The background for writing this article is to find out the development of the Modern Samin people in Bapangan Village, Blora Regency. The spirit of urbanization carried out by several people in the Samin Modern community has its own characteristics which are very unique to be studied. The main issues raised in this research article include 1) the existence of the Samin tribe in the modern world; 2) The Spirit of Urbanization of the Samin Community in Sustainable Economic Development. The method used in this study is the mixed method combining normative studies which are strengthened by field studies through interviews with several respondents carrying out the urbanization process. In general, the results obtained are that the urbanization process carried out by several people from the Samin Modern tribe in Bapangan Village has positively impacted economic development in the village of origin. The pattern used by the perpetrators of urbanization by participating in developing the village of origin has an indirect influence, namely changing the pattern of the local community to build village infrastructure like in urban areas and stimulating the community to be more advanced economically. Abstrak Latar belakang penulisan artikel ini untuk mengetahui perkembangan masyarakat Suku Samin Modern di Desa Bapangan Kabupaten Blora. Spirit urbanisasi yang dilakukan oleh beberapa orang di masyarakat Samin Modern memiliki karakteristik tersendiri yang sangat unik untuk dikaji. Permasalahan utama yang diangkat dalam artikel penelitian ini diantaranya: 1) eksistensi suku samin pada dunia modern; 2) Spirit Urbanisasi Masyarakat Samin Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ialah mix method dengan memadukan kajian secara normative yang diperkuat dengan studi lapangan melalui wawancara kepada beberapa responden yang melakukan proses urbanisasi. Hasil yang diperoleh secara umum proses urbanisasi yang dilakukan oleh bebrapa orang masyarakat suku Samin Modern di Desa Bapangan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi di desa asal. Pola yang dipakai para pelaku urbanisasi dengan ikut membangun desa asal memberikan pengaruh secara tidak langsung yakni merubah pola masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur desa seperti diperkotaan dan menstimulus masyarakat untuk lebih maju secara ekonomi.
写这篇文章的背景是为了了解现代萨明人在布罗拉县巴班干村的发展情况。Samin现代社区中几个人推行的城市化精神有其独特的特点，值得研究。本文提出的主要问题包括:1)萨明部落在现代世界的存在;2)经济可持续发展中的Samin社区城市化精神。本研究使用的方法是结合规范研究的混合方法，并通过对几个进行城市化进程的受访者的访谈进行实地研究。总的来说，得到的结果是，巴班干村Samin Modern部落的几个人进行的城市化进程对原村的经济发展产生了积极的影响。城市化的肇事者通过参与原始村的发展所采用的模式具有间接影响，即改变当地社区的模式，像城市地区一样建设村庄基础设施，刺激社区在经济上更加先进。【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】【摘要】现代记忆学(英语:Modern memoriliki karakteristik tersendiri yang sangat unik untuk dikaji)1)中国古代古代古代古代古代古代古代古代古代古代;2) Spirit Urbanisasi Masyarakat Samin Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan。Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ialah混合方法dunan memadukan kajian secara规范yang diperkuan dunan研究lapangan melalui wawankara keppada beberapa回应yang melakakan进程城市化。Hasil yang diperoleh secara umum proprourbanisasi yang dilakukan oleh bebrapa orang masyarakat suku Samin现代di Desa Bapangan成员kan dampak积极的bagi perkembangan经济di Desa asal。Pola yang dipakai para pelaku urbanisisas dengan ikut member .(马来西亚)尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔刺激尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔尼泊尔。
{"title":"Spirit Urbanisasi Masyarakat Samin Modern dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan","authors":"B. Handitya, Rian Sacipto","doi":"10.35473/rjh.v2i1.2260","DOIUrl":"https://doi.org/10.35473/rjh.v2i1.2260","url":null,"abstract":"The background for writing this article is to find out the development of the Modern Samin people in Bapangan Village, Blora Regency. The spirit of urbanization carried out by several people in the Samin Modern community has its own characteristics which are very unique to be studied. The main issues raised in this research article include 1) the existence of the Samin tribe in the modern world; 2) The Spirit of Urbanization of the Samin Community in Sustainable Economic Development. The method used in this study is the mixed method combining normative studies which are strengthened by field studies through interviews with several respondents carrying out the urbanization process. In general, the results obtained are that the urbanization process carried out by several people from the Samin Modern tribe in Bapangan Village has positively impacted economic development in the village of origin. The pattern used by the perpetrators of urbanization by participating in developing the village of origin has an indirect influence, namely changing the pattern of the local community to build village infrastructure like in urban areas and stimulating the community to be more advanced economically.\u0000Abstrak\u0000 Latar belakang penulisan artikel ini untuk mengetahui perkembangan masyarakat Suku Samin Modern di Desa Bapangan Kabupaten Blora. Spirit urbanisasi yang dilakukan oleh beberapa orang di masyarakat Samin Modern memiliki karakteristik tersendiri yang sangat unik untuk dikaji. Permasalahan utama yang diangkat dalam artikel penelitian ini diantaranya: 1) eksistensi suku samin pada dunia modern; 2) Spirit Urbanisasi Masyarakat Samin Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ialah mix method dengan memadukan kajian secara normative yang diperkuat dengan studi lapangan melalui wawancara kepada beberapa responden yang melakukan proses urbanisasi. Hasil yang diperoleh secara umum proses urbanisasi yang dilakukan oleh bebrapa orang masyarakat suku Samin Modern di Desa Bapangan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi di desa asal. Pola yang dipakai para pelaku urbanisasi dengan ikut membangun desa asal memberikan pengaruh secara tidak langsung yakni merubah pola masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur desa seperti diperkotaan dan menstimulus masyarakat untuk lebih maju secara ekonomi.","PeriodicalId":125934,"journal":{"name":"Rampai Jurnal Hukum (RJH)","volume":"66 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123694431","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study analyzes and discusses the role of legal philosophy in Indonesia. Legal philosophy changes the statutory regulations based on TAP XX/MPRS 1966, then the order of statutory regulations based on TAP III/MPR/2000, until finally is the order of laws and regulations based on article 7 of law No. 12 of 2011 in lieu of law no. 10 of 2004, this change is based on legal philosophy in Indonesia based on legal theory, this is that legal philosophy plays a very important role in forming law in a democratic direction, leading to the true needs of society, the change is based on renewal based on the principle of utility and fairness of function. national law is for protection, so the change or formation of law in Indonesia must go through a process of legal philosophy in which it is able to direct and accommodate legal needs in accordance with the level of progress of development in all fields, which is also able to meet the needs of a diverse society at large, which The laws formed are the rules for the game of life. Law is formed as a fulfillment of a sense of justice for the wider community, without distinguishing race, class, ethnicity, party, religion or other distinctions within the framework of Bhinneka Tunggal Ika. Abstrak Penelitian ini menganalisa dan membahas tentang peran filsafat hukum yang ada di Indonesia filsafat hukum mengubah tata aturan peraturan perundang-undangan yang didasari TAP XX/MPRS Tahun 1966, kemudian tata urutan Peraturan perundang-undangan yang di dasari TAP III/MPR/2000, sampai terakhir adalah tata urutan peraturan perundang-undangan yang didasari pasal 7 undang-undang No, 12 tahun 2011 sebagai pengganti undang-undang No. 10 tahun 2004, pengubahan itu atas dasar filsafat hukum di Indonesia ada pada teori hukumnya hal ini bahwa filsafat hukum sangat berperan dalam pembentukan hukum ke arah yang demokratis, mengarah kepada kebutuhan masyarakat yang hakiki pengubahan itu atas dasar pembaharuan yang didasari pada asas kemanfaatan dan keadilan fungsi hukum nasional adalah untuk pengayoman, maka perubahan atau pembentukan hukum di Indonesia harus melalaui proses filsafat hukum yang di dalamnya mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, yang juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang majemuk, yang mana hukum yang dibentuk merupakan rules for the game of life. Hukum di bentuk sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat luas, tanpa membedakan ras, golongan, suku, partai, agama, atau pembedaan lain dalam kerangka bhinneka tunggal ika.
