Artikel ini mengkaji bagaimana sikap Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo dalam rangka menyelesaikan konflik sengketa klaim di Laut Cina Selatan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana sikap pemerintah Indonesia dimasa Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode 2014-2019 dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi di Laut China Selatan. Dari hasil penelitian tergambar bahwa sikap Indonesia dalam menangani konflik wilayah perairan Natuna dengan China adalah dengan melakukan litigasi yaitu menggunakan pengadilan internasional dalam permasalahan ini. hal itu dilakukan karena kedua negara bisa mengajukan gugatan dan bantahannya masing-masing. Indonesia juga menggunakan cara komunikasi internasional agar bisa dibicarakan dengan baik, harmonis, dan damai. Terakhir Indonesia juga menggunakan pendekatan geopolitik, pendekatan pertahanan, pendekatan keamanan, pendeketan hukum dan diplomasi serta pendekatan kerjasama ekonomi. Dampak konflik klaim China di laut Natuna Utara terhadap hubungan diplomatic Indonesia dengan China tidak terlalu signifikan, buktinya pada era Jokowi Indonesia beberapa kali mengunjungi Tiongkok untuk membahas kerjasama dalam bidang ekonomi, pembangunan, maritim, pajak, antariksa, BUMN & BankChina dan industry & Infrastruktur. Sepertinya Indonesia berfokus pada kerjasama dengan Tiongkok tanpa memperdulikan masalah batas wilayah Natuna Utara dan Laut China Selatan.
Kata Kunci: Sikap Politik; Indonesia; Laut China Selatan
ABSTRACT
This article examines how Indonesia's attitude during the Joko Widodo administration in order to resolve conflict over claims in the South China Sea. By using a qualitative descriptive method, this research will describe the attitude of the Indonesian government during President Joko Widodo's administration in the 2014-2019 period in efforts to resolve the conflict that occurred in the South China Sea. From the research results, it is clear that Indonesia's attitude in handling the conflict over the Natuna waters with China is by conducting litigation, namely using international courts in this matter. This was done because both countries could submit their own complaints and objections. Indonesia also uses international communication methods so that it can be discussed well, harmoniously and peacefully. Lastly, Indonesia also uses a geopolitical approach, a defense approach, a security approach, a legal and diplomatic approach and an economic cooperation approach. The impact of the conflict over China's claims in the North Natuna Sea on Indonesia's diplomatic relations with China is not very significant, the proof is that during the Jokowi era, Indonesia visited China several times to discuss cooperation in the fields of economics, development, maritime, tax, space, BUMN & Bank China and industry & infrastructure. It seems that Indonesia is focused on cooperation with China without paying atte
{"title":"Sikap Politik Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo 2014-2019","authors":"Octavian Alfrits Manyanua, Burhan Niode, Trilke Tulung","doi":"10.35797/jp.v12i4.52212","DOIUrl":"https://doi.org/10.35797/jp.v12i4.52212","url":null,"abstract":"Artikel ini mengkaji bagaimana sikap Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo dalam rangka menyelesaikan konflik sengketa klaim di Laut Cina Selatan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana sikap pemerintah Indonesia dimasa Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode 2014-2019 dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi di Laut China Selatan. Dari hasil penelitian tergambar bahwa sikap Indonesia dalam menangani konflik wilayah perairan Natuna dengan China adalah dengan melakukan litigasi yaitu menggunakan pengadilan internasional dalam permasalahan ini. hal itu dilakukan karena kedua negara bisa mengajukan gugatan dan bantahannya masing-masing. Indonesia juga menggunakan cara komunikasi internasional agar bisa dibicarakan dengan baik, harmonis, dan damai. Terakhir Indonesia juga menggunakan pendekatan geopolitik, pendekatan pertahanan, pendekatan keamanan, pendeketan hukum dan diplomasi serta pendekatan kerjasama ekonomi. Dampak konflik klaim China di laut Natuna Utara terhadap hubungan diplomatic Indonesia dengan China tidak terlalu signifikan, buktinya pada era Jokowi Indonesia beberapa kali mengunjungi Tiongkok untuk membahas kerjasama dalam bidang ekonomi, pembangunan, maritim, pajak, antariksa, BUMN & BankChina dan industry & Infrastruktur. Sepertinya Indonesia berfokus pada kerjasama dengan Tiongkok tanpa memperdulikan masalah batas wilayah Natuna Utara dan Laut China Selatan.
 
