Lakidende Law Review最新文献

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMINDAHTANGANAN BIDANG TANAH TRANSMIGRASI BERDASARKAN PASAL 31 PP NOMOR 3 TAHUN 2014 根据 2014 年第 3 期第 31 条对转让移民地块的司法审查

Lakidende Law Review

Pub Date : 2023-12-12 DOI: 10.47353/delarev.v2i3.64

N. Jufri, Ismi Fadjriah Hamzah

Penelitian ini bertujuan mengkaji kasus yang terjadi di UPT Amanggedo dimana banyak masyarakat diarea kawasan transmigran yang memegang sertifikat sudah bukan pemilik tanah awal, artinya sudah dipindah tangankan sebelum mencapai 15 tahun tanpa melalui proses pembuatan akta jual beli di PPAT. Seperti berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis terhadap sertifikat dengan nomor milik 452 a.n Sondo yang sekarang sesuai dengan fakta lapangan sertifikat 452 sudah dikuasai oleh Nyoman Komadi yang merupakan pemilik sertifikat sekarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum bersifat normatif empiris yang merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapa pemindahtanganan tanah transmigra pada UPT Amonggedo sebanyak 12 Bidang tanah tindakan tersebut bertentangan denga Pasal 31 PP No. 3 Tahun 2014 sehingga status pemindahtangan bidang tanah transmigrasi sebelum jangka waktu 15 tahun menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan.

本研究旨在审查发生在 UPT Amanggedo 的一个案例，在该案例中，移民区许多持有证书的人并不是原土地所有者，这意味着他们在未满 15 年之前就被转让了，没有经过在 PPAT 签订买卖契约的程序。根据作者的初步观察，房产证号为 452 a.n Sondo 的 452 号房产证目前已被 Nyoman Komadi 控制，他是房产证的所有人。本研究采用规范实证型法律研究，这是一个确定法治的过程。研究结果表明，在 UPT Amonggedo，存在多达 12 块土地的移民土地转让行为，该行为违反了 2014 年第 3 号总统令第 31 条的规定，因此，在 15 年期限之前的移民土地转让行为无效，可以取消。

引用次数: 0

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PELAKSANAAN TENDER PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT 关于禁止垄断行为和不公平商业竞争的 1999 年第 5 号法律在西穆纳区地方政府实施政府采购招标中的执行情况

Lakidende Law Review

Pub Date : 2023-12-12 DOI: 10.47353/delarev.v2i3.63

Endah Widyastuti, Fitriah Faisal

Pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan sektor yang sangat berpotensi terjadinya penyelewengan. Pemerintah berupaya membuat peraturan dan kebijakan agar tercipta keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam rangka mencegah terjadinya penyelewengan kewenangan baik dari Aparatur Sipil Negara maupun dari pihak pelaku usaha. Praktik persekongkolan pada pengadaan barang/jasa pemerintah dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah unsur, pola dan bentuk-bentuk persekongkolan dalam pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, dimana menggunakan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum dan doktrin hukum sebagai data utama dan bahan pustaka sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Persekongkolan dalam tender pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat dimana cara menentukan pemenang tender tidak dilakukan secara jujur, adil dan transparan. Hal ini diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bentuk dan pola praktik Persekongkolan diklasifikasi menjadi 3 jenis, yaitu Horizontal, Vertikal dan Gabungan (Horizontal dan Vertikal).

政府货物/服务采购招标的实施是一个有可能出现欺诈行为的部门。政府制定法规和政策的目的是创造公正、便利和法律确定性，以防止国家民事机构和企业行为者滥用权力。在政府货物/服务采购中的合谋行为会导致不公平的商业竞争。本研究旨在探讨政府货物/服务采购招标中的共谋要素、模式和形式。本研究采用的方法是规范研究法，以法律法规、法律原则和法律学说为主要资料，以图书资料为辅助资料。研究结果认为，政府采购招标中的合谋行为是一种不公平的商业竞争形式，即确定中标者的方法没有以诚实、公平和透明的方式进行。1999 年第 5 号法律《禁止垄断行为和不公平商业竞争法》第 22 条对此做出了规定。共谋行为的形式和模式分为三种，即横向、纵向和组合（横向和纵向）。

