Sebagai suatu studi multidisiplin, perkembangan studi pembangunan kini menjadi lebih relevan mengingat semakin kompleksnya masalah-masalah pembangunan, baik di negara-negara berkembang maupun di negara maju. Pembangunan saat ini masih dan semakin dihadapkan pada masalah kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan. Selama ini teori-teori seperti modernisasi, ketergantungan dan sistem dunia menjadi teori dan paradigma pembangunan yang dominan dalam literatur-literatur studi pembangunan. Artikel ini berargumen bahwa diperlukan pendekatan alternatif untuk menjelaskan dan memecahkan persoalan-persoalan pembangunan. Pendekatan alternatif tersebut adalah etika pembangunan, yang dapat memberikan kebijakan dan implementasi yang humanis dan tidak mengakibatkan runtuhnya budaya, terkorbankannya kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat semata-mata demi keuntungan sekelompok orang ataupun ideologi tertentu. Etika pembangunan dapat menjadi paradigma alternatif untuk melengkapi teori-teori dominan yang sudah ada.
{"title":"Etika Pembangunan: Kajian Alternatif dalam Studi Pembangunan","authors":"Subhilhar","doi":"10.32734/ljsp.v1i1.8622","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/ljsp.v1i1.8622","url":null,"abstract":"Sebagai suatu studi multidisiplin, perkembangan studi pembangunan kini menjadi lebih relevan mengingat semakin kompleksnya masalah-masalah pembangunan, baik di negara-negara berkembang maupun di negara maju. Pembangunan saat ini masih dan semakin dihadapkan pada masalah kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan. Selama ini teori-teori seperti modernisasi, ketergantungan dan sistem dunia menjadi teori dan paradigma pembangunan yang dominan dalam literatur-literatur studi pembangunan. Artikel ini berargumen bahwa diperlukan pendekatan alternatif untuk menjelaskan dan memecahkan persoalan-persoalan pembangunan. Pendekatan alternatif tersebut adalah etika pembangunan, yang dapat memberikan kebijakan dan implementasi yang humanis dan tidak mengakibatkan runtuhnya budaya, terkorbankannya kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat semata-mata demi keuntungan sekelompok orang ataupun ideologi tertentu. Etika pembangunan dapat menjadi paradigma alternatif untuk melengkapi teori-teori dominan yang sudah ada.","PeriodicalId":371567,"journal":{"name":"Langgas: Jurnal Studi Pembangunan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130701475","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The development of Indonesian democracy is slowly regressing under Jokowi’s Administration, amidst that regression, two massive student movement occurred in 2019 and 2020. Despite the scale of the movement, those movement couldn’t maximize their success. This article attempts to answer two questions regarding that matter, first, why the student movement in Jokowi’s Administration couldn’t achieve success? Second, is the student movement still viable to do a social change? To answer those questions this article examined the moral force doctrine which constructed along with the student movement throughout the history. This article argue that the moral force doctrine needs to be abandoned because it made the student movement have an obscure position towards the establishment and limiting the student movement to build alliances with other political groups. Yet, the student movement still viable to do a social change in a time of crisis even it doesn’t change its doctrine.
{"title":"Indonesian Student Movement Moral Force Doctrine in Social Change Under Jokowi’s Indonesia and Its Future","authors":"Luthfi Diar Adhipermana","doi":"10.32734/ljsp.v1i1.8564","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/ljsp.v1i1.8564","url":null,"abstract":"The development of Indonesian democracy is slowly regressing under Jokowi’s Administration, amidst that regression, two massive student movement occurred in 2019 and 2020. Despite the scale of the movement, those movement couldn’t maximize their success. This article attempts to answer two questions regarding that matter, first, why the student movement in Jokowi’s Administration couldn’t achieve success? Second, is the student movement still viable to do a social change? To answer those questions this article examined the moral force doctrine which constructed along with the student movement throughout the history. This article argue that the moral force doctrine needs to be abandoned because it made the student movement have an obscure position towards the establishment and limiting the student movement to build alliances with other political groups. Yet, the student movement still viable to do a social change in a time of crisis even it doesn’t change its doctrine.","PeriodicalId":371567,"journal":{"name":"Langgas: Jurnal Studi Pembangunan","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124711745","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Setiap organisasi apapun orientasi, sifat, dan bentuknya, dapat dipastikan memiliki budaya organisasional, dan budaya organisasional tersebut memiliki peran penting untuk menghasilkan norma-norma perilaku individu yang diharapkan di dalam organisasi. Dalam junal ini difokuskan peran penting budaya organisasional khususnya budaya organisasional yang Islami untuk membentuk perilaku individu yang diharapkan (prestatif) di dalam organisasi. Organisasi yang memiliki budaya organisasional yang Islami bisa mendorong perilaku individu yang diharapkan (prestatif) di dalam organisasi. Budaya organisasional yang Islami adalah budaya organisasional yang dibangun dari nilai-nilai atau prinsip-prinsip ajaran Islam. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut adalah berasal dari konsep Islam, yakni tauhid, khilafah, serta keadilan, dan karakteristik-karakteristik Islam, yakni bekerja merupakan ibadah. Dengan konsep dan karakteristik-karakteristik dari ajaran Islam tersebut perilaku individu yang diharapkan di dalam organisasi bisa terbentuk.