 Kata Kunci: Sikap Politik; Indonesia; Laut China Selatan
 
 ABSTRACT
 This article examines how Indonesia's attitude during the Joko Widodo administration in order to resolve conflict over claims in the South China Sea. By using a qualitative descriptive method, this research will describe the attitude of the Indonesian government during President Joko Widodo's administration in the 2014-2019 period in efforts to resolve the conflict that occurred in the South China Sea. From the research results, it is clear that Indonesia's attitude in handling the conflict over the Natuna waters with China is by conducting litigation, namely using international courts in this matter. This was done because both countries could submit their own complaints and objections. Indonesia also uses international communication methods so that it can be discussed well, harmoniously and peacefully. Lastly, Indonesia also uses a geopolitical approach, a defense approach, a security approach, a legal and diplomatic approach and an economic cooperation approach. The impact of the conflict over China's claims in the North Natuna Sea on Indonesia's diplomatic relations with China is not very significant, the proof is that during the Jokowi era, Indonesia visited China several times to discuss cooperation in the fields of economics, development, maritime, tax, space, BUMN & Bank China and industry & infrastructure. It seems that Indonesia is focused on cooperation with China without paying atte","PeriodicalId":476830,"journal":{"name":"POLITICO Jurnal Ilmu Politik","volume":"94 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136017829","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Nandi Saputra Angkara, Sofia E. Pangemanan, Donald K. Monintja
Untuk dapat mendorong terwujudnya pasar tradisional yang berdaya saing dengan pasar modern diperlukan penatan, pengelolahan, dan pemberdayaan pasar tradisional secara profesional. Penataan pasar tradisional merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pasar tradisional akan tetap ada. Persaingan yang terjdi antara usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah dengan usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, memerlukan pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembanng serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peranan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop UKM) dalam penataan pasar tradisional Poyowa di Kota Kotamobagu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian mengggambarkan bahwa terdapat beberapa peran yang dimainkan oleh DisdagkopUKM yaitu peran sebagai fasilitator, sebagai regulator, dan sebagai katalisator. Memang peran-peran tersebut belum maksimal dan menghasilkan seperti yang diharapkan, karena masih memerlukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan.
Kata Kunci: Peran; DisdagkopUKM; Pasar Tradisional
ABSTRACT
To be able to encourage the realization of traditional markets that are competitive with modern markets, it is necessary to professionally organize, manage and empower traditional markets. Structuring traditional markets is one of the efforts that must be made by the government so that traditional markets will continue to exist. The competition that occurs between small and medium scale retail trade businesses and large scale modern retail trade businesses requires the empowerment of traditional markets so that they can grow and develop in harmony, need each other, strengthen each other and benefit each other. This research aims to look at the role of the Department of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises (Disdagkop UKM) in organizing the Poyowa traditional market in Kotamobagu City. This study uses a qualitative method. The research findings illustrate that there are several roles played by DisdagkopUKM, namely the role of facilitator, regulator and catalyst. Indeed, these roles have not been maximized and produced as expected, because they still require some improvements and improvements.
Keywords: Role; DisdagkopUKM; Traditional market
要使具有现代市场竞争力的传统市场得以实现，需要调整、管理和职业市场的力量。传统市场的平衡是各国政府为维持传统市场所做的努力之一。小规模和中级的零售企业与大规模的现代零售企业之间的竞争，需要使传统市场得以发展和发展，相互要求、加强和盈利。本研究旨在探讨商业、合作、小规模和中小企业在mobagu市Poyowa传统市场的平衡中所起的作用。本研究采用定性方法。研究结果表明，DisdagkopUKM扮演的角色包括调解人、调节器和催化剂。当然，这些角色还没有达到预期的最大效果，因为它们仍然需要一些改进和完善。& # x0D;关键词:角色;DisdagkopUKM;Tradisional& # x0D市场;& # x0D;& # x0D;ABSTRACT& # x0D;能够适应与现代市场竞争的传统营销的实现，这是必要的职业组织、管理和empower传统市场。传统营销结构是政府制定的挑战之一，所以传统营销将继续存在。之间比赛的occurs小型规模零售贸易businesses介质和大规模现代零售贸易businesses empowerment》requires传统市场,所以他们可以成长和冲洗的和谐,需要互相彼此,互相巩固和权益。这个角色》研究aims to look at of Trade, Cooperatives),小部门和中小企业(Disdagkop介质)在进步Poyowa传统市场》Kotamobagu城。这项研究采用了一种合格的方法。《research findings illustrate那有好几个roles在由DisdagkopUKM, namely facilitator,监管者和加泰罗尼亚之角色。事实上，这些轮子并没有像预期的那样被放大并生产出来，因为它们仍然需要一些改进和改进。& # x0D;安装:角色;DisdagkopUKM;传统市场
{"title":"Peran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Penataan Pasar Tradisional Poyowa Kecil Di Kota Kotamobagu","authors":"Nandi Saputra Angkara, Sofia E. Pangemanan, Donald K. Monintja","doi":"10.35797/jp.v12i4.52218","DOIUrl":"https://doi.org/10.35797/jp.v12i4.52218","url":null,"abstract":"Untuk dapat mendorong terwujudnya pasar tradisional yang berdaya saing dengan pasar modern diperlukan penatan, pengelolahan, dan pemberdayaan pasar tradisional secara profesional. Penataan pasar tradisional merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pasar tradisional akan tetap ada. Persaingan yang terjdi antara usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah dengan usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, memerlukan pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembanng serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peranan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop UKM) dalam penataan pasar tradisional Poyowa di Kota Kotamobagu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian mengggambarkan bahwa terdapat beberapa peran yang dimainkan oleh DisdagkopUKM yaitu peran sebagai fasilitator, sebagai regulator, dan sebagai katalisator. Memang peran-peran tersebut belum maksimal dan menghasilkan seperti yang diharapkan, karena masih memerlukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan.
 
 Kata Kunci: Peran; DisdagkopUKM; Pasar Tradisional
 
 
 ABSTRACT
 To be able to encourage the realization of traditional markets that are competitive with modern markets, it is necessary to professionally organize, manage and empower traditional markets. Structuring traditional markets is one of the efforts that must be made by the government so that traditional markets will continue to exist. The competition that occurs between small and medium scale retail trade businesses and large scale modern retail trade businesses requires the empowerment of traditional markets so that they can grow and develop in harmony, need each other, strengthen each other and benefit each other. This research aims to look at the role of the Department of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises (Disdagkop UKM) in organizing the Poyowa traditional market in Kotamobagu City. This study uses a qualitative method. The research findings illustrate that there are several roles played by DisdagkopUKM, namely the role of facilitator, regulator and catalyst. Indeed, these roles have not been maximized and produced as expected, because they still require some improvements and improvements.
 