本研究分析并讨论了法律哲学在印尼的作用。法律哲学改变了基于TAP XX/MPRS 1966的成文法，然后是基于TAP III/MPR/2000的成文法秩序，直到最后是基于2011年第12号法律第7条的成文法秩序，代替了第11号法律。2004年第10号法令，这种变化是基于印尼法律哲学的法律理论，这是法律哲学在形成民主方向的法律中起着非常重要的作用，导致了社会的真正需要，这种变化是基于更新基于效用和功能公平原则。国家法律是为了保护，所以印度尼西亚法律的变化或形成必须经历一个法律哲学的过程，在这个过程中，它能够根据各个领域的发展进步水平来指导和适应法律需求，这也能够满足整个多样化社会的需求，形成的法律是生活的游戏规则。法律的形成是为了实现对更广泛的社会的正义感，不区分种族、阶级、民族、政党、宗教或在Bhinneka tungal Ika框架内的其他区别。摘要:Penelitian ini menganalisa dan membahas tentang peran filsafat hukum yang ada di Indonesia filsafat hukum mengubah tata aturan perundang-undangan yang didasari TAP XX/MPRS 1966年，kemudian tata urutan peraturan perundang-undangan yang didasari TAP III/MPR/2000年，sampai terakhir adalahir tata urutan perundang-undangan yang didasari pasal 7号，12号，2011年，sebagai penggananti undang-undang -undang 10号，2004年，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚maka perubahan atau pembentukan hukum di印度尼西亚harus melalaui proprofilsafat hukum yang di dalamnya mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, yang juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang majemuk, yang mana hukum yang dibentuk merupakan生命游戏规则。Hukum di bentuk sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat luas, tanpa membedakan ras, golongan, suku, partai, agama, atau pengdaan and lain dalam kerangka bhinneka tungal ika。
{"title":"Peran Filsafat Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia","authors":"Dedi Irwan, Rumainur","doi":"10.35473/rjh.v2i1.2256","DOIUrl":"https://doi.org/10.35473/rjh.v2i1.2256","url":null,"abstract":"This study analyzes and discusses the role of legal philosophy in Indonesia. Legal philosophy changes the statutory regulations based on TAP XX/MPRS 1966, then the order of statutory regulations based on TAP III/MPR/2000, until finally is the order of laws and regulations based on article 7 of law No. 12 of 2011 in lieu of law no. 10 of 2004, this change is based on legal philosophy in Indonesia based on legal theory, this is that legal philosophy plays a very important role in forming law in a democratic direction, leading to the true needs of society, the change is based on renewal based on the principle of utility and fairness of function. national law is for protection, so the change or formation of law in Indonesia must go through a process of legal philosophy in which it is able to direct and accommodate legal needs in accordance with the level of progress of development in all fields, which is also able to meet the needs of a diverse society at large, which The laws formed are the rules for the game of life. Law is formed as a fulfillment of a sense of justice for the wider community, without distinguishing race, class, ethnicity, party, religion or other distinctions within the framework of Bhinneka Tunggal Ika.\u0000Abstrak\u0000 Penelitian ini menganalisa dan membahas tentang peran filsafat hukum yang ada di Indonesia filsafat hukum mengubah tata aturan peraturan perundang-undangan yang didasari TAP XX/MPRS Tahun 1966, kemudian tata urutan Peraturan perundang-undangan yang di dasari TAP III/MPR/2000, sampai terakhir adalah tata urutan peraturan perundang-undangan yang didasari pasal 7 undang-undang No, 12 tahun 2011 sebagai pengganti undang-undang No. 10 tahun 2004, pengubahan itu atas dasar filsafat hukum di Indonesia ada pada teori hukumnya hal ini bahwa filsafat hukum sangat berperan dalam pembentukan hukum ke arah yang demokratis, mengarah kepada kebutuhan masyarakat yang hakiki pengubahan itu atas dasar pembaharuan yang didasari pada asas kemanfaatan dan keadilan fungsi hukum nasional adalah untuk pengayoman, maka perubahan atau pembentukan hukum di Indonesia harus melalaui proses filsafat hukum yang di dalamnya mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, yang juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang majemuk, yang mana hukum yang dibentuk merupakan rules for the game of life. Hukum di bentuk sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat luas, tanpa membedakan ras, golongan, suku, partai, agama, atau pembedaan lain dalam kerangka bhinneka tunggal ika.","PeriodicalId":125934,"journal":{"name":"Rampai Jurnal Hukum (RJH)","volume":"218 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115523284","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Households that were initially closed to authorities seem to be open now with the entry of public authorities, it is often people's awareness that even within the family there are many unsolved legal cases. Often witness and victim protection institutions that only protect criminal cases that have gone "viral" or have occurred with the parties are public figures, but every day at the middle and lower levels of society the same conflict problems occur. A patriarchal culture that has a gendered phenomenon has not been significantly reduced due to various cultural, social, economic, or even religious factors. So the problem is how victimology and the new criminal law can provide legal protection for victims of domestic violence, whose perpetrators are family members (close people) of the same house. Furthermore, how compensation/restitution for victims who experience violence is not limited to the physical appearance but more to the heart (spiritual). Abstrak Rumah tangga yang awalnya merupakan otoritas tertutup seolah saat ini terbuka dengan masuknya otoritas publik, sering kesadaran masyarakat bahwa didalam rumah tanggapun banyak menyimpan perkara hukum yang belum terungkap. Kerapkali lembaga perlindungan saksi dan korban yang hanya melindungi perkara pidana yang sudah “viral” atau yang terjadi dengan para pihak adalah tokoh publik, namun keseharian dalam tataran masyarakat menengah kebawahpun terjadi permasalahan konflik yang sama. Budaya patriaki yang berfenomena gender belum dapat terkurangi dengan signifikan karena berbagai faktor budaya, sosial, ekonomi, atau bahkan agama. Maka yang menjadi masalah adalah bagaimana viktimologi maupun undang-undang hukum pidana yang baru dapat memberi perlindungan hukum terhadap korban dalam kekerasan rumah tangga yang notabene pelakunya adalah anggota keluarga juga (orang dekat) serumah. Lebih lanjut bagaimana ganti rugi/ restitusi bagi korban yang mengalami kekerasan tidak sebatas fisik yang terlihat namun lebih banyak pada batiniah (rohani).
