Pub Date : 2024-02-01DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1462
Raden Moch Fabian Haldiansyah, Cahyo Cahyo, Fakhris Lutfianto Hapsoro
Dalam jurnal ini, penulis membicarakan mengenai bagian-bagian tindak pidana dan keputusan pengadilan dari satu kasus yang merupakan tindak pidana terorisme. Ini terjadi karena pentingnya membuat keputusan tentang kasus kejahatan terorisme agar tidak hanya fokus pada hukumannya, tetapi juga memikirkan bagaimana pelaku teroris tersebut dapat kembali menjadi warga negara yang memahami keadaan secara moderat dan tidak ekstrem. Penulis ingin membicarakan mengenai tinjauan hukum terhadap salah satu kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terpidana Teuku Maulizansyah Ramli yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Maulidan, Pon, Si T, atau Maulid Bin T. Ramli Taeb. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana cara menerapkan hukuman terhadap tindak kejahatan terorisme berdasarkan Pasal 15 jo. 7 tahun Undang-undang No. 15 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/Pid. Sus/2023/PN JktTim dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam perkara putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/Pid. Sus/2023/PN JktTim. Dalam membuat Jurnal ini, kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah mencari informasi dari buku atau sumber lain yang sudah ada.
在这篇日志中，作者讨论了刑事犯罪的各个部分，以及法院对一起恐怖主义犯罪案件的判决。这是因为，在对恐怖主义犯罪案件做出判决时，重要的是不能只关注惩罚，还要考虑如何让恐怖分子重新成为一个理解情况的公民，以温和而非极端的方式。作者想讨论的是对罪犯特乌库-毛利赞夏-拉姆利（Teuku Maulizansyah Ramli）所犯的一起恐怖主义犯罪案件的法律审查，拉姆利还有其他几个名字，如毛利丹（Maulidan）、庞（Pon）、斯-特（Si T）或毛利德-本-特-拉姆利-泰伯（Maulid Bin T. Ramli Taeb）。提出的问题是如何根据 2018 年第 15 号法律第 15 jo.7条，以及在东雅加达地区法院第231/Pid. Sus/2023/PN JktTim号判决中，法官小组如何考虑对恐怖主义罪行的犯罪者进行量刑。在编写本期刊时，我们采用了规范法学研究方法。规范法学研究方法是从书籍或其他现有资料来源中寻找信息。
{"title":"Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Terorisme oleh Terpidana Teuku Maulizansyah Ramli alias Maulidan alias Pon alias Si T alias Maulid bin T. Ramli Taeb (Studi Kasus Putusan Pn Jakarta Timur Nomor 231/Pid.Sus/2023/Pn Jkt. Tim)","authors":"Raden Moch Fabian Haldiansyah, Cahyo Cahyo, Fakhris Lutfianto Hapsoro","doi":"10.37010/postulat.v2i1.1462","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1462","url":null,"abstract":"Dalam jurnal ini, penulis membicarakan mengenai bagian-bagian tindak pidana dan keputusan pengadilan dari satu kasus yang merupakan tindak pidana terorisme. Ini terjadi karena pentingnya membuat keputusan tentang kasus kejahatan terorisme agar tidak hanya fokus pada hukumannya, tetapi juga memikirkan bagaimana pelaku teroris tersebut dapat kembali menjadi warga negara yang memahami keadaan secara moderat dan tidak ekstrem. Penulis ingin membicarakan mengenai tinjauan hukum terhadap salah satu kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terpidana Teuku Maulizansyah Ramli yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Maulidan, Pon, Si T, atau Maulid Bin T. Ramli Taeb. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana cara menerapkan hukuman terhadap tindak kejahatan terorisme berdasarkan Pasal 15 jo. 7 tahun Undang-undang No. 15 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/Pid. Sus/2023/PN JktTim dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam perkara putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/Pid. Sus/2023/PN JktTim. Dalam membuat Jurnal ini, kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah mencari informasi dari buku atau sumber lain yang sudah ada.","PeriodicalId":497452,"journal":{"name":"POSTULAT","volume":"44 7-8","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139891116","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-02-01DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1461
Alfath Akbar, Misbahul Huda, Juwita Juwita
Indonesia, sebagai negara maritim dan kepulauan, menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola perbatasannya yang luas, terutama dalam konteks kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme. Kekurangan dalam pengamanan perbatasan laut dan darat telah meningkatkan risiko kejahatan lintas negara, mempengaruhi keamanan nasional dan kemanusiaan. Penyalahgunaan narkotika khususnya menjadi perhatian utama, dengan peningkatan prevalensi dari 1,80% pada 2019 menjadi 1,95% pada 2021. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menawarkan kerangka hukum untuk mengatasi masalah ini, namun pengawasan perbatasan yang belum optimal menunjukkan kebutuhan strategi penegakan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, berdasarkan kerangka teori hukum normatif. Kajian ini mengevaluasi struktur hukum yang ada dan implementasinya dalam praktik di lapangan, dengan fokus pada pemilihan dan analisis literatur hukum. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder, menyediakan perspektif mendalam tentang isu hukum dan kebijakan terkait narkotika di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkotika melalui jalur perairan di Indonesia melibatkan tiga langkah utama: upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif meliputi edukasi masyarakat dan pengawasan di jalur rawan, sementara upaya preventif berfokus pada pengurangan ruang gerak pelaku dan peningkatan kewaspadaan di pelabuhan. Upaya represif mencakup penangkapan langsung pelaku dan pengembangan kasus lebih lanjut. Temuan ini menunjukkan perlunya kerjasama antar instansi dan penerapan teknologi canggih untuk pengawasan yang lebih efektif. Legislasi terkait narkotika di Indonesia terus berkembang, namun masih ada tantangan dalam penerapan strategi pengurangan permintaan dan pasokan obat-obatan ilegal. Peredaran narkotika melalui jalur laut menunjukkan berbagai modus operandi, memerlukan pendekatan multidimensi untuk penanganannya.
{"title":"Peran Polisi dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Melalui Jalur Perairan: Upaya Pre-Emptif, Preventif, dan Represi","authors":"Alfath Akbar, Misbahul Huda, Juwita Juwita","doi":"10.37010/postulat.v2i1.1461","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1461","url":null,"abstract":"Indonesia, sebagai negara maritim dan kepulauan, menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola perbatasannya yang luas, terutama dalam konteks kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme. Kekurangan dalam pengamanan perbatasan laut dan darat telah meningkatkan risiko kejahatan lintas negara, mempengaruhi keamanan nasional dan kemanusiaan. Penyalahgunaan narkotika khususnya menjadi perhatian utama, dengan peningkatan prevalensi dari 1,80% pada 2019 menjadi 1,95% pada 2021. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menawarkan kerangka hukum untuk mengatasi masalah ini, namun pengawasan perbatasan yang belum optimal menunjukkan kebutuhan strategi penegakan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, berdasarkan kerangka teori hukum normatif. Kajian ini mengevaluasi struktur hukum yang ada dan implementasinya dalam praktik di lapangan, dengan fokus pada pemilihan dan analisis literatur hukum. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder, menyediakan perspektif mendalam tentang isu hukum dan kebijakan terkait narkotika di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkotika melalui jalur perairan di Indonesia melibatkan tiga langkah utama: upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif meliputi edukasi masyarakat dan pengawasan di jalur rawan, sementara upaya preventif berfokus pada pengurangan ruang gerak pelaku dan peningkatan kewaspadaan di pelabuhan. Upaya represif mencakup penangkapan langsung pelaku dan pengembangan kasus lebih lanjut. Temuan ini menunjukkan perlunya kerjasama antar instansi dan penerapan teknologi canggih untuk pengawasan yang lebih efektif. Legislasi terkait narkotika di Indonesia terus berkembang, namun masih ada tantangan dalam penerapan strategi pengurangan permintaan dan pasokan obat-obatan ilegal. Peredaran narkotika melalui jalur laut menunjukkan berbagai modus operandi, memerlukan pendekatan multidimensi untuk penanganannya.","PeriodicalId":497452,"journal":{"name":"POSTULAT","volume":"21 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139822930","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-02-01DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1462
Raden Moch Fabian Haldiansyah, Cahyo Cahyo, Fakhris Lutfianto Hapsoro
Dalam jurnal ini, penulis membicarakan mengenai bagian-bagian tindak pidana dan keputusan pengadilan dari satu kasus yang merupakan tindak pidana terorisme. Ini terjadi karena pentingnya membuat keputusan tentang kasus kejahatan terorisme agar tidak hanya fokus pada hukumannya, tetapi juga memikirkan bagaimana pelaku teroris tersebut dapat kembali menjadi warga negara yang memahami keadaan secara moderat dan tidak ekstrem. Penulis ingin membicarakan mengenai tinjauan hukum terhadap salah satu kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terpidana Teuku Maulizansyah Ramli yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Maulidan, Pon, Si T, atau Maulid Bin T. Ramli Taeb. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana cara menerapkan hukuman terhadap tindak kejahatan terorisme berdasarkan Pasal 15 jo. 7 tahun Undang-undang No. 15 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/Pid. Sus/2023/PN JktTim dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam perkara putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/Pid. Sus/2023/PN JktTim. Dalam membuat Jurnal ini, kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah mencari informasi dari buku atau sumber lain yang sudah ada.