 Keywords: Role; DisdagkopUKM; Traditional market","PeriodicalId":476830,"journal":{"name":"POLITICO Jurnal Ilmu Politik","volume":"106 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136017958","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi Film Sexy Killers terhadap persepsi mahasiswa program studi ilmu politik tentang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk terknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui teknik wawancara dengan informan, observasi ke lokasi lapangan dan dokumentasi. Informan diminta mengisi kuisener survey kualitatif melalui aplikasi typeform.com versi trial dari https://typeform.com. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, Sebelum dan sesudah menonton film Sexy Killers, semua mahasiswa meyakini bahwa penambangan batubara di Kalimantan bermasalah terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan dampak sosial ekonomi dengan derajat yang berbeda-beda. Temuan lainnya adalah mahasiswa yang sejak awal melihat citra Pemerintahan Presiden Joko Widodo TIDAK BAIK, tidak berubah persepsinya. Namun film Sexy Killers cukup berpengaruh mengubah persepsi terhadap citra Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang semula BAIK dimata sebagian besar mahasiswa, berkurang menjadi separuhnya. Dan sebagian besar lainnya menjadi ragu-ragu dengan menjawab tidak tahu.
Kata Kunci : Film Sexy Killers, Persepsi, Mahasiswa, Presiden Joko Widodo
ABSRTACT
The aims of this study is to find out how the implications of the Sexy Killers Film on the perception of political science study program students about the presidental reign of Joko Widodo. This research uses qualitative methods with a descriptive qualitative approach. The data collection techniques used in this study are through interview techniques with informants, observation to field locations and documentation. Informants are asked to fill out a qualitative survey questionnaire through the trial version of the typeform.com application from https://typeform.com. Based on the results of research that the author has done, Before and after watching the film Sexy Killers, all students believe that coal mining in Kalimantan is problematic for the environment and causes socio-economic impacts to varying degrees. Another finding was students who from the beginning saw the image of President Joko Widodo's Government as NOT GOOD, did not change their perception. However, the film Sexy Killers was influential enough to change the perception of the image of President Joko Widodo's Government, which was originally GOOD in the eyes of most students, reduced to half. And most others become hesitant by answering not knowing.
Key words : Sexy Killers Film, Perception, Student, President Joko Widodo
{"title":"Implikasi Film Sexy Killers Terhadap Persepsi Mahasiswa Program Studi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Tentang Pemerintahan Presiden Joko Widodo","authors":"Enjel Endekan, Ventje Tamowangkay, Daisy Posumah","doi":"10.35797/jp.v12i4.52215","DOIUrl":"https://doi.org/10.35797/jp.v12i4.52215","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi Film Sexy Killers terhadap persepsi mahasiswa program studi ilmu politik tentang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk terknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui teknik wawancara dengan informan, observasi ke lokasi lapangan dan dokumentasi. Informan diminta mengisi kuisener survey kualitatif melalui aplikasi typeform.com versi trial dari https://typeform.com. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, Sebelum dan sesudah menonton film Sexy Killers, semua mahasiswa meyakini bahwa penambangan batubara di Kalimantan bermasalah terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan dampak sosial ekonomi dengan derajat yang berbeda-beda. Temuan lainnya adalah mahasiswa yang sejak awal melihat citra Pemerintahan Presiden Joko Widodo TIDAK BAIK, tidak berubah persepsinya. Namun film Sexy Killers cukup berpengaruh mengubah persepsi terhadap citra Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang semula BAIK dimata sebagian besar mahasiswa, berkurang menjadi separuhnya. Dan sebagian besar lainnya menjadi ragu-ragu dengan menjawab tidak tahu.
 
 Kata Kunci : Film Sexy Killers, Persepsi, Mahasiswa, Presiden Joko Widodo
 
 
 ABSRTACT
 The aims of this study is to find out how the implications of the Sexy Killers Film on the perception of political science study program students about the presidental reign of Joko Widodo. This research uses qualitative methods with a descriptive qualitative approach. The data collection techniques used in this study are through interview techniques with informants, observation to field locations and documentation. Informants are asked to fill out a qualitative survey questionnaire through the trial version of the typeform.com application from https://typeform.com. Based on the results of research that the author has done, Before and after watching the film Sexy Killers, all students believe that coal mining in Kalimantan is problematic for the environment and causes socio-economic impacts to varying degrees. Another finding was students who from the beginning saw the image of President Joko Widodo's Government as NOT GOOD, did not change their perception. However, the film Sexy Killers was influential enough to change the perception of the image of President Joko Widodo's Government, which was originally GOOD in the eyes of most students, reduced to half. And most others become hesitant by answering not knowing.
 