最初对当局关闭的家庭现在似乎随着公共当局的进入而开放，人们往往意识到即使在家庭内部也有许多未解决的法律案件。往往证人和受害者保护机构只保护那些已经“病毒式传播”或已经与当事人发生过冲突的刑事案件的公众人物，但在社会的中下层，同样的冲突问题每天都在发生。由于各种文化、社会、经济甚至宗教因素的影响，具有性别现象的父权文化并没有明显减少。因此，问题是受害人学和新刑法如何为家庭暴力的受害者提供法律保护，这些受害者的肇事者是同一家的家庭成员(亲密的人)。此外，如何对遭受暴力的受害者进行赔偿/赔偿不仅限于外表，而且更多地涉及心灵(精神)。【摘要】【中文译文】【中文译文】【中文译文】【中文译文】【中文译文】【中文译文】【中文译文】【中文译文】【中文译文】【中文译文】【中文译文】【中文译文】这句话的意思是“病毒”，意思是“病毒”，意思是“病毒”，意思是“病毒”，意思是“病毒”，意思是“病毒”。性别歧视是一种性别歧视现象，性别歧视是一种社会歧视，是一种社会歧视，一种经济歧视，一种社会歧视。Maka yang menjadi masalah adalah bagaimana viktimologi maupun undang undang hukum pidana yang baru dapat成员perlindungan hukum terhadap korban dalam kekerasan rumah tangga yang notabene pelakunya adalah anggota keluarga juga(猩猩)serumah。Lebih lanjut bagaimana ganti rugi/ restitiusi bagi korban yang mengalami kekerasan tidak sebatas fisik yang terlihat namun Lebih banyak pada batiniah(鲁哈尼)。
{"title":"Perlindungan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Viktimologi dan KUHP Baru)","authors":"Hartanto, Arvita Hastarini, Dista Amelia Sontana","doi":"10.35473/rjh.v2i1.2253","DOIUrl":"https://doi.org/10.35473/rjh.v2i1.2253","url":null,"abstract":"Households that were initially closed to authorities seem to be open now with the entry of public authorities, it is often people's awareness that even within the family there are many unsolved legal cases. Often witness and victim protection institutions that only protect criminal cases that have gone \"viral\" or have occurred with the parties are public figures, but every day at the middle and lower levels of society the same conflict problems occur. A patriarchal culture that has a gendered phenomenon has not been significantly reduced due to various cultural, social, economic, or even religious factors. So the problem is how victimology and the new criminal law can provide legal protection for victims of domestic violence, whose perpetrators are family members (close people) of the same house. Furthermore, how compensation/restitution for victims who experience violence is not limited to the physical appearance but more to the heart (spiritual).\u0000Abstrak\u0000 Rumah tangga yang awalnya merupakan otoritas tertutup seolah saat ini terbuka dengan masuknya otoritas publik, sering kesadaran masyarakat bahwa didalam rumah tanggapun banyak menyimpan perkara hukum yang belum terungkap. Kerapkali lembaga perlindungan saksi dan korban yang hanya melindungi perkara pidana yang sudah “viral” atau yang terjadi dengan para pihak adalah tokoh publik, namun keseharian dalam tataran masyarakat menengah kebawahpun terjadi permasalahan konflik yang sama. Budaya patriaki yang berfenomena gender belum dapat terkurangi dengan signifikan karena berbagai faktor budaya, sosial, ekonomi, atau bahkan agama. Maka yang menjadi masalah adalah bagaimana viktimologi maupun undang-undang hukum pidana yang baru dapat memberi perlindungan hukum terhadap korban dalam kekerasan rumah tangga yang notabene pelakunya adalah anggota keluarga juga (orang dekat) serumah. Lebih lanjut bagaimana ganti rugi/ restitusi bagi korban yang mengalami kekerasan tidak sebatas fisik yang terlihat namun lebih banyak pada batiniah (rohani).","PeriodicalId":125934,"journal":{"name":"Rampai Jurnal Hukum (RJH)","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122914092","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This journal aims to explain the law on marriages for the Kajang people in South Sulawesi, to be precise in Bulukumba Regency, customary law for marriages for the Kajang people, and the prohibition on marriages between the Kajang people and other tribes. The conclusion of this journal is that there is legal pluralism in tribal marriages, namely customary law, religious (Islamic) law, and positive law. However, the interesting thing is that they prioritize customary law in their marriage procession. And those who violate it will be subject to customary sanctions, namely being expelled from the customary area of the Kajang tribal area. Abstrak Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan tentang hukum dalam perkawinan masyarakat suku kajang di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Bulukumba, hukum adat pada perkawinan masyarakat suku kajang, dan larangan perkawinan masyarakat suku kajang dengan suku lainnya. Kesimpulan pada jurnal ini adalah, terdapat pluralism hukum pada perkawinan masyarakat suku kajng yakni hukum adat, hukum agama (islam), dan hukum positif. Namun menriknya mereka lebih mengutamakan hukum adat dalam prosesi perkawinannya. Dan yang melanggar akan dikenakan sangsi adat yakni dikeluarkan dari kawasan adat wilayah suku kajang.
{"title":"Keberagaman Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Kajang dalam Perspektif Filsafat Hukum","authors":"Irwandi, Yusuf Setyadi","doi":"10.35473/rjh.v2i1.2258","DOIUrl":"https://doi.org/10.35473/rjh.v2i1.2258","url":null,"abstract":"This journal aims to explain the law on marriages for the Kajang people in South Sulawesi, to be precise in Bulukumba Regency, customary law for marriages for the Kajang people, and the prohibition on marriages between the Kajang people and other tribes. The conclusion of this journal is that there is legal pluralism in tribal marriages, namely customary law, religious (Islamic) law, and positive law. However, the interesting thing is that they prioritize customary law in their marriage procession. And those who violate it will be subject to customary sanctions, namely being expelled from the customary area of the Kajang tribal area.\u0000Abstrak\u0000 Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan tentang hukum dalam perkawinan masyarakat suku kajang di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Bulukumba, hukum adat pada perkawinan masyarakat suku kajang, dan larangan perkawinan masyarakat suku kajang dengan suku lainnya. Kesimpulan pada jurnal ini adalah, terdapat pluralism hukum pada perkawinan masyarakat suku kajng yakni hukum adat, hukum agama (islam), dan hukum positif. Namun menriknya mereka lebih mengutamakan hukum adat dalam prosesi perkawinannya. Dan yang melanggar akan dikenakan sangsi adat yakni dikeluarkan dari kawasan adat wilayah suku kajang.","PeriodicalId":125934,"journal":{"name":"Rampai Jurnal Hukum (RJH)","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132394182","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This journal discusses the role of legal philosophy in building a sense of justice. Philosophy of law is a branch of science that studies the basics, objectives, and principles of law. Legal philosophy also considers abstract questions related to human rights, justice, and moral obligations. A sense of justice is a concept that refers to the feeling that all people get equal rights before the law and are given justice according to their deeds. Building a sense of justice is provided through the judge's ruling process. However, judges are often easily intervened by certain parties, resulting in a legal mafia in the judiciary. For example, the practice of the judicial mafia in Indonesia can be seen from cases where judges are intervened by lawyers or other parties to give unfair verdicts. To deal with this problem, the theory of fair law enforcement proposes a research method that focuses on how to enforce laws that are fair and equitable for everyone. This research was conducted by collecting data related to the judicial process, analyzing existing legal policies, and evaluating how legal practice in the field. This research method aims to find solutions to the problems of the legal mafia that occur in the judiciary and build a stronger sense of justice in society. Abstrak Jurnal ini membahas peran filsafat hukum dalam membangun rasa keadilan. Filsafat hukum merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari dasar-dasar, tujuan, dan prinsip-prinsip dari hukum. Filsafat hukum juga mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan abstrak yang terkait dengan hak asasi manusia, keadilan, dan kewajiban moral. Rasa keadilan merupakan suatu konsep yang mengacu pada perasaan bahwa semua orang mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum dan diberi keadilan sesuai dengan perbuatan mereka. Membangun rasa keadilan diberikan melalui proses putusan hakim. Namun, hakim seringkali mudah diintervensi oleh pihak-pihak tertentu, sehingga terjadi mafia hukum di peradilan. Contohnya, praktek mafia peradilan di Indonesia terlihat dari adanya kasus-kasus dimana hakim diintervensi oleh pengacara atau pihak lain untuk memberikan putusan yang tidak adil. Untuk menghadapi permasalahan ini, teori penegakan hukum berkeadilan mengajukan metode penelitian yang memfokuskan pada bagaimana cara menegakkan hukum yang adil dan merata bagi semua orang. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data terkait proses peradilan, menganalisis kebijakan-kebijakan hukum yang ada, serta mengevaluasi bagaimana praktek hukum di lapangan. Metode penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan mafia hukum yang terjadi di peradilan dan membangun rasa keadilan yang lebih kuat di masyarakat.
