Pub Date : 2023-05-11DOI: 10.22437/pampas.v3i3.24207
M. Zikron, H. Haryadi, Yulia Monita
This study aims to: 1). To find out and analyze, the form of legal protection that can be done for Narcotics Crime Reporters in the Jambi City Region 2). To find out and analyze the obstacles faced in providing legal protection to Narcotics Crime Reporters in the Jambi City Region. The problems discussed are: 1). Forms of Implementation of Legal Protection Against Narcotics Crime Reporters in the City of Jambi ? 2). Obstacles Faced in Providing Protection to Whistleblowers of Narcotics Crimes in the Legal Territory of Jambi City? In this study, the author uses an empirical juridical research method, namely "research in the form of field studies starting from primary data to find theories regarding the process of occurrence and the process of working the law. 1). Primary data is data obtained directly from the first source. Primary data obtained through interviews are data obtained directly in the field through the respondents who have been carried out. 2). Secondary data is data obtained from official documents, diaries, and so on. Secondary data obtained from existing books. The results of the study contain: Forms of Implementation of Legal Protection Against Narcotics Crime Reporters in the Jambi City Region, Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims is expected to provide protection for witnesses and whistleblowers whose core is justice and truth and is able to guarantee certainty, order, law enforcement and protection for witnesses and respect for human rights which are the rights of a witness to a crime that has occurred. Abstrak Penelitian ini bertujuan: 1). Untuk mengetahui dan menganalisis, bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Jambi. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis, kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kota Jambi. Permasalahan yang dibahas adalah: 1). Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Jambi? 2) Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pemberian Perlindungan Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kota Jambi? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu “penelitian berupa studi-studi lapangan yang bertitik tolak dari data primer untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum. 1). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer diperoleh melalui wawancara Adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui para responden yang telah dilakukan. 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku harian, dan seterusnya. Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang ada. Hasil penelitian berisi tentang: Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Jambi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi d
本研究的目的是:1)找出并分析占碑市地区毒品犯罪记者可以得到的法律保护形式;2)找出并分析占碑市地区毒品犯罪记者在提供法律保护方面面临的障碍。讨论的问题有:1)占碑市打击毒品犯罪记者法律保护的实施形式?2)占碑市合法领土内毒品犯罪举报人保护面临的障碍?在本研究中，笔者采用了实证法学研究方法，即“从原始资料出发，以实地考察的形式进行研究，寻找关于事件发生过程和法律运行过程的理论。”1).原始数据是直接从第一个来源获得的数据。通过访谈获得的原始数据是通过被调查者直接在实地获得的数据。二手资料是从官方文件、日记等获得的资料。从现有书籍中获得的二手数据。研究结果包含:形式的实现对毒品犯罪的法律保护记者在占碑城市地区,法律数量2014年31日关于保护目击者和受害者预计为证人和告密者提供保护的核心是正义和真理,能够保证确定性,秩序、执法和对证人的保护和尊重人权,证人的权利发生的犯罪。2) Untuk menggetahui dan menganalis, kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Jambi。1). Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Jambi?2) Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pemberian Perlindungan Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Jambi?Dalam penelitian ini penulis menggunakan方法penelitian yuridis empiris yitu " penelitian berupa study -studi lapangan yang bertitik tolak dari数据primer untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum。1). Data primer adalah Data yang diperoleh langsung dari sumber perama。数据入门diperoleh melalui wawancara Adalah数据yang diperoleh secara langangangan melalui para respondyang telah dilakukan。2) adalah Data下的数据挖掘yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku harian, dan seterusnya。在diperoleh dari buku-buku yang ada下查找数据。Hasil penelitian berisi tentang:2014年11月31日，我的女儿们，我的女儿们，我的女儿们，我的女儿们，我的女儿们，我的女儿们，我的女儿们，我的女儿们，我的女儿们，我的女儿们，我的女儿们，我的女儿们，我的女儿们，我的女儿们，我的女儿们，我的女儿们，我的女儿们，我的女儿们，我的女儿们。
{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika","authors":"M. Zikron, H. Haryadi, Yulia Monita","doi":"10.22437/pampas.v3i3.24207","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.24207","url":null,"abstract":"This study aims to: 1). To find out and analyze, the form of legal protection that can be done for Narcotics Crime Reporters in the Jambi City Region 2). To find out and analyze the obstacles faced in providing legal protection to Narcotics Crime Reporters in the Jambi City Region. The problems discussed are: 1). Forms of Implementation of Legal Protection Against Narcotics Crime Reporters in the City of Jambi ? 2). Obstacles Faced in Providing Protection to Whistleblowers of Narcotics Crimes in the Legal Territory of Jambi City? In this study, the author uses an empirical juridical research method, namely \"research in the form of field studies starting from primary data to find theories regarding the process of occurrence and the process of working the law. 1). Primary data is data obtained directly from the first source. Primary data obtained through interviews are data obtained directly in the field through the respondents who have been carried out. 2). Secondary data is data obtained from official documents, diaries, and so on. Secondary data obtained from existing books. The results of the study contain: Forms of Implementation of Legal Protection Against Narcotics Crime Reporters in the Jambi City Region, Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims is expected to provide protection for witnesses and whistleblowers whose core is justice and truth and is able to guarantee certainty, order, law enforcement and protection for witnesses and respect for human rights which are the rights of a witness to a crime that has occurred.\u0000Abstrak\u0000Penelitian ini bertujuan: 1). Untuk mengetahui dan menganalisis, bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Jambi. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis, kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kota Jambi. Permasalahan yang dibahas adalah: 1). Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Jambi? 2) Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pemberian Perlindungan Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kota Jambi? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu “penelitian berupa studi-studi lapangan yang bertitik tolak dari data primer untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum. 1). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer diperoleh melalui wawancara Adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui para responden yang telah dilakukan. 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku harian, dan seterusnya. Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang ada. Hasil penelitian berisi tentang: Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Jambi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi d","PeriodicalId":132216,"journal":{"name":"PAMPAS: Journal of Criminal Law","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134479326","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-11DOI: 10.22437/pampas.v3i3.19691
Farol Medeline, E. Rusmiati, R. Ramadhani
The development of technology is inevitable. Technology exists in people's lives and brings changes that make everyday life easier. Communication is an aspect of life that changes with the development of technology in our lives, and Social media is one of the most important means by which people communicate and receive information. The presence of social media in people's lives not only facilitates the exchange of information, but also brings new problems that lead to criminal activity. One's freedom on social media often results in hate speech being uploaded. As a crime that takes place on social media, hate speech requires digital forensics mechanisms to examine the digital and electronic evidence found. Detecting hate speech using digital forensics is important to find out if a name listed on a social media account is the person who made the hate speech. Detecting hate speech using digital forensics is important to find out if a name listed on a social media account is the person who made the hate speech. The use of digital forensics in evidence aims to achieve material truth that is. Abstrak Perkembangan teknologi saat ini menjadi suatu hal mutlak yang tidak bisa dihindari. Teknologi hadir dalam kehidupan masyarakat dan membawa perubahan yang merubah dan membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah. Komunikasi merupakan aspek kehidupan yang ikut mengalami dampak perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dalam kehidupan, dan media sosial merupakan salah satu media utama bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapat informasi. Kehadiran media sosial dalam kehidupan masyarakat tidak hanya memfasilitasi pertukaran informasi, tetapi juga membawa masalah baru yang mengarah pada tindakan kriminal. Kebebasan yang dimiliki seseorang di media sosial untuk mengekspresikan dirinya sering kali menghasilkan ujaran kebencian yang diunggah sebagai konten media sosial tersebut. Sebagai kejahatan yang terjadi di media sosial, ujaran kebencian membutuhkan mekanisme forensik digital untuk memeriksa bukti digital dan elektronik yang ditemukan. Memeriksa bukti dalam tindak pidana ujaran kebencian menggunakan forensik digital penting merupakan hal yang penting untuk mengetahui apakah nama yang tercantum di akun media sosial adalah orang yang melakukan ujaran kebencian tersebut. Digunakannya forensik digital dalam proses pembuktian bertujuan untuk mencapai kebenaran materil sebagai tujuan hukum acara pidana. Faktanya, penggunaan forensik digital untuk mengambil bukti di pengadilan pada tahap peninjauan seringkali tidak digunakan.
