Rian Hari Anggoro, Rian Hari Anggoro, Yusuf Hidayat, Sadino Sadino
Infrastruktur jalan tol di Pulau Sumatera merupakan salah satu infrastruktur yang diprioritaskan pembangunannya. Disebabkan proyeknya yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, pengusahaan jalan tol dilakukan oleh pemerintah melalui penugasan kepada PT Hutama Karya (Persero). Tentunya, penugasan ini akan membebani perusahaan dan bahkan merugikan perusahaan, karena proyeknya tidak layak secara finansial. Sepatutnya proyek penugasan dijamin oleh pemerintah, baik dari segi keuntungan maupun pinjaman, sehingga tidak merugikan perusahaan, karena perusahaan perseroan memiliki tujuan umum untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar-dasar hukum mengenai penugasan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan kompensasinya bagi perusahaan perseroan, dan untuk melihat apakah dasar hukum tersebut sesuai dengan proses bisnis pengusahaan jalan tol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis konseptual, dengan cara menelaah konsep kelayakan investasi pengusahaan jalan tol, arus suntikan dana segar dari pemerintah untuk BUMN, dan peraturan perundang-undangan terkait penugasan pemerintah kepada BUMN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum yang ada belum sesuai dengan kondisi bisnis pengusahaan jalan tol. Dalam peraturan yang mengatur kompensasi kerugian akibat penugasan, belum dijelaskan kondisi-kondisi kerugian, dan dalam praktek hukum tersebut, masih dirasa hanya sesuai untuk penugasan penyediaan barang publik, seperti listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Sehingga, perlu adanya penyesuaian peraturan atau peraturan baru yang menjelaskan tata cara atau pedoman kompensasi kerugian akibat penugasan pengusahaan jalan tol yang tidak layak secara finansial.
{"title":"Tinjauan Hukum Kerugian Badan Usaha Milik Negara Akibat Penugasan Pengusahaan Jalan Tol Dari Pemerintah","authors":"Rian Hari Anggoro, Rian Hari Anggoro, Yusuf Hidayat, Sadino Sadino","doi":"10.56444/sh.v20i2.4308","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/sh.v20i2.4308","url":null,"abstract":"Infrastruktur jalan tol di Pulau Sumatera merupakan salah satu infrastruktur yang diprioritaskan pembangunannya. Disebabkan proyeknya yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, pengusahaan jalan tol dilakukan oleh pemerintah melalui penugasan kepada PT Hutama Karya (Persero). Tentunya, penugasan ini akan membebani perusahaan dan bahkan merugikan perusahaan, karena proyeknya tidak layak secara finansial. Sepatutnya proyek penugasan dijamin oleh pemerintah, baik dari segi keuntungan maupun pinjaman, sehingga tidak merugikan perusahaan, karena perusahaan perseroan memiliki tujuan umum untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar-dasar hukum mengenai penugasan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan kompensasinya bagi perusahaan perseroan, dan untuk melihat apakah dasar hukum tersebut sesuai dengan proses bisnis pengusahaan jalan tol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis konseptual, dengan cara menelaah konsep kelayakan investasi pengusahaan jalan tol, arus suntikan dana segar dari pemerintah untuk BUMN, dan peraturan perundang-undangan terkait penugasan pemerintah kepada BUMN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum yang ada belum sesuai dengan kondisi bisnis pengusahaan jalan tol. Dalam peraturan yang mengatur kompensasi kerugian akibat penugasan, belum dijelaskan kondisi-kondisi kerugian, dan dalam praktek hukum tersebut, masih dirasa hanya sesuai untuk penugasan penyediaan barang publik, seperti listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Sehingga, perlu adanya penyesuaian peraturan atau peraturan baru yang menjelaskan tata cara atau pedoman kompensasi kerugian akibat penugasan pengusahaan jalan tol yang tidak layak secara finansial.","PeriodicalId":484405,"journal":{"name":"Jurnal Spektrum Hukum","volume":" 34","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135813901","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif","authors":"Anugrah Sahtia Magala","doi":"10.56444/sh.v20i2.4345","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/sh.v20i2.4345","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":484405,"journal":{"name":"Jurnal Spektrum Hukum","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135870516","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates legal efforts to resolve consumer disputes through the courts. The lawsuit for damages is based on an unlawful act . The problem is how the concept of unlawful acts is a strict liability model for demanding compensation. The research method used is normative legal research. The results of this study explain that legal remedies through the concept of unlawful acts with this absolute liability model are by interpreting Article 19 paragraphs (1) and (3) of Law Number 8 of 1999. The concept of an unlawful act with a strict liability model is a plaintiff's obligation to prove the existence of a loss without having to prove a mistake. The recommendation is that the Government and the DPR immediately revise Law Number 8 of 1999 by strictly regulating unlawful acts as a legal norm in the law.