在这篇日志中，作者讨论了刑事犯罪的各个部分，以及法院对一起恐怖主义犯罪案件的判决。这是因为，在对恐怖主义犯罪案件做出判决时，重要的是不能只关注惩罚，还要考虑如何让恐怖分子重新成为一个理解情况的公民，以温和而非极端的方式。作者想讨论的是对罪犯特乌库-毛利赞夏-拉姆利（Teuku Maulizansyah Ramli）所犯的一起恐怖主义犯罪案件的法律审查，拉姆利还有其他几个名字，如毛利丹（Maulidan）、庞（Pon）、斯-特（Si T）或毛利德-本-特-拉姆利-泰伯（Maulid Bin T. Ramli Taeb）。提出的问题是如何根据 2018 年第 15 号法律第 15 jo.7条，以及在东雅加达地区法院第231/Pid. Sus/2023/PN JktTim号判决中，法官小组如何考虑对恐怖主义罪行的犯罪者进行量刑。在编写本期刊时，我们采用了规范法学研究方法。规范法学研究方法是从书籍或其他现有资料来源中寻找信息。
{"title":"Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Terorisme oleh Terpidana Teuku Maulizansyah Ramli alias Maulidan alias Pon alias Si T alias Maulid bin T. Ramli Taeb (Studi Kasus Putusan Pn Jakarta Timur Nomor 231/Pid.Sus/2023/Pn Jkt. Tim)","authors":"Raden Moch Fabian Haldiansyah, Cahyo Cahyo, Fakhris Lutfianto Hapsoro","doi":"10.37010/postulat.v2i1.1462","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1462","url":null,"abstract":"Dalam jurnal ini, penulis membicarakan mengenai bagian-bagian tindak pidana dan keputusan pengadilan dari satu kasus yang merupakan tindak pidana terorisme. Ini terjadi karena pentingnya membuat keputusan tentang kasus kejahatan terorisme agar tidak hanya fokus pada hukumannya, tetapi juga memikirkan bagaimana pelaku teroris tersebut dapat kembali menjadi warga negara yang memahami keadaan secara moderat dan tidak ekstrem. Penulis ingin membicarakan mengenai tinjauan hukum terhadap salah satu kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terpidana Teuku Maulizansyah Ramli yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Maulidan, Pon, Si T, atau Maulid Bin T. Ramli Taeb. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana cara menerapkan hukuman terhadap tindak kejahatan terorisme berdasarkan Pasal 15 jo. 7 tahun Undang-undang No. 15 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/Pid. Sus/2023/PN JktTim dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam perkara putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/Pid. Sus/2023/PN JktTim. Dalam membuat Jurnal ini, kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah mencari informasi dari buku atau sumber lain yang sudah ada.","PeriodicalId":497452,"journal":{"name":"POSTULAT","volume":"1133 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139831203","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak ini membahas makna 'kejahatan' dari perspektif yuridis dan sosiologis, serta pentingnya teknologi, khususnya CCTV terintegrasi, dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan lalu lintas. Kejahatan, yang berkembang seiring waktu, memerlukan pendekatan hukum dan teknologi untuk mengatasinya efektif. CCTV, sebagai alat pengumpul bukti visual, telah berevolusi menjadi sistem terintegrasi yang lebih responsif dalam mendeteksi perilaku mencurigakan dengan notifikasi real-time, berkontribusi pada penurunan kejahatan lalu lintas dan peningkatan rasa aman pengguna jalan. Meskipun demikian, implementasi CCTV terintegrasi menghadapi tantangan, termasuk isu privasi, biaya, dan kebutuhan pelatihan. Studi ini, melalui analisis kualitatif dan studi kasus, bertujuan mengevaluasi efektivitas dan tantangan implementasi CCTV terintegrasi, memberikan rekomendasi untuk investasi dan kerjasama antarsektor guna memaksimalkan potensi teknologi ini dalam menjaga keselamatan jalan raya. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan CCTV terintegrasi telah berkontribusi pada penurunan kejahatan lalu lintas dan peningkatan rasa aman di jalan. Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan, seperti isu privasi dan biaya implementasi. Oleh karena itu, rekomendasi meliputi peningkatan investasi dalam teknologi ini dan kerjasama antar-instansi dan pihak swasta untuk memaksimalkan manfaatnya.