科技的发展是不可避免的。科技存在于人们的生活中，并带来了使日常生活更容易的变化。沟通是生活的一个方面，随着我们生活中科技的发展而改变，社交媒体是人们沟通和接收信息的最重要手段之一。社交媒体在人们生活中的存在，不仅方便了信息的交流，也带来了导致犯罪活动的新问题。一个人在社交媒体上的自由往往导致仇恨言论被上传。作为一种发生在社交媒体上的犯罪，仇恨言论需要数字取证机制来检查发现的数字和电子证据。使用数字取证来检测仇恨言论对于找出社交媒体账户上列出的名字是否是发表仇恨言论的人非常重要。使用数字取证来检测仇恨言论对于找出社交媒体账户上列出的名字是否是发表仇恨言论的人非常重要。在证据中使用数字取证的目的是实现物质真相，即。[摘要][摘要][摘要][footnoter.com] [footnoter.com] [footnoter.com] [footnoter.com] [footnoter.com]技术，hadir dalam kehidupan masyarakat dan membawa perubahan yang merubah dan memhupan sehari-hari menjadi lebih mudah。大众传媒在大众传媒社会中扮演着重要角色。大众传媒在大众传媒社会中扮演着重要角色。大众传媒在大众传媒社会中扮演着重要角色。Kehadiran媒体社会dalam kehidupan masyarakat tidak hanya memfasilitasi pertukaran informasi, tetapi juga membawa masalah baru yang mengarah padtindakan criminal。Kebebasan yang dimiliki seseorai konten media social untuk menghasilkan ujaran kebenian yang diunggah sebagai konten media social tersebut。Sebagai kejahatan yang terjadi di media social, ujaran kebencian membutuhkan mekanisme forensik digital untuk memeriksa bukti digital dan elektronik yang ditemukan。记事学是一门科学，是一门科学，是一门科学，是一门科学，是一门科学，是一门科学，是一门科学。Digunakannya forensik digital dalam proprosmbuktian bertujuan untuk mencapai kebenaran材料sebagai tujuan hukum acara pidana。福建，福建，福建，福建，福建，福建，福建，福建，福建，福建，福建，福建，福建，福建，福建。
{"title":"Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial","authors":"Farol Medeline, E. Rusmiati, R. Ramadhani","doi":"10.22437/pampas.v3i3.19691","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.19691","url":null,"abstract":"The development of technology is inevitable. Technology exists in people's lives and brings changes that make everyday life easier. Communication is an aspect of life that changes with the development of technology in our lives, and Social media is one of the most important means by which people communicate and receive information. The presence of social media in people's lives not only facilitates the exchange of information, but also brings new problems that lead to criminal activity. One's freedom on social media often results in hate speech being uploaded. As a crime that takes place on social media, hate speech requires digital forensics mechanisms to examine the digital and electronic evidence found. Detecting hate speech using digital forensics is important to find out if a name listed on a social media account is the person who made the hate speech. Detecting hate speech using digital forensics is important to find out if a name listed on a social media account is the person who made the hate speech. The use of digital forensics in evidence aims to achieve material truth that is.\u0000Abstrak\u0000Perkembangan teknologi saat ini menjadi suatu hal mutlak yang tidak bisa dihindari. Teknologi hadir dalam kehidupan masyarakat dan membawa perubahan yang merubah dan membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah. Komunikasi merupakan aspek kehidupan yang ikut mengalami dampak perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dalam kehidupan, dan media sosial merupakan salah satu media utama bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapat informasi. Kehadiran media sosial dalam kehidupan masyarakat tidak hanya memfasilitasi pertukaran informasi, tetapi juga membawa masalah baru yang mengarah pada tindakan kriminal. Kebebasan yang dimiliki seseorang di media sosial untuk mengekspresikan dirinya sering kali menghasilkan ujaran kebencian yang diunggah sebagai konten media sosial tersebut. Sebagai kejahatan yang terjadi di media sosial, ujaran kebencian membutuhkan mekanisme forensik digital untuk memeriksa bukti digital dan elektronik yang ditemukan. Memeriksa bukti dalam tindak pidana ujaran kebencian menggunakan forensik digital penting merupakan hal yang penting untuk mengetahui apakah nama yang tercantum di akun media sosial adalah orang yang melakukan ujaran kebencian tersebut. Digunakannya forensik digital dalam proses pembuktian bertujuan untuk mencapai kebenaran materil sebagai tujuan hukum acara pidana. Faktanya, penggunaan forensik digital untuk mengambil bukti di pengadilan pada tahap peninjauan seringkali tidak digunakan.","PeriodicalId":132216,"journal":{"name":"PAMPAS: Journal of Criminal Law","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132844129","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-11DOI: 10.22437/pampas.v3i3.23370
Vivi Octaviani, U. Usman, Tri Imam Munandar
The purposes of this study are 1) To find and analyze wiretapping arrangements in the criminal act of corruption from human rights’ perspective. 2) To find and analyze the urgency of wiretapping regulation on corruption in human rights’ perspective. The method used in this study is a normative-juridical research. The results of this study can be stated that wiretapping is an act carried out to obtain private information or confidential which aim of revealing the truth existence of a criminal act of corruption. Regulations regarding wiretapping in corruption crimes regulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption and Law Number 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Criminal Acts of Corruption. Regarding the authority of the KPK in conducting wiretapping. However, the regulations that have regulated the wiretapping have not regulated the wiretapping in detail in its entirety, so in its implementation it often contradicts human rights. In the last three years one of the corruption laws has undergone a renewal, namely Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission as amended to become Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The reforms contained in the law include the renewal of rules regarding wiretapping, but unfortunately the renewal has caused controversy in the public realm. So it is necessary to establish a special law regarding wiretapping. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah 1)Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyadapan pada tindak pidana korupsi perspektif perlindungan hak asasi manusia. 2)Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan penyadapan pada tindak pidana korupsi perspektif perlindungan hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa penyadapan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat privasi ataupun rahasia yang mempunyai tujuan untuk mengungkapkan kebenaran adanya suatu tindak pidana korupsi. Pengaturan tentang penyadapan dalam tindak pidana korupsi telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya telah mengatur tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan. Akan tetapi pengaturan yang telah mengatur tentang penyadapan belum mengatur secara keseluruhan tentang penyadapan secara rinci sehingga pada pelaksanaannya sering kali bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam tiga tahun terakhir salah satu Undang-Undang tindak pidana korupsi telah mengalami pembaharuan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tin
本研究的目的在于:(1)从人权视角发现并分析贪污犯罪行为中的窃听安排。(2)从人权的角度发现并分析反腐败窃听规制的紧迫性。本研究使用的方法是规范-法律研究。本研究的结果可以说明，窃听是一种为获取私人信息或机密信息而进行的行为，其目的是揭露腐败犯罪行为的真实存在。2001年第20号法对1999年第31号法和2002年第30号法对铲除腐败犯罪行为的委员会进行了修正，规定了在腐败犯罪中窃听的规定。关于廉政公署进行窃听的权力。但是，现行的规制窃听行为的法规并没有对窃听行为的整体进行详细的规制，因此在实施过程中往往与人权相抵触。在过去三年中，其中一项反腐败法进行了更新，即2002年关于消除腐败委员会的第30号法，经修订后成为2019年关于消除腐败委员会的2002年第30号法的第二次修正案的第19号法。该法案的改革内容包括更新有关窃听的规定，但不幸的是，这在公共领域引发了争议。因此，有必要制定专门的窃听法。”[摘要][中文]:1)[中文]:[中文]:[中文]:[中文]:[中文]:[中文]:[2]新疆维吾尔自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区自治区。方法:阳阳源，阳阳源，阳阳源，阳阳源。我的意思是说，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是。2001年打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春，打春。Akan tetapi pengaturan yang telah mengatur tentenang penyadapan belum mengatur secara keseluruhan tentenya penyadapan secara rinci sehinga pakaksanaannya服务于kali bertentenang和dengan haasasasia。dam tiga tahun terakhir salah satu Undang-Undang - Undang-Undang - Undang-Undang - Undang-Undang - Undang-Undang - Undang-Undang - Undang-Undang - Undang-Undang - Undang-Undang - Undang-Undang - Undang-Undang - Undang-Undang - Undang-UndangPembaharuan yang terdapat didalam Undang-Undang tersebut termasuk Pembaharuan aturan mengenai penyadapan, namun sayangnya Pembaharuan itmenimbulkan kontroversi diranah public。sehinga perlunya dibentuk undang undang secara khusus tentang penyadapan。
