Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kitab hukum yang mengatur peraturan pidana terhadapa kejahatan atau pelanggaran. KUHP yang berlaku di Indonesia sendiri masih merupakan pidana peninggal kolonial. Maka dari itu pemerintah Indonesia ingin mempunyai KUHP-nya sendiri. Perjalanan Panjang perumusan RUU KUHP yang diketahui mulai bergulir sejak tahun 1980 itu menjadikan proses perumusan tersebut bukan perkara mudah. Dalam perjalanannya KUHP baru ini mendapat berbagai reaksi. Gelombang protes terhadap sejumlah pasal muncul dari masyarakat, termasuk dari pegiat hukum dan mahasiswa. Pada 2019, presiden Joko Widodo memutuskan menunda pengesahan RKUHP dan memerintahkan peninjauan Kembali pasal-pasalnya yang bermasalah. DPR secara resmi Kembali melanjutkan pembahasan RKUHP pada bulan April 2020. Akhirnya DPR dan Pemerintah menyepakati RKUHP untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna selasa (6/12/2022). Permasahan yang dikaji dalam penelitian ini adalaha : perubahan KUHP di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui kepustakaan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana（KUHP）是一部针对犯罪或违法行为制定刑事法规的法律书籍。印尼的《刑法典》本身仍是殖民地时期的刑法典。因此，印尼政府希望制定自己的《刑法典》。众所周知，《刑法典法案》的制定始于 1980 年，漫长的制定过程并不容易。在制定过程中，新《刑法典》引起了各种反应。包括法律活动家和学生在内的社会各界出现了对一些条款的抗议浪潮。2019年，总统佐科-维多多决定推迟批准《韩国刑法典》，并下令对其中存在问题的条款进行审查。众议院于 2020 年 4 月正式恢复对 RKUHP 的讨论。最后，在 2022 年 12 月 6 日星期二举行的全体会议上，朝鲜民主主义人民共和 国和政府同意将《朝鲜民主主义共和国人权法案》通过为法律。本研究的问题是：印度尼西亚《刑法典》的变化？本研究是通过文献进行的规范性法律研究。
{"title":"Politik Hukum Dalam Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru","authors":"Marwan Suliandi, Gusti Adjie Aditama","doi":"10.52447/sr.v6i2.7432","DOIUrl":"https://doi.org/10.52447/sr.v6i2.7432","url":null,"abstract":"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kitab hukum yang mengatur peraturan pidana terhadapa kejahatan atau pelanggaran. KUHP yang berlaku di Indonesia sendiri masih merupakan pidana peninggal kolonial. Maka dari itu pemerintah Indonesia ingin mempunyai KUHP-nya sendiri. Perjalanan Panjang perumusan RUU KUHP yang diketahui mulai bergulir sejak tahun 1980 itu menjadikan proses perumusan tersebut bukan perkara mudah. Dalam perjalanannya KUHP baru ini mendapat berbagai reaksi. Gelombang protes terhadap sejumlah pasal muncul dari masyarakat, termasuk dari pegiat hukum dan mahasiswa. Pada 2019, presiden Joko Widodo memutuskan menunda pengesahan RKUHP dan memerintahkan peninjauan Kembali pasal-pasalnya yang bermasalah. DPR secara resmi Kembali melanjutkan pembahasan RKUHP pada bulan April 2020. Akhirnya DPR dan Pemerintah menyepakati RKUHP untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna selasa (6/12/2022). Permasahan yang dikaji dalam penelitian ini adalaha : perubahan KUHP di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui kepustakaan","PeriodicalId":517502,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM STAATRECHTS","volume":"18 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140397964","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Dampak dari adanya kemajuan teknologi dan informasi telah menciptakan perubahan besar terhadap sektor perdagangan seperti hadirnya konsep perdagangan melalui sistem elektronik atau biasa disebut e-commerce yang memberikan kemudahan untuk semua orang dalam melakukan aktivitas perdagangan tanpa bertatap muka. Akan tetapi, hal itu justru dapat berpotensi merugikan dikarenakan barang yang dijual dari pelaku usaha tidak dapat dilihat secara langsung oleh konsumen. Mengingat, dalam hal ini konsumen memiliki posisi tawar yang lemah dibandingkan pelaku usaha sehingga dapat memicu adanya praktik kejahatan terhadap perdagangan melalui sistem elektronik. Implementasi dari kejahatan tersebut ialah maraknya peredaran obat – obatan golongan keras di platform e-commerce yang mana diedarkan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Diketahui bahwa obat keras hanya dapat dijual melalui Apotek dan dapat diserahkan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter. Dengan demikian, tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab hukum bagi para pihak dalam praktik perdagangan melalui platform e-commerce menurut hukum positif Indonesia serta mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap obat keras yang diedarkan melalui platform e-commerce. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis dan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan.