{"title":"Penerapan Inovasi Teknologi Modern dalam Deteksi dan Pencegahan Kejahatan Lalu Lintas di Era Digital: Studi Kasus mengenai Efektivitas Sistem CCTV yang Terintegrasi dalam Menjamin Keselamatan Jalan Raya","authors":"Muhamad Fajarudin, Abunawas Abunawas, Anggawira Anggawira","doi":"10.37010/postulat.v2i1.1459","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1459","url":null,"abstract":"Abstrak ini membahas makna 'kejahatan' dari perspektif yuridis dan sosiologis, serta pentingnya teknologi, khususnya CCTV terintegrasi, dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan lalu lintas. Kejahatan, yang berkembang seiring waktu, memerlukan pendekatan hukum dan teknologi untuk mengatasinya efektif. CCTV, sebagai alat pengumpul bukti visual, telah berevolusi menjadi sistem terintegrasi yang lebih responsif dalam mendeteksi perilaku mencurigakan dengan notifikasi real-time, berkontribusi pada penurunan kejahatan lalu lintas dan peningkatan rasa aman pengguna jalan. Meskipun demikian, implementasi CCTV terintegrasi menghadapi tantangan, termasuk isu privasi, biaya, dan kebutuhan pelatihan. Studi ini, melalui analisis kualitatif dan studi kasus, bertujuan mengevaluasi efektivitas dan tantangan implementasi CCTV terintegrasi, memberikan rekomendasi untuk investasi dan kerjasama antarsektor guna memaksimalkan potensi teknologi ini dalam menjaga keselamatan jalan raya. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan CCTV terintegrasi telah berkontribusi pada penurunan kejahatan lalu lintas dan peningkatan rasa aman di jalan. Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan, seperti isu privasi dan biaya implementasi. Oleh karena itu, rekomendasi meliputi peningkatan investasi dalam teknologi ini dan kerjasama antar-instansi dan pihak swasta untuk memaksimalkan manfaatnya.","PeriodicalId":497452,"journal":{"name":"POSTULAT","volume":"469 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139824221","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak ini membahas makna 'kejahatan' dari perspektif yuridis dan sosiologis, serta pentingnya teknologi, khususnya CCTV terintegrasi, dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan lalu lintas. Kejahatan, yang berkembang seiring waktu, memerlukan pendekatan hukum dan teknologi untuk mengatasinya efektif. CCTV, sebagai alat pengumpul bukti visual, telah berevolusi menjadi sistem terintegrasi yang lebih responsif dalam mendeteksi perilaku mencurigakan dengan notifikasi real-time, berkontribusi pada penurunan kejahatan lalu lintas dan peningkatan rasa aman pengguna jalan. Meskipun demikian, implementasi CCTV terintegrasi menghadapi tantangan, termasuk isu privasi, biaya, dan kebutuhan pelatihan. Studi ini, melalui analisis kualitatif dan studi kasus, bertujuan mengevaluasi efektivitas dan tantangan implementasi CCTV terintegrasi, memberikan rekomendasi untuk investasi dan kerjasama antarsektor guna memaksimalkan potensi teknologi ini dalam menjaga keselamatan jalan raya. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan CCTV terintegrasi telah berkontribusi pada penurunan kejahatan lalu lintas dan peningkatan rasa aman di jalan. Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan, seperti isu privasi dan biaya implementasi. Oleh karena itu, rekomendasi meliputi peningkatan investasi dalam teknologi ini dan kerjasama antar-instansi dan pihak swasta untuk memaksimalkan manfaatnya.
