Peneitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana perbankan terkait dengan kerahasiaan Bank. Permasalahan penelitian; Pertama, Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Rahasia Bank? Metode penelitian menggunakan? Kedua, Bagaimanakah Rahasia Bank Dalam Perspektif Perundang-Undangan? Metode penelitian menggunakan. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terjadi tindak pidana terkait rahasia bank, antara lain dewan komisaris, direksi, pegawai bank, pihak terafiliasi atau lainnya yang dengan sengaja melakukan tindak pidana terkait rahasia bank, Kedua pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank dapat dijatuhkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana. This research aims to analyze the responsibility of banking crime related to Bank secrecy. Research Issues; First, What is the Criminal Liability in Bank Secrecy Crime? Research methods using? Second, How is the Bank's Secret in the Legislative Perspective? The research method uses. The results showed: first, parties that could be held liable for criminal acts in the event of a crime related to bank secrecy, including the board of commissioners, directors, bank employees, affiliated parties or others who intentionally committed criminal acts related to bank secrecy, second criminal liability for acts criminal charges relating to bank business can be imposed on members of the board of commissioners, directors, or bank employees who intentionally committed a crime.
调查的目的是分析与银行保密有关的银行犯罪行为的责任。研究问题;首先，如何为银行的秘密行为承担刑事责任?使用研究方法?第二，从法律的角度来看，银行的秘密是什么?使用研究方法。研究结果显示:首先,可以承担刑事责任的一方如果发生重罪相关银行的秘密,包括监事会、董事会、银行职员的一方或故意实施犯罪相关的其他秘密的刑事责任,第二银行与银行业务相关的重罪可以投放向监事会、董事会成员或故意犯了重罪的银行职员。这一研究旨在分析银行犯罪与银行秘密关系的责任。研究问题;首先，秘密犯罪银行的罪犯有什么责任?研究方法呢?第二，银行立法的秘密是什么?研究方法。results那里:第一,各方的可能为犯罪的使徒行传》和《事件》牵着liable犯罪相关研制到银行,银行在内的《board of directors, commissioners employees, affiliated聚会或其他世卫组织intentionally研制t刑事行动相关的银行,第二个为整个刑事指控的刑事责任relating to商业银行可以成为imposed on members of The board of commissioners directors,或犯罪employees who intentionally t a银行。
{"title":"Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Informasi Kerahasiaan Bank","authors":"Alifin Nurahmana Wanda","doi":"10.31960/ijocl.v2i1.299","DOIUrl":"https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i1.299","url":null,"abstract":"Peneitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana perbankan terkait dengan kerahasiaan Bank. Permasalahan penelitian; Pertama, Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Rahasia Bank? Metode penelitian menggunakan? Kedua, Bagaimanakah Rahasia Bank Dalam Perspektif Perundang-Undangan? Metode penelitian menggunakan. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terjadi tindak pidana terkait rahasia bank, antara lain dewan komisaris, direksi, pegawai bank, pihak terafiliasi atau lainnya yang dengan sengaja melakukan tindak pidana terkait rahasia bank, Kedua pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank dapat dijatuhkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana. \u0000This research aims to analyze the responsibility of banking crime related to Bank secrecy. Research Issues; First, What is the Criminal Liability in Bank Secrecy Crime? Research methods using? Second, How is the Bank's Secret in the Legislative Perspective? The research method uses. The results showed: first, parties that could be held liable for criminal acts in the event of a crime related to bank secrecy, including the board of commissioners, directors, bank employees, affiliated parties or others who intentionally committed criminal acts related to bank secrecy, second criminal liability for acts criminal charges relating to bank business can be imposed on members of the board of commissioners, directors, or bank employees who intentionally committed a crime.","PeriodicalId":187724,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Criminal Law","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132547656","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL) merupakan jurnal yang dikelola oleh Ilin Institute, terbit setiap bulan Juni dan Desember yang menerbitkan artikel dibidang Hukum Pidana, Pembaharuan Hukum Pidana, dan Kriminologi. Terbitan Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL) Vol. 1, No.1, Juni 2019 menyajikan Enam Artikel dari berbagai isu hukum kontekstual di Indonesia.