{"title":"Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia","authors":"Vivi Octaviani, U. Usman, Tri Imam Munandar","doi":"10.22437/pampas.v3i3.23370","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23370","url":null,"abstract":"The purposes of this study are 1) To find and analyze wiretapping arrangements in the criminal act of corruption from human rights’ perspective. 2) To find and analyze the urgency of wiretapping regulation on corruption in human rights’ perspective. The method used in this study is a normative-juridical research. The results of this study can be stated that wiretapping is an act carried out to obtain private information or confidential which aim of revealing the truth existence of a criminal act of corruption. Regulations regarding wiretapping in corruption crimes regulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption and Law Number 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Criminal Acts of Corruption. Regarding the authority of the KPK in conducting wiretapping. However, the regulations that have regulated the wiretapping have not regulated the wiretapping in detail in its entirety, so in its implementation it often contradicts human rights. In the last three years one of the corruption laws has undergone a renewal, namely Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission as amended to become Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The reforms contained in the law include the renewal of rules regarding wiretapping, but unfortunately the renewal has caused controversy in the public realm. So it is necessary to establish a special law regarding wiretapping.\u0000Abstrak\u0000Tujuan dari penelitian ini adalah 1)Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyadapan pada tindak pidana korupsi perspektif perlindungan hak asasi manusia. 2)Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan penyadapan pada tindak pidana korupsi perspektif perlindungan hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa penyadapan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat privasi ataupun rahasia yang mempunyai tujuan untuk mengungkapkan kebenaran adanya suatu tindak pidana korupsi. Pengaturan tentang penyadapan dalam tindak pidana korupsi telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya telah mengatur tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan. Akan tetapi pengaturan yang telah mengatur tentang penyadapan belum mengatur secara keseluruhan tentang penyadapan secara rinci sehingga pada pelaksanaannya sering kali bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam tiga tahun terakhir salah satu Undang-Undang tindak pidana korupsi telah mengalami pembaharuan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tin","PeriodicalId":132216,"journal":{"name":"PAMPAS: Journal of Criminal Law","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131476859","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-11DOI: 10.22437/pampas.v3i3.24218
Adrienne Dwi Syahfiradella, Hafrida Hafrida
The objectives of this study are: 1) To find the legal arrangements regarding the depenalization of narcotics abusers through rehabilitation. 2) To find the criminal law policy regarding the depenalization of narcotics abusers through rehabilitation. The issues discussed: 1) What are the legal arrangements regarding the depenalization of narcotics abusers through rehabilitation? 2) What is the criminal law policy regarding depenalization of narcotics abusers through rehabilitation? The research method used is a normative juridical with a statutory approach, concept approach, and case approach. The results shows: 1) Rehabilitation as an effort to depenalize is a comprehensive policy, it can be used to reduce the number of prisoners, most of whom are narcotics abusers without rights or against the law. The concept is motivated by the fact that narcotics users are sent to correctional institutions as a form of coaching. This condition does not solve the problem, it even tends to create new problems. Therefore, depenalization is something that should be considered in reducing the number of narcotics abuse, which also aims to reduce overcapacity in correctional institutions. 2) The depenalization policy regarding narcotics abusers positions narcotics users as victims who need rehabilitation both medically and socially, because from the point of view of imposing criminal charges that generalize between abusers and narcotics dealers, it is very inappropriate. Due to the fact that many prison residents are those who are related to narcotics crimes even though not all of them can be categorized as abusers, dealers, or producers, this depenalization provides space for those who abuse narcotics and addicts to immediately get their rights in the form of rehabilitation. Abstrak Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang depenalisasi terhadap penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi. 2) Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana mengenai depenalisasi terhadap penyalah guna narkotika melalui rehabilitasi. Maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang depenalisasi terhadap penyalah guna narkotika melalui rehabilitasi? 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai depenalisasi terhadap penyalah guna narkotika melalui rehabilitasi? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konsep, dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Dengan adanya rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi adalah suatu kebijakan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, dapat digunakan untuk menekan angka narapidana yang kebanyakan adalah penyalah guna narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa konsep tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pengguna narkotika yang dikirim ke lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk pembinaan. Kondisi tersebut ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan c
本研究的目的是:1)寻找毒品滥用者通过康复实现非核化的法律安排。2)寻找毒品滥用者康复去极端化的刑法政策。讨论的问题是:1)通过康复使麻醉品滥用者非核化的法律安排是什么?2)通过戒毒使吸毒者非刑罚化的刑法政策是什么?所使用的研究方法是规范性法学与法律方法，概念方法和案例方法。结果表明:1)改造作为一项努力去毒化是一项综合性的政策，它可以用来减少囚犯的数量，其中大多数是没有权利或违法的毒品滥用者。产生这一概念的原因是，麻醉品使用者被送到教养机构作为一种指导形式。这种情况并不能解决问题，甚至会产生新的问题。因此，在减少毒品滥用数量的过程中应该考虑非毒品化，这也是为了减少惩教机构的产能过剩。2)关于麻醉品滥用者的非死刑化政策将麻醉品滥用者定位为需要医疗和社会康复的受害者，因为从在滥用者和麻醉品经销商之间进行一般刑事指控的角度来看，这是非常不合适的。虽然并不是所有人都可以被归类为吸毒者、贩毒者或生产者，但监狱里的很多人都是与毒品犯罪有关的人，因此，这种非刑罚化为滥用毒品者和成瘾者提供了立即获得康复权利的空间。[摘要]土鳖:1)Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penalisasi terhadap penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi。2) Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana mengenai depenalisasi terhadap penyalah guna narkotika melalui rehabilitasi。Maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan hukum tentalisasi terhadap penyalah guna narkotika melalui rehabilitasi?2) Bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai depalisasi terhadap penyalah guna narkotika melalui rehabilitasi?Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan(法规法)，pendekatan konsep, dan pendekatan kasus(案例法)。1) Dengan adanya rehabilitasi sebagai upaya detalisasi adalai suatu kebijakan yang bersifat menyeluruh dan综合，dapat digunakan untuk menakan untuk angka narapidana yang kebanyakan adalah penyalah guna narkotika Dengan tanpa hak atau melawan hukum。这句话的意思是:“我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。”Kondisi tersebut ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan cenderung menciptakan masalah baru。我是说，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你。2) Kebijakan depalisasi tentang penyalah guna narkotika ini memposisikan pengguna narkotika sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi baik mediis maupun social, karena dari segi pemikiran penjatuhan pidana yang menyamaratakan antara penyalah guna dengan pengedar narkotika sangat tidak tepat。【译文】我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们!