{"title":"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PELAKSANAAN TENDER PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT","authors":"Endah Widyastuti, Fitriah Faisal","doi":"10.47353/delarev.v2i3.63","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v2i3.63","url":null,"abstract":"Pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan sektor yang sangat berpotensi terjadinya penyelewengan. Pemerintah berupaya membuat peraturan dan kebijakan agar tercipta keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam rangka mencegah terjadinya penyelewengan kewenangan baik dari Aparatur Sipil Negara maupun dari pihak pelaku usaha. Praktik persekongkolan pada pengadaan barang/jasa pemerintah dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah unsur, pola dan bentuk-bentuk persekongkolan dalam pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, dimana menggunakan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum dan doktrin hukum sebagai data utama dan bahan pustaka sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Persekongkolan dalam tender pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat dimana cara menentukan pemenang tender tidak dilakukan secara jujur, adil dan transparan. Hal ini diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bentuk dan pola praktik Persekongkolan diklasifikasi menjadi 3 jenis, yaitu Horizontal, Vertikal dan Gabungan (Horizontal dan Vertikal).","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"9 8","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139008704","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 二二年第13号法律适用法的合宪性适用于2011年第12号立法第二次修正案的修改

Lakidende Law Review

Pub Date : 2022-12-18 DOI: 10.47353/delarev.v1i3.31

Yudhia Perdana Sikumbang, Geofani Milthree Saragih

Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Hal ini kemudian menimbulkan banyak kritikan serta pertanyaan mulai dari masyarakat, praktisi hukum hingga teoritisi hukum mengenai dasar hukum penggunaan dari metode Ombibus Law tersebut. Bahkan, pengujian undang-undang yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dilakukan uji materil dan formil, yang dimana salah satu permohonan uji formil yang terdapat dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi tersebut memasukkan keberatan atas penggunaan metode Ombibus Law yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas di dalam hukum positif di Indonesia. Pada pertengahan bulan Juni 2022 yang lalu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara resmi berlaku sebagai dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru di Indonesia. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana konstitusionalitas penerapan metode Omnibus Law dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan bagaimanakah metode pembentukan peraturan perundang-undangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penggunaan metode Omnibus Law pada pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional dan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan penggunaan dari metode Ombibus Law telah memiliki dasar hukum yang jelas

在过去的2020年，发展中出现的问题之一是利用拟定法例法的方法来创建，该法例已将2020年第11条定为人工合成法。这就提出了许多批评和问题，从执法人员的社区到法律理论家的知识产权。甚至法律测试,2020年第11号法律关于版权的测试工作做materil和测试正装,在一个请求宪法法院申请中放松的去把反对上述使用Ombibus法律没有明确的法律依据的方法在印度尼西亚的积极法律中。截至2022年6月中旬，2011年12年第13条修改第2条的立法法案正式生效，作为在印度尼西亚建立新立法法规的法律基础。本研究采用的研究方法是分析描述性的规范研究。本研究旨在探讨如何安全法综合性方法应用法律形成2020年第11号法律中关于版权和工作方法如何形成2022年第13号法的立法生效后规定关于第二个变化2011年12号法案立法规则的形成。这些研究结果表明,使用方法对2020年第11号法律形成综合性法律生效后的工作是违宪和版权2022年第13号法律关于第二个变化2011年12号法案立法规则的形成方法的使用Ombibus法律已经有明确的法律依据

{"title":"KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN","authors":"Yudhia Perdana Sikumbang, Geofani Milthree Saragih","doi":"10.47353/delarev.v1i3.31","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i3.31","url":null,"abstract":"Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Hal ini kemudian menimbulkan banyak kritikan serta pertanyaan mulai dari masyarakat, praktisi hukum hingga teoritisi hukum mengenai dasar hukum penggunaan dari metode Ombibus Law tersebut. Bahkan, pengujian undang-undang yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dilakukan uji materil dan formil, yang dimana salah satu permohonan uji formil yang terdapat dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi tersebut memasukkan keberatan atas penggunaan metode Ombibus Law yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas di dalam hukum positif di Indonesia. Pada pertengahan bulan Juni 2022 yang lalu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara resmi berlaku sebagai dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru di Indonesia. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana konstitusionalitas penerapan metode Omnibus Law dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan bagaimanakah metode pembentukan peraturan perundang-undangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penggunaan metode Omnibus Law pada pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional dan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan penggunaan dari metode Ombibus Law telah memiliki dasar hukum yang jelas","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117270851","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY : IMPLIKASI HUKUM PENYEDERHANAAN IZIN USAHA DALAM UU CIPTA KERJA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Lakidende Law Review