 Key words : Sexy Killers Film, Perception, Student, President Joko Widodo","PeriodicalId":476830,"journal":{"name":"POLITICO Jurnal Ilmu Politik","volume":"98 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136017965","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas penggunaan media sosial sebagai alat untuk melakukan sosialisasi politik dalam proses pencalonan anggota legislatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian melihat efektifitas penggunaan media sosial yang dilakukan oleh calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon periode 2019 -2024 dalam memaksimalkan dukungan dari masyarakat pemilih. Temuan penelitian menggambarkan bahwa penggunaan media sosial dalam rangka meningkatkan elektabilitas seorang calon legislative nyatanya memiliki peran yang besar. kemudahan berinteraksi melalui media sosial memungkinkan seorang calon legislative melakukan transfer informasi secara luas dengan waktu yang singkat. Dari sisi pemasaran politik, penggunaan media sosial dapat menjadi solusi kampanye dengan biaya yang lebih murah, dibandingkan dengan metode konvensional lainnya. Namun kemudahan berinteraksi melalui media sosial nyatanya memunculkan indikasi terjadinya hal-hal negative yang bisa saja memengaruhi elektabilitas calon legislative seperti halnya penyebaran berita bohong, kampanye hitam, pembunuhan karakter akibat perundungan di media sosial.
Kata Kunci: Efektifitas; Media Sosial; Sosialisasi Politik
ABSTRACT
This research aims to see the effectiveness of using social media as a tool for conducting political outreach in the process of nominating legislative members. This research uses qualitative methods with the research focus looking at the effectiveness of the use of social media by legislative candidates for the Tomohon City Regional People's Representative Council (DPRD) for the 2019-2024 period in maximizing support from the voting public. Research findings illustrate that the use of social media in order to increase the electability of a legislative candidate actually has a big role. The ease of interacting via social media allows a legislative candidate to transfer information widely in a short time. From a political marketing perspective, the use of social media can be a cheaper campaign solution, compared to other conventional methods. However, the ease of interacting via social media actually gives rise to indications of negative things occurring that could affect the electability of legislative candidates, such as the spread of fake news, black campaigns, character assassination due to bullying on social media.
Keywords: Effectiveness; Social media; Political Socialization
{"title":"Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Sosialisasi Politik","authors":"Alfa Bible Mogot, Ventje Tamowangkay, Maxi Egeten","doi":"10.35797/jp.v12i4.52230","DOIUrl":"https://doi.org/10.35797/jp.v12i4.52230","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas penggunaan media sosial sebagai alat untuk melakukan sosialisasi politik dalam proses pencalonan anggota legislatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian melihat efektifitas penggunaan media sosial yang dilakukan oleh calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon periode 2019 -2024 dalam memaksimalkan dukungan dari masyarakat pemilih. Temuan penelitian menggambarkan bahwa penggunaan media sosial dalam rangka meningkatkan elektabilitas seorang calon legislative nyatanya memiliki peran yang besar. kemudahan berinteraksi melalui media sosial memungkinkan seorang calon legislative melakukan transfer informasi secara luas dengan waktu yang singkat. Dari sisi pemasaran politik, penggunaan media sosial dapat menjadi solusi kampanye dengan biaya yang lebih murah, dibandingkan dengan metode konvensional lainnya. Namun kemudahan berinteraksi melalui media sosial nyatanya memunculkan indikasi terjadinya hal-hal negative yang bisa saja memengaruhi elektabilitas calon legislative seperti halnya penyebaran berita bohong, kampanye hitam, pembunuhan karakter akibat perundungan di media sosial.
 
 Kata Kunci: Efektifitas; Media Sosial; Sosialisasi Politik
 
 
 ABSTRACT
 This research aims to see the effectiveness of using social media as a tool for conducting political outreach in the process of nominating legislative members. This research uses qualitative methods with the research focus looking at the effectiveness of the use of social media by legislative candidates for the Tomohon City Regional People's Representative Council (DPRD) for the 2019-2024 period in maximizing support from the voting public. Research findings illustrate that the use of social media in order to increase the electability of a legislative candidate actually has a big role. The ease of interacting via social media allows a legislative candidate to transfer information widely in a short time. From a political marketing perspective, the use of social media can be a cheaper campaign solution, compared to other conventional methods. However, the ease of interacting via social media actually gives rise to indications of negative things occurring that could affect the electability of legislative candidates, such as the spread of fake news, black campaigns, character assassination due to bullying on social media.
 