{"title":"Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Depenalisasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi","authors":"Adrienne Dwi Syahfiradella, Hafrida Hafrida","doi":"10.22437/pampas.v3i3.24218","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.24218","url":null,"abstract":"The objectives of this study are: 1) To find the legal arrangements regarding the depenalization of narcotics abusers through rehabilitation. 2) To find the criminal law policy regarding the depenalization of narcotics abusers through rehabilitation. The issues discussed: 1) What are the legal arrangements regarding the depenalization of narcotics abusers through rehabilitation? 2) What is the criminal law policy regarding depenalization of narcotics abusers through rehabilitation? The research method used is a normative juridical with a statutory approach, concept approach, and case approach. The results shows: 1) Rehabilitation as an effort to depenalize is a comprehensive policy, it can be used to reduce the number of prisoners, most of whom are narcotics abusers without rights or against the law. The concept is motivated by the fact that narcotics users are sent to correctional institutions as a form of coaching. This condition does not solve the problem, it even tends to create new problems. Therefore, depenalization is something that should be considered in reducing the number of narcotics abuse, which also aims to reduce overcapacity in correctional institutions. 2) The depenalization policy regarding narcotics abusers positions narcotics users as victims who need rehabilitation both medically and socially, because from the point of view of imposing criminal charges that generalize between abusers and narcotics dealers, it is very inappropriate. Due to the fact that many prison residents are those who are related to narcotics crimes even though not all of them can be categorized as abusers, dealers, or producers, this depenalization provides space for those who abuse narcotics and addicts to immediately get their rights in the form of rehabilitation. \u0000Abstrak \u0000Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang depenalisasi terhadap penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi. 2) Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana mengenai depenalisasi terhadap penyalah guna narkotika melalui rehabilitasi. Maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang depenalisasi terhadap penyalah guna narkotika melalui rehabilitasi? 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai depenalisasi terhadap penyalah guna narkotika melalui rehabilitasi? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konsep, dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Dengan adanya rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi adalah suatu kebijakan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, dapat digunakan untuk menekan angka narapidana yang kebanyakan adalah penyalah guna narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa konsep tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pengguna narkotika yang dikirim ke lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk pembinaan. Kondisi tersebut ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan c","PeriodicalId":132216,"journal":{"name":"PAMPAS: Journal of Criminal Law","volume":"84 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121382880","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-11DOI: 10.22437/pampas.v3i3.23529
A. Subekti, Nys. Arfa, Aga Anum Prayudi
The research objectives of this thesis are: to find out and analyze the basis of judges' considerations in the sentencing of narcotics traffickers in case Number 61/Pid.Sus/2017/ PN.KLT. The problem that will be discussed is what is the basis for the judge's consideration in deciding the case Number 61/Pid.Sus/2017/PN.KLT? The research method is normative juridical using legislation approach, conceptual approach and case approach. The results showed that the judge in convicting the perpetrators of the crime of narcotics dealers in case Number 61/Pid.Sus/2017/PNKTL stipulates the death penalty for defendant I DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Bin ZAITUL IKHLAS and imprisonment for 15 (fifteen) years for the defendant II SARAH RAHYAN FERI Als FIKA Binti RAHYAN. This has been decided by considering the juridical facts, the facts at trial, and the sociological facts in the two decisions so that the criminal decisions are different. Abstrak Tujuan Penelitian skripsi ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika pada perkara Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.KLT. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakahasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.KLT? Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika pada perkara Nomor 61/Pid.Sus/2017/PNKTL menetapkan hukuman pidana mati pada terdakwa I DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Bin ZAITUL IKHLAS dan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun pada terdakwa II FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN. Hal tersebut telah diputuskan dengan mempertimbangkan fakta yuridis, fakta dipersidangan, dan fakta sosiologis pada kedua putusan tersebut sehingga putusan pidananya berbeda.
本文的研究目标是:找出并分析61/Pid案中法官在对毒品走私犯量刑时的考虑依据。Sus / 2017 / PN.KLT。这里要讨论的问题是，法官在判决第61/Pid.Sus/2017/PN.KLT号案件时考虑的依据是什么?研究方法为规范司法，采用立法法、概念法和案例法。结果表明，法官对第61/Pid号案件中贩毒犯罪的作案人定罪。Sus/2017/PNKTL规定对被告I DRANNY PUTRAWIRA al PUTRA Bin ZAITUL IKHLAS判处死刑，对被告II SARAH RAHYAN FERI al FIKA Binti RAHYAN判处15年监禁。这是通过考虑两个判决中的司法事实、审判事实和社会学事实来决定的，因此刑事判决是不同的。[摘要]图juan Penelitian skripsi ini adalah: untuk mengetahui dan menganalis dasar pertimbangan hakim dalam pemidananterhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika pada perkara Nomor 61/ pidana /2017/PN.KLT。5 . Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakahasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 61/ id. su /2017/PN.KLT?这句话的意思是:“我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是。”Hasil penelitian menunjukan hakim dalam pemidananterhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika pada perkara Nomor 61/Pid。su /2017/PNKTL menetapkan hukuman pidana mati pada terdakwa I DRANNY PUTRAWIRA al PUTRA Bin ZAITUL IKHLAS dan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun pada terdakwa II FERI SARAH RAHYAN al FIKA Binti RAHYAN。Hal tersebut telah diputuskan dengan mempertimbangkan fakta yuridis, fakta dipersidangan, dan fakta soologologis padkedua putusan tersebut seingga putusan pidananya berbeda。
{"title":"Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal","authors":"A. Subekti, Nys. Arfa, Aga Anum Prayudi","doi":"10.22437/pampas.v3i3.23529","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23529","url":null,"abstract":"The research objectives of this thesis are: to find out and analyze the basis of judges' considerations in the sentencing of narcotics traffickers in case Number 61/Pid.Sus/2017/ PN.KLT. The problem that will be discussed is what is the basis for the judge's consideration in deciding the case Number 61/Pid.Sus/2017/PN.KLT? The research method is normative juridical using legislation approach, conceptual approach and case approach. The results showed that the judge in convicting the perpetrators of the crime of narcotics dealers in case Number 61/Pid.Sus/2017/PNKTL stipulates the death penalty for defendant I DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Bin ZAITUL IKHLAS and imprisonment for 15 (fifteen) years for the defendant II SARAH RAHYAN FERI Als FIKA Binti RAHYAN. This has been decided by considering the juridical facts, the facts at trial, and the sociological facts in the two decisions so that the criminal decisions are different. \u0000Abstrak \u0000Tujuan Penelitian skripsi ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika pada perkara Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.KLT. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakahasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.KLT? Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika pada perkara Nomor 61/Pid.Sus/2017/PNKTL menetapkan hukuman pidana mati pada terdakwa I DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Bin ZAITUL IKHLAS dan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun pada terdakwa II FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN. Hal tersebut telah diputuskan dengan mempertimbangkan fakta yuridis, fakta dipersidangan, dan fakta sosiologis pada kedua putusan tersebut sehingga putusan pidananya berbeda.","PeriodicalId":132216,"journal":{"name":"PAMPAS: Journal of Criminal Law","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123820204","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-11DOI: 10.22437/pampas.v3i3.23591
Mohamad Rayhansyah, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi
This article aims to find out and analyze the efforts and obstacles to overcoming the National Narcotics Agency against narcotics abusers committed by children in the city of Jambi. This research uses empirical juridical method. The results of the research are that BBN's efforts in overcoming criminal acts of narcotics abuse by children in Jambi City are in accordance with what they should be, conducting counseling, prevention and operational activities in an effort to eradicate abuse and illicit trafficking of narcotics, psychotropics, precursors and other addictive substances in the city area. Jambi, and refers to the provisions of the legislation. The obstacles faced are that people still do not understand the laws for narcotics abuse users, and some people are still confused by Government Regulation Number 35 of 2009 concerning Narcotics Abuse. Lack of human resources, lack of funds, lack of subsidies from the government, then lack of rehabilitation programs, Lack of community participation in helping eradicate narcotics users. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui dan menganalisis upaya dan kendala penanggulangan Badan Narkotika Nasional terhadap penyalahguna narkotika yang dilakukan anak di kota jambi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian adalah Upaya BBN dalam penanggulangan tindak pidana penyalahguna narkotika yang dilakukan anak di Kota Jambi sudah sesuai dengan apa yangs seharusnya, melakukan penyuluhan, pencegahan dan kegiatan operasi dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya di wilayah kota Jambi, dan mengacu pada ketenteuan perundang-undangan. kendala yang dihadapi berupa masyarakat masih belum paham mengenai hukum-hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkotika, dan Sebagian masyarakat masih binggung dengan peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika. Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya biaya, kurangnya subsidi dari pemerintah, kemudian kurangnya program rehabilitas, Kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu memberantas pengguna narkotika.