Pub Date : 2022-12-18 DOI: 10.47353/delarev.v1i3.32

Camelia Annisya Marelza, Denadine Angeli, Muhammad Ridwan

Tujuan dibentuknya omnibus law adalah meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Indonesia yang saat ini masih tertinggal jauh dengan negara lain. Salah satu upaya yang kemudian dilakukan oleh pemerintah adalah memangkas sejumlah perizinan yang salah satunya adalah izin lingkungan yaitu kewajiban untuk melengkapi dokumen AMDAL. Akan tetapi regulasi tersebut justru kontradiktif dengan semangat pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang mana pembangunan harus sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup. Tindakan tersebut juga berpotensi melanggar Pasal 28H ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 yang mewajibkan negara untuk memastikan terlindungnya hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Apalagi di negara-negara yang memperoleh indeks kemudahan usaha tertinggi seperti Denmark, Korea Selatan dan Amerika Serikat penerbitan dokumen AMDAL diwajibkan dan dilakukan secara ketat. Oleh karena itulah artikel ini akan mencoba melihat implikasi omnibus law terhadap hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

拟制法的目的是增加印尼目前仍落后于其他国家的税收优惠指数。政府随后的一项努力是削减一些许可证，其中之一是完成AMDAL文件的义务是环境许可。然而，这一规定与可持续发展(SDGs)的发展精神形成了鲜明的对比，即其发展必须符合环境保护。这一行动也可能违反1945年宪法第28条第1节(1)，该法案要求国家确保其宪法保护公民对清洁和健康环境的权利。此外，在丹麦、韩国和美国等拥有最高企业可有率的国家，要求并严格执行《AMDAL文档》。因此，这篇文章将试图看到《omnibus law》对宪法公民对清洁、健康环境的权利的影响。

引用次数: 0

AKIBAT HUKUM PENYIMPANGAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM DALAM PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN

Lakidende Law Review

Pub Date : 2022-12-18 DOI: 10.47353/delarev.v1i3.38

Asri Sarif

Asas ultra petitum partium merupakan pembatasan terhadap kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan tidak lebih dari yang dituntut. Keberlakuan asas ini tertuang dalam ketentuan Pasal 178 Ayat (3) HIR dan Pasal 189 Ayat (3) RBg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum atas penyimpangan asas ultra petitum partium dalam putusan akta perdamaian serta upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam putusan akta perdamaian yang menyimpangi asas ultra petitum partium. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa putusan akta perdamaian yang melanggar asas ultra petitum partium berakibat hukum putusan tersebut cacat hukum karena melanggar prinsip rule of law, namun tetap sah dan kedudukannya dipersamakan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Olehnya itu pihak yang dirugikan hanya dapat melakukan upaya hukum pembatalan putusan melalui mekanisme upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Putusan Akta Perdamaian dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan bahwa kesepakatan perdamaian telah memuat kekeliruan tentang obyek yang dipersengketakan atau kesepakatan perdamaian ternyata melanggar hukum.

超petitum partium的原则是对法官在执行其裁决时的权力的限制，其裁决将不超过所要求的。这项原则的可行性在于第178节(3)希尔和第189节(3)RBg。本研究旨在确定确定《和平行为》(peace act)中对超佩蒂亚-佩蒂- partium不服从原则的法律后果，以及被控违反《超佩蒂- partium》(the peace act)的不利各方可能会采取什么法律行动。这项研究的结果表明，违反超petitum partium原则的和平法案导致了一项法律缺陷，该判决违反了《法律规则》原则，但它是合法的，它的立场与具有法律约束力的判决相比较。因此，被冤枉的一方只能通过向最高法院的一种非凡的法律努力机制来执行撤销判决的法律努力。《和平契约》的裁决可以被推翻，前提是《和平协议》中对所争议对象或和平协议的错误提出了法律上的错误。