 Keywords: Effectiveness; Social media; Political Socialization","PeriodicalId":476830,"journal":{"name":"POLITICO Jurnal Ilmu Politik","volume":"103 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136017960","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Efraim Luisfigo Sondakh Kaparang, Johny P. Lengkong, Franky Rengkung
Artikel ini merupakan hasil kajian tentang efektifitas strategi yang dilakukan oleh Walikota Kota Manado Andrei Angow melalui media sosial dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kepemimpinannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan fokus melihat strategi imagologi yang dilakukan Andrei Angow dalam upaya memaksimalkan kepemimpinannya. Temuan penelitian menggambarkan strategi imagology politik yang muncul dari unggahan konten media social Andrei Angouw merupakan bagian dari upaya mengembangkan citra politik dirinya sebagai seorang pejabat public melalui cara-cara antara lain: membangun citra melalui perannya sebagai seorang pejabat public yang menjalankan fungsi pemerintahan, membangun citra diri dengan menjalankan fungsi sebagai seorang kader partai, membangun citra diri dengan pendekatan etnisitas. Pada pelaksanaanya ditemui hambatan-hambatan yang berdampak buruk terhadap citra walikota Manado, seperti penyebaran hoaks dan mis-informasi yang diunggah melalui media social dan terlanjur menyebar ke khalayak umum. Strategi-strategi tersebut utamanya dilakukan oleh Andrei Angouw dinilai sebagai strategi untuk meningkatkan elektabilitas politiknya melalui membangun citra positif dalam Masyarakat untuk mempertahankan bahkan mengembangkan karir politik yang ada.
Kata Kunci: Strategi; Imagologi; Media Sosial
ABSTRACT
This article is the result of a study on the effectiveness of the strategy carried out by the Mayor of Manado City, Andrei Angow, through social media in influencing public perceptions of his leadership. This research uses qualitative methods which will focus on looking at the imagological strategies used by Andrei Angow in an effort to maximize his leadership. The research findings illustrate that the political imagology strategy that emerged from Andrei Angouw's social media content uploads is part of an effort to develop his political image as a public official through methods including: building an image through his role as a public official carrying out government functions, building his self-image by carrying out functions as a party cadre, building a self-image with an ethnic approach. In its implementation, obstacles were encountered that had a negative impact on the image of the mayor of Manado, such as the spread of hoaxes and misinformation that were uploaded via social media and had already spread to the general public. These strategies were mainly carried out by Andrei Angouw as a strategy to increase his political electability by building a positive image in society to maintain and even develop his existing political career.
Keywords: Strategy; Imagology; Social media
这篇文章是该市市长马纳多Andrei Angow通过社交媒体对其领导的影响的战略有效性的研究。本研究采用一种定性方法，将重点研究安德烈·安格尔在最大化其领导力方面所采取的可视化策略。描述imagology政治策略的研究,发现从上传社交媒体内容的安德烈Angouw开发自己的政治形象努力的一部分,作为一个公共官员通过方法包括:建立的形象作为一个公共官员行使政府职能和管理功能,建立自我形象”作为一名党的干部,以便与种族的方法建立自我形象。在其实施中，出现了对马纳多市长形象不利的障碍，比如通过社交媒体发布的“谣言”和“信息正在向公众传播”。这些主要是由安德烈·安吉乌(Andrei Angouw)实施的战略，被认为是一种通过建立社会正面形象来提高其政治竞争力的战略，以保持现有的政治生涯。& # x0D;关键词:策略;Imagologi;Sosial& # x0D媒体;& # x0D;& # x0D;ABSTRACT& # x0D;这篇文章是对马纳多市市长安德烈·安格尔夫(Andrei Angow)对战略效果的研究的结果。这项研究的uses qualitive methods将集中研究安德烈·安格尔用的形象策略。《research findings illustrate那个《政治imagology个会从安德烈那emerged Angouw的社交媒体内容uploads是一个努力的一部分来冲洗他的美国政治形象a public官方通过方法:建设一个通过他的角色形象在内的美国公共房政府functions官方进行中,建筑的出局functions as a党干部self-image:进行中,建筑a self-image with an ethnic接近的地方。在其实施过程中，obstacles的作用是对马纳多少校的形象有负面影响，因此hoaxes的扩散和混乱一直在社交媒体上向公众传播。这些策略一直困扰着安德烈·安吉乌(Andrei Angouw)，因为他在社会中建立了一种积极的形象，使自己的政治生涯得以发展。& # x0D;安装:个会;Imagology;社交媒体
{"title":"Efektififitas Strategi Imagologi Politik Kepala Daerah Dalam Memaksimalkan Kepemimpinannya","authors":"Efraim Luisfigo Sondakh Kaparang, Johny P. Lengkong, Franky Rengkung","doi":"10.35797/jp.v12i4.52221","DOIUrl":"https://doi.org/10.35797/jp.v12i4.52221","url":null,"abstract":"Artikel ini merupakan hasil kajian tentang efektifitas strategi yang dilakukan oleh Walikota Kota Manado Andrei Angow melalui media sosial dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kepemimpinannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan fokus melihat strategi imagologi yang dilakukan Andrei Angow dalam upaya memaksimalkan kepemimpinannya. Temuan penelitian menggambarkan strategi imagology politik yang muncul dari unggahan konten media social Andrei Angouw merupakan bagian dari upaya mengembangkan citra politik dirinya sebagai seorang pejabat public melalui cara-cara antara lain: membangun citra melalui perannya sebagai seorang pejabat public yang menjalankan fungsi pemerintahan, membangun citra diri dengan menjalankan fungsi sebagai seorang kader partai, membangun citra diri dengan pendekatan etnisitas. Pada pelaksanaanya ditemui hambatan-hambatan yang berdampak buruk terhadap citra walikota Manado, seperti penyebaran hoaks dan mis-informasi yang diunggah melalui media social dan terlanjur menyebar ke khalayak umum. Strategi-strategi tersebut utamanya dilakukan oleh Andrei Angouw dinilai sebagai strategi untuk meningkatkan elektabilitas politiknya melalui membangun citra positif dalam Masyarakat untuk mempertahankan bahkan mengembangkan karir politik yang ada.
 
 Kata Kunci: Strategi; Imagologi; Media Sosial
 
 
 ABSTRACT
 This article is the result of a study on the effectiveness of the strategy carried out by the Mayor of Manado City, Andrei Angow, through social media in influencing public perceptions of his leadership. This research uses qualitative methods which will focus on looking at the imagological strategies used by Andrei Angow in an effort to maximize his leadership. The research findings illustrate that the political imagology strategy that emerged from Andrei Angouw's social media content uploads is part of an effort to develop his political image as a public official through methods including: building an image through his role as a public official carrying out government functions, building his self-image by carrying out functions as a party cadre, building a self-image with an ethnic approach. In its implementation, obstacles were encountered that had a negative impact on the image of the mayor of Manado, such as the spread of hoaxes and misinformation that were uploaded via social media and had already spread to the general public. These strategies were mainly carried out by Andrei Angouw as a strategy to increase his political electability by building a positive image in society to maintain and even develop his existing political career.
 