{"title":"Back Matter","authors":"Redaksi IJoCL","doi":"10.31960/ijocl.v1i1.163","DOIUrl":"https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.163","url":null,"abstract":"Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL) merupakan jurnal yang dikelola oleh Ilin Institute, terbit setiap bulan Juni dan Desember yang menerbitkan artikel dibidang \u0000Hukum Pidana, Pembaharuan Hukum Pidana, dan Kriminologi. Terbitan Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL) Vol. 1, No.1, Juni 2019 menyajikan Enam Artikel dari \u0000berbagai isu hukum kontekstual di Indonesia.","PeriodicalId":187724,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Criminal Law","volume":"243 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123310768","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study examines the aspect of selling power that follows a debt agreement, where if the debtor defaults, the creditor based on the selling power that has been given to him will sell the collateral object to take the payment of the debt. The approach method used is a normative approach. The results of the study indicate that the protection provided by a notary in the deed of power to sell to the parties in the form of authentic deed which is perfect evidence, and in addition the notary also provides legal protection in the form of legal clauses contained in the deed of power, and certainty about the end of the credit transaction by including it as a callus in the deed. However, the debtor feels that the protection provided in the power of attorney to sell is not proportional to the effect received by the debtor after signing the power of attorney to sell at the creditor contract, automatically the debtor has given full rights to the object of guarantee to the power recipient, when a default occurs in the future. Penelitian ini mengkaji tentang aspek pemberian kuasa jual yang mengikuti suatu perjanjian utang piutang, dimana apabila debitor wanprestasi, maka kreditor berdasarkan kuasa jual yang telah diberikan kepadanya akan menjual obyek jaminan tersebut untuk mengambil pelunasan piutangnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh notaris didalam akta kuasa untuk menjual bagi para pihak dalam bentuk akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna, dan selain itu notaris juga memberikan perlindungan hukum dalam bentuk klausul-klausul hukum yang terdapat didalam akta kuasa tersebut, serta kepastian tentang berakhirnya perjnajian kredit tersebut dengan mencamtumkan sebagai kalusul didalam akta tersebut. Namun debitur merasa perlindungan yang diberikan didalam akta kuasa untuk menjual tidak sebanding dengan akibat yang diterima debitur setelah menandatangani akta kuasa untuk menjual pada saat akad kreditur, secara otomatis debitur telah memberikan penuh hak atas objek jaminan kepada penerima kuasa selaku kreditur, bilamana terjadi wanprestasi dikemudian hari.
本研究考察了债务协议后的销售权方面，如果债务人违约，债权人将根据给予他的销售权出售抵押品以获得债务的支付。所使用的方法是一种规范方法。研究结果表明，公证员在向当事人出售的权力契据中以真实契据的形式提供保护，这是一种完善的证据，此外，公证员还以权力契据中包含的法律条款的形式提供法律保护，并通过将其作为契约中的契约来确定信用交易的结束。但是，债务人认为，出售委托书中规定的保护与债务人在债权人合同中签订出售委托书后所获得的效力并不成正比，当将来发生违约时，债务人自动将对担保标的的全部权利授予了权力接受者。Penelitian ini mengkaji tenang asberian kuasa jual yang mengikuti suatu perjanjian utang piutang，债务人wanprestasi，债权人berdasarkan kuasa jual yang telah diberikkan kepadanya akan menjual obyek jaminan tersebut untuk mengbil pelunasan piutangnya。Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normnormate。杨Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan diberikan oleh pokalchuk notaris didalam akta kuasa为她menjual bagi对位pihak dalam bentuk akta otentik杨merupakan alat bukti杨sempurna,丹selain itu notaris轭memberikan perlindungan hukum dalam bentuk klausul-klausul hukum杨terdapat didalam akta kuasa于,舒达kepastian tentang berakhirnya perjnajian kredit于dengan mencamtumkan sebagai kalusul didalam akta于。Namun debitur merasa perlindungan yang didalam akta kuasa untuk menjual tiak sebanding dengan akibat yang diterima debitur menjur menjandandandangani akta kuasa untuk menjual padsaat akakad信用，secara otomatis debitur telah memberikan penuhak atas objek jaminan kepata penerima kuasselaku信用，bilamana terjadi wanprestasi dikemudian hari。
{"title":"Keabsahan Surat Kuasa Jual Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang Yang Dibuat Secara Notariil Akta Dihadapan Notaris","authors":"Alaa Hadid, U. Mukhtar","doi":"10.31960/IJOCL.V1I1.149","DOIUrl":"https://doi.org/10.31960/IJOCL.V1I1.149","url":null,"abstract":"This study examines the aspect of selling power that follows a debt agreement, where if the debtor defaults, the creditor based on the selling power that has been given to him will sell the collateral object to take the payment of the debt. The approach method used is a normative approach. The results of the study indicate that the protection provided by a notary in the deed of power to sell to the parties in the form of authentic deed which is perfect evidence, and in addition the notary also provides legal protection in the form of legal clauses contained in the deed of power, and certainty about the end of the credit transaction by including it as a callus in the deed. However, the debtor feels that the protection provided in the power of attorney to sell is not proportional to the effect received by the debtor after signing the power of attorney to sell at the creditor contract, automatically the debtor has given full rights