{"title":"AKIBAT HUKUM PENYIMPANGAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM DALAM PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN","authors":"Asri Sarif","doi":"10.47353/delarev.v1i3.38","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i3.38","url":null,"abstract":"Asas ultra petitum partium merupakan pembatasan terhadap kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan tidak lebih dari yang dituntut. Keberlakuan asas ini tertuang dalam ketentuan Pasal 178 Ayat (3) HIR dan Pasal 189 Ayat (3) RBg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum atas penyimpangan asas ultra petitum partium dalam putusan akta perdamaian serta upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam putusan akta perdamaian yang menyimpangi asas ultra petitum partium. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa putusan akta perdamaian yang melanggar asas ultra petitum partium berakibat hukum putusan tersebut cacat hukum karena melanggar prinsip rule of law, namun tetap sah dan kedudukannya dipersamakan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Olehnya itu pihak yang dirugikan hanya dapat melakukan upaya hukum pembatalan putusan melalui mekanisme upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Putusan Akta Perdamaian dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan bahwa kesepakatan perdamaian telah memuat kekeliruan tentang obyek yang dipersengketakan atau kesepakatan perdamaian ternyata melanggar hukum.","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"378 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122818783","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 从人权的角度来看，禁止跨宗教婚姻的禁令

Lakidende Law Review

Pub Date : 2022-12-18 DOI: 10.47353/delarev.v1i3.26

Mohd. Yusuf DM, Geofani Milthree Saragih

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis/suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antar umat beragama. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah pernikahan Muslim dengan non-muslim yang selanjutnya kita sebut sebagai “pernikahan beda agama”. Keadaan masyarakat indonesia yang majemuk menjadikan pergaulan di masyarakat semakin luas dan beragam. Hal ini telah mengakibatkan pergeseran nilai agama yang lebih dinamis daripada yang terjadi pada masa lampau.Seorang muslimin dan muslimat ini lebih berani untuk memilih pendamping hidup non-muslim. Dapat disimpulkan bahwa Jika Negara melegalkan pernikah beda agama di Indonesia maka sama saja Negara menabrak hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, dan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin setiap warga Negaranya untuk memeluk agama dan ibadat menurut agama dan kepercayaannya, sedangkan tiap-tiap agama mempunyai tata cara atau ibadat perkawinan yang berbeda-beda. Pandangan HAM di Indonesia seharusnya lebih merujuk kepada pengaturan HAM yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, bukan merujuk kepada DUHAM yang kita sendiripun tidak tahu siapa yang membuatnya dan bahkan apa agendanya bagi Negara yang masih kental keagamaanya.Hak asasi Manusia yang ada di Indonesia, bukanlah Hak Asasi Manusia yang sekuler, yang memisahkan agama dari Negara, yang melegalkan segala cara atas nama “HAM”, ini jelas bertentangan dengan Pancasila sila pertama, dan ini tidak masuk dalam jati diri bangsa Indonesia.

印度尼西亚是一个多元化的社会，尤其是在民族和宗教方面。因此，在生活中，印尼社会在不同的方面，从文化、生活方式和个人相互作用，面临着不同的问题。政府和其他国家组成部分关心的是宗教人士之间的关系。宗教人士之间的这些问题之一是穆斯林与非穆斯林的婚姻问题，我们后来称之为“宗教婚姻”。印度尼西亚的多元社会状况使社会中的联系更加广泛和多样化。这导致了比过去更动态的宗教价值观转变。穆斯林和穆斯林更有勇气选择非穆斯林的生活伴侣。可以推断,如果国家pernikah不同国家在印尼就同一宗教合法化撞上了在印尼的宗教法律,违反第29章《1945年宪法》保证每个公民的皈依和崇拜根据宗教和信仰,而每个有不同的婚姻法令或崇拜。印尼人权组织的观点应该更多地与1945年宪法中存在的人权安排有关，而不是我们自己不知道是谁提出的，甚至不知道它对一个仍然信奉宗教的国家的议程是什么。在印尼存在的人权，不是世俗的人权，也不是把宗教与国家分开，以“人权”的名义合法化的人权，这显然与第一个国家的南西拉是矛盾的，它不属于印尼民族。