 Keywords: Strategy; Imagology; Social media","PeriodicalId":476830,"journal":{"name":"POLITICO Jurnal Ilmu Politik","volume":"100 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136017963","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk melihat akuntabilitas kaderisasi yang dilakukan partai politik untuk menjaga kualitas dari anggota legislatif yang diusungnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian pada akuntabilitas kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Golkar Kota Tomohon untuk menjaga kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon yang berasal dari partai Golkar. Temuan penelitian menggambarkan untuk menjaga kualitas dari anggota legislatif asal Partai Golkar yang duduk di DPRD Kota Tomohon Partai melakukan beberapa pola kaderisasi. Beberapa pola kaderisasi yang dilakukan diantaranya melakukan pelatihan atau bimbingan teknis untuk para anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka terlebih khusus untuk menjaga kualitas kerja mereka dengan baik. Selain itu partai Golkar juga terus melakukan pengukuran kinerja terhadap setiap anggota DPRD, hal ini tentunya dilakukan oleh internal partai Golkar dengan melakukan evaluasi dari semua anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Upaya yang juga dilakukan adalah komunikasi antara anggota DPRD Kota Tomohon fraksi partai Golkar harus terbuka dan memberikan informasi kepada internal partai dengan tujuan agar supaya internal partai bisa mengetahui apa saja yang dikerjakan anggota DPRD tersebut dalam mengambil keputusan. Para anggota juga diwajibkan untuk membuat laporan secara rutin, maksimal 1 bulan sekali.
Kata Kunci: Akuntabilitas; Kaderisasi; Kualitas: Legislator
ABSTRACT
This research aims to look at the accountability of cadre formation carried out by political parties to maintain the quality of the legislative members they promote. This research uses qualitative methods with a research focus on the accountability of cadre formation carried out by the Tomohon City Golkar Party to maintain the quality of members of the Tomohon City Regional People's Representative Council (DPRD) who come from the Golkar party. The research findings illustrate that to maintain the quality of legislative members from the Golkar Party who sit in the Tomohon City DPRD, the Party has carried out several cadre formation patterns. Some of the cadre formation patterns carried out include providing training or technical guidance for DPRD members in carrying out their duties, especially to maintain the good quality of their work. Apart from that, the Golkar party also continues to measure the performance of each DPRD member, this is of course carried out internally by the Golkar party by evaluating all DPRD members in carrying out their duties as representatives of the people. Efforts that are also being made are that communication between Tomohon City DPRD members from the Golkar party faction must be open and provide information to the party internally with the aim that the party internally can know what the DPRD members are doing in making decisions. Members are also required to make regular reports, a maximum of once a month.&#
{"title":"Akuntabilitas Kaderisasi Partai Politik Dalam Menjaga Kualitas Anggota Legislatif","authors":"Yosua Hiskia Morong","doi":"10.35797/jp.v12i4.52233","DOIUrl":"https://doi.org/10.35797/jp.v12i4.52233","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk melihat akuntabilitas kaderisasi yang dilakukan partai politik untuk menjaga kualitas dari anggota legislatif yang diusungnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian pada akuntabilitas kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Golkar Kota Tomohon untuk menjaga kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon yang berasal dari partai Golkar. Temuan penelitian menggambarkan untuk menjaga kualitas dari anggota legislatif asal Partai Golkar yang duduk di DPRD Kota Tomohon Partai melakukan beberapa pola kaderisasi. Beberapa pola kaderisasi yang dilakukan diantaranya melakukan pelatihan atau bimbingan teknis untuk para anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka terlebih khusus untuk menjaga kualitas kerja mereka dengan baik. Selain itu partai Golkar juga terus melakukan pengukuran kinerja terhadap setiap anggota DPRD, hal ini tentunya dilakukan oleh internal partai Golkar dengan melakukan evaluasi dari semua anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Upaya yang juga dilakukan adalah komunikasi antara anggota DPRD Kota Tomohon fraksi partai Golkar harus terbuka dan memberikan informasi kepada internal partai dengan tujuan agar supaya internal partai bisa mengetahui apa saja yang dikerjakan anggota DPRD tersebut dalam mengambil keputusan. Para anggota juga diwajibkan untuk membuat laporan secara rutin, maksimal 1 bulan sekali.
 