本文的目的是找出和分析在占碑市克服国家麻醉品局打击儿童滥用麻醉品的努力和障碍。本研究采用实证法学方法。研究的结果是，占碑市儿童办事处为克服儿童滥用麻醉品的犯罪行为所作的努力符合其应有的目的，即开展咨询、预防和业务活动，努力消除城市地区滥用和非法贩运麻醉品、精神药物、前体和其他成瘾物质的现象。占比，是指立法的规定。面临的障碍是人们仍然不了解滥用麻醉品者的法律，有些人仍然对2009年关于滥用麻醉品的第35号政府法规感到困惑。缺乏人力资源，缺乏资金，缺乏政府补贴，然后缺乏康复计划，缺乏社区参与帮助根除毒品使用者。[摘要][中文]:Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui danmenganalis upaya dankendala penanggulangan Badan Narkotika national terhadap penyalahguna Narkotika yang dilakukan anak di kota jambi。Penelitian ini mongunakan方法yuridis经验。Hasil penelitian adalah Upaya BBN dalam penanggulangan tindak pidana penyalahguna narkotika yang dilakukan anak di Kota Jambi sudah sesuai dengan apa yangs seharusnya, melakukan penyuluhan, penegahan dan kegiatan operasi dalam Upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya di wilayah Kota Jambi, dan mengacu padadketentean perundang-undangan。kendala yang dihadapi berupa masyarakat masih belum paham mengenai hukum-hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkotika, dan Sebagian masyarakat masih binggung dengan peraturan peremerintah noor 35 Tahun 2009 Tentang penyalahgunaan narkotika。Kurangnya sumber daya manusia, Kurangnya biaya, Kurangnya subi dari pemerintah, Kurangnya program rehabilitas, Kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu memberantas pengguna narkotika。
{"title":"Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Dilakukan Anak","authors":"Mohamad Rayhansyah, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi","doi":"10.22437/pampas.v3i3.23591","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23591","url":null,"abstract":"This article aims to find out and analyze the efforts and obstacles to overcoming the National Narcotics Agency against narcotics abusers committed by children in the city of Jambi. This research uses empirical juridical method. The results of the research are that BBN's efforts in overcoming criminal acts of narcotics abuse by children in Jambi City are in accordance with what they should be, conducting counseling, prevention and operational activities in an effort to eradicate abuse and illicit trafficking of narcotics, psychotropics, precursors and other addictive substances in the city area. Jambi, and refers to the provisions of the legislation. The obstacles faced are that people still do not understand the laws for narcotics abuse users, and some people are still confused by Government Regulation Number 35 of 2009 concerning Narcotics Abuse. Lack of human resources, lack of funds, lack of subsidies from the government, then lack of rehabilitation programs, Lack of community participation in helping eradicate narcotics users. \u0000Abstrak \u0000Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui dan menganalisis upaya dan kendala penanggulangan Badan Narkotika Nasional terhadap penyalahguna narkotika yang dilakukan anak di kota jambi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian adalah Upaya BBN dalam penanggulangan tindak pidana penyalahguna narkotika yang dilakukan anak di Kota Jambi sudah sesuai dengan apa yangs seharusnya, melakukan penyuluhan, pencegahan dan kegiatan operasi dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya di wilayah kota Jambi, dan mengacu pada ketenteuan perundang-undangan. kendala yang dihadapi berupa masyarakat masih belum paham mengenai hukum-hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkotika, dan Sebagian masyarakat masih binggung dengan peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika. Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya biaya, kurangnya subsidi dari pemerintah, kemudian kurangnya program rehabilitas, Kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu memberantas pengguna narkotika.","PeriodicalId":132216,"journal":{"name":"PAMPAS: Journal of Criminal Law","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128046816","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-11DOI: 10.22437/pampas.v3i3.23584
Asri Rajumi, Herry Liyus, Elizabeth Siregar
This article aims to find out, to examine the legal protection regulations for a doctor's malpractice victims in a criminal law perspective, as well as knowing a future criminal law policy regarding legal protection against malpractice victims. This type of study was normative-juridical juridical's juridical juggler, who was examining a fuzzy-up of laws that caused uncertainty in the doctor's malpractice protection system. The approach used was statute approach, case approach, conceptual approach. The results of this study based on witness and victim protection laws, health laws, medical practice laws, hospital laws have yet to specifically discuss malpractice laws and law-protection policies against malpractice victims are an integral part of efforts to promote social welfare that cannot be removed from state objectives. Therefore offer protection to victims of malpractice and also provide protection to the community. However, the concept of malpractice in laws does not exist, so the implementation of malpractice legal protection is important because of all human rights. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis tentang peraturan perlindungan hukum bagi korban malapraktik dokter dalam perspektif hukum pidana, serta mengetahui kebijakan hukum pidana kedepan mengenai perlindungan hukum terhadap korban malapraktik. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji tentang adanya kekaburan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dalam pengaturan perlindungan hukum korban malapraktik dokter. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit belum spesifik membicarakan perlindungan hukum korban malapraktik dan Kebijakan perlindungan hukum terhadap korban malapraktik merupakan bagian integral dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepas dari tujuan negara. Oleh karena itu memberikan perlindungan kepada korban malapraktik sekaligus juga memberikan perlindungan kepada masyarakat. Akan tetapi, konsep malapraktik dalam undang-undang tidak ada, maka dalam implementasi perlindungan hukum korban malapraktik itu penting karena hak semua orang.