{"title":"Pengaruh Nilai-nilai Islam terhadap Budaya Organisasi","authors":"M. Yasir, Nurul Maulida, Jasmi","doi":"10.32734/ljsp.v1i1.8164","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/ljsp.v1i1.8164","url":null,"abstract":"Setiap organisasi apapun orientasi, sifat, dan bentuknya, dapat dipastikan memiliki budaya organisasional, dan budaya organisasional tersebut memiliki peran penting untuk menghasilkan norma-norma perilaku individu yang diharapkan di dalam organisasi. Dalam junal ini difokuskan peran penting budaya organisasional khususnya budaya organisasional yang Islami untuk membentuk perilaku individu yang diharapkan (prestatif) di dalam organisasi. Organisasi yang memiliki budaya organisasional yang Islami bisa mendorong perilaku individu yang diharapkan (prestatif) di dalam organisasi. Budaya organisasional yang Islami adalah budaya organisasional yang dibangun dari nilai-nilai atau prinsip-prinsip ajaran Islam. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut adalah berasal dari konsep Islam, yakni tauhid, khilafah, serta keadilan, dan karakteristik-karakteristik Islam, yakni bekerja merupakan ibadah. Dengan konsep dan karakteristik-karakteristik dari ajaran Islam tersebut perilaku individu yang diharapkan di dalam organisasi bisa terbentuk.","PeriodicalId":371567,"journal":{"name":"Langgas: Jurnal Studi Pembangunan","volume":"111 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123829011","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan dan jumlah penduduk terhadap tingkat konsumsi di Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan konsumsi di Provinsi Aceh selama tahun 2011-2020. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasil persamaan regresi linear berganda diperoleh Y = 2.228.160 + 0,010629X1 + 0,0553965X2 . Nilai konstanta adalah sebesar 2.228.160 merupakan nilai konsumsi di Provinsi Aceh sebelum dipengaruhi oleh pendapatan perkapita dan jumlah penduduk . Artinya jika pendapatan perkapita dan jumlah penduduk di asumsikan bernilai nol (0) atau tetap, maka tingkat konsumsi di Provinsi Aceh adalah sebesar 2.228.160 satuan. Koefisien regresi pendapatan perkapita adalah sebesar 0,010629. Artinya semakin tinggi pendapatan perkapita dan jumlah penduduk di Provinsi Aceh, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi di Provinsi Aceh.
{"title":"Analisis Pendapatan dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Konsumsi di Provinsi Aceh","authors":"Suci Lailani, Siti Maulida","doi":"10.32734/ljsp.v1i1.8153","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/ljsp.v1i1.8153","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan dan jumlah penduduk terhadap tingkat konsumsi di Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan konsumsi di Provinsi Aceh selama tahun 2011-2020. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasil persamaan regresi linear berganda diperoleh Y = 2.228.160 + 0,010629X1 + 0,0553965X2 . Nilai konstanta adalah sebesar 2.228.160 merupakan nilai konsumsi di Provinsi Aceh sebelum dipengaruhi oleh pendapatan perkapita dan jumlah penduduk . Artinya jika pendapatan perkapita dan jumlah penduduk di asumsikan bernilai nol (0) atau tetap, maka tingkat konsumsi di Provinsi Aceh adalah sebesar 2.228.160 satuan. Koefisien regresi pendapatan perkapita adalah sebesar 0,010629. Artinya semakin tinggi pendapatan perkapita dan jumlah penduduk di Provinsi Aceh, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi di Provinsi Aceh.","PeriodicalId":371567,"journal":{"name":"Langgas: Jurnal Studi Pembangunan","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121360118","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Under Jokowi, Indonesia’s foreign policy towards Africa has become more pragmatic through a multi-bilateral scheme, the Indonesia-Africa Forum, launched in April 2018. Despite the overwhelming economic diplomacy discourse, in reality, Indonesia’s African foreign policy reveals the need for expansion of the Indonesian developmental state to serve its highest interests relating to regime stability, sovereignty, security or political legitimacy. Economic development and thus the African expansion serve this raison d’État. Africa offers a playground for Indonesia to showcase its developmental success, notably in infrastructure. The continent could also help Indonesia with great power management by offering a new kind of leverage; while being part of Indonesia’s road to great power itself. Indonesia will need to raise its intellectual game and knowledge of Africa; and of the mechanisms and reasons of its strategic importance.
