Pub Date : 2018-12-03DOI: 10.32662/gjpads.v1i2.393
Dewi Walahe
ABSTRACT The long-term objective of this research is the birth of a process of describing women's involvement in the bureaucratic decision-making process, and the model of gender strengthening in bureaucratic decision-making in Gorontalo City. The research method used is qualitative research with data collection techniques through: interviews, documentation, and FGD. Then the collected data will be analyzed by triangulation data. The results show that: first, so far the existence of women in the Gorontalo City government in the bureaucratic decision-making process is still less than optimal, although the potential quantity of women is 3,023 (66.97%) compared to 1,491 men (33.03%). The progress of the role of women in the bureaucratic leadership only 6 people occupied the heads of regional apparatus organizations and 24 others were men. This symptom certainly has an impact on demands. women must play their role in realizing democracy that is not gender biased as well as proof of the maturity of a nation. Keuda, the Gender Strengthening Model in the decision making of the bureaucracy in Gorontalo City is the zero-sum and positive-sum models.
{"title":"GENDER STRENGTHENING IN BUREAUCRATIC DECISION MAKING CITY OF GORONTALO","authors":"Dewi Walahe","doi":"10.32662/gjpads.v1i2.393","DOIUrl":"https://doi.org/10.32662/gjpads.v1i2.393","url":null,"abstract":"ABSTRACT The long-term objective of this research is the birth of a process of describing women's involvement in the bureaucratic decision-making process, and the model of gender strengthening in bureaucratic decision-making in Gorontalo City. The research method used is qualitative research with data collection techniques through: interviews, documentation, and FGD. Then the collected data will be analyzed by triangulation data. The results show that: first, so far the existence of women in the Gorontalo City government in the bureaucratic decision-making process is still less than optimal, although the potential quantity of women is 3,023 (66.97%) compared to 1,491 men (33.03%). The progress of the role of women in the bureaucratic leadership only 6 people occupied the heads of regional apparatus organizations and 24 others were men. This symptom certainly has an impact on demands. women must play their role in realizing democracy that is not gender biased as well as proof of the maturity of a nation. Keuda, the Gender Strengthening Model in the decision making of the bureaucracy in Gorontalo City is the zero-sum and positive-sum models.","PeriodicalId":151530,"journal":{"name":"Gorontalo Journal of Public Administration Studies","volume":"110 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116585597","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-12-03DOI: 10.32662/GJPADS.V1I2.442
Nirmala Sahi
Lahirnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan tersebut menjadi aturan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan kekayaan yang dimiliki desa. Berbagai aturan tersebut selama kurun waktu 10 tahun hampir tidak berdampak yang siknifikan bagi pembangunan dan kemajuan desa.Berbagai permasalahan di dalam pembangunan desa misalnya masih rendahnya aset yang dikuasai masyarakat desa, ditambah lagi dengan rendahnya akses masyarakat desa terhadap sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, modal, alat produksi, rendahnya keterampilan dan penguasaan teknologi, akses informasi serta jaringan kerja sama yang tidak ada. Selain itu masih rendahnya tingkat pelayanan dan sarana prasarana yang dimiliki desa serta sumber daya manusia yang sebagaian besar berketerampilan rendah (low skilled), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, rendahnya akses lintas bidang dalam pengembangan kawasan pedesaan.Dalam konteks tersebut di Desa Butu menarik untuk dianalisis sebab desa ini masih terdapat 93 rumah tangga miskin tahun 2016 yang harus dipecahkan oleh pemerintah Desa Butu. Kemudian banyaknya rumah tangga sasaran penerima program pengentasan kemiskinan seperti bantuan Raskin sebanyak 94 KK, BLSM 72 KK, PKH 56 KK, Jamkesmas 429 Jiwa, dan Jamkesda 163 jiwa. Mengingat dari segi pendapatan, Desa Butu ini mendapatkan alokasi anggaran yang besar yang dikelola olem Pemerintah Desa dalam bentuk APBDes. Namun disisi yang lain pengelolaan keuangan dan kekayaan yang dimiliki desa harus berkorelasi dengan pengentasan kemiskinan didesa Butu, namun belum sepenuhnya diwujudkan.Penelitian ini berbentuk penelitian Kualitatif, dimana penelitian ini akan menjelaskan secara mendalam perihal mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Butu.Pemerintah Kabupaten Bone Bolango harus meningkatkan aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan yang dihadapi, yakni Masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah Bone Bolango dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa, Tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat desa oleh Pemerintah Daerah; dan Belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat.