{"title":"TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI PARA PIHAK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT KERAS MELALUI E-COMMERCE","authors":"Dyah Ersita Yustanti, Dandy Dhytia","doi":"10.52447/sr.v6i2.7429","DOIUrl":"https://doi.org/10.52447/sr.v6i2.7429","url":null,"abstract":"Dampak dari adanya kemajuan teknologi dan informasi telah menciptakan perubahan besar terhadap sektor perdagangan seperti hadirnya konsep perdagangan melalui sistem elektronik atau biasa disebut e-commerce yang memberikan kemudahan untuk semua orang dalam melakukan aktivitas perdagangan tanpa bertatap muka. Akan tetapi, hal itu justru dapat berpotensi merugikan dikarenakan barang yang dijual dari pelaku usaha tidak dapat dilihat secara langsung oleh konsumen. Mengingat, dalam hal ini konsumen memiliki posisi tawar yang lemah dibandingkan pelaku usaha sehingga dapat memicu adanya praktik kejahatan terhadap perdagangan melalui sistem elektronik. Implementasi dari kejahatan tersebut ialah maraknya peredaran obat – obatan golongan keras di platform e-commerce yang mana diedarkan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Diketahui bahwa obat keras hanya dapat dijual melalui Apotek dan dapat diserahkan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter. Dengan demikian, tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab hukum bagi para pihak dalam praktik perdagangan melalui platform e-commerce menurut hukum positif Indonesia serta mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap obat keras yang diedarkan melalui platform e-commerce. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis dan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan.","PeriodicalId":517502,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM STAATRECHTS","volume":"32 3‐4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140397895","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pernikahan atau Perkawinan merupakan suatu proses pengikatan janji suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah mencapai waktu kedewasaannya dengan keyakinan yang sama dimana pernikahan tersebut adalah suatu ibadah yang bersifat suci dan sakral. Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ini merupakan salah satu bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan.Namun, di masa sekarang ini semakin marak Perkawinan beda agama. Misalnya dimana Laki-laki beragama Islam sedangkan Perempuan beragama Kristen begitupun sebaliknya. Di Indonesia sendiri sudah banyak Lembaga Peradilan yang menghadapi gugatan terhadap Perkawinan beda agama ini.
{"title":"Peranan Politik Hukum dalam Menyikapi Kekosongan Hukum pada Perkawinan Beda Agama di Indonesia","authors":"Brian Matthew, I. Ridwan","doi":"10.52447/sr.v6i2.7431","DOIUrl":"https://doi.org/10.52447/sr.v6i2.7431","url":null,"abstract":"Pernikahan atau Perkawinan merupakan suatu proses pengikatan janji suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah mencapai waktu kedewasaannya dengan keyakinan yang sama dimana pernikahan tersebut adalah suatu ibadah yang bersifat suci dan sakral. Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ini merupakan salah satu bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan.Namun, di masa sekarang ini semakin marak Perkawinan beda agama. Misalnya dimana Laki-laki beragama Islam sedangkan Perempuan beragama Kristen begitupun sebaliknya. Di Indonesia sendiri sudah banyak Lembaga Peradilan yang menghadapi gugatan terhadap Perkawinan beda agama ini.","PeriodicalId":517502,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM STAATRECHTS","volume":"153 10‐12","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140398289","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Dengan semakin berkembangnya teknologi di era globalisasi memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia di semua lapisan masyarakat, baik dalam bidang politik, teknologi lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Dalam jurnal penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai regulasi energi baru terbarukan di Indonesia Dengan menggunakan metode hukum normatif yang mendekatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan metode komparatif-deskriptif untuk melihat cerminan perbandingan regulasi di negara lain, penulis mendapati bahwa celah substansial tersebut di antaranya meliputi belum tersedia kemudahan serta penetapan harga yang masuk akal dengan kewajiban membeli tanah untuk pengadaan proyek, syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri yang tinggi padahal eksternalitas yang tinggi juga dibutuhkan untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Indonesia, serta adanya kekosongan hukum secara umum mengenai Energi Baru Terbarukan dan insentif fiskal khusus. Untuk itu, perlu adanya rekonstruksi yang menyeluruh dan gamblang, yang menyiasati ketiga komponen utama sistem hukum yakni struktur, substansi, dan budaya.
{"title":"PENGARUH SKEMA POWER WHEELING TERHADAP PERUBAHANAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG ENERGI BARU TERBARUKAN","authors":"Aloysius Eka Kurnia, Evan Edward","doi":"10.52447/sr.v6i2.7430","DOIUrl":"https://doi.org/10.52447/sr.v6i2.7430","url":null,"abstract":"Dengan semakin berkembangnya teknologi di era globalisasi memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia di semua lapisan masyarakat, baik dalam bidang politik, teknologi lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Dalam jurnal penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai regulasi energi baru terbarukan di Indonesia Dengan menggunakan metode hukum normatif yang mendekatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan metode komparatif-deskriptif untuk melihat cerminan perbandingan regulasi di negara lain, penulis mendapati bahwa celah substansial tersebut di antaranya meliputi belum tersedia kemudahan serta penetapan harga yang masuk akal dengan kewajiban membeli tanah untuk pengadaan proyek, syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri yang tinggi padahal eksternalitas yang tinggi juga dibutuhkan untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Indonesia, serta adanya kekosongan hukum secara umum mengenai Energi Baru Terbarukan dan insentif fiskal khusus. Untuk itu, perlu adanya rekonstruksi yang menyeluruh dan gamblang, yang menyiasati ketiga komponen utama sistem hukum yakni struktur, substansi, dan budaya.","PeriodicalId":517502,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM STAATRECHTS","volume":"187 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140286037","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：