{"title":"LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA","authors":"Mohd. Yusuf DM, Geofani Milthree Saragih","doi":"10.47353/delarev.v1i3.26","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i3.26","url":null,"abstract":"Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis/suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antar umat beragama. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah pernikahan Muslim dengan non-muslim yang selanjutnya kita sebut sebagai “pernikahan beda agama”. Keadaan masyarakat indonesia yang majemuk menjadikan pergaulan di masyarakat semakin luas dan beragam. Hal ini telah mengakibatkan pergeseran nilai agama yang lebih dinamis daripada yang terjadi pada masa lampau.Seorang muslimin dan muslimat ini lebih berani untuk memilih pendamping hidup non-muslim. Dapat disimpulkan bahwa Jika Negara melegalkan pernikah beda agama di Indonesia maka sama saja Negara menabrak hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, dan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin setiap warga Negaranya untuk memeluk agama dan ibadat menurut agama dan kepercayaannya, sedangkan tiap-tiap agama mempunyai tata cara atau ibadat perkawinan yang berbeda-beda. Pandangan HAM di Indonesia seharusnya lebih merujuk kepada pengaturan HAM yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, bukan merujuk kepada DUHAM yang kita sendiripun tidak tahu siapa yang membuatnya dan bahkan apa agendanya bagi Negara yang masih kental keagamaanya.Hak asasi Manusia yang ada di Indonesia, bukanlah Hak Asasi Manusia yang sekuler, yang memisahkan agama dari Negara, yang melegalkan segala cara atas nama “HAM”, ini jelas bertentangan dengan Pancasila sila pertama, dan ini tidak masuk dalam jati diri bangsa Indonesia.","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128537438","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI 刑事司法部长肯达里的腐败行为替代品

Lakidende Law Review

Pub Date : 2022-12-18 DOI: 10.47353/delarev.v1i3.36

Ahmad Firman Tarta, Handrawan, Endah Widyastuti, Arfa

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. Eksekusi pidana uang pengganti dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan, sehingga hal ini menghambat proses pengembalian kerugian negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri Kendari dan Apakah yang menjadi hambatan-hambatan Kejaksaan Negeri Kendari dalam pelaksanaan pidana uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Kendari.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pidana uang penggati dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri Kendari, menganalisis hambatan dan solusi pelaksanaan pidana uang penggati dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri Kendari.Hasil dari penelitian ini adalah a) Pelaksanaan eksekusi uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kendari dilakukan berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; b) Faktor penghambat dalam pelaksanaan pidana uang pengganti oleh jaksa selaku eksekutor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk memerangi korupsi khususnya membantu pihak eksekutor uang pengganti dengan cara memberikan informasi tentang harta benda yang dimiliki terpidana, tidak adanya kesadaran dari terpidana untuk melakukan pembayaran uang pengganti, kurang tegasnya jaksa selaku eksekutor uang mengganti dan terpidana yang yang tidak memiliki harta untuk melakukan pembayaran uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, keterbasan sumber daya manusia yang dimilik di kejaksaan negeri kendari dalam melakukan pelacakan asset yang dimiliki oleh terpidana/eks terpidana dan terpidana/eks terpidana hanya mengebalikan sebagian uang pengganti; c) Solusi pelaksanaan pidana uang pengganti apat dilakukan melalui penguatan norma dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Jaksa Agung tentang petunjuk teknis dan substansi eksekusi uang penganti dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan, Perlunya Kepastian hukum dalam level UU tindak Pidana korupsi tentang keadaan hukum barang hasil tindak pidana korupsi yang baru ditemukan setelah terpidana menjalani atau sedang menjalani pidana penjara sebagai pidana penganti dari uang penganti.