本刊探讨法哲学在建立正义感方面的作用。法哲学是研究法律的基础、目的和原则的一门科学。法哲学还考虑与人权、正义和道德义务有关的抽象问题。正义感是一个概念，指的是所有人在法律面前享有平等的权利，并根据他们的行为得到正义的感觉。正义感的建立是通过法官的裁决过程来实现的。然而，法官往往容易受到某些方面的干预，导致司法部门的法律黑手党。例如，印度尼西亚司法黑手党的做法可以从律师或其他当事人干预法官做出不公正判决的案件中看出。为了解决这一问题，公平执法理论提出了一种研究方法，侧重于如何执行对每个人都公平公正的法律。本研究通过收集与司法程序相关的数据，分析现有的法律政策，并评估法律实践如何在该领域进行。这种研究方法旨在解决司法中出现的法律黑手党问题，并在社会上建立更强的正义感。[摘要]期刊期刊成员的研究主要集中在期刊期刊、期刊期刊、期刊期刊和期刊期刊上。Filsafat hukum merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari dasar-dasar, tujuan, dan principal -prinsip dari hukum。Filsafat hukum juga mempertimbangkan pertanyaan pertanyaan abstrak yang terkait dengan haasasmanusia, keadilan, dan kewajiban moral。我是说，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿。Membangun rasa keadilan diberikan melalui负责putusan hakim。Namun, hakim seringkali mudah diintervensi oleh pihak-pihak tertentu, sehinga terjadi mafia hukum di peradilan。康托尼亚，praktek黑手党peradilan di Indonesia terlihat dari adanya kasus-kasus dimana hakim diintervensi oleh pengacara atau pihak lain untuk成员kan putusan yang tidak adil。Untuk menghaapi permasalahan ini, teori penegakan hukum berkeadilan mengajukan memepenelitian yang memokuskan pada bagaimana cara menegakkan hukum yang adil dan merata bagi semua orang。Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data terkait proses peradilan, menganalis kebijakan-kebijakan hukum yang ada, serta mengevaluasi bagaimana praktek hukum di lapangan。Metode penelitian ini bertujuan untuk mengari solusi atas permasalahan黑手党hukum yang terjadi di peradilan an menbangan rasa keadilan yang lebih kuat di masyarakat。
{"title":"Peran Filsafat Hukum dalam Membangun Rasa Keadilan","authors":"Muhammadi Alfarabi, Rumainur","doi":"10.35473/rjh.v2i1.2257","DOIUrl":"https://doi.org/10.35473/rjh.v2i1.2257","url":null,"abstract":"This journal discusses the role of legal philosophy in building a sense of justice. Philosophy of law is a branch of science that studies the basics, objectives, and principles of law. Legal philosophy also considers abstract questions related to human rights, justice, and moral obligations. A sense of justice is a concept that refers to the feeling that all people get equal rights before the law and are given justice according to their deeds. Building a sense of justice is provided through the judge's ruling process. However, judges are often easily intervened by certain parties, resulting in a legal mafia in the judiciary. For example, the practice of the judicial mafia in Indonesia can be seen from cases where judges are intervened by lawyers or other parties to give unfair verdicts. To deal with this problem, the theory of fair law enforcement proposes a research method that focuses on how to enforce laws that are fair and equitable for everyone. This research was conducted by collecting data related to the judicial process, analyzing existing legal policies, and evaluating how legal practice in the field. This research method aims to find solutions to the problems of the legal mafia that occur in the judiciary and build a stronger sense of justice in society.\u0000Abstrak\u0000 Jurnal ini membahas peran filsafat hukum dalam membangun rasa keadilan. Filsafat hukum merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari dasar-dasar, tujuan, dan prinsip-prinsip dari hukum. Filsafat hukum juga mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan abstrak yang terkait dengan hak asasi manusia, keadilan, dan kewajiban moral. Rasa keadilan merupakan suatu konsep yang mengacu pada perasaan bahwa semua orang mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum dan diberi keadilan sesuai dengan perbuatan mereka. Membangun rasa keadilan diberikan melalui proses putusan hakim. Namun, hakim seringkali mudah diintervensi oleh pihak-pihak tertentu, sehingga terjadi mafia hukum di peradilan. Contohnya, praktek mafia peradilan di Indonesia terlihat dari adanya kasus-kasus dimana hakim diintervensi oleh pengacara atau pihak lain untuk memberikan putusan yang tidak adil. Untuk menghadapi permasalahan ini, teori penegakan hukum berkeadilan mengajukan metode penelitian yang memfokuskan pada bagaimana cara menegakkan hukum yang adil dan merata bagi semua orang. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data terkait proses peradilan, menganalisis kebijakan-kebijakan hukum yang ada, serta mengevaluasi bagaimana praktek hukum di lapangan. Metode penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan mafia hukum yang terjadi di peradilan dan membangun rasa keadilan yang lebih kuat di masyarakat.","PeriodicalId":125934,"journal":{"name":"Rampai Jurnal Hukum (RJH)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128991600","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Land issues are problems that often cause prolonged disputes in the dynamics of Indonesian people's lives. The government's efforts to be serious in minimizing or suppressing land disputes are evidenced by the function of handling land cases at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency which then issued a policy related to handling land cases which until its last amendment was through the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of Agency National Land Affairs Number 21 of 2020 Concerning Handling and Settlement of Land Cases. The handling of land cases carried out by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency is a new breakthrough in order to avoid the accumulation of cases in the world of justice. This research aims to examine and analyze the process of handling land cases carried out by the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency according to the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases, and to understand and analyze the form of implementation of the cancellation of legal products in handling land cases. From the results of the research it can be stated that the process of handling land cases in relation to the cancellation of Land Rights Certificates can be carried out through the judiciary and outside the court which contains administrative defects and/or juridical defects. Abstrak Masalah Pertanahan merupakan masalah yang sering kali menimbulkan sengketa yang berkepanjangan dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Usaha pemerintah untuk serius dalam meminimalkan atau meredam sengketa pertanahan dibuktikan dengan adanya fungsi penanganan kasus pertanahan pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang kemudian dikeluarkan kebijakan terkait penanganan kasus pertanahan yang sampai dengan perubahan terakhirnya melalui Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penanganan kasus pertanahan yang dilakukan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan terobosan baru dalam rangka untuk menghindari penumpukan perkara di dunia peradilan. Penelelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalis proses penanganan kasus pertanahan yang dilakukan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, dan untuk memahami dan menganalisis bentuk pelaksanaan pembatalan produk hukum dalam penanganan kasus pertanahan. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa proses penanganan kasus pertanahan dalam kaitannya dengan pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah dapat dilakukan melalui Lemba