本文旨在从刑法的角度探究对医疗事故受害人的法律保护规定，了解未来对医疗事故受害人的法律保护的刑法政策。这种类型的研究是规范-司法-司法的司法杂耍者，他正在研究导致医生医疗事故保护系统不确定性的模糊法律。使用的方法是法规方法，案例方法，概念方法。这项基于证人和受害者保护法、卫生法、医疗实务法、医院法的研究结果尚未具体讨论医疗事故法，针对医疗事故受害者的法律保护政策是促进社会福利努力的一个组成部分，不能脱离国家目标。因此，为医疗事故的受害者提供保护，也为社区提供保护。然而，法律上并不存在渎职的概念，因此，实施渎职法律保护对所有人权都至关重要。中文摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan undang-undang(法规方法)，Pendekatan kasus(案例方法)，dan Pendekatan konseptual(概念方法)。Hasil dari penelitian ini berdasarkan Undang-Undang perlindunan Saksi dankorban, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit belum spitfik成员，perlindunan hukan Korban malapraktik Kebijakan perlindunan hukan terhadap Korban malapraktik merupakan bagan integral dari usha meningkatkan kesejahteraan social yang tidak dapat dilepas dari tujuan negara。Oleh karena成员kan perlindungan kepada korban malapraktik sekaligus juga成员kan perlindungan kepada masyarakat。Akan tetapi, konsep malapraktik dalam undang-undang tidak ada, maka dalam implementasperlindungan hukum korban malapraktik itting karena hak semua orang。
{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Korban Malapraktik Dokter dalam Perspektif Hukum Pidana","authors":"Asri Rajumi, Herry Liyus, Elizabeth Siregar","doi":"10.22437/pampas.v3i3.23584","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23584","url":null,"abstract":"This article aims to find out, to examine the legal protection regulations for a doctor's malpractice victims in a criminal law perspective, as well as knowing a future criminal law policy regarding legal protection against malpractice victims. This type of study was normative-juridical juridical's juridical juggler, who was examining a fuzzy-up of laws that caused uncertainty in the doctor's malpractice protection system. The approach used was statute approach, case approach, conceptual approach. The results of this study based on witness and victim protection laws, health laws, medical practice laws, hospital laws have yet to specifically discuss malpractice laws and law-protection policies against malpractice victims are an integral part of efforts to promote social welfare that cannot be removed from state objectives. Therefore offer protection to victims of malpractice and also provide protection to the community. However, the concept of malpractice in laws does not exist, so the implementation of malpractice legal protection is important because of all human rights.\u0000Abstrak\u0000Artikel ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis tentang peraturan perlindungan hukum bagi korban malapraktik dokter dalam perspektif hukum pidana, serta mengetahui kebijakan hukum pidana kedepan mengenai perlindungan hukum terhadap korban malapraktik. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji tentang adanya kekaburan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dalam pengaturan perlindungan hukum korban malapraktik dokter. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit belum spesifik membicarakan perlindungan hukum korban malapraktik dan Kebijakan perlindungan hukum terhadap korban malapraktik merupakan bagian integral dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepas dari tujuan negara. Oleh karena itu memberikan perlindungan kepada korban malapraktik sekaligus juga memberikan perlindungan kepada masyarakat. Akan tetapi, konsep malapraktik dalam undang-undang tidak ada, maka dalam implementasi perlindungan hukum korban malapraktik itu penting karena hak semua orang.","PeriodicalId":132216,"journal":{"name":"PAMPAS: Journal of Criminal Law","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121365125","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-11DOI: 10.22437/pampas.v3i3.23585
Wahyu Noviacahyani, Elly Sudarti
The development of corruption in Indonesia today has caused enormous state losses. Corruption crimes committed by Civil Servants must be prosecuted according to law. Corruption is categorized as an extraordinary crime. The crime committed by a prosecutor named Pinangki Sirna Malasari attracted the wider community because the criminal verdict handed down was too low and the act reflected justice. Based on the problems above, the authors draw the formulation of the problem as follows; First, what is the form of punishment imposed on perpetrators of corruption in Decision Number: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI? Second, what is the basis for the judge's consideration in imposing a sentence on Decision Number: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI? This writing uses a normative juridical research method due to the injustice of Decision Number: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI. The results of the study show that: 1) The form of punishment imposed on the defendant is imprisonment for 4 years and a fine of Rp. 600,000,000.00 and dismissal from his position as a Prosecutor. 2) The reasons that became the basis for the judge's consideration in Decision Number: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, namely: 1) That the defendant pleaded guilty and regretted his actions and had been dismissed from his profession as a prosecutor; 2) Whereas the defendant is a mother who has a child under the age of 4 years so that she deserves the opportunity to give love to her child; 3) Whereas the defendant as a woman must receive protection and be treated fairly; 4) That the defendant's actions were not carried out alone but involved other parties who were also responsible. Therefore, the author is of the opinion that there is injustice in Decision Number: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. namely the low number of criminal decisions handed down in the corruption case Abstrak Perkembangan korupsi di Indonesia sekarang ini menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, mesti dilakukan penindakan sesuai hukum. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Jaksa bernama Pinangki Sirna Malasari menarik masyarakat luas karena putusan pidana yang dijatuhkan terlalu rendah dan tindak mencerminkan suatu keadilan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut; Pertama, Bagaimana bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI? Kedua, Apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI? Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan adanya ketidakadilan terhadap Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI. Hasil penelitian menunujukkan bahwa: 1) Bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu, pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp600.000.000,00 dan pemecatan jabatan sebagai Jaksa. 2) Alasan y
今天印尼腐败的发展已经造成了巨大的国家损失。对公务员腐败犯罪必须依法追究责任。腐败被归类为特殊犯罪。一名名叫Pinangki Sirna Malasari的检察官所犯的罪行吸引了更广泛的社区，因为宣判的刑事判决太低，这一行为反映了正义。基于上述问题，作者提出了问题的表述如下:第一，第10/Pid号决定对腐败行为人的惩罚形式是什么?Sus-TPK / 2021 / PT DKI吗?第二，法官对第10/Pid号判决书量刑的考虑依据是什么?Sus-TPK / 2021 / PT DKI吗?由于第10/Pid号判决的不公正，本文采用了规范的司法研究方法。Sus-TPK / 2021 / PT DKI。研究结果表明:1)对被告的处罚形式为有期徒刑4年，罚款6亿卢比，并解除其检察官职务。2)法官在第10/PID号决定中考虑的原因。su - tpk /2021/PT DKI，即:1)被告认罪并对其行为表示后悔，并已被解除检察官职务;2)鉴于被告是一位母亲，她有一个不满4岁的孩子，理应享有给予孩子爱的机会;3)鉴于被告作为女性必须受到保护和公平对待;4)被告的行为不是单独进行的，而是涉及其他也负有责任的当事人。因此，笔者认为第10/PID号决定存在不公正。SUS-TPK / 2021 / PT DKI。即在腐败案件中作出的刑事判决数量很少。【摘要】【印尼】sekarang ini menimbulkan kerugian negara yang sangat besar。我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是。廷达pidana korupsi diategorikan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa。我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是我的意思。Berdasarkan permasalahan di数据，maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut;[中文]:中文，Bagaimana bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan no . 10。Sus-TPK / 2021 / PT DKI吗?Kedua, Apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan noor: 10/Pid。Sus-TPK / 2021 / PT DKI吗?Penulisan ini menggunakan memede penelitian yuridis normatif dikarenakan adanya ketidakadilan terhadap Putusan Nomor: 10/Pid。Sus-TPK / 2021 / PT DKI。Hasil penelitian menunujukkan bahwa: 1) Bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu, pidana penjara selama 4 tahun dan denda rp600.00.0000dan pemecatan jabatan sebagai Jaksa. 2) Alasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 10/PID。su - tpk /2021/PT DKI yitu: 1) Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbutannya serta telah dipecdari profesinya sebagai Jaksa;2) Bahwa terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai anak balita berusia 4 tahun sehinga layak diberi kesempatan untuk memberi kaseh sayang kepada anaknya;3) Bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perlindungan dan diperlakukan secara adil;4) Bahwa perbuatan terdakwa tidak diilakukan seorang diri melainkan melibatkan pihak lain yang turut bertanggungjawab。Maka dari itu, Penulis berpendapat bahwa ada ketidakadilan dalam Putusan Nomor: 10/PID。SUS-TPK / 2021 / PT DKI。yitu dengan rendahnya putusan pidana Yang dijatuhkan dalam kasus korupsi tersebut