to the object of guarantee to the power recipient, when a default occurs in the future. \u0000Penelitian ini mengkaji tentang aspek pemberian kuasa jual yang mengikuti suatu perjanjian utang piutang, dimana apabila debitor wanprestasi, maka kreditor berdasarkan kuasa jual yang telah diberikan kepadanya akan menjual obyek jaminan tersebut untuk mengambil pelunasan piutangnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh notaris didalam akta kuasa untuk menjual bagi para pihak dalam bentuk akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna, dan selain itu notaris juga memberikan perlindungan hukum dalam bentuk klausul-klausul hukum yang terdapat didalam akta kuasa tersebut, serta kepastian tentang berakhirnya perjnajian kredit tersebut dengan mencamtumkan sebagai kalusul didalam akta tersebut. Namun debitur merasa perlindungan yang diberikan didalam akta kuasa untuk menjual tidak sebanding dengan akibat yang diterima debitur setelah menandatangani akta kuasa untuk menjual pada saat akad kreditur, secara otomatis debitur telah memberikan penuh hak atas objek jaminan kepada penerima kuasa selaku kreditur, bilamana terjadi wanprestasi dikemudian hari.","PeriodicalId":187724,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Criminal Law","volume":"142 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131641879","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study examines the role of the prosecutor in returning state finances to criminal acts of corruption. The approach used is normative based on library research. The results of the study show that; First, the role of the prosecutor in returning the replacement money can be seen from Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption and Law. No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The results of the study are: 1) Legal arrangements related to the acquisition of state losses are regulated in Law Number 3 of 1971 concerning Eradication of Corruption Crime, Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes, and Law Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Second, the implementation of payment of substitute money for criminal acts of corruption is carried out on court decisions that have permanent legal force. The implementation is carried out by the prosecutor by calling on the convict along with his family and legal counsel to discuss or negotiate the stages in the implementation of the payment of replacement money. Penelitian ini mengkaji peran kejaksaan dalam dalam pengembalian keuangan negara pada tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan yaitu normatif yang bersumber pada penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, Peran kejaksaan dalam pengembalian uang pengganti tersebut dapat dilihat dari UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU. No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil Penelitian yaitu: 1) Pengaturan hukum terkait pengambilain kerugian negara di atur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, Pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun pelaksanaannya dilakukan oleh jaksa dengan cara memanggil terpidana beserta dengan keluarga dan penasehat hukumnya untuk membicarakan atau negosiasi tentang tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti.
本研究探讨了检察官在将国家财政归还给腐败犯罪行为中的作用。所使用的方法是基于图书馆研究的规范方法。研究结果表明:首先，从2001年《反腐败法》第20号法可以看出，检察官在返还补偿金中的作用。关于消除腐败委员会的2002年第30号法令。研究的结果是:1)与获取国家损失有关的法律安排在1971年关于消灭腐败犯罪的第3号法、1999年关于消灭腐败犯罪的第31号法和2001年关于修正1999年关于消灭腐败犯罪的第31号法的第20号法中进行了规定。第二，对腐败犯罪行为支付代偿金的实施是在具有永久法律效力的法院判决基础上进行的。执行工作由检察官通过召集罪犯及其家人和法律顾问讨论或谈判执行支付替代金的各个阶段来进行。Penelitian ini mengkaji peran kejaksaan dalam dalam pengembalian keuangan negara pada tindak pidana korupsi。Pendekatan yang digunakan yitu normatinormate yang bersumnumber padpenelitian kepustakan。Hasil penelitian menunjukkan bahwa;马来西亚，Peran kejaksaan dalam pengembalalian ang pengganti tersebut dapat dililihat dari UU No.20 Tahun 2001 tenang penberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU。2002年Tahun第30号tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi。Hasil Penelitian yaitu: 1) Pengaturan hukum terkait pengambilain kerugian negara di atur dalam Undang-undang Nomor Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,丹Undang-undang Nomor Tahun 2001 tentang Perubahan ata Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi。我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿。这句话的意思是说:“我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿。”
{"title":"Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi","authors":"Abvianto Syaifulloh","doi":"10.31960/IJOCL.V1I1.147","DOIUrl":"https://doi.org/10.31960/IJOCL.V1I1.147","url":null,"abstract":"This study examines the role of the prosecutor in returning state finances to criminal acts of corruption. The approach used is normative based on library research. The results of the study show that; First, the role of the prosecutor in returning the replacement money can be seen from Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption and Law. No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The results of the study are: 1) Legal arrangements related to the acquisition of state losses are regulated in Law Number 3 of 1971 concerning Eradication of Corruption Crime, Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes, and Law Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Second, the implementation of payment of substitute