{"title":"The Attempted Extension of the Indonesian Developmental State towards Africa","authors":"Christophe Dorigné-Thomson","doi":"10.32734/ljsp.v1i1.8620","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/ljsp.v1i1.8620","url":null,"abstract":"Under Jokowi, Indonesia’s foreign policy towards Africa has become more pragmatic through a multi-bilateral scheme, the Indonesia-Africa Forum, launched in April 2018. Despite the overwhelming economic diplomacy discourse, in reality, Indonesia’s African foreign policy reveals the need for expansion of the Indonesian developmental state to serve its highest interests relating to regime stability, sovereignty, security or political legitimacy. Economic development and thus the African expansion serve this raison d’État. Africa offers a playground for Indonesia to showcase its developmental success, notably in infrastructure. The continent could also help Indonesia with great power management by offering a new kind of leverage; while being part of Indonesia’s road to great power itself. Indonesia will need to raise its intellectual game and knowledge of Africa; and of the mechanisms and reasons of its strategic importance.","PeriodicalId":371567,"journal":{"name":"Langgas: Jurnal Studi Pembangunan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130356832","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tulisan ini mengkaji dampak pandemi terhadap pembangunan politik yang berlangsung di Indonesia. Pembangunan politik yang dimaksud adalah demokratisasi dan desentralisasi yang dimulai sejak era reformasi tahun 1998. Perubahan politik yang tidak sempurna mengakibatkan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia rentan. Kerentanan tersebut semakin terlihat saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Praktik-praktik yang tidak demokratis seperti pembatasan hak sipil dan pelibatan militer dan intelijen dalam kehidupan publik terjadi di masa pandemi. Dengan menggunakan konsep-konsep pembangunan politik, demokratisasi dan desentralisasi, tulisan ini berargumen bahwa pandemi membuktikan jika demokratisasi dan desentralisasi saat ini tidak menguntungkan rakyat, sehingga mengganggu pembangunan politik yang tengah berlangsung. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data. Sebagai saran, tulisan ini mengajukan agenda perbaikan institusional sebagai sesuatu yang dibutuhkan saat ini.
{"title":"Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Demokratisasi dan Desentralisasi di Indonesia","authors":"Heri Kusmanto, Fredick Broven Ekayanta, Saipul Bahri","doi":"10.32734/ljsp.v1i1.8269","DOIUrl":"https://doi.org/10.32734/ljsp.v1i1.8269","url":null,"abstract":"Tulisan ini mengkaji dampak pandemi terhadap pembangunan politik yang berlangsung di Indonesia. Pembangunan politik yang dimaksud adalah demokratisasi dan desentralisasi yang dimulai sejak era reformasi tahun 1998. Perubahan politik yang tidak sempurna mengakibatkan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia rentan. Kerentanan tersebut semakin terlihat saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Praktik-praktik yang tidak demokratis seperti pembatasan hak sipil dan pelibatan militer dan intelijen dalam kehidupan publik terjadi di masa pandemi. Dengan menggunakan konsep-konsep pembangunan politik, demokratisasi dan desentralisasi, tulisan ini berargumen bahwa pandemi membuktikan jika demokratisasi dan desentralisasi saat ini tidak menguntungkan rakyat, sehingga mengganggu pembangunan politik yang tengah berlangsung. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data. Sebagai saran, tulisan ini mengajukan agenda perbaikan institusional sebagai sesuatu yang dibutuhkan saat ini.","PeriodicalId":371567,"journal":{"name":"Langgas: Jurnal Studi Pembangunan","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122774874","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：