{"title":"Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi","authors":"Wahyu Noviacahyani, Elly Sudarti","doi":"10.22437/pampas.v3i3.23585","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23585","url":null,"abstract":"The development of corruption in Indonesia today has caused enormous state losses. Corruption crimes committed by Civil Servants must be prosecuted according to law. Corruption is categorized as an extraordinary crime. The crime committed by a prosecutor named Pinangki Sirna Malasari attracted the wider community because the criminal verdict handed down was too low and the act reflected justice. Based on the problems above, the authors draw the formulation of the problem as follows; First, what is the form of punishment imposed on perpetrators of corruption in Decision Number: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI? Second, what is the basis for the judge's consideration in imposing a sentence on Decision Number: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI? This writing uses a normative juridical research method due to the injustice of Decision Number: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI. The results of the study show that: 1) The form of punishment imposed on the defendant is imprisonment for 4 years and a fine of Rp. 600,000,000.00 and dismissal from his position as a Prosecutor. 2) The reasons that became the basis for the judge's consideration in Decision Number: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, namely: 1) That the defendant pleaded guilty and regretted his actions and had been dismissed from his profession as a prosecutor; 2) Whereas the defendant is a mother who has a child under the age of 4 years so that she deserves the opportunity to give love to her child; 3) Whereas the defendant as a woman must receive protection and be treated fairly; 4) That the defendant's actions were not carried out alone but involved other parties who were also responsible. Therefore, the author is of the opinion that there is injustice in Decision Number: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. namely the low number of criminal decisions handed down in the corruption case\u0000Abstrak\u0000Perkembangan korupsi di Indonesia sekarang ini menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, mesti dilakukan penindakan sesuai hukum. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Jaksa bernama Pinangki Sirna Malasari menarik masyarakat luas karena putusan pidana yang dijatuhkan terlalu rendah dan tindak mencerminkan suatu keadilan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut; Pertama, Bagaimana bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI? Kedua, Apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI? Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan adanya ketidakadilan terhadap Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI. Hasil penelitian menunujukkan bahwa: 1) Bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu, pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp600.000.000,00 dan pemecatan jabatan sebagai Jaksa. 2) Alasan y","PeriodicalId":132216,"journal":{"name":"PAMPAS: Journal of Criminal Law","volume":"78 2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131107958","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-11DOI: 10.22437/pampas.v3i2.19311
Murniyanti Murniyanti, Sahuri Lasmadi, Tri Imam Munandar
The purpose of this study is to determine and analyze the authority of the KPK in carrying out prosecutions for money laundering crimes originating from criminal acts of corruption and the legal consequences arising from the prosecution's authority by the corruption eradication commission. The research method used is normative juridical with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study indicate that the KPK does not have the authority to prosecute cases of money laundering crimes because it is not clearly regulated in both the KPK Law and the Money Laundering Law. The KPK's prosecution authority is not in accordance with the principle of legality (Lex Scripta and Lex Certa) and is contrary to the attribution authority which results in legal uncertainty in the process of resolving money laundering cases. Suggestion: There should be a legal reform of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering by clarifying the authority of the Prosecutor from the Prosecutor's Office to prosecute money laundering crimes And the Panel of Judges handling the case should make legal discoveries or Recht Vinding. Abstrak Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan pada tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dan akibat hukum yang timbul dari kewenangan penuntutan oleh komisi pemberantasan korupsi tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang karena tidak diatur secara jelas baik dalam Undang-Undang KPK maupun Undang-Undang TPPU. Kewenangan penuntutan KPK tersebut tidak sesuai asas legalitas (Lex Scripta dan Lex Certa) dan bertentangan dengan kewenangan atribusi yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang. Saran: Hendaknya dilakukan pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dengan memperjelas kewenangan Jaksa dari Kejaksaan untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang Dan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut sebaikanya melakukan penemuan hukum atau Recht Vinding.
本研究的目的是确定和分析肃贪委在起诉源自腐败犯罪行为的洗钱犯罪方面的权威，以及根除腐败委员会因检察机关的权威而产生的法律后果。所使用的研究方法是规范法学，包括法规方法、概念方法和案例方法。研究结果显示，廉政公署没有权力检控洗钱罪行，因为《廉政公署法》和《反洗钱法》都没有明确规定。肃贪署的检控权不符合合法性原则(Scripta和Certa原则)，与归因权相悖，导致在解决洗钱案件过程中存在法律上的不确定性。建议:应对2010年关于预防和根除洗钱罪的第8号法律进行法律改革，明确检察官办公室检察官起诉洗钱罪的权力，处理案件的法官小组应作出法律发现或纠正。【摘要】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan(法规方法)，pendekatan konsep(概念方法)，dan pendekatan kasus(案例方法)。哈西尔Penelitian menunjukkan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntuan terhadap kasus tindak pidana penakukan penakuan penakuan penakuan penakuan penakuan penakuan penakuan penakuan penakuan penakuan penakakan penakuan penakuan penakuan penakakan penakuan penakakan penakuan penakuan undangundang TPPU。Kewenangan penuntutan KPK tersebut tidak sesuai as legalitas (Lex Scripta and Lex Certa) dan bertentenangan dengan Kewenangan atribusi yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana penucian wong。Saran: Hendaknya dilakukan pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 2010 Tahun tentang Pencegahan丹Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian独角仙dengan memperjelas kewenangan杰克沙达里语Kejaksaan为她melakukan penuntutan Tindak Pidana Pencucian独角仙丹Majelis哈基姆杨menangani perkara于sebaikanya melakukan penemuan hukum atau雷希特Vinding。
{"title":"Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang","authors":"Murniyanti Murniyanti, Sahuri Lasmadi, Tri Imam Munandar","doi":"10.22437/pampas.v3i2.19311","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19311","url":null,"abstract":"The purpose of this study is to determine and analyze the authority of the KPK in carrying out prosecutions for money laundering crimes originating from criminal acts of corruption and the legal consequences arising from the prosecution's authority by the corruption eradication commission. The research method used is normative juridical with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study indicate that the KPK does not have the authority to prosecute cases of money laundering crimes because it is not clearly regulated in both the KPK Law and the Money Laundering Law. The KPK's prosecution authority is not in accordance with the principle of legality (Lex Scripta and Lex Certa) and is contrary to the attribution authority which results in legal uncertainty in the process of resolving money laundering cases. Suggestion: There should be a legal reform of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering by clarifying the authority of the Prosecutor from the Prosecutor's Office to prosecute money laundering crimes And the Panel of Judges handling the case should make legal discoveries or Recht Vinding.\u0000Abstrak\u0000Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan pada tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dan akibat hukum yang timbul dari kewenangan penuntutan oleh komisi pemberantasan korupsi tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang karena tidak diatur secara jelas baik dalam Undang-Undang KPK maupun Undang-Undang TPPU. Kewenangan penuntutan KPK tersebut tidak sesuai asas legalitas (Lex Scripta dan Lex Certa) dan bertentangan dengan kewenangan atribusi yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang. Saran: Hendaknya dilakukan pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dengan memperjelas kewenangan Jaksa dari Kejaksaan untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang Dan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut sebaikanya melakukan penemuan hukum atau Recht Vinding.","PeriodicalId":132216,"journal":{"name":"PAMPAS: Journal of Criminal Law","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128042305","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-11DOI: 10.22437/pampas.v3i2.20037