money for criminal acts of corruption is carried out on court decisions that have permanent legal force. The implementation is carried out by the prosecutor by calling on the convict along with his family and legal counsel to discuss or negotiate the stages in the implementation of the payment of replacement money. \u0000Penelitian ini mengkaji peran kejaksaan dalam dalam pengembalian keuangan negara pada tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan yaitu normatif yang bersumber pada penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, Peran kejaksaan dalam pengembalian uang pengganti tersebut dapat dilihat dari UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU. No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil Penelitian yaitu: 1) Pengaturan hukum terkait pengambilain kerugian negara di atur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, Pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun pelaksanaannya dilakukan oleh jaksa dengan cara memanggil terpidana beserta dengan keluarga dan penasehat hukumnya untuk membicarakan atau negosiasi tentang tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti.","PeriodicalId":187724,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Criminal Law","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132407634","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Indonesia is a state of law, so that it can guarantee certainty, benefit and justice for the community. One form of legal certainty for citizens is the implementation of the principle of ne bis in idem. The purpose of this paper is to analyze the judge's decision on two criminal case decisions in one object of the same case. The research method used in the statute approach is the approach by examining all the laws of the regulation that relate to the legal issues and Conceptual Approach, which is an approach that departs from the views and doctrines that developing in law. The result of this writing is that in a criminal case which is a concursus that is tried separately it is not a violation of the principle of ne bis in idem, as long as each of these cases does not have permanent legal force, but it is supposed to guarantee legal certainty against criminal acts of justice and decided in one decision. Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dapat menjamin adanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Salah satu bentuk kepastian hukum bagi warga negara yaitu dengan pemberlakuan asas ne bis in idem. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis putusan hakim terhadap terhadap dua putusan perkara pidana dalam satu objek perkara yang sama. yaitu tujuan praktis, sehingga dapat diterapkan dalam tindak pidana sejenis. Metode penelitian yang digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau statute approach, adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapidan Conceptual Approach, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hasil dari penulisan ini adalah dalam suatu perkara pidana yang merupakan concursus yang diadili secara terpisah bukan merupakan pelanggaran asas ne bis in idem, selama masing-masing perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap, namun sudah seharusnya untuk menjamin kepastian hukum terhadap tindakan pidana concursus untuk diadili dan diputus dalam satu putusan.
印度尼西亚是一个法治国家，因此它可以保证社会的确定性、利益和正义。对公民而言，法律确定性的一种形式是对同一物的原则的实施。本文的目的是分析法官在同一案件的同一客体上对两个刑事案件的判决。成文法方法的研究方法是考察与法律问题有关的所有法规的方法和概念方法，它是一种脱离法律中发展的观点和理论的方法。本文的写作结果是，在单独审判的共识刑事案件中，只要这些案件中的每一个案件都不具有永久的法律效力，它就不违反一事不再理原则，但它应该保证司法犯罪行为的法律确定性，并在一次判决中作出决定。Negara Indonesia adalah Negara hukum, sehinga dapat menjamin adanya kepastian, kmanfaatan dan keadilan bagi masyarakat。萨拉赫(Salah satu bentuk kepastian hukum bagi warga negara yitu dengan pemberlakan)是他的新成员。Tujuan penulisan ini untuk menganalis putusan hakim terhadap terhadap dua putusan perkara pidana dalam satu objek perkara yang sama。yitu tujuan praktis, sehinga dapat diiterapkan dalam tindak pidana sejenis。杨Metode penelitian digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau规约的方法,adalah pendekatan杨dilakukan dengan menelaah semua undang-undang达里语regulasi杨bersangkut paut dengan isu hukum杨sedang dihadapidan概念方法,yaitu pendekatan杨beranjak达里语pandangan-pandangan丹杨doktrin-doktrin berkembang di dalam ilmu hukum。这句话的意思是:“我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思。”
{"title":"Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana Dalam Suatu Objek Perkara Yang Sama","authors":"Prisilia Anggraini Evelyn Terisno, Yu Angela","doi":"10.31960/IJOCL.V1I1.145","DOIUrl":"https://doi.org/10.31960/IJOCL.V1I1.145","url":null,"abstract":"Indonesia is a state of law, so that it can guarantee certainty, benefit and justice for the community. One form of legal certainty for citizens is the implementation of the principle of ne bis in idem. The purpose of this paper is to analyze the judge's decision on two criminal case decisions in one object of the same case. The research method used in the statute approach is the approach by examining all the laws of the regulation that relate to the legal issues and Conceptual Approach, which is an approach that departs from the views and doctrines that developing in law. The result of this writing is that in a criminal case which is a concursus that is tried separately it is not a violation of the principle of ne bis in idem, as long as each of these cases does not have permanent legal force, but it is supposed to guarantee legal certainty against criminal acts of justice and decided in one decision. \u0000Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dapat menjamin adanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Salah satu bentuk kepastian hukum bagi warga negara yaitu dengan pemberlakuan asas ne bis in idem. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis putusan hakim terhadap terhadap dua putusan perkara pidana dalam satu objek perkara yang sama. yaitu tujuan praktis, sehingga dapat diterapkan dalam tindak pidana sejenis. Metode penelitian yang digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau statute approach, adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapidan Conceptual Approach, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hasil dari penulisan ini adalah dalam suatu perkara pidana yang merupakan concursus yang diadili secara terpisah bukan merupakan pelanggaran asas ne bis in idem, selama masing-masing perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap, namun sudah seharusnya untuk menjamin kepastian hukum terhadap tindakan pidana concursus untuk diadili dan diputus dalam satu putusan.","PeriodicalId":187724,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Criminal Law","volume":"275 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134541537","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The writing of this scientific work is motivated by the difficulty of legal institutions such as the court in carrying out the verification of criminal cases related to Electronic Data. Evidence is fundamental in every criminal case. Therefore, evidence becomes a very decisive thing whether or not a person is convicted. However, the Criminal Procedure Code as a formal law in Indonesia, has not regulated electronic evidence as a legal evidence. The research method used is normative research using a statutory and analytical approach, while data collection through literature studies and interviews and qualitative descriptive data analysis. The results of the study indicate that proof of the ITE Law is lex specialis, because the ITE Law regulates everything that is more specific in the evidentiary law contained in the Criminal Procedure Code. The legal proof of electronic aspect as a legitimate evidence in the case of money laundering is regulated in Article 73 and with the enactment of the ITE Law, it is increasingly emphasized that electronic documentary evidence is a legitimate and recognized evidence in Indonesian procedural law. Penulisan karya ilmiah ini dilatar belakangi oleh sulitnya lembaga hukum seperti pengadilan dalam hal melaksanakan pembuktian perkara pidana yang berhubungan dengan Data Elektronik. Bukti merupakan hal mendasar dalam setiap perkara pidana. Oleh karena itu, alat bukti menjadi hal yang sangat menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil di Indonesia, belum mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analitis, sedangkan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara serta analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembuktian pada UU ITE bersifat lex specialis, dikarenakan UU ITE mengatur segala sesuatu yang lebih spesifik dalam hukum pembuktian yang terdapat di dalam KUHAP. Aspek hukum pembuktian elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 73 dan dengan diberlakukannya UU ITE semakin dipertegas bahwa alat bukti dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan diakui dalam hukum acara Indonesia.
法院等法律机构在开展与电子数据相关的刑事案件的核查时遇到的困难促使了本文的写作。证据在任何刑事案件中都是至关重要的。因此，证据成为一个人是否被定罪的决定性因素。然而，印尼的《刑事诉讼法》作为一部正式法律，并没有将电子证据作为一种法律证据加以规范。使用的研究方法是使用法定和分析方法的规范性研究，而通过文献研究和访谈以及定性描述性数据分析收集数据。研究结果表明，《信息技术法》的证明具有专业性，因为《信息技术法》规定了《刑事诉讼法》所载证据法中更具体的一切内容。第73条规定了洗钱案件中电子方面作为合法证据的法律证明，随着《反洗钱法》的颁布，印度尼西亚程序法越来越强调电子文件证据是一种合法和公认的证据。数据电子信息，数据电子信息，数据电子信息，数据电子信息，数据电子信息，数据电子信息，数据电子信息，数据电子信息。Bukti merupakan hal mendasar dalam设置perkara pidana。我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai Hukum formil di Indonesia, belum mengatur mengenai alat bukti electronics, sebagai alat bukti yang sah。方法penelitian yang digunakan adalah penelitian normatiatiatian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan分析，sedangkan pengpulan数据melalui study pustaka dan wawanka数据分析，数据secara deskriptif定性。Hasil kajian menunjukkan bahwa pembuktian paada UU ITE bersifat lex specialis, dikarenakan UU ITE mengatur segala sesuatu yang lebih specfik dalam hukum pembuktian yang terdapat di dalam KUHAP。Aspek hukum pembuktian elekonik sebagai alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana pencucian wangdiatur dalam Pasal 73 dan dengan diberlakukannya UU it semakin dipertegas bawa alat bukti dokumen eleupakan alat bukti yang sah dandiakui dalam hukum acara印度尼西亚。