除腐败罪行的法律除了构成严重威胁外，还可判处其他罪行，其中之一是补偿金。在执行过程中，对替代资金的刑事处决有许多障碍，因此阻碍了国家损失的恢复。本研究的问题是，地方检察官肯达里(Kendari state state attorney)将如何对腐败的惩罚性行为实施替代货币，以及它是否构成了肯达里市腐败犯罪案件中对替代货币实施的障碍。本研究的目的是确定由地方检察官肯达里特(Kendari state state attorney)以恢复联邦财政损失为目的的腐败犯罪煽动的犯罪行为。本研究的结果是a)司法部长办公室根据司法部长编号:p-518/J的裁决，对腐败行为中的替代货币执行判决。2001年11月1日和2020年印尼总检察长章程根据1971年《消除腐败罪行3号法》规定，法院已决定撤换这笔钱。(b)执行死刑的检察官对替代货币的禁运因素是，公众对打击腐败缺乏认识，这对代理货币的执行力尤其有帮助。缺乏严格检察官作为刽子手钱换和罪犯没有付款的财富的钱已经被法官对罪犯的替代品,keterbasan还有多少人力资源在地区检察官kendari做跟踪罪犯所拥有的资产前罪犯和罪犯/前罪犯只是mengebalikan一部分钱来代替;c)替代货币的惩罚性解决方案是通过巩固最高法院的信息披露协议和司法部长的规则，以确定在调查、起诉和司法判决的水平上执行佣金、必须对《刑事腐败法》的腐败级别的法律保证，这种保证是由犯罪行为所产生的腐败行为所产生的。

{"title":"PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI","authors":"Ahmad Firman Tarta, Handrawan, Endah Widyastuti, Arfa","doi":"10.47353/delarev.v1i3.36","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i3.36","url":null,"abstract":"Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. Eksekusi pidana uang pengganti dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan, sehingga hal ini menghambat proses pengembalian kerugian negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri Kendari dan Apakah yang menjadi hambatan-hambatan Kejaksaan Negeri Kendari dalam pelaksanaan pidana uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Kendari.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pidana uang penggati dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri Kendari, menganalisis hambatan dan solusi pelaksanaan pidana uang penggati dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri Kendari.Hasil dari penelitian ini adalah a) Pelaksanaan eksekusi uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kendari dilakukan berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; b) Faktor penghambat dalam pelaksanaan pidana uang pengganti oleh jaksa selaku eksekutor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk memerangi korupsi khususnya membantu pihak eksekutor uang pengganti dengan cara memberikan informasi tentang harta benda yang dimiliki terpidana, tidak adanya kesadaran dari terpidana untuk melakukan pembayaran uang pengganti, kurang tegasnya jaksa selaku eksekutor uang mengganti dan terpidana yang yang tidak memiliki harta untuk melakukan pembayaran uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, keterbasan sumber daya manusia yang dimilik di kejaksaan negeri kendari dalam melakukan pelacakan asset yang dimiliki oleh terpidana/eks terpidana dan terpidana/eks terpidana hanya mengebalikan sebagian uang pengganti; c) Solusi pelaksanaan pidana uang pengganti apat dilakukan melalui penguatan norma dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Jaksa Agung tentang petunjuk teknis dan substansi eksekusi uang penganti dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan, Perlunya Kepastian hukum dalam level UU tindak Pidana korupsi tentang keadaan hukum barang hasil tindak pidana korupsi yang baru ditemukan setelah terpidana menjalani atau sedang menjalani pidana penjara sebagai pidana penganti dari uang penganti.","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116702228","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

LEGALITAS PENGGUNAAN MEREK PEGADAIAN OLEH PT PEGADAIAN (PERSERO) 当铺品牌使用的国有化(PERSERO)

Lakidende Law Review

Pub Date : 2022-12-18 DOI: 10.47353/delarev.v1i3.39

Muhammad Hasyim

Di era globalisasi, merek memiliki peranan yang sangat penting bagi para pengusaha dalam dunia bisnis karena merek memberi tanda pada barang dan jasa agar masyarakat mengenal suatu produk atau jasa. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur tentang merek yang menjadi ciri usaha dan identitas pada barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penggunaan merek pegadaian oleh PT Pegadaian berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini menganalisis secara kualitatif bahan hukum primer yang berkenaan objek penelitian. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kata pegadaian dalam penggunaannya kepada masyarakat masih diartikan sebagai tempat bergadai yang masih merupakan kata umum, sehingga pendaftaran kata pegadaian sebagai merek belum sepenuhnya mampu membangun secondary meaning yang menjadi daya pembeda. Oleh karena itu, Pemerintah harus melakukan pemeriksaan substantif terhadap merek-merek yang hendak didaftarkan. Kemudian pemeriksaan itu harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis.