{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DESA (APBDes)","authors":"Nirmala Sahi","doi":"10.32662/GJPADS.V1I2.442","DOIUrl":"https://doi.org/10.32662/GJPADS.V1I2.442","url":null,"abstract":"Lahirnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan tersebut menjadi aturan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan kekayaan yang dimiliki desa. Berbagai aturan tersebut selama kurun waktu 10 tahun hampir tidak berdampak yang siknifikan bagi pembangunan dan kemajuan desa.Berbagai permasalahan di dalam pembangunan desa misalnya masih rendahnya aset yang dikuasai masyarakat desa, ditambah lagi dengan rendahnya akses masyarakat desa terhadap sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, modal, alat produksi, rendahnya keterampilan dan penguasaan teknologi, akses informasi serta jaringan kerja sama yang tidak ada. Selain itu masih rendahnya tingkat pelayanan dan sarana prasarana yang dimiliki desa serta sumber daya manusia yang sebagaian besar berketerampilan rendah (low skilled), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, rendahnya akses lintas bidang dalam pengembangan kawasan pedesaan.Dalam konteks tersebut di Desa Butu menarik untuk dianalisis sebab desa ini masih terdapat 93 rumah tangga miskin tahun 2016 yang harus dipecahkan oleh pemerintah Desa Butu. Kemudian banyaknya rumah tangga sasaran penerima program pengentasan kemiskinan seperti bantuan Raskin sebanyak 94 KK, BLSM 72 KK, PKH 56 KK, Jamkesmas 429 Jiwa, dan Jamkesda 163 jiwa. Mengingat dari segi pendapatan, Desa Butu ini mendapatkan alokasi anggaran yang besar yang dikelola olem Pemerintah Desa dalam bentuk APBDes. Namun disisi yang lain pengelolaan keuangan dan kekayaan yang dimiliki desa harus berkorelasi dengan pengentasan kemiskinan didesa Butu, namun belum sepenuhnya diwujudkan.Penelitian ini berbentuk penelitian Kualitatif, dimana penelitian ini akan menjelaskan secara mendalam perihal mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Butu.Pemerintah Kabupaten Bone Bolango harus meningkatkan aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan yang dihadapi, yakni Masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah Bone Bolango dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa, Tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat desa oleh Pemerintah Daerah; dan Belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat.","PeriodicalId":151530,"journal":{"name":"Gorontalo Journal of Public Administration Studies","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126601482","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2018-12-03DOI: 10.32662/GJPADS.V1I2.373
Annisa Rizqa Alamri
Human in their environment always give response to all things they recently accept. That response is also occurred in the community whose environment is developed to be a tourism attraction. The response is appear because of their need to utilize and improve their quality of life. The response of the community will affect the development of the tourism attractions. The involvement of the private sector will cause response from the local community. The response appears from the community will show the community’s acceptance of the development of tourism area. Thus the response of the fishermen community of Ponelo Kepulauan to the development of Saronde Island is interesting to be examined. The responses of the fishermen community seen in this research are social response and economic response that appears since Saronde Island is developed by the private sector. Qualitative method is used with case study approach to reveal the form and factor of social and economic response of the fishermen community towards the development of Saronde Island. This research is done in Ponelo Islands, North Gorontalo Regency, Gorontalo Province. The sources of the data used in this research are primary data and secondary data. The determination of informants are selected by using a purposive sampling technique. Data collection is done through observation, in-depth interviews and document studies. Data analysis is done with data reduction, presentation, and with draw the conclusion. To test the validity of the data obtained, this research used triangulation. Based on the findings in the field, researchers found that the social response of fishermen community of Ponelo Kepulauan to the development of Saronde Island tourism area includes a positive response and negative response. Positive response is the establishment of cooperation and adaptation of the fishermen community. Negative response is the indifferent society and the rejection of the fishermen community. The economic response of the fishermen community is the improvement of earnings after the development of Saronde Island. The response is influenced by several factors such as the income, perceptions, social and individual motives, and needs interests. All factor is working to encourage the emergence of social and economic response of fishermen communities of Ponelo Kepulauan to the development of Saronde Island. Key Words: Social Response, Economic Response, Fishermen Community
{"title":"SOCIAL AND ECONOMICAL RESPONS OF FISHERMAN SOCIETY OF PONELO ISLAND TO THE DEVELOPMENT OF SARONDE ISLAND","authors":"Annisa Rizqa Alamri","doi":"10.32662/GJPADS.V1I2.373","DOIUrl":"https://doi.org/10.32662/GJPADS.V1I2.373","url":null,"abstract":"Human in their environment always give response to all things they recently accept. That response is also occurred in the community whose environment is developed to be a tourism attraction. The response is appear because of their need to utilize and improve their quality of life. The response of the community will affect the development of the tourism attractions. The involvement of the private sector will cause response from the local community. The response appears from the community will show the community’s acceptance of the development of tourism area. Thus the response of the fishermen community of Ponelo Kepulauan to the development of Saronde Island is interesting to be examined. The responses of the fishermen community seen in this research are social response and economic response that appears since Saronde Island is developed by the private sector. Qualitative method is used with case study approach to reveal the form and factor of social and economic response of the fishermen community towards the development of Saronde Island. This research is done in Ponelo Islands, North Gorontalo Regency, Gorontalo Province. The sources of the data used in this research are primary data and secondary data. The determination of informants are selected by using a purposive sampling technique. Data collection is done through observation, in-depth interviews and document studies. Data analysis is done with data reduction, presentation, and with draw the conclusion. To test the validity of the data obtained, this research used triangulation. Based on the findings in the field, researchers found that the social response of fishermen community of Ponelo Kepulauan to the development of Saronde Island tourism area includes a positive response and negative response. Positive response is the establishment of cooperation and adaptation of the fishermen community. Negative response is the indifferent society and the rejection of the fishermen community. The economic response of the fishermen community is the improvement of earnings after the development of Saronde Island. The response is influenced by several factors such as the income, perceptions, social and individual motives, and needs interests. All factor is working to encourage the emergence of social and economic response of fishermen communities of Ponelo Kepulauan to the development of Saronde Island. Key Words: Social Response, Economic Response, Fishermen Community","PeriodicalId":151530,"journal":{"name":"Gorontalo Journal of Public Administration Studies","volume":"94 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134172602","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：