{"title":"Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang","authors":"Pandoe Pramoe Kartika","doi":"10.31960/IJOCL.V1I1.146","DOIUrl":"https://doi.org/10.31960/IJOCL.V1I1.146","url":null,"abstract":"The writing of this scientific work is motivated by the difficulty of legal institutions such as the court in carrying out the verification of criminal cases related to Electronic Data. Evidence is fundamental in every criminal case. Therefore, evidence becomes a very decisive thing whether or not a person is convicted. However, the Criminal Procedure Code as a formal law in Indonesia, has not regulated electronic evidence as a legal evidence. The research method used is normative research using a statutory and analytical approach, while data collection through literature studies and interviews and qualitative descriptive data analysis. The results of the study indicate that proof of the ITE Law is lex specialis, because the ITE Law regulates everything that is more specific in the evidentiary law contained in the Criminal Procedure Code. The legal proof of electronic aspect as a legitimate evidence in the case of money laundering is regulated in Article 73 and with the enactment of the ITE Law, it is increasingly emphasized that electronic documentary evidence is a legitimate and recognized evidence in Indonesian procedural law. \u0000Penulisan karya ilmiah ini dilatar belakangi oleh sulitnya lembaga hukum seperti pengadilan dalam hal melaksanakan pembuktian perkara pidana yang berhubungan dengan Data Elektronik. Bukti merupakan hal mendasar dalam setiap perkara pidana. Oleh karena itu, alat bukti menjadi hal yang sangat menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil di Indonesia, belum mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analitis, sedangkan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara serta analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembuktian pada UU ITE bersifat lex specialis, dikarenakan UU ITE mengatur segala sesuatu yang lebih spesifik dalam hukum pembuktian yang terdapat di dalam KUHAP. Aspek hukum pembuktian elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 73 dan dengan diberlakukannya UU ITE semakin dipertegas bahwa alat bukti dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan diakui dalam hukum acara Indonesia.","PeriodicalId":187724,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Criminal Law","volume":"80 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122145632","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study aims to analyze court decisions that decide the perpetrators of criminal acts of adultery with a sentence of at least 1 (one) month in prison. The problems that arise from this study are, first, is the judge's basis in making a sentence of a sentence of at least 1 (one) month imprisonment in the decision Number 244 / Pid.B / 2017 / Pn Lwk? Second, Is the decision of at least 1 (one) month imprisonment against the perpetrators charged with committing criminal adultery adhering to the value of justice? The research method uses a normative juridical approach. Data collection was carried out with literature review. The analysis is carried out qualitatively. The results showed: First, the consideration of judges in deciding a minimum sentence of 1 (one) month imprisonment to the perpetrator charged with committing a criminal act of adultery was based solely on the defendant's defendant who had not committed a crime and admitted his mistake. adultery with a minimum sentence of 1 (one) month imprisonment is not in accordance with the value of justice, because the judge must have believed that the defendant committed an adultery crime can decide ideally a third of criminal sanctions Article 284 of the Criminal Code, so that the judge does not seem to hesitate in ensnaring the perpetrator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan pengadila, yang memutus pelaku tindak pidana perzinahan dengan hukuman minimal 1 (satu) bulan penjara. Permasalahan yang timbul dari kajian ini adalah, pertama, apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan hukuman minimal 1 (Satu) bulan penjara pada putusan Nomor 244/Pid.B/2017/Pn Lwk? Kedua, Apakah putusan minimal 1 (Satu) bulan penjara terhadap pelaku yang didakwa melakukan pidana perzinahan telah sesuai dengan nilai keadilan? Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Pertimbangan hakim dalam memutus pidana minimum 1 (Satu) bulan penjara kepada pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana perzinahan adalah hanya berdasar pada terdakwa terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan mengakui kesalahannya, Kedua, putusan hakim yang memutus pelaku tindak pidana perzinahan dengan hukuman minimum 1 (Satu) bulan penjara belum sesuai dengan nilai keadilan, karena hakim seharusnya dengan telah yakin kepada terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan dapat memutus idealnya sepertiga dari sanksi pidana Pasal 284 KUHP, sehingga tidak terkesan hakim ragu dalam menjerat pelaku tindak pidana perzinahan
本研究旨在分析法院对通奸犯罪行为的犯罪人判处至少1个月监禁的判决。从这项研究中产生的问题是，首先，法官在第244 / Pid号决定中作出至少1(一个)月监禁的判决的依据是什么?B / 2017 / Pn Lwk?第二，对犯有通奸罪的行为人判处1个月以上有期徒刑的判决是否符合正义的价值?研究方法采用规范的司法方法。资料收集采用文献复习法。进行定性分析。结果表明:第一，法官在对被控犯有通奸犯罪行为的行为人判处最低1(一个)月监禁的判决时，仅仅是基于被告的被告没有犯罪并承认了自己的错误。对通奸罪判处最低1(一个)个月的监禁是不符合司法价值的，因为法官一定认为被告犯了通奸罪，可以理想地决定刑事制裁刑法第284条的三分之一，这样法官在诱捕行为人时似乎毫不犹豫。Penelitian ini bertujuan untuk menganalis putusan pengadila, yang memutus pelaku tindak pidana perzinahan dengan hukuman minimal (satu) bulan penjara。Permasalahan yang timbul dari kajian ini adalah, pertama, apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan hukuman minimal 1 (Satu) bulan penjara padputusan Nomor 244/Pid。/ 2017 / Pn Lwk吗?【中文译文】【中文译文】【中文译文】【中文译文】方法:Penelitian menggunakan pendekatan yuridis规范。Pengumpulan数据，dilakukan dengan kajian kepustakaan。分析双裂坎的secara质量。Hasil penelitian menunjukkan:Pertama, Pertimbangan hakim dalam memutus pidana最低1 (Satu) bulan penjara kepada pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana adalah hanya berdasar pada terdakwa terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana perzinahan dengan hukuman最低1 (Satu) bulan penjara belum sesuai dengan nilai keadilan;karena hakim seharusnya dengan telah yakin kepada terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan dapat memutus理想地，nya sertitiga dari sanksi pidana Pasal 284 KUHP, seingga tikak terkesan hakim ragu dalam menjerat pelaku tindak pidana perzinahan