在全球化时代，品牌在商界对企业家来说非常重要，因为品牌标志着商品和服务，以使人们了解一种产品或服务。品牌法律和地理标志规范了商品和服务的商业和身份。本研究旨在根据品牌法规和地理指示，分析PT当铺品牌使用的合法性。这种研究是规范研究。本研究对研究对象的主要法律材料进行了定性分析。这项研究得出的结论是，它在公共用途中的当铺一词仍被定义为一个时髦的地方，这使得当铺作为一种品牌的注册还没有完全能够建立一种具有不同含义的概念意义的概念。因此，政府应该对注册品牌进行实质性审查。那么，它必须根据有关品牌和地理指示的法律条款进行调查。

引用次数: 0

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL LINGKUP PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI BAGIAN IMPLEMTASI KESEIMBANGAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL 高等教育领域的性暴力处理，作为国家刑法改革中隐含平衡的一部分

Lakidende Law Review

Pub Date : 2022-12-18 DOI: 10.47353/delarev.v1i3.35

Wahyu Prianto

Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana, Upaya pembaharuan hukum pidana khususnya dalam hal kekerasan seksual di lingkup pendidikan tinggi Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka,Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut Upaya pembaharuan hukum pidana khususnya dalam hal kekerasan seksual di lingkup pendidikan tinggi, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan peraturan dari Kementrian Perguruan Tinggi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa paham yang telah dilaksanakan oleh hukum pidana saat ini telah cukup jelas jika dalam dokumen hukum, tidak memandang unsur diskriminasi tentunya hal ini disebabkan karena dalam diskriminasi merupakan suatu realitas yang ada di masyarakat apalagi dalam penerapan hukum pidana tentang kekerasan seksual atau pelecehan seksual, sehingga terobosan hukum adalah upaya untuk melakukan penerapan hukum agar sesuatu yang baru itu dapat melaksanakan tugasnya tidak hanya bersifat subjektif akan tetapi terobosan atau pembaruan hukum dalam penanganan kekerasan seksual lingkup perguruan tinggi atau dunia pendidikan di Indonesia harus dapat dilakukan oleh penafsiran sosial dan penafsiran hukum agar dapat merumuskan suatu kebijakan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual khususnya lengkap perguruan tinggi, dan adanya upaya untuk menguatkan metode tersebut melalui suatu Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkup Perguruan Tinggi sebagaimana amanah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan riset dan teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, sehingga menurut penulis hal ini merupakan terobosan yang baik karena mengingat salah satu kendala dalam penegakan hukum terkait pidana kekerasan dan pelecehan seksual adalah terbenturnya dengan masih banyaknya pandangan masyarakat yang masih malu untuk melaporkan atau menyerahkan permasalahan pelecehan seksual kepada jalur hukum.

这项研究是关于如何，更新刑法特别是性暴力方面的努力用研究方法在高等教育领域管辖权的法律是规范研究方法如何研究文献材料或纯粹的辅助材料进行研究,这项研究是关于规范管辖权等问题有关的更新刑法特别是性暴力方面的努力在高等教育领域,这项研究使用定性数据分析方法,即管辖权提出的规范,即描述性地描述了一个大学教育部设立的相关政策规定的30号2021年关于性暴力的预防和管理的初级大学环境和法律材料,即来自与题目有关的立法的研究材料和设计的问题。研究表明，在现有的法律文件中，对歧视的理解是相当明显的，因为歧视是社会的现实，更不用说对性暴力或性侵犯的刑法实施，这样律法是为了突破法律适用,这样一些新的东西可以履行他的职责不仅仅是主观然而突破或更新法律中处理性虐待印尼大学或教育在世界范围应该可以由社会解释和解释法律,以便制定一个政策,防止和对付性暴力尤其是完整的大学,目前正在加强这种方法的努力，通过大学范围内的性暴力预防和处理工作组，如《20世纪30年代文化研究与技术与预防与预防学院性暴力史》(prevention and technology ministry of culture and technology)的规定，因此，作者认为这是一个很好的突破，因为执法中有关犯罪、暴力和性骚扰的障碍之一已经形成，许多人仍然羞于向执法部门报告或将性骚扰问题提交给执法部门。