{"title":"Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dengan Model Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen","authors":"Sodikin Sodikin Sodikin","doi":"10.56444/sh.v20i2.4420","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/sh.v20i2.4420","url":null,"abstract":"Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates legal efforts to resolve consumer disputes through the courts. The lawsuit for damages is based on an unlawful act . The problem is how the concept of unlawful acts is a strict liability model for demanding compensation. The research method used is normative legal research. The results of this study explain that legal remedies through the concept of unlawful acts with this absolute liability model are by interpreting Article 19 paragraphs (1) and (3) of Law Number 8 of 1999. The concept of an unlawful act with a strict liability model is a plaintiff's obligation to prove the existence of a loss without having to prove a mistake. The recommendation is that the Government and the DPR immediately revise Law Number 8 of 1999 by strictly regulating unlawful acts as a legal norm in the law.","PeriodicalId":484405,"journal":{"name":"Jurnal Spektrum Hukum","volume":"103 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135813916","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan bagi orang asing yang tinggal di Indonesia menurut UU RI no 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis normatif, Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian “diskritif analisa”, karena akan menganalisis pokok permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan.Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 memuat aturan hukum administrasi dan sanksi yang menjelaskan ketentuan pidana keimigrasian. Keimigrasian dalam kaitannya dengan aspek masuk dan keluar wilayah Indonesia adalah kewajiban untuk mendapatkan surat perjalanan (paspor) bagi siapa saja yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, ada jaminan hak setiap warga negara. untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia, masuk dan keluar wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan petugas imigrasi di pintu masuk perbatasan, sedangkan orang asing harus memiliki visa, visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuannya datang ke Indonesia bermanfaat dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan nasional. Orang asing yang tinggal di wilayah RI perlu ada pengawasan, agar orang asing tersebut tidak menyalahgunakan ijin tinggal yang telah diberikan. Di dalam praktek keimigrasian, banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap batas waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing. Hal ini diatur dalam Pasal 124 huruf b UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,. (dua puluh lima juta rupiah).
{"title":"SISTEM PENGAWASAN BAGI ORANG ASING YANG TINGGAL DI INDONESIA MENURUT UU RI NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN","authors":"Mahmuda Pancawisma Febriharini","doi":"10.56444/sh.v20i2.4455","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/sh.v20i2.4455","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan bagi orang asing yang tinggal di Indonesia menurut UU RI no 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis normatif, Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian “diskritif analisa”, karena akan menganalisis pokok permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan.Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 memuat aturan hukum administrasi dan sanksi yang menjelaskan ketentuan pidana keimigrasian. Keimigrasian dalam kaitannya dengan aspek masuk dan keluar wilayah Indonesia adalah kewajiban untuk mendapatkan surat perjalanan (paspor) bagi siapa saja yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, ada jaminan hak setiap warga negara. untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia, masuk dan keluar wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan petugas imigrasi di pintu masuk perbatasan, sedangkan orang asing harus memiliki visa, visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuannya datang ke Indonesia bermanfaat dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan nasional. Orang asing yang tinggal di wilayah RI perlu ada pengawasan, agar orang asing tersebut tidak menyalahgunakan ijin tinggal yang telah diberikan. Di dalam praktek keimigrasian, banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap batas waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing. Hal ini diatur dalam Pasal 124 huruf b UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,. (dua puluh lima juta rupiah).","PeriodicalId":484405,"journal":{"name":"Jurnal Spektrum Hukum","volume":"34 27","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135863800","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Community mining, as a means of fulfilling daily needs through the utilization of existing mining resources, is a prominent activity in various regions. This study delves into the specific issues surrounding mining practices within the East Cross area of Tanjung Ratu Hamlet in Bangka Regency. It critically examines the driving forces and factors enticing individuals to engage in this illegal tin mining activity while also assessing the effectiveness of law enforcement measures taken against such actors. Employing an empirical juridical approach, this research relies on field investigations to comprehend the on-ground realities and conditions. The study reveals a persistent trend of illegal tin mining activities being conducted by the local community in the Lintas Timur area of Dusun Tanjung Ratu, Kabupaten Bangka, dating back to the early stages of reform. Intriguingly, these illicit operations have extended beyond land boundaries into water territories, in direct contravention of Perda No. 3 of 2020, which designates the area as a zero mining zone. Consequently, those involved in mining activities within this zone are classified as illegal tin miners. Despite concerted law enforcement efforts, including police raids and other enforcement actions, the study exposes a glaring inefficacy in curbing these illicit mining activities, as many continue to operate even after such interventions. The study's primary objective is to shed light on the enforcement mechanisms employed against illegal tin mining in the Lintas Timur area of Dusun Tanjung Ratu, Kabupaten Bangka, while also highlighting the challenges encountered. Ultimately, it aims to offer policy recommendations to local governments for formulating more effective strategies to combat the persistent problem of illegal tin mining in Bangka Belitung.