{"title":"Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan","authors":"Isnin Harianti","doi":"10.31960/IJOCL.V1I1.142","DOIUrl":"https://doi.org/10.31960/IJOCL.V1I1.142","url":null,"abstract":"This study aims to analyze court decisions that decide the perpetrators of criminal acts of adultery with a sentence of at least 1 (one) month in prison. The problems that arise from this study are, first, is the judge's basis in making a sentence of a sentence of at least 1 (one) month imprisonment in the decision Number 244 / Pid.B / 2017 / Pn Lwk? Second, Is the decision of at least 1 (one) month imprisonment against the perpetrators charged with committing criminal adultery adhering to the value of justice? The research method uses a normative juridical approach. Data collection was carried out with literature review. The analysis is carried out qualitatively. The results showed: First, the consideration of judges in deciding a minimum sentence of 1 (one) month imprisonment to the perpetrator charged with committing a criminal act of adultery was based solely on the defendant's defendant who had not committed a crime and admitted his mistake. adultery with a minimum sentence of 1 (one) month imprisonment is not in accordance with the value of justice, because the judge must have believed that the defendant committed an adultery crime can decide ideally a third of criminal sanctions Article 284 of the Criminal Code, so that the judge does not seem to hesitate in ensnaring the perpetrator. \u0000Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan pengadila, yang memutus pelaku tindak pidana perzinahan dengan hukuman minimal 1 (satu) bulan penjara. Permasalahan yang timbul dari kajian ini adalah, pertama, apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan hukuman minimal 1 (Satu) bulan penjara pada putusan Nomor 244/Pid.B/2017/Pn Lwk? Kedua, Apakah putusan minimal 1 (Satu) bulan penjara terhadap pelaku yang didakwa melakukan pidana perzinahan telah sesuai dengan nilai keadilan? Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Pertimbangan hakim dalam memutus pidana minimum 1 (Satu) bulan penjara kepada pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana perzinahan adalah hanya berdasar pada terdakwa terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan mengakui kesalahannya, Kedua, putusan hakim yang memutus pelaku tindak pidana perzinahan dengan hukuman minimum 1 (Satu) bulan penjara belum sesuai dengan nilai keadilan, karena hakim seharusnya dengan telah yakin kepada terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan dapat memutus idealnya sepertiga dari sanksi pidana Pasal 284 KUHP, sehingga tidak terkesan hakim ragu dalam menjerat pelaku tindak pidana perzinahan","PeriodicalId":187724,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Criminal Law","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131549312","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study examines the implementation of supervision of Behavior Deviation and Misuse of Information for Banks by the Makassar Regional Financial Services Authority 6. Field research is the type of research that is used as a further effort to explore a problem that is presented in a qualitative descriptive form. The results of the study indicate that the implementation of supervision of the behavior of misuse and misuse of information for Banking conducted by the Regional 6 Financial Services Authority (OJK) in Makassar has been carried out. Especially for banks to apply the standard clause contained in the standard agreement in accordance with the guidelines of the Financial Services Authority (OJK). Especially for the government to revise the rules of the Financial Services Authority in the implementation of supervision so that supervision is carried out by only one part, which is carried out by the Consumer Education and Protection (EPK) section or supervision carried out by the Risk Monitoring department so that there is no supervision dualism. Penelitian ini mengkaji Implementasi pengawasan Perilaku Penyimpangan dan Penyalahgunaan Informasi Bagi Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Makassar. Penelitian lapangan menjadi tipe penelitian yang digunakan sebagai upaya lebih jauh untuk mendalami sebuah masalah yang disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan perilaku penyimpangan dan penyalahgunaan informasi bagi Perbankan yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) Regional 6 Di Makassar sudah terlaksana. Khusus kepada Perbankan untuk menerapkan klausula baku yang terdapat pada perjanjian baku sesuai dengan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Khusus pemerintah untuk melakukan revisi terhadap aturan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pelaksanaan pengawasan sehingga pengawasan tersebut dilaksanakan oleh satu bagian saja yaitu dilaksanakan oleh bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) atau pengawasan dilaksanakan oleh bagian Pengawasan terhadap Resiko sehingga tidak ada dualisme pengawasan.
