sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan peraturan pelaksananya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian yakni adanya larangan menggunakan jalan umum untuk kegiatan pengangkutan batubara oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan bersifat menyeluruh baik jalan nasional maupun jalan provinsi sehingga ketentuan tersebut bertentangan UU 38/2004 yang memberikan kewenangan pemerintah pusat untuk mengaturnya. Padahal UU 4/2009 membolehkan menggunakan sarana prasana umum untuk kegiatan pertambangan, serta adanya larangan dalam perda provinsi Sumsel tersebut bertentangan secara hirarkis sebagaimana yang ditentukan dalam UU 12/2011. Dampak lanjutan karena adanya larangan menggunakan jalan umum adalah dunia usaha dirugikan sehingga mengakibatkan adanya dualisme kewenangan yang tumpang tindih dalam pengaturan jalan padahal secara jelas UU 38/2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengatur jalan nasional bukan pemerintah provinsi, UU 4/2009 membolehkan untuk menggunakan jalan umum untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara serta secara hirarkis bertentangan dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga berakibat secara hukum, ekonomi maupun jaminan kepastian bagi dunia usaha secara khusus bagi pemegang ijin usaha pertambangan.Kata Kunci: Kewenangan, Jalan, mineral dan batubara, dunia usaha
{"title":"ANAMOLI KEWENANGAN: STUDI PENGATURAN JALAN UMUM DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI SUMATERA SELATAN","authors":"Ahmad Ahmad","doi":"10.31000/jhr.v6i2.1441","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1441","url":null,"abstract":"Adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan kewenangan mengatur penggunaan jalan umum untuk kegiatan pengangkutan batubara telah menjadi hal yang problematik bagi dunia usaha dan menarik untuk diteliti, dikaji secara mendalam agar ditemukan solusi penyelesaian atas adanya anomali kewenangan tersebut sehingga usaha pertambangan khususnya bagi pemegang ijin usaha pertambangan tidak mengalami kerugian karena adanya larangan menggunakan jalan umum untuk kegiatan pengangkutan batubara sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan peraturan pelaksananya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian yakni adanya larangan menggunakan jalan umum untuk kegiatan pengangkutan batubara oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan bersifat menyeluruh baik jalan nasional maupun jalan provinsi sehingga ketentuan tersebut bertentangan UU 38/2004 yang memberikan kewenangan pemerintah pusat untuk mengaturnya. Padahal UU 4/2009 membolehkan menggunakan sarana prasana umum untuk kegiatan pertambangan, serta adanya larangan dalam perda provinsi Sumsel tersebut bertentangan secara hirarkis sebagaimana yang ditentukan dalam UU 12/2011. Dampak lanjutan karena adanya larangan menggunakan jalan umum adalah dunia usaha dirugikan sehingga mengakibatkan adanya dualisme kewenangan yang tumpang tindih dalam pengaturan jalan padahal secara jelas UU 38/2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengatur jalan nasional bukan pemerintah provinsi, UU 4/2009 membolehkan untuk menggunakan jalan umum untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara serta secara hirarkis bertentangan dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga berakibat secara hukum, ekonomi maupun jaminan kepastian bagi dunia usaha secara khusus bagi pemegang ijin usaha pertambangan.Kata Kunci: Kewenangan, Jalan, mineral dan batubara, dunia usaha","PeriodicalId":354406,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Replik","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130671758","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Aborsi adalah pengguguran seorang janin baik dilakukan sendiri ataupun orang lain oleh seorang perempuan atau seorang ibu. Dalam dunia kedokteran aborsi dibagi menjadi dua macam aborsi, yaitu aborsi spontan dan aborsi buatan (sengaja dan medis). Pandangan Syariat Islam secara umum mengharamkan praktik aborsi. Hal itu tidak diperbolehkan karena beberapa sebab, yaitu Syariat Islam datang dalam rangka menjaga Adhdharuriyyaat al-khams, aborsi sangat bertentangan sekali dengan tujuan utama pernikahan dan tindakan aborsi merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah SWT. Tindakan aborsi merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah. Seseorang akan menjumpai banyak diantara manusia yang melakukan aborsi karena didorong rasa takut akan ketidakmampuan untuk mengemban beban kehidupan, biaya pendidikan dan segala hal yang berkaitan dengan konseling dan pengurusan anak. Ini semua merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah. Padahal Allah telah berfirman: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang member rezekinya” Maka, Syariat Islam memandang bahwa hukum aborsi adalah haram kecuali beberapa kasus tertentu. Dalam kalangan Ulama terdapat perbedaan pendapat tentang praktik aborsi tersebut, dan mereka memiliki dalil-dalil yang sama kuat, yaitu sebagai berikut:1)Dalil-dalil yang melarang dilakukannya aborsi sebelum Islam datang, pada masa jahilliyah, kaum Arab mempunyai tradisi mengubur hidup-hidup bayi yang baru dilahirkan. Allah SWT berfirman :“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa Apakah Dia dibunuh”. (At Takwir 8-9)Islam membawa ajaran yang menentang dan mengutuk tradisi jahiliyyah ini. Allah SWT berfirman : إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا“Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.” (QS. Al-Isra:30) Kata Kunci : Hukum Aborsi, Perspektif Islam