土地问题经常在印度尼西亚人民的生活中引起长期的争端。政府认真减少或抑制土地纠纷的努力体现在土地事务和空间规划部/国家土地局处理土地案件的职能上，该机构随后发布了一项有关处理土地案件的政策，直到其最后一次修订是通过《土地事务和空间规划部/国家土地事务局长关于处理和解决土地案件的2020年第21号条例》。农地和空间规划部/国家土地局开展的土地案件处理是为了避免司法世界的案件积累而进行的新的突破。本研究旨在检视与分析国土部/国土厅依据《国土部部长/国土厅厅长2020年第21号关于土地案件办理与结算的规定》所执行的土地案件办理流程，并了解与分析土地案件办理中取消法律产品的实施形式。从研究结果来看，可以指出，处理与取消土地权证书有关的土地案件的过程可以通过司法机构和法院之外进行，这包含行政缺陷和/或司法缺陷。【摘要】印尼Masalah Pertanahan merupakan Masalah yang sering kali menimbulkan sengketa yang berkepanjangan dalam dinamika kehidupan masyarakat印度尼西亚。Usaha pemerintah untuk serius dalam memimalkan atau meredam sunktikan dengan adanya funsi penanganan kasus pertanahan penganan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan pertanahan national yang kemudian dikeluarkan kebijakan terkait penanganan kasus pertanahan yang sampai dengan perubahan terakhirnya melalui Peraturan magraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan national noor 21 Tahun 2020 Tentang penanganan Dan Penyelesaian kasus pertanahan槟州国家行政首长，行政首长，行政首长，行政首长，行政首长，行政首长，行政首长。Penelelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalis proses penanganan kasus pertanahan yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan national mennuut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan national Nomor 21 Tahun 2020 Tentang penanganan dan Penyelesaian kasus pertanahan, dan untuk memahami dan menganalis bentuk penanganan kastanahan产品hukum dalam penanganan kasus pertanahan达里语hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa散文penanganan kasus pertanahan dalam kaitannya dengan pembatalan Sertipikat在野阵营ata共有dapat dilakukan melalui Lembaga peradilan丹迪luar pengadilan杨mengandung cacat adminitrasi丹/ atau cacat yuridis。
{"title":"Penanganan Masalah Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan","authors":"Awang Hardian Sadono","doi":"10.35473/rjh.v2i1.2255","DOIUrl":"https://doi.org/10.35473/rjh.v2i1.2255","url":null,"abstract":"Land issues are problems that often cause prolonged disputes in the dynamics of Indonesian people's lives. The government's efforts to be serious in minimizing or suppressing land disputes are evidenced by the function of handling land cases at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency which then issued a policy related to handling land cases which until its last amendment was through the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of Agency National Land Affairs Number 21 of 2020 Concerning Handling and Settlement of Land Cases. The handling of land cases carried out by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency is a new breakthrough in order to avoid the accumulation of cases in the world of justice. This research aims to examine and analyze the process of handling land cases carried out by the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency according to the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases, and to understand and analyze the form of implementation of the cancellation of legal products in handling land cases. From the results of the research it can be stated that the process of handling land cases in relation to the cancellation of Land Rights Certificates can be carried out through the judiciary and outside the court which contains administrative defects and/or juridical defects.\u0000Abstrak\u0000 Masalah Pertanahan merupakan masalah yang sering kali menimbulkan sengketa yang berkepanjangan dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Usaha pemerintah untuk serius dalam meminimalkan atau meredam sengketa pertanahan dibuktikan dengan adanya fungsi penanganan kasus pertanahan pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang kemudian dikeluarkan kebijakan terkait penanganan kasus pertanahan yang sampai dengan perubahan terakhirnya melalui Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penanganan kasus pertanahan yang dilakukan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan terobosan baru dalam rangka untuk menghindari penumpukan perkara di dunia peradilan. Penelelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalis proses penanganan kasus pertanahan yang dilakukan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, dan untuk memahami dan menganalisis bentuk pelaksanaan pembatalan produk hukum dalam penanganan kasus pertanahan. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa proses penanganan kasus pertanahan dalam kaitannya dengan pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah dapat dilakukan melalui Lemba","PeriodicalId":125934,"journal":{"name":"Rampai Jurnal Hukum (RJH)","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133264870","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Crime is a problem that humans face from time to time. Talking about crime, especially murder, continues to experience development accompanied by very diverse styles and forms, from the simplest to the most sophisticated methods. Sometimes the killings were carried out in heinous ways, such as torture, burning and even mutilation. It becomes an interesting thing because mutilation is murder which is followed by cutting the victim's body into several parts which is done with the aim of destroying evidence. Not only that, in the construction of criminal law in Indonesia there are no definite rules for the perpetrators of the crime of mutilation. Articles that are often used as the legal basis for mutilation offenders are Articles 338 and 340 of the Criminal Code with the maximum penalty being the death penalty, which is sometimes only an alternative to imprisonment. Recently, Semarang Regency was shocked by a murder case accompanied by mutilation where the perpetrator named Imam Sobari was a resident of Tegal Regency, Central Java (Central Java). Meanwhile, the victim was named Kholidatunni'mah, who is also a resident of Tegal Regency who works for a company in Ungaran, Semarang Regency. The purpose of this research is to find out the process of investigation and investigation by the police on murder cases accompanied by mutilation and the obstacles encountered. This research is a qualitative research using descriptive analysis method. In the process of investigation and investigation, the Semarang District Police were constrained by facilities and infrastructure that were not sufficient to support case disclosure, as well as from a regulatory standpoint, they did not specifically contain sanctions for perpetrators of murder by mutilation. Abstrak Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Berbicara mengenai kejahatan khususnya pembunuhan, terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan bentuk yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat canggih. Terkadang pembunuhan itu dilakukan dengan cara-cara yang keji seperti disiksa lebih dahulu, dibakar dan bahkan mutilasi. Menjadi suatu hal yang menarik karena mutilasi adalah pembunuhan yang diikuti dengan memotong-motong tubuh korban hingga menjadi beberapa bagian yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan bukti. Tidak hanya itu, masalah sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini dalam konstruksi hukum pidana di Indonesia belum ada aturan yang pasti. Pasal yang sering dijadikan sebagai dasar hukum pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi adalah Pasal 338 dan 340 KUHP dengan sanksi maksimal hukuman mati, yang terkadang hanya merupakan alternatif dari hukuman penjara. baru baru ini Kabupaten Semarang di hebohkan dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi dengan pelaku bernama Imam Sobari merupakan warga Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng). Sedangkan, korban bernama Kholidatunni’mah, yang juga
犯罪是人类不时面临的问题。谈论犯罪，特别是谋杀，继续经历发展伴随着非常多样化的风格和形式，从最简单的方法到最复杂的方法。有时杀戮以令人发指的方式进行，如酷刑、焚烧甚至肢解。这是一件有趣的事情，因为肢解是谋杀，然后把受害者的身体切成几部分，目的是毁灭证据。不仅如此，在印度尼西亚的刑法建设中，对残割罪的肇事者没有明确的规则。《刑法》第338条和第340条经常被用来作为残割罪犯的法律依据，其中最高刑罚是死刑，有时只是监禁的替代办法。最近，三宝垄摄政震惊了一起伴随着肢体残害的谋杀案件，肇事者名叫伊玛目索巴里，是中爪哇(中爪哇)泰加尔摄政的居民。与此同时，受害者名叫Kholidatunni'mah，他也是法律摄政的居民，在三宝垄摄政的Ungaran一家公司工作。本研究的目的是了解警察对残害杀人案件的调查和侦查过程以及遇到的障碍。本研究采用描述性分析方法进行定性研究。在调查和调查过程中，三宝垄地区警察受到设施和基础设施的限制，这些设施和基础设施不足以支持案件的披露，而且从管理的角度来看，它们没有具体规定对残害杀人者的制裁。【摘要】Kejahatan merupakan personalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu。Berbicara mengenai kejahatan khususnya pembunuhan, terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan bentuk yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat changgih。Terkadang pembunuhan itu dilakukan dengan caran -cara yang keji seperti disiksa lebih dahulu, dibakar dan bahkan mutilasi。门加迪·苏阿图哈尔，杨，梅纳瑞克，卡瑞娜，卡瑞娜，阿达拉，彭布努汉，杨，迪库蒂，邓，莫，图，莫，图，图，门加迪，贝，巴吉安，杨，迪拉库尔，邓，邓，图，图，蒙希兰，坎，布克蒂。我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。这句话的意思是:“我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是。”巴鲁·巴鲁尼·卡巴登三宝堂，在贾哇登加(贾登)，我是贾哇登加(贾登)。古登语，古登语，古登语，古登语，古登语，古登语，古登语，古登语，古登语Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan oleh polisi terhadap kasus pembunuhan yang disertai dengan disasi beserta kendala-kendala yang dihaapi。Penemlitian ini merupakan penelitian quality dnegan menggunakan方法描述分析。达兰(Dalam)为潘尼迪坎(penyidkan)祈福，祈福，祈福，祈福，祈福，祈福，祈福，祈福，祈福，祈福，祈福，祈福，祈福，祈福，祈福。