本研究考察了望加锡地区金融服务管理局对银行行为偏差和信息滥用的监管实施情况。实地调查是一种研究类型，用于进一步探索以定性描述形式呈现的问题。研究结果表明，在望加锡地区6金融服务管理局(OJK)进行的银行信息滥用和误用行为的监管已经实施。特别是银行根据金融服务管理局(OJK)的指导方针应用标准协议中包含的标准条款。特别是对于政府在实施监管时修改金融服务管理局的规则，使监管只有一个部分进行，即由消费者教育和保护(EPK)部门进行监管或由风险监测部门进行监管，这样就不会出现监管的二元论。Penelitian ini mengkaji Implementasi pengawasan peraku Penyimpangan dan Penyalahgunaan Informasi Bagi Perbankan Oleh Otoritas Jasa keangan地区6望加锡。Penelitian lapangan menjadi tipeelitian yang digunakan sebagai upaya lebih jauh untuk mendalami sebuah masalah yang disajikan dalam bentuk deskriptif质量。行政长官，行政长官，行政长官，行政长官，行政长官，行政长官，行政长官，行政长官，行政长官，行政长官，行政长官，行政长官，行政长官，行政长官，行政长官。Khusus kepada Perbankan untuk menerapkan klausula baku yang terdapa pada perjanjian baku sesuai dengan pedoman dari Jasa keangan (OJK)。Khusus pemerintah untuk melakukan revisi terhadap aturan Otoritas Jasa keangan dalam hal pelaksanakan pengawasan seinginga pengawasan seinga pengawasan seinga pengawasan seinga pengawasan seinga pengawasan seinga pengawasan seinga pengawasan seinga pengawasan seinga pengawasan seinga pengawasan seinga pengawasan sehab Resiko seingga tiak ada dualisme pengawasan。
{"title":"Pengawasan Penyalahgunaan Informasi (Market Conduct) Bagi Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Di Makassar","authors":"Muhamad Muhdar, Farah Syah Reza, Dian Eka Pusvita Azis","doi":"10.31960/IJOCL.V1I1.138","DOIUrl":"https://doi.org/10.31960/IJOCL.V1I1.138","url":null,"abstract":"This study examines the implementation of supervision of Behavior Deviation and Misuse of Information for Banks by the Makassar Regional Financial Services Authority 6. Field research is the type of research that is used as a further effort to explore a problem that is presented in a qualitative descriptive form. The results of the study indicate that the implementation of supervision of the behavior of misuse and misuse of information for Banking conducted by the Regional 6 Financial Services Authority (OJK) in Makassar has been carried out. Especially for banks to apply the standard clause contained in the standard agreement in accordance with the guidelines of the Financial Services Authority (OJK). Especially for the government to revise the rules of the Financial Services Authority in the implementation of supervision so that supervision is carried out by only one part, which is carried out by the Consumer Education and Protection (EPK) section or supervision carried out by the Risk Monitoring department so that there is no supervision dualism. \u0000Penelitian ini mengkaji Implementasi pengawasan Perilaku Penyimpangan dan Penyalahgunaan Informasi Bagi Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Makassar. Penelitian lapangan menjadi tipe penelitian yang digunakan sebagai upaya lebih jauh untuk mendalami sebuah masalah yang disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan perilaku penyimpangan dan penyalahgunaan informasi bagi Perbankan yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) Regional 6 Di Makassar sudah terlaksana. Khusus kepada Perbankan untuk menerapkan klausula baku yang terdapat pada perjanjian baku sesuai dengan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Khusus pemerintah untuk melakukan revisi terhadap aturan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pelaksanaan pengawasan sehingga pengawasan tersebut dilaksanakan oleh satu bagian saja yaitu dilaksanakan oleh bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) atau pengawasan dilaksanakan oleh bagian Pengawasan terhadap Resiko sehingga tidak ada dualisme pengawasan.","PeriodicalId":187724,"journal":{"name":"Indonesian Journal of Criminal Law","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134582720","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：