 Kata Kunci: Akuntabilitas; Kaderisasi; Kualitas: Legislator
 
 ABSTRACT
 This research aims to look at the accountability of cadre formation carried out by political parties to maintain the quality of the legislative members they promote. This research uses qualitative methods with a research focus on the accountability of cadre formation carried out by the Tomohon City Golkar Party to maintain the quality of members of the Tomohon City Regional People's Representative Council (DPRD) who come from the Golkar party. The research findings illustrate that to maintain the quality of legislative members from the Golkar Party who sit in the Tomohon City DPRD, the Party has carried out several cadre formation patterns. Some of the cadre formation patterns carried out include providing training or technical guidance for DPRD members in carrying out their duties, especially to maintain the good quality of their work. Apart from that, the Golkar party also continues to measure the performance of each DPRD member, this is of course carried out internally by the Golkar party by evaluating all DPRD members in carrying out their duties as representatives of the people. Efforts that are also being made are that communication between Tomohon City DPRD members from the Golkar party faction must be open and provide information to the party internally with the aim that the party internally can know what the DPRD members are doing in making decisions. Members are also required to make regular reports, a maximum of once a month.&#","PeriodicalId":476830,"journal":{"name":"POLITICO Jurnal Ilmu Politik","volume":"95 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136017828","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran serta strategi yang dilakukan oleh camat Bolangitang Timur dalam meningkatkan mutu kinerja para perangkat desa yang ada di Desa Nagara, Mokoditek I, Mokoditek Induk, dan Binuanga . penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan juga dokumentasi. Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Camat Bolangitang Timur, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada di Desa Nagara, Mokoditek I, Mokoditek Induk, dan Binuanga. Hasil penelitian menunjukan bahwa camat Bolangitang Timur mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun strategi yang dilakukan Camat untuk meningkatkan kualitas kinerja para perangkat desa diantaranya adalah terus melakukan pembinaan, kordinasi, serta terus melakukan evaluasi. Namun walau berbagai hal tersebut sudah dilakukan namun kualitas kinerja aparat masih belum seperti yang diharapkan.
Kata Kunci: Peran; Camat; Kinerja; Perangkat Desa
ABSTRACT
This study aims to find out how the strategy participation carried out by the East Bolangitang Sub -District Head in improving the quality of the performance of village officials in the villages of Nagara, Mokoditek I, Mokoditek Parent, and Binuanga. This study uses qualitative methods with data collection methods through interviews and documentation. The informants in this study were the East Bolangitang Sub -District Head, the Village Head and Village Officials in the villages of Nagara, Mokoditek I, Mokoditek Parent, and Binuanga. The results showed that the East Bolangitang Sub -District Head had a very important role in the context of the development and supervision of the Village Government in East Bolangitang District, North Bolaang Mongondow Regency. The strategies carried out by the camat to improve the quality of the performance of village officials include continuing to provide guidance, coordination, and continue to conduct evaluations. But even though these various things have been done, the quality of the performance of the authorities is still not as expected.
Keywords: Role; Camat; Performance; Village apparatus
{"title":"Peran Camat Dalam Peningkatan Mutu Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara","authors":"Safira Sidiki, Sofia Pangemanan, Franky Rengkung","doi":"10.35797/jp.v12i4.52213","DOIUrl":"https://doi.org/10.35797/jp.v12i4.52213","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran serta strategi yang dilakukan oleh camat Bolangitang Timur dalam meningkatkan mutu kinerja para perangkat desa yang ada di Desa Nagara, Mokoditek I, Mokoditek Induk, dan Binuanga . penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan juga dokumentasi. Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Camat Bolangitang Timur, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada di Desa Nagara, Mokoditek I, Mokoditek Induk, dan Binuanga. Hasil penelitian menunjukan bahwa camat Bolangitang Timur mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun strategi yang dilakukan Camat untuk meningkatkan kualitas kinerja para perangkat desa diantaranya adalah terus melakukan pembinaan, kordinasi, serta terus melakukan evaluasi. Namun walau berbagai hal tersebut sudah dilakukan namun kualitas kinerja aparat masih belum seperti yang diharapkan.
 
 Kata Kunci: Peran; Camat; Kinerja; Perangkat Desa
 
 
 ABSTRACT
 This study aims to find out how the strategy participation carried out by the East Bolangitang Sub -District Head in improving the quality of the performance of village officials in the villages of Nagara, Mokoditek I, Mokoditek Parent, and Binuanga. This study uses qualitative methods with data collection methods through interviews and documentation. The informants in this study were the East Bolangitang Sub -District Head, the Village Head and Village Officials in the villages of Nagara, Mokoditek I, Mokoditek Parent, and Binuanga. The results showed that the East Bolangitang Sub -District Head had a very important role in the context of the development and supervision of the Village Government in East Bolangitang District, North Bolaang Mongondow Regency. The strategies carried out by the camat to improve the quality of the performance of village officials include continuing to provide guidance, coordination, and continue to conduct evaluations. But even though these various things have been done, the quality of the performance of the authorities is still not as expected.
 