{"title":"HUKUM ABORSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM","authors":"Nining Nining","doi":"10.31000/JHR.V6I2.1445","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/JHR.V6I2.1445","url":null,"abstract":"Aborsi adalah pengguguran seorang janin baik dilakukan sendiri ataupun orang lain oleh seorang perempuan atau seorang ibu. Dalam dunia kedokteran aborsi dibagi menjadi dua macam aborsi, yaitu aborsi spontan dan aborsi buatan (sengaja dan medis). Pandangan Syariat Islam secara umum mengharamkan praktik aborsi. Hal itu tidak diperbolehkan karena beberapa sebab, yaitu Syariat Islam datang dalam rangka menjaga Adhdharuriyyaat al-khams, aborsi sangat bertentangan sekali dengan tujuan utama pernikahan dan tindakan aborsi merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah SWT. Tindakan aborsi merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah. Seseorang akan menjumpai banyak diantara manusia yang melakukan aborsi karena didorong rasa takut akan ketidakmampuan untuk mengemban beban kehidupan, biaya pendidikan dan segala hal yang berkaitan dengan konseling dan pengurusan anak. Ini semua merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah. Padahal Allah telah berfirman: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang member rezekinya” Maka, Syariat Islam memandang bahwa hukum aborsi adalah haram kecuali beberapa kasus tertentu. Dalam kalangan Ulama terdapat perbedaan pendapat tentang praktik aborsi tersebut, dan mereka memiliki dalil-dalil yang sama kuat, yaitu sebagai berikut:1)Dalil-dalil yang melarang dilakukannya aborsi sebelum Islam datang, pada masa jahilliyah, kaum Arab mempunyai tradisi mengubur hidup-hidup bayi yang baru dilahirkan. Allah SWT berfirman :“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa Apakah Dia dibunuh”. (At Takwir 8-9)Islam membawa ajaran yang menentang dan mengutuk tradisi jahiliyyah ini. Allah SWT berfirman : إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا“Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.” (QS. Al-Isra:30) Kata Kunci : Hukum Aborsi, Perspektif Islam","PeriodicalId":354406,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Replik","volume":"241 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116138205","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Secara normal pelayanan medis di rumah sakit selalu diawali dengan sebuah persetujuan yang dituangkan dalam bentuk informed consent. Informed consent itu sendiri pada prinsipnya adalah persetujuan dari pasien dan keluarganya atas tindakan medis yang akan dilakukan setelah mendapatkan penjelasan dari dokter. Namun demikian dalam keadaan darurat informed consent secara hukum dapat ditiadakan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama: Bagaimana penerapan informed consent dalam praktek pelayanan kesehatan pada pasien gawat darurat di rumah sakit? Kedua, Apa yang menjadi hambatan dalam pelayanan gawat darurat di rumah sakit beserta aspek hukumnya? Ketiga, Bagaimana seyogyanya penerapan informed consent dalam pelayanan gawat darurat di rumah sakit? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder maupun data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen, sedangkan data primer diperoleh melalui informasi dari para informan baik tenaga medis (dokter) dan perawat yang pernah bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan, bahwa penerapan informed consent pada pasien gawat darurat di rumah sakit, pada prinsipnya telah mengikuti peraturan yang berlaku. Namun demikian, masih timbul kekhawatiran di kalangan tenaga kesehatan bahwa tidak adanya informed consent akan menimbulkan tuntutan dari keluarga pasien. Hambatan pelayanan gawat darurat di IGD adalah pada umumnya keluarga pasien tidak memahami prosedur pelayanan medis di IGD yang mengenal sistem triase, adanya perluasan operasi (extended operation) yang mungkin timbul dan adanya teamwork yang kurang efektif. Penerapan informed consent dalam pelayanan gawat darurat di IGD secara yuridis mengandung makna adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap kaedah medis. Namun penyimpangan yang dimaksud merupakan pengecualian, bahwa penyimpangan tersebut tidak dikenakan sanksi dan dibenarkan secara hukum Kata kunci: informed consent, gawat darurat, tindakan medis
{"title":"PRAKTIK PENERAPAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 290 TAHUN 2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) PADA PELAYANAN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT","authors":"Y. Wardani, M. Fakih","doi":"10.31000/jhr.v5i2.921","DOIUrl":"https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.921","url":null,"abstract":"Secara normal pelayanan medis di rumah sakit selalu diawali dengan sebuah persetujuan yang dituangkan dalam bentuk informed consent. Informed consent itu sendiri pada prinsipnya adalah persetujuan dari pasien dan keluarganya atas tindakan medis yang akan dilakukan setelah mendapatkan penjelasan dari dokter. Namun demikian dalam keadaan darurat informed consent secara hukum dapat ditiadakan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama: Bagaimana penerapan informed consent dalam praktek pelayanan kesehatan pada pasien gawat darurat di rumah sakit? Kedua, Apa yang menjadi hambatan dalam pelayanan gawat darurat di rumah sakit beserta aspek hukumnya? Ketiga, Bagaimana seyogyanya penerapan informed consent dalam pelayanan gawat darurat di rumah sakit? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder maupun data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen, sedangkan data primer diperoleh melalui informasi dari para informan baik tenaga medis (dokter) dan perawat yang pernah bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan, bahwa penerapan informed consent pada pasien gawat darurat di rumah sakit, pada prinsipnya telah mengikuti peraturan yang berlaku. Namun demikian, masih timbul kekhawatiran di kalangan tenaga kesehatan bahwa tidak adanya informed consent akan menimbulkan tuntutan dari keluarga pasien. Hambatan pelayanan gawat darurat di IGD adalah pada umumnya keluarga pasien tidak memahami prosedur pelayanan medis di IGD yang mengenal sistem triase, adanya perluasan operasi (extended operation) yang mungkin timbul dan adanya teamwork yang kurang efektif. Penerapan informed consent dalam pelayanan gawat darurat di IGD secara yuridis mengandung makna adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap kaedah medis. Namun penyimpangan yang dimaksud merupakan pengecualian, bahwa penyimpangan tersebut tidak dikenakan sanksi dan dibenarkan secara hukum Kata kunci: informed consent, gawat darurat, tindakan medis","PeriodicalId":354406,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Replik","volume":"128 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126167254","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：