{"title":"Penerapan Inovasi Teknologi Modern dalam Deteksi dan Pencegahan Kejahatan Lalu Lintas di Era Digital: Studi Kasus mengenai Efektivitas Sistem CCTV yang Terintegrasi dalam Menjamin Keselamatan Jalan Raya","authors":"Muhamad Fajarudin, Abunawas Abunawas, Anggawira Anggawira","doi":"10.37010/postulat.v2i1.1459","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1459","url":null,"abstract":"Abstrak ini membahas makna 'kejahatan' dari perspektif yuridis dan sosiologis, serta pentingnya teknologi, khususnya CCTV terintegrasi, dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan lalu lintas. Kejahatan, yang berkembang seiring waktu, memerlukan pendekatan hukum dan teknologi untuk mengatasinya efektif. CCTV, sebagai alat pengumpul bukti visual, telah berevolusi menjadi sistem terintegrasi yang lebih responsif dalam mendeteksi perilaku mencurigakan dengan notifikasi real-time, berkontribusi pada penurunan kejahatan lalu lintas dan peningkatan rasa aman pengguna jalan. Meskipun demikian, implementasi CCTV terintegrasi menghadapi tantangan, termasuk isu privasi, biaya, dan kebutuhan pelatihan. Studi ini, melalui analisis kualitatif dan studi kasus, bertujuan mengevaluasi efektivitas dan tantangan implementasi CCTV terintegrasi, memberikan rekomendasi untuk investasi dan kerjasama antarsektor guna memaksimalkan potensi teknologi ini dalam menjaga keselamatan jalan raya. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan CCTV terintegrasi telah berkontribusi pada penurunan kejahatan lalu lintas dan peningkatan rasa aman di jalan. Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan, seperti isu privasi dan biaya implementasi. Oleh karena itu, rekomendasi meliputi peningkatan investasi dalam teknologi ini dan kerjasama antar-instansi dan pihak swasta untuk memaksimalkan manfaatnya.","PeriodicalId":497452,"journal":{"name":"POSTULAT","volume":"283 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139884085","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-02-01DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1461
Alfath Akbar, Misbahul Huda, Juwita Juwita
Indonesia, sebagai negara maritim dan kepulauan, menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola perbatasannya yang luas, terutama dalam konteks kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme. Kekurangan dalam pengamanan perbatasan laut dan darat telah meningkatkan risiko kejahatan lintas negara, mempengaruhi keamanan nasional dan kemanusiaan. Penyalahgunaan narkotika khususnya menjadi perhatian utama, dengan peningkatan prevalensi dari 1,80% pada 2019 menjadi 1,95% pada 2021. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menawarkan kerangka hukum untuk mengatasi masalah ini, namun pengawasan perbatasan yang belum optimal menunjukkan kebutuhan strategi penegakan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, berdasarkan kerangka teori hukum normatif. Kajian ini mengevaluasi struktur hukum yang ada dan implementasinya dalam praktik di lapangan, dengan fokus pada pemilihan dan analisis literatur hukum. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder, menyediakan perspektif mendalam tentang isu hukum dan kebijakan terkait narkotika di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkotika melalui jalur perairan di Indonesia melibatkan tiga langkah utama: upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif meliputi edukasi masyarakat dan pengawasan di jalur rawan, sementara upaya preventif berfokus pada pengurangan ruang gerak pelaku dan peningkatan kewaspadaan di pelabuhan. Upaya represif mencakup penangkapan langsung pelaku dan pengembangan kasus lebih lanjut. Temuan ini menunjukkan perlunya kerjasama antar instansi dan penerapan teknologi canggih untuk pengawasan yang lebih efektif. Legislasi terkait narkotika di Indonesia terus berkembang, namun masih ada tantangan dalam penerapan strategi pengurangan permintaan dan pasokan obat-obatan ilegal. Peredaran narkotika melalui jalur laut menunjukkan berbagai modus operandi, memerlukan pendekatan multidimensi untuk penanganannya.