{"title":"Analisis Yuridis Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi","authors":"Eva Oktavia, I. Yuliawan","doi":"10.35473/rjh.v1i2.2251","DOIUrl":"https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2251","url":null,"abstract":"Crime is a problem that humans face from time to time. Talking about crime, especially murder, continues to experience development accompanied by very diverse styles and forms, from the simplest to the most sophisticated methods. Sometimes the killings were carried out in heinous ways, such as torture, burning and even mutilation. It becomes an interesting thing because mutilation is murder which is followed by cutting the victim's body into several parts which is done with the aim of destroying evidence. Not only that, in the construction of criminal law in Indonesia there are no definite rules for the perpetrators of the crime of mutilation. Articles that are often used as the legal basis for mutilation offenders are Articles 338 and 340 of the Criminal Code with the maximum penalty being the death penalty, which is sometimes only an alternative to imprisonment. Recently, Semarang Regency was shocked by a murder case accompanied by mutilation where the perpetrator named Imam Sobari was a resident of Tegal Regency, Central Java (Central Java). Meanwhile, the victim was named Kholidatunni'mah, who is also a resident of Tegal Regency who works for a company in Ungaran, Semarang Regency. The purpose of this research is to find out the process of investigation and investigation by the police on murder cases accompanied by mutilation and the obstacles encountered. This research is a qualitative research using descriptive analysis method. In the process of investigation and investigation, the Semarang District Police were constrained by facilities and infrastructure that were not sufficient to support case disclosure, as well as from a regulatory standpoint, they did not specifically contain sanctions for perpetrators of murder by mutilation.\u0000Abstrak\u0000 Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Berbicara mengenai kejahatan khususnya pembunuhan, terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan bentuk yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat canggih. Terkadang pembunuhan itu dilakukan dengan cara-cara yang keji seperti disiksa lebih dahulu, dibakar dan bahkan mutilasi. Menjadi suatu hal yang menarik karena mutilasi adalah pembunuhan yang diikuti dengan memotong-motong tubuh korban hingga menjadi beberapa bagian yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan bukti. Tidak hanya itu, masalah sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini dalam konstruksi hukum pidana di Indonesia belum ada aturan yang pasti. Pasal yang sering dijadikan sebagai dasar hukum pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi adalah Pasal 338 dan 340 KUHP dengan sanksi maksimal hukuman mati, yang terkadang hanya merupakan alternatif dari hukuman penjara. baru baru ini Kabupaten Semarang di hebohkan dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi dengan pelaku bernama Imam Sobari merupakan warga Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng). Sedangkan, korban bernama Kholidatunni’mah, yang juga","PeriodicalId":125934,"journal":{"name":"Rampai Jurnal Hukum (RJH)","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134198639","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The implementation of Parking Retribution can help to increase Regional Original Income. The local government has made a regulation, namely the Semarang Regency Regional Regulation Number 9 of 2008 concerning Parking Service Fees on the Edge of Public Roads. As a guideline in operationalizing parking levies and providing sanctions for violations and monitoring efforts by the Government. This study uses a sociological empirical method. Collecting data through field studies with interviews and literature studies with analysis of primary, secondary and tertiary legal materials. Sampling, using non-random sampling method with purposive sampling technique. Data analysis used qualitative analysis through the stages of data collection; Data interview; data presentation; and conclusion or verification. The implementation of government administration, namely increasing PAD through public service fees, is not fully in accordance with the Semarang Regency Regional Regulation Number 9 of 2008 concerning Parking Service Fees on the Edge of Public Roads. In this case the researchers found obstacles, namely the lack of internal supervision by the Semarang Regency DPRD, the lack of understanding of the Dishubkominfo in the policy of setting strict sanctions for violators, the lack of personnel in supervising the implementation of the Regional Regulation, the lack of parking levies in increasing Regional Original Income, and the many unofficial jurists operate. The regulation on sanctions is expected to be further emphasized or optimized by the government and the government is expected to optimize the performance of the agencies related to the Semarang Regency Regional Regulation Number 9 of 2008 concerning Parking Service Fees on the Edge of Public Roads. Abstrak Filsafat Pelaksanaan Retribusi Parkir dapat membantu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah telah membuat Peraturan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sebagai pedoman dalam mengoperasionalkan retribusi parkir dan pemberian sanksi atas pelanggaran-pelanggaran dan upaya pengawasan oleh Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode empiris sosiologis. Pengumpulan data melalui studi lapangan dengan wawancara dan studi pustaka dengan analisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengambilan sampel, menggunakan metode non-random sampling dengan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis kualitatif melalui tahapan pengumpulan data; Wawancara data; penyajian data; dan kesimpulan atau verifikasi. Implementasi terhadap penyelenggaran pemerintah yakni meningkatkan PAD melelui retribusi jasa umum belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam hal ini peneliti menemukan hambatan yaitu kurangnya pengawasan internal oleh DPRD Kabupaten Semarang, kurangnya pemahaman Dishubkominfo dalam
停车惩罚制度的实施有助于提高地区原始收入。当地政府制定了一项法规，即2008年三宝垄县第9号关于公共道路边缘停车服务费的法规。作为实施停车税和对违规行为进行制裁和政府监测工作的指导方针。本研究采用社会学实证方法。通过实地调查，访谈和文献研究，分析第一，第二和第三法律材料收集数据。抽样，采用非随机抽样方法和有目的抽样技术。数据分析采用定性分析，通过阶段性的数据收集;数据采访;数据报告;结论或验证。政府管理的实施，即通过公共服务收费来增加PAD，并不完全符合2008年三宝垄地区条例第9号关于公共道路边缘停车服务费的规定。在这种情况下，研究人员发现了障碍，即三宝朗摄政DPRD缺乏内部监督，对违规者制定严格制裁政策缺乏对Dishubkominfo的了解，缺乏人员监督区域条例的执行，缺乏停车税增加区域原始收入，以及许多非官方法学家运作。预计政府将进一步强调或优化制裁规定，并预计政府将优化与2008年三宝垄地区第9号条例有关的机构的表现，该条例涉及公共道路边缘停车服务费。摘要:Filsafat Pelaksanaan Retribusi Parkir dapat membantu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah。2008年11月9日，国家元首和人民代表大会主席，国家元首和人民代表大会主席，国家元首和人民代表大会主席。我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。Penelitian, ini menggunakan，经验生理学方法。彭普兰数据melalui studi lapangan dengan wanancara danstudi pustaka dengan analysis bahan hukum primer, sekunder dan tersier。彭甘比兰抽样法，孟古那坎法非随机抽样法，登干法有目的抽样法。分析数据;孟古纳坎;定性分析;Wawancara数据;penyajian数据;丹·普普朗是一名验证者。2008年11月9日，在三宝隆，执行一项新任务，即在三宝隆的国家公园，在三宝隆的国家公园，在三宝隆的国家公园。我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。2008年12月9日，我在北京为我的国家公园做了一个盛大的庆祝活动，我在北京为我的国家公园做了一个盛大的庆祝活动