<div><table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"><tbody><tr><td align="left" align="top"><p class=" abstractttext "> p class=" abstractttext ">社区采矿作为一种通过利用现有采矿资源来满足日常需求的手段，是各地区的突出活动。本研究深入探讨了邦加摄政丹戎拉图村东十字地区采矿实践的具体问题。它严格审查了诱使个人从事这种非法锡矿开采活动的驱动力和因素，同时也评估了对这些行为者采取的执法措施的有效性。本研究采用实证的司法方法，依靠实地调查来了解实地的现实和条件。这项研究表明，当地社区在Kabupaten Bangka Dusun Tanjung Ratu的Lintas Timur地区进行非法锡矿开采活动的持续趋势可以追溯到改革的早期阶段。有趣的是，这些非法活动已经超出陆地边界进入水域，直接违反了2020年第3号法令，该法令将该地区指定为零矿区。因此，在该区域内从事采矿活动的人被列为非法锡矿开采者。尽管有协调一致的执法努力，包括警察突袭和其他执法行动，但这项研究表明，在制止这些非法采矿活动方面明显无效，因为即使在这种干预之后，许多非法采矿活动仍在继续进行。该研究的主要目的是阐明在Kabupaten Bangka Dusun Tanjung Ratu的Lintas Timur地区打击非法锡矿开采的执法机制，同时也强调所遇到的挑战。最终，它旨在为地方政府提供政策建议，以制定更有效的战略，以打击邦卡别里洞非法开采锡矿的持久问题。</p></td></ td></ tbody></table></ divgt;
{"title":"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Timah Illegal di Kawasan Lintas Timur Dusun Tanjung Ratu Kabupaten Bangka","authors":"Dwi Handini, Anis Herlyn Pramesti, Sabina Salsabila","doi":"10.56444/sh.v20i2.4378","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/sh.v20i2.4378","url":null,"abstract":"<div><table cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" align=\"left\"><tbody><tr><td align=\"left\" valign=\"top\"><p class=\"AbstractText\">Community mining, as a means of fulfilling daily needs through the utilization of existing mining resources, is a prominent activity in various regions. This study delves into the specific issues surrounding mining practices within the East Cross area of Tanjung Ratu Hamlet in Bangka Regency. It critically examines the driving forces and factors enticing individuals to engage in this illegal tin mining activity while also assessing the effectiveness of law enforcement measures taken against such actors. Employing an empirical juridical approach, this research relies on field investigations to comprehend the on-ground realities and conditions. The study reveals a persistent trend of illegal tin mining activities being conducted by the local community in the Lintas Timur area of Dusun Tanjung Ratu, Kabupaten Bangka, dating back to the early stages of reform. Intriguingly, these illicit operations have extended beyond land boundaries into water territories, in direct contravention of Perda No. 3 of 2020, which designates the area as a zero mining zone. Consequently, those involved in mining activities within this zone are classified as illegal tin miners. Despite concerted law enforcement efforts, including police raids and other enforcement actions, the study exposes a glaring inefficacy in curbing these illicit mining activities, as many continue to operate even after such interventions. The study's primary objective is to shed light on the enforcement mechanisms employed against illegal tin mining in the Lintas Timur area of Dusun Tanjung Ratu, Kabupaten Bangka, while also highlighting the challenges encountered. Ultimately, it aims to offer policy recommendations to local governments for formulating more effective strategies to combat the persistent problem of illegal tin mining in Bangka Belitung.</p></td></tr></tbody></table></div>","PeriodicalId":484405,"journal":{"name":"Jurnal Spektrum Hukum","volume":"260 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135814080","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"IMPLEMENTASI FAR EAST LAW SYSTEM DALAM MEKANISME RESTORATIVE JUSTICE DI NEGARA INDONESIA BERBASIS CIVIL LAW","authors":"Briely Daffa Aufan, Syahfa Rizi Rasta Buana","doi":"10.56444/sh.v20i2.4356","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/sh.v20i2.4356","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":484405,"journal":{"name":"Jurnal Spektrum Hukum","volume":"177 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135869602","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Retno Dewi Pulung Sari, Bernadeth Gisela Lema Udjan
{"title":"Analisis Yuridis Kepemilikan Rumah Susun oleh Warga Negara Asing Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum","authors":"Retno Dewi Pulung Sari, Bernadeth Gisela Lema Udjan","doi":"10.56444/sh.v20i2.4359","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/sh.v20i2.4359","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":484405,"journal":{"name":"Jurnal Spektrum Hukum","volume":"6 4","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135869318","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：