M. Fadel Robby Syahputra, Zulfi Diane Zaini, Angga Alfiyan
One of the cases regarding possession of explosives is in Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk which states that the defendant Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid is guilty of having been legally and convincingly proven to have committed the crime of possessing, carrying, and possessing supplies to him. or has in his possession, keeps, transports, hides, uses explosives. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The results showed that the factors causing the perpetrators to commit the crime of possessing ampo powder as explosives based on Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk were factors for self-defense or self-defense. In addition, ampo powder as an explosive resulting from this crime is very popular because ampo powder as an explosive is not registered so it is difficult to track it, moreover it is easy to use by various parties in the territory of Indonesia, including there are people who misuse ampo powder as an explosive. for crimes such asillegal fishing. The judge's basic considerations in imposing a criminal offense against the perpetrators of the crime of possession of ampo powder as explosives based on Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk are aggravating matters, namely the actions of the defendant can endanger the safety of the people and themselves, while mitigating things is the first time the defendant has faced the law, admitted his actions and promised not to do it again, the defendant was polite and cooperative during the trial so that the trial ran smoothly. Criminal liability for the perpetrators of the crime of possessing ampo powder as explosives based on Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk is by imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months and stipulates that the period of arrest and detention served by the Defendant is deducted entirely from the sentence imposed and stipulates that the Defendant remains detained. Abstrak Salah satu perkara mengenai kepemilikan bahan peledak adalah pada Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk yang menyatakan terdakwa Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid bersalah melakukan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah faktor untuk menjaga diri atau membela diri. Selain itu serbuk ampo sebagai bahan peledak yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena serbuk ampo sebagai bahan peledak ini tidak terdaftar sehingga sulit terlacak, terlebih lagi mudah digunakan oleh berbagi pihak di wilayah Indonesia, diantaranya terdapat orang yang menyalahgunakan serbuk ampo sebagai bahan peledak tersebut untuk kejahatan seperti mencari ikan secara ilegal (illegal fishing). Dasar pertimbangan Hakim
关于拥有爆炸物的一个案件载于第488/Pid号决定。su /2021/PN Tjk号文件指出，被告Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid因合法和令人信服地证明犯有为他持有、携带和拥有供应品的罪行而有罪。或者拥有，保存，运输，藏匿，使用炸药。研究方法采用规范和实证的司法方法。结果表明，根据判决号:488/Pid，导致行为人以安波粉为爆炸物实施犯罪的因素。Sus/2021/PN Tjk是自卫或自卫的因素。此外，此次犯罪产生的安珀粉作为爆炸物非常受欢迎，因为安珀粉作为爆炸物没有注册，很难追踪，而且在印尼境内很容易被各方使用，包括有人误用安珀粉作为爆炸物。因为非法捕鱼等罪行。法官根据第488/Pid号判决书对持有安坡粉作为爆炸物的犯罪行为人判处刑事犯罪的基本考虑。su /2021/PN Tjk属于加重事项，即被告的行为会危及他人和自身的安全，而减轻事项是被告第一次面对法律，承认自己的行为并承诺不再犯，被告在审判过程中礼貌配合，使审判顺利进行。依第488/Pid号判决书论持有安泊粉作炸药罪行为人的刑事责任。Sus/2021/PN Tjk判处监禁1(1)年零6(6)个月，并规定被告被逮捕和拘留的时间完全从所判处的刑期中扣除，并规定被告继续被拘留。[摘要]salah satu perkara mengenai kepemilikan bahan peledak adalah pada Putusan学报:488/Pid。su /2021/PN Tjk yang menyatakan terdakwa Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid bersalah melakukan telah terbukti secara syah dan meakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam milikya, menyimpan, mengangkut, menybunyikan, mempergunakan bahan peledak。Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan noor: 488/Pid。su /2021/PN Tjk adalah factor untuk menjaga diri atau membela diri。Selain itu serbuk ampo sebagai bahan peledak yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena serbuh sebagai bahan peledak ini tidak terdaftar sehinga sulit terlacak, terlebih lagi mudah digunakan oleh berbagi pihai pihak di wilayah印度尼西亚，diantaranya terdapat orang yang menyalahgunakan serbuk ampo sebagai bahan peledak tersebut untuk kejahatan seperti mencari ikan secara非法(非法捕鱼)。[翻译]Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan noor: 488/Pid。su /2021/PN Tjk adalah hal yang memberatkan yitu perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang banyak dan diri sendiri, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa baru pertama kali berhadapan dengan hukum, mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali, terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan sehinga persidangan lancar。Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid。su /2021/PN Tjk adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan。
{"title":"Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo sebagai Bahan Peledak (Studi Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk)","authors":"M. Fadel Robby Syahputra, Zulfi Diane Zaini, Angga Alfiyan","doi":"10.22437/pampas.v3i2.20037","DOIUrl":"https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.20037","url":null,"abstract":"One of the cases regarding possession of explosives is in Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk which states that the defendant Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid is guilty of having been legally and convincingly proven to have committed the crime of possessing, carrying, and possessing supplies to him. or has in his possession, keeps, transports, hides, uses explosives. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The results showed that the factors causing the perpetrators to commit the crime of possessing ampo powder as explosives based on Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk were factors for self-defense or self-defense. In addition, ampo powder as an explosive resulting from this crime is very popular because ampo powder as an explosive is not registered so it is difficult to track it, moreover it is easy to use by various parties in the territory of Indonesia, including there are people who misuse ampo powder as an explosive. for crimes such asillegal fishing. The judge's basic considerations in imposing a criminal offense against the perpetrators of the crime of possession of ampo powder as explosives based on Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk are aggravating matters, namely the actions of the defendant can endanger the safety of the people and themselves, while mitigating things is the first time the defendant has faced the law, admitted his actions and promised not to do it again, the defendant was polite and cooperative during the trial so that the trial ran smoothly. Criminal liability for the perpetrators of the crime of possessing ampo powder as explosives based on Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk is by imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months and stipulates that the period of arrest and detention served by the Defendant is deducted entirely from the sentence imposed and stipulates that the Defendant remains detained.\u0000Abstrak\u0000Salah satu perkara mengenai kepemilikan bahan peledak adalah pada Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk yang menyatakan terdakwa Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid bersalah melakukan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah faktor untuk menjaga diri atau membela diri. Selain itu serbuk ampo sebagai bahan peledak yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena serbuk ampo sebagai bahan peledak ini tidak terdaftar sehingga sulit terlacak, terlebih lagi mudah digunakan oleh berbagi pihak di wilayah Indonesia, diantaranya terdapat orang yang menyalahgunakan serbuk ampo sebagai bahan peledak tersebut untuk kejahatan seperti mencari ikan secara ilegal (illegal fishing). Dasar pertimbangan Hakim","PeriodicalId":132216,"journal":{"name":"PAMPAS: Journal of Criminal Law","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134039767","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：