{"title":"Tinjauan Yuridis Terhadap Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Semarang","authors":"Fajar Asyhari, A. Susilo","doi":"10.35473/rjh.v1i2.2241","DOIUrl":"https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2241","url":null,"abstract":"The implementation of Parking Retribution can help to increase Regional Original Income. The local government has made a regulation, namely the Semarang Regency Regional Regulation Number 9 of 2008 concerning Parking Service Fees on the Edge of Public Roads. As a guideline in operationalizing parking levies and providing sanctions for violations and monitoring efforts by the Government. This study uses a sociological empirical method. Collecting data through field studies with interviews and literature studies with analysis of primary, secondary and tertiary legal materials. Sampling, using non-random sampling method with purposive sampling technique. Data analysis used qualitative analysis through the stages of data collection; Data interview; data presentation; and conclusion or verification. The implementation of government administration, namely increasing PAD through public service fees, is not fully in accordance with the Semarang Regency Regional Regulation Number 9 of 2008 concerning Parking Service Fees on the Edge of Public Roads. In this case the researchers found obstacles, namely the lack of internal supervision by the Semarang Regency DPRD, the lack of understanding of the Dishubkominfo in the policy of setting strict sanctions for violators, the lack of personnel in supervising the implementation of the Regional Regulation, the lack of parking levies in increasing Regional Original Income, and the many unofficial jurists operate. The regulation on sanctions is expected to be further emphasized or optimized by the government and the government is expected to optimize the performance of the agencies related to the Semarang Regency Regional Regulation Number 9 of 2008 concerning Parking Service Fees on the Edge of Public Roads.\u0000Abstrak\u0000 Filsafat Pelaksanaan Retribusi Parkir dapat membantu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah telah membuat Peraturan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sebagai pedoman dalam mengoperasionalkan retribusi parkir dan pemberian sanksi atas pelanggaran-pelanggaran dan upaya pengawasan oleh Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode empiris sosiologis. Pengumpulan data melalui studi lapangan dengan wawancara dan studi pustaka dengan analisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengambilan sampel, menggunakan metode non-random sampling dengan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis kualitatif melalui tahapan pengumpulan data; Wawancara data; penyajian data; dan kesimpulan atau verifikasi. Implementasi terhadap penyelenggaran pemerintah yakni meningkatkan PAD melelui retribusi jasa umum belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam hal ini peneliti menemukan hambatan yaitu kurangnya pengawasan internal oleh DPRD Kabupaten Semarang, kurangnya pemahaman Dishubkominfo dalam ","PeriodicalId":125934,"journal":{"name":"Rampai Jurnal Hukum (RJH)","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132872461","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Parenting style has a very important role in preventing violence against children. Domestic violence is very close to children's lives. Violence that is often carried out in the household will affect children. Children who live in families who experience domestic violence have a higher risk of experiencing neglect, becoming victims of direct abuse and also have the risk of losing parents. There are four forms of domestic violence that are often perpetrated by parents against children, namely: physical violence, psychological violence, sexual violence and household neglect. This parenting style has a major impact on the moral ethics of children. Incorrect choice of parenting style can actually have several impacts on children, such as not being able to make decisions, not being good at building social relationships, disrupting physical development, having unstable emotions, and being more likely to disobey parents. Abstrak Pola asuh mempunyai peran yang sangat penting dalam tindakan pencegahan kekerasan terhadap anak. Kekerasan dalam rumah tangga sangatlah dekat dengan kehidupan anak, Kekerasan yang sering di lakukan didalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak. Anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami penelantaran, menjadi korban penganiayaan langsung dan juga memiliki resiko untuk kehilangan orang tua. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering di lakukan orang tua terhadap anak ada empat bentuk kekerasan yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Pola asuh tersebut berdampak besar pada etika moral anak. Salah pemilihan pola asuh nyatanya dapat membuat beberapa dampak pada anak, seperti tidak dapat membuat keputusan, kurang pintar dalam membangun hubungan sosial, gangguan pada perkembangan fisik, memiliki emosi yang kurang stabil, hingga lebih sering membangkang pada orangtua.
养育方式在防止暴力侵害儿童方面发挥着非常重要的作用。家庭暴力与儿童的生活息息相关。经常发生在家庭中的暴力会影响到儿童。生活在遭受家庭暴力家庭中的儿童遭受忽视的风险更高，成为直接虐待的受害者，也有失去父母的风险。父母经常对儿童实施四种形式的家庭暴力，即:身体暴力、心理暴力、性暴力和家庭忽视。这种教养方式对孩子的道德伦理有重大影响。养育方式的错误选择实际上会对孩子产生一些影响，比如不能做决定，不善于建立社会关系，破坏身体发育，情绪不稳定，更有可能不服从父母。【摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】【中文摘要】Kekerasan dalam rumah tangga sangatlah dekat dengan kehidupan anak, Kekerasan yang sering di lakukan didalam rumah tangan berpengaruh pada anak-anak。Anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memiliki risko yang lebih tinggi untuk mengalami penelantaran, menjadi korban penganiayaan langsung danjuga memiliki resiko untuk kehilangan orang tua。本图克克罗山dalam rumah tangga yang sering di lakukan orang tua hahadap anak ada empat本图克克罗山yitu:克克罗山fisik，克克罗山psikis，克克罗山seksual dan penelantaran rumah tangga。Pola是一个很好的例子，但是berdampak是一个很好的例子。Salah pemilihan pola asuh nyatanya dapat member beberapa dampak pada anak, perperti tidak dapat member keputusan, kurang pintar dalam member hubungan social, gangguan patkembangan fisik, memiliki emosi yang kurang stabil, hinga lebih sering membangkang pada orangtua。
{"title":"Analisis Pola Asuh Orang Tua Terhdap Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)","authors":"Putri Diana, Arista Candra Irawati","doi":"10.35473/rjh.v1i2.2238","DOIUrl":"https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2238","url":null,"abstract":"Parenting style has a very important role in preventing violence against children. Domestic violence is very close to children's lives. Violence that is often carried out in the household will affect children. Children who live in families who experience domestic violence have a higher risk of experiencing neglect, becoming victims of direct abuse and also have the risk of losing parents. There are four forms of domestic violence that are often perpetrated by parents against children, namely: physical violence, psychological violence, sexual violence and household neglect. This parenting style has a major impact on the moral ethics of children. Incorrect choice of parenting style can actually have several impacts on children, such as not being able to make decisions, not being good at building social relationships, disrupting physical development, having unstable emotions, and being more likely to disobey parents.