{"title":"Peran Polisi dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Melalui Jalur Perairan: Upaya Pre-Emptif, Preventif, dan Represi","authors":"Alfath Akbar, Misbahul Huda, Juwita Juwita","doi":"10.37010/postulat.v2i1.1461","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1461","url":null,"abstract":"Indonesia, sebagai negara maritim dan kepulauan, menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola perbatasannya yang luas, terutama dalam konteks kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme. Kekurangan dalam pengamanan perbatasan laut dan darat telah meningkatkan risiko kejahatan lintas negara, mempengaruhi keamanan nasional dan kemanusiaan. Penyalahgunaan narkotika khususnya menjadi perhatian utama, dengan peningkatan prevalensi dari 1,80% pada 2019 menjadi 1,95% pada 2021. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menawarkan kerangka hukum untuk mengatasi masalah ini, namun pengawasan perbatasan yang belum optimal menunjukkan kebutuhan strategi penegakan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, berdasarkan kerangka teori hukum normatif. Kajian ini mengevaluasi struktur hukum yang ada dan implementasinya dalam praktik di lapangan, dengan fokus pada pemilihan dan analisis literatur hukum. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder, menyediakan perspektif mendalam tentang isu hukum dan kebijakan terkait narkotika di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkotika melalui jalur perairan di Indonesia melibatkan tiga langkah utama: upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif meliputi edukasi masyarakat dan pengawasan di jalur rawan, sementara upaya preventif berfokus pada pengurangan ruang gerak pelaku dan peningkatan kewaspadaan di pelabuhan. Upaya represif mencakup penangkapan langsung pelaku dan pengembangan kasus lebih lanjut. Temuan ini menunjukkan perlunya kerjasama antar instansi dan penerapan teknologi canggih untuk pengawasan yang lebih efektif. Legislasi terkait narkotika di Indonesia terus berkembang, namun masih ada tantangan dalam penerapan strategi pengurangan permintaan dan pasokan obat-obatan ilegal. Peredaran narkotika melalui jalur laut menunjukkan berbagai modus operandi, memerlukan pendekatan multidimensi untuk penanganannya.","PeriodicalId":497452,"journal":{"name":"POSTULAT","volume":"18 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139882735","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Mudik liburan adalah tradisi tahunan di Indonesia di mana orang kembali ke kampung halaman. Kegiatan ini seringkali disertai dengan peningkatan volume kendaraan di jalan raya nasional, terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Meskipun keamanan pesawat dan penumpang di bandara dianggap tinggi, namun keamanan terkait layanan bagasi tidak sebanding. Kasus kerusakan dan kehilangan bagasi penumpang sering terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai cara optimalisasi pengetatan sistem keamanan hukum terkait barang bawaan penumpang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang terkait dengan optimalisasi sistem keamanan bagasi pesawat. Metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini, dan data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan keamanan dan sistem hukum terkait bagasi penumpang di pesawat selama masa libur nasional sangat penting untuk menjaga keselamatan dan mengurangi risiko ancaman keamanan. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan keamanan dan memperluas sistem hukum terkait barang bawaan penumpang di bagasi pesawat meliputi pemahaman yang baik tentang aturan dan kebijakan yang berlaku, identifikasi barang-barang terlarang, penyampaian aturan kepada penumpang dengan jelas, penggunaan teknologi keamanan seperti pemindai sinar-X dan detektor logam, pelatihan petugas keamanan, serta kerjasama yang baik dengan otoritas dan pihak terkait lainnya.
{"title":"OPTIMALISASI PENGETATAN SISTEM KEAMANAN HUKUM BARANG PENUMPANG DI BAGASI PESAWAT (STUDI KASUS MASA LIBUR NASIONAL)","authors":"Agnes Fitryantica Agnes Fitryantica, Husein Sapto Budiarto","doi":"10.37010/postulat.v1i1.1211","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1211","url":null,"abstract":"Mudik liburan adalah tradisi tahunan di Indonesia di mana orang kembali ke kampung halaman. Kegiatan ini seringkali disertai dengan peningkatan volume kendaraan di jalan raya nasional, terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Meskipun keamanan pesawat dan penumpang di bandara dianggap tinggi, namun keamanan terkait layanan bagasi tidak sebanding. Kasus kerusakan dan kehilangan bagasi penumpang sering terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai cara optimalisasi pengetatan sistem keamanan hukum terkait barang bawaan penumpang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang terkait dengan optimalisasi sistem keamanan bagasi pesawat. Metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini, dan data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan keamanan dan sistem hukum terkait bagasi penumpang di pesawat selama masa libur nasional sangat penting untuk menjaga keselamatan dan mengurangi risiko ancaman keamanan. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan keamanan dan memperluas sistem hukum terkait barang bawaan penumpang di bagasi pesawat meliputi pemahaman yang baik tentang aturan dan kebijakan yang berlaku, identifikasi barang-barang terlarang, penyampaian aturan kepada penumpang dengan jelas, penggunaan teknologi keamanan seperti pemindai sinar-X dan detektor logam, pelatihan petugas keamanan, serta kerjasama yang baik dengan otoritas dan pihak terkait lainnya.","PeriodicalId":497452,"journal":{"name":"POSTULAT","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135860254","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：