 Keywords: Role; Camat; Performance; Village apparatus","PeriodicalId":476830,"journal":{"name":"POLITICO Jurnal Ilmu Politik","volume":"87 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136017831","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Konflik tapal batas yang terjadi di dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yaitu antara Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) disebabkan karena dua daerah kabupaten tersebut saling mengklaim wilayah yang berada di lokasi tambang emas PT. JResousrces Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow. Kabupeten Bolaang Mongondow berpendapat wilayahnya telah digeser kurang lebih 4 meter kali 30 km didalam wilayah aktivitas tambang. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik yang terjadi khususnya peran dari para elite politik. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan informan, observasi ke lokasi penelitian dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa dalam penyelesaian konflik tersebut kedua pihak masih menunggu hasil keputusan dari menteri dalam negeri. Dalam upaya penyelesaian masalah tapal batas yang dilakukan Pemerintah Bolaang Mongondow Selatan tetap berpedoman pada kemendagri tentang penetapan batas daerah yaitu peraturan kemendagri nomor 76 tahun 2012, dan kemudian diubah melalui permendagri nomor 141 tahun 2017, yang mana kewenangan memfasilitasi batas daerah dalam provinsi adalah Gubernur dan kemudian apabila tidak bersepakat perselisihan ini diambil ahli oleh Presiden dalam hal ini menteri dalam negeri.
Kata Kunci: Peran; Elit Politik; Konflik Tapal Batas
ABSTRACT
The boundary conflict that occurred in two districts in North Sulawesi Province, namely between Bolaang Mongondow (Bolmong) Regency and South Bolaang Mongondow (Bolsel) Regency, was caused by the two districts claiming each other for the area located at the PT gold mine location. JResousrces Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow. Bolaang Mongondow Regency believes that its area has been shifted approximately 4 meters by 30 km within the mining activity area. By using qualitative research methods with a descriptive qualitative approach, this research will examine how efforts are made to resolve conflicts that occur, especially the role of political elites. Data collection techniques in this research were carried out through interviews with informants, observations at the research location and documentation. Based on the results of the research conducted, it shows that in resolving the conflict both parties are still waiting for the results of the decision from the Minister of Home Affairs. In an effort to resolve the boundary problem carried out by the South Bolaang Mongondow Government, it continues to be guided by the Ministry of Home Affairs regarding the determination of regional boundaries, namely Ministry of Home Affairs regulation number 76 of 2012, and then amended through Minister of Home Affairs Regulation number 141 of 2017, where the authority to facilitate regional boundaries within the prov
北苏拉威西省的两个县之间发生了边界冲突，Bolaang mongong摄政(Bolmong)和Bolaang Mongondow摄政(Bolsel)是由于这两个县相互声称拥有PT. jresousces golminang Mongondow金矿遗址的地区。蒙宽多草草歌舞伎认为，该地区已将其移至30公里内的4米左右。通过使用描述性定性研究方法，它将回顾在解决冲突中所做的努力，尤其是政治精英的作用。本研究的数据收集技术是通过对告密者、对研究地点的观察和记录进行采访。根据所进行的研究，双方仍在等待内政部长的决定。政府努力解决边界问题的Bolaang Mongondow南方仍然只有在内政部设立的边界,即2012年内政部76号规则,然后通过哪个permendagri 141号2017年,来改变自己的权威,促进边界省份中是州长,然后由总统如果不同意这一争端采取专家在这方面内政部长乔杜里。& # x0D;& # x0D;关键词:角色;政治精英;边界冲突& # x0D;ABSTRACT& # x0D;在北苏拉威西省的两个地区发生的冲突，在摄政和南柏林蒙古道(Bolmong)和南Bolaang Mongondow (bolmondow)之间的冲突，是由两个地区互相指责PT mine location的位置的。日军发射蒙南道金矿。蒙古区认为它的区域已在采矿业活动区域内移近4米半。通过使用一种具有解释性对应性的方法，这项研究将会发现，消除这种风险的努力，特别是政治精英的角色。本研究的数据收集技术通过询问、研究地点观察和证明的询问而被仔细考虑。基于研究预测的结果，该研究表明，双方仍在等待内政部部长的决定的结果。In an努力要能解决《南边界问题carried out by Bolaang Mongondow政府继续,it has to be月报》guided by家事务边界区域的决心,namely传道月报》关于家庭事务regulation)是2012年的76号,然后amended通过家庭事务的部长regulation)是2017年的141号,那里的边界地区管理局to facilitate内心《省是州长然后如果没有协议是在这个dispute,一个专家将由总统任命，在这个案件中，由众议院议长任命。& # x0D;安装:角色;政治精英;边界间的冲突
{"title":"Peran Elit Politik Dalam Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antar Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan","authors":"Arhandi Tatemba, Daisy Posumah, Franky R.D. Rengkung","doi":"10.35797/jp.v12i4.52208","DOIUrl":"https://doi.org/10.35797/jp.v12i4.52208","url":null,"abstract":"Konflik tapal batas yang terjadi di dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yaitu antara Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) disebabkan karena dua daerah kabupaten tersebut saling mengklaim wilayah yang berada di lokasi tambang emas PT. JResousrces Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow. Kabupeten Bolaang Mongondow berpendapat wilayahnya telah digeser kurang lebih 4 meter kali 30 km didalam wilayah aktivitas tambang. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik yang terjadi khususnya peran dari para elite politik. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan informan, observasi ke lokasi penelitian dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa dalam penyelesaian konflik tersebut kedua pihak masih menunggu hasil keputusan dari menteri dalam negeri. Dalam upaya penyelesaian masalah tapal batas yang dilakukan Pemerintah Bolaang Mongondow Selatan tetap berpedoman pada kemendagri tentang penetapan batas daerah yaitu peraturan kemendagri nomor 76 tahun 2012, dan kemudian diubah melalui permendagri nomor 141 tahun 2017, yang mana kewenangan memfasilitasi batas daerah dalam provinsi adalah Gubernur dan kemudian apabila tidak bersepakat perselisihan ini diambil ahli oleh Presiden dalam hal ini menteri dalam negeri.
 
 Kata Kunci: Peran; Elit Politik; Konflik Tapal Batas 
 
 ABSTRACT
 The boundary conflict that occurred in two districts in North Sulawesi Province, namely between Bolaang Mongondow (Bolmong) Regency and South Bolaang Mongondow (Bolsel) Regency, was caused by the two districts claiming each other for the area located at the PT gold mine location. JResousrces Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow. Bolaang Mongondow Regency believes that its area has been shifted approximately 4 meters by 30 km within the mining activity area. By using qualitative research methods with a descriptive qualitative approach, this research will examine how efforts are made to resolve conflicts that occur, especially the role of political elites. Data collection techniques in this research were carried out through interviews with informants, observations at the research location and documentation. Based on the results of the research conducted, it shows that in resolving the conflict both parties are still waiting for the results of the decision from the Minister of Home Affairs. In an effort to resolve the boundary problem carried out by the South Bolaang Mongondow Government, it continues to be guided by the Ministry of Home Affairs regarding the determination of regional boundaries, namely Ministry of Home Affairs regulation number 76 of 2012, and then amended through Minister of Home Affairs Regulation number 141 of 2017, where the authority to facilitate regional boundaries within the prov","PeriodicalId":476830,"journal":{"name":"POLITICO Jurnal Ilmu Politik","volume":"101 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136017962","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：