\u0000Abstrak\u0000 Pola asuh mempunyai peran yang sangat penting dalam tindakan pencegahan kekerasan terhadap anak. Kekerasan dalam rumah tangga sangatlah dekat dengan kehidupan anak, Kekerasan yang sering di lakukan didalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak. Anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami penelantaran, menjadi korban penganiayaan langsung dan juga memiliki resiko untuk kehilangan orang tua. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering di lakukan orang tua terhadap anak ada empat bentuk kekerasan yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Pola asuh tersebut berdampak besar pada etika moral anak. Salah pemilihan pola asuh nyatanya dapat membuat beberapa dampak pada anak, seperti tidak dapat membuat keputusan, kurang pintar dalam membangun hubungan sosial, gangguan pada perkembangan fisik, memiliki emosi yang kurang stabil, hingga lebih sering membangkang pada orangtua.","PeriodicalId":125934,"journal":{"name":"Rampai Jurnal Hukum (RJH)","volume":"2005 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125619990","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The purpose of this research s to describe the criminal law regulation on abortion due to rape and its relation to human rights. This type of research s normative research. The method used by researchers in applying the data source is the juridical-empirical method. Data collection techniques used library research and field research methods. The data validity method uses credibility, transferability, dependability, and confirmability. The data analysis technique used descriptive analysis. The approach taken is a normative approach, namely by elaborating on the facts and research results. The results of the study show that: (1) rape victims get legality to carry out abortions f they do not want the continuation of their pregnancy. The justification for abortion for rape victims is based on Article 75 of Law Number 36 of 2009 concerning Health and Article 31 of Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. The consideration is that rape victims can endanger their physical and psychological health. (2) The legal norm which states that abortion may not be carried out as long as the abortion is carried out without an indication of a medical emergency and an indication of the result of rape. (3) Methods for performing abortions include the dilation and curettage method, the suction method, the saline solution method, the prostaglandin method or chemical abortion, and the hysterotomy or surgical method. Abstrak Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan aborsi akibat perkosaan dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode sumber data menggunakan metode yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian pustaka dan metode penelitian lapangan. Metode keabsahan data menggunakan credibility, transferbility, dependability, dan confirmability. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) korban perkosaan mendapatkan legalitas untuk melaksanakan aborsi apabila tidak menghendaki kelanjutan kehamilan yang dialami. Pembenaran aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pertimbangannya korban pemerkosaan dapat membahayakan kesehatan fisik dan kesehatan psikis dirinya. (2) Norma Hukum yang menyebutkan bahwa aborsi tidak boleh dilakukan sepanjang pengguguran kandungan yang dilakukan terjadi tanpa indikasi kedaruratan medis dan indikasi hasil pemerkosaan. (3) Metode-metode untuk melakukan aborsi antara lain metode dilasi dan kuret (dilation and curretage), metode penyedotan (suction), metode cairan garam (saline solution), metode prostaglandin atau aborsi kimiawi, dan metode histerotomi atau bedah.
本研究的目的是描述强奸堕胎的刑法规制及其与人权的关系。这种类型的研究是规范研究。研究人员在应用数据源时采用的方法是司法-实证方法。数据收集技术使用图书馆研究和实地研究方法。数据有效性方法采用可信性、可转移性、可靠性和可确认性。数据分析技术采用描述性分析。所采取的方法是一种规范方法，即通过阐述事实和研究结果。研究结果表明:(1)如果强奸受害者不希望继续怀孕，则可以合法地进行堕胎。强奸受害者堕胎的理由基于2009年关于健康的第36号法律第75条和2014年关于生殖健康的第61号政府条例第31条。考虑到强奸受害者可能危及其身心健康。(2)法律规范规定，只要在没有医疗紧急情况和强奸后果的情况下进行堕胎，就不得进行堕胎。(3)流产的方法有扩张刮宫法、抽吸法、生理盐水法、前列腺素法或化学流产、子宫切开或手术流产等。【摘要】图片学的翻译是:图片学的翻译是:图片学的翻译是:图片学的翻译是:图片学的翻译是:Jenis penelitian ini adalah penelitian normatim。方法数数据蒙古纳坎方法-经验。Teknik pengumpulan数据，menggunakan, metode penelitian pustaka, metode penelitian lapangan。方法对数据的可靠性、可移植性、可靠性、可确认性进行了验证。Teknik分析数据，孟古纳坎分析。Pendekatan penelitian menggunakan Pendekatan normatim。(1) korban perkosaan mendapatkan legalitas untuk melaksanakan aborsi apabila tidak menghendaki kelanjuutan kehamilan yang dialami。Pembenaran aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan reduksi。Pertimbangannya korban pemerkosaan dapat membahayakan kesehatan fisik dan kesehatan psikis dirinya。(2) Norma Hukum yang menyebutkan bahwa aborsi bolak boleh dilakukan sepanjang pengguguran kandungan yang dilakukan terjadi tanpa indikasi kedaruratan mediis dan indikasi hasil pemerkosaan。(3)扩张术、抽吸术、生理盐水、前列腺素法、组织切开术。
{"title":"Tindakan Aborsi terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia","authors":"Ristintyawati, Binov Handitya","doi":"10.35473/rjh.v1i2.2240","DOIUrl":"https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2240","url":null,"abstract":"The purpose of this research s to describe the criminal law regulation on abortion due to rape and its relation to human rights. This type of research s normative research. The method used by researchers in applying the data source is the juridical-empirical method. Data collection techniques used library research and field research methods. The data validity method uses credibility, transferability, dependability, and confirmability. The data analysis technique used descriptive analysis. The approach taken is a normative approach, namely by elaborating on the facts and research results. The results of the study show that: (1) rape victims get legality to carry out abortions f they do not want the continuation of their pregnancy. The justification for abortion for rape victims is based on Article 75 of Law Number 36 of 2009 concerning Health and Article 31 of Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. The consideration is that rape victims can endanger their physical and psychological health. (2) The legal norm which states that abortion may not be carried out as long as the abortion is carried out without an indication of a medical emergency and an indication of the result of rape. (3) Methods for performing abortions include the dilation and curettage method, the suction method, the saline solution method, the prostaglandin method or chemical abortion, and the hysterotomy or surgical method.\u0000 \u0000Abstrak\u0000 Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan aborsi akibat perkosaan dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode sumber data menggunakan metode yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian pustaka dan metode penelitian lapangan. Metode keabsahan data menggunakan credibility, transferbility, dependability, dan confirmability. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) korban perkosaan mendapatkan legalitas untuk melaksanakan aborsi apabila tidak menghendaki kelanjutan kehamilan yang dialami. Pembenaran aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pertimbangannya korban pemerkosaan dapat membahayakan kesehatan fisik dan kesehatan psikis dirinya. (2) Norma Hukum yang menyebutkan bahwa aborsi tidak boleh dilakukan sepanjang pengguguran kandungan yang dilakukan terjadi tanpa indikasi kedaruratan medis dan indikasi hasil pemerkosaan. (3) Metode-metode untuk melakukan aborsi antara lain metode dilasi dan kuret (dilation and curretage), metode penyedotan (suction), metode cairan garam (saline solution), metode prostaglandin atau aborsi kimiawi, dan metode histerotomi atau bedah.","PeriodicalId":125934,"journal":{"name":"Rampai Jurnal Hukum (RJH)","volume":"252 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116723441","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：