{"title":"PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL LINGKUP PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI BAGIAN IMPLEMTASI KESEIMBANGAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL","authors":"Wahyu Prianto","doi":"10.47353/delarev.v1i3.35","DOIUrl":"https://doi.org/10.47353/delarev.v1i3.35","url":null,"abstract":"Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana, Upaya pembaharuan hukum pidana khususnya dalam hal kekerasan seksual di lingkup pendidikan tinggi Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka,Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut Upaya pembaharuan hukum pidana khususnya dalam hal kekerasan seksual di lingkup pendidikan tinggi, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan peraturan dari Kementrian Perguruan Tinggi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa paham yang telah dilaksanakan oleh hukum pidana saat ini telah cukup jelas jika dalam dokumen hukum, tidak memandang unsur diskriminasi tentunya hal ini disebabkan karena dalam diskriminasi merupakan suatu realitas yang ada di masyarakat apalagi dalam penerapan hukum pidana tentang kekerasan seksual atau pelecehan seksual, sehingga terobosan hukum adalah upaya untuk melakukan penerapan hukum agar sesuatu yang baru itu dapat melaksanakan tugasnya tidak hanya bersifat subjektif akan tetapi terobosan atau pembaruan hukum dalam penanganan kekerasan seksual lingkup perguruan tinggi atau dunia pendidikan di Indonesia harus dapat dilakukan oleh penafsiran sosial dan penafsiran hukum agar dapat merumuskan suatu kebijakan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual khususnya lengkap perguruan tinggi, dan adanya upaya untuk menguatkan metode tersebut melalui suatu Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkup Perguruan Tinggi sebagaimana amanah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan riset dan teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, sehingga menurut penulis hal ini merupakan terobosan yang baik karena mengingat salah satu kendala dalam penegakan hukum terkait pidana kekerasan dan pelecehan seksual adalah terbenturnya dengan masih banyaknya pandangan masyarakat yang masih malu untuk melaporkan atau menyerahkan permasalahan pelecehan seksual kepada jalur hukum.","PeriodicalId":135172,"journal":{"name":"Lakidende Law Review","volume":"124 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123301928","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

DESKRIPSI TENTANG MODUS OPERANDI DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN DANA DESA ( Studi Putusan Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kupang ) 对农村资金腐败行为的法律运作方式和后果的描述

Lakidende Law Review

Pub Date : 2022-12-18 DOI: 10.47353/delarev.v1i3.40

Frengky Ndaomanu

Pemerintah desa saat ini, sudah memiliki otonom tersendiri dengan munculnya produk hukum baru yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang sebelumnya pemerintahan desa masih diatur bersama dengan sistem pemerintahan daerah dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi obyektif, subyektif, proses, dan tujuan.Kepala Desa bersama aparat desa diberi kewenangan mengelola keuangan desa atau anggaran desa, kewenangan tanpa bekal yang cukup berpotensi terjdinya penyalahgunaan anggaran desa. Data dan fakta bahwa Kepala Desa yang mengelola Anggaran Desa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menyebabkan banyak Kepala Desa terlibat dalam tindak pidana korupsi anggaran desa.

如今，农村政府已经拥有了自己的自治，并推出了一种新的法律产品，即2014年针对农村的第6条法律。在2004年第32条《自治法》中，农村政府仍在与地方治理系统保持一致。《农村金融》基本上是2003年第17号《国库法》规定的国家财务的子系统。在这一解释中，他指出，用于确定国家财政的方法是客观的、主观的、过程和目的。村长和村里的当局被授权管理村庄的财政或村庄预算，这种不充分的权利可能导致农村预算的滥用。管理农村预算的村长不遵守适用规则的数据和事实，导致许多村长卷入了《农村预算腐败罪行》。

引用次数: 0