Nazia Nazia, Resty Agustin, Tia Agustina, Fedro Rialdo, M. D. R. Saputra, M. Novrianto, Ledy Wila Yustini
Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya. Tanah mempunyai multiple value, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan pemerintah terhadap Kawasan Hutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum doktrinal dengan cara menelaah dan 6menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk kemudian menganalisa masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pentingnya peranan tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terjadi perselisihan atau perselisihan antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, tanah dapat menimbulkan gangguan dan melibatkan masyarakat secara luas, sehingga dituntut untuk menanganinya secara tepat. Para pihak yang terlibat dan berwenang untuk menangani persoalan di kawasan hutan masyarakat menyelesaikannya dengan berbagai cara. Metode penyelesaian sengketa yang ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (litigasi). Seiring berjalannya waktu, penyelesaian sengketa melalui musyawarah semakin banyak dilakukan. Sengketa tanah yang lebih banyak menyangkut masalah kepentingan atau kepentingan para pihak relatif lebih mudah diselesaikan melalui musyawarah sepanjang kedua belah pihak saling terbuka dan menginginkan penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak.Land for human life has a very important position. This is due to the fact that almost allaspects of life, especially for the Indonesian people, cannot be separated from theexistence of land, which in fact cannot only be viewed from an economic aspect, butcovers all life and livelihoods. Land has multiple values, so the terms homeland andhomeland are used by the Indonesian people to refer to the territory of the country bydescribing areas dominated by sovereign land, water and land. This study aims toexamineandanalyzethesettlementofdisputesbetweenthecommunityandthegovernmentregardingForestAreas.Theresearchmethodusedin thisresearchisnormative juridical research, namely the doctrinal law research method by examiningand studying the provisions of the applicable laws and regulations as a basis for thenanalyzing the problem under study. Based on the results of the study that the importantrole of land in human life, land is an object that is prone to disputes or disputes betweenpeople, this happens because human needs for land are increasing, land can causedisturbancesandinvolvethewidercommunity
人类生命的土地有一个非常重要的位置。这几乎关系到她生活的方方面面，尤其是对印尼人来说，不可能不存在一个真正的土地，不仅可以从经济上考虑，而且可以考虑到它所有的生活和生计。土壤有多重价值,那么称呼术语水和祖国应用由印尼国家提到通过描述为主的区域国家的领土主权的土壤、水和土壤中。本研究旨在评估和分析解决社会和政府对森林地区争端。这是研究中使用的研究方法就是律法的研究方法规范管辖权教义学习方式和6menelaah规则适用的立法条款为基础,然后分析研究的问题。根据研究结果,土地在人类生活中所扮演的角色的重要性,土地变得容易在人与人之间发生分歧或争端的物体,这是因为人类需求土壤越来越受欢迎,能引起社会障碍,涉及广泛,所以要求适当地处理。相关人员们和被授权处理森林地区的社会问题,以各种方式完成。解决这个问题的方法是通过法庭(诉讼)。随着时间的推移,通过审议争议越来越多做结业证书。更多的土地争端问题或利益各方的利益都相对更容易通过深思熟虑来解决双方互相开放,要对各方最好的解决方案。土地为人类生命有一个非常重要的位置。这是丹》的那个目的地,尤其是allaspects》从theexistence印尼for the people,不能被分开的土地,这事实上不能只有be viewed from an economic aspect, butcovers所有生活和livelihoods。土地有多发性价值观,所以《国土条款andhomeland是过去对印尼人民指去参加乡村bydescribing地区控制人》由主权土地,水和土地。这个研究aims toexamineandanalyzethesettlementofdisputesbetweenthecommunityandthegovernmentregardingForestAreas。Theresearchmethodusedin thisresearchisnormative法律研究》,namely教义法律研究方法:examiningand studying the provisions of the applicable美国间谍活动和regulations a下的thenanalyzing问题研究基地。改编自the results of the study importantrole》那人类生命中的土地,土地是一个对象就是俯卧到disputes或disputes betweenpeople会发生,这是因为人类需要的土地是increasing,土地可以causedisturbancesandinvolvethewidercommunity sothey arerequiredtohandleitappropriately。各方风险和授权的把手problems》communityforest地区解决他们在不同的方面。《dispute解析方法adopted如此遥远的isthrough courts(垄断诉讼)。超时,dispute解析无论是deliberations isincreasingly身为carried out。Land disputes那牵扯到更多问题的各方的利益或theinterests》是relatively容易到能解决美国通过deliberations龙asbothpartiesare opentoeachotherandwant《bestsolution forallpartiesLand for human life)有一个非常重要的位置。这是丹》的那个目的地,尤其是allaspects》从theexistence印尼for the people,不能被分开的土地,这事实上不能只有be viewed from an economic aspect, butcovers所有生活和livelihoods。土地有多发性价值观,所以《国土条款andhomeland是过去对印尼人民指去参加乡村bydescribing地区控制人》由主权土地,水和土地。这个研究aims toexamineandanalyzethesettlementofdisputesbetweenthecommunityandthegovernmentregardingForestAreas。Theresearchmethodusedin thisresearchisnormative法律研究》,namely教义法律研究方法:examiningand studying the provisions of the applicable美国间谍活动和regulations a下的thenanalyzing问题研究基地。改编自the results of the study importantrole》那人类生命中的土地,土地是一个对象就是俯卧到disputes或disputes betweenpeople会发生,这是因为人类需要的土地是increasing,土地可以causedisturbancesandinvolvethewidercommunity sothey arerequiredtohandleitappropriately。各方风险和授权的把手problems》communityforest地区解决他们在不同的方面。《dispute解析方法adopted如此遥远的isthrough courts(垄断诉讼)。超时,dispute解析无论是deliberations isincreasingly身为carried out。 土地纠纷涉及较多的利益问题或双方的利益问题，只要双方都持开放态度，并希望各方都能得到最好的解决办法，就比较容易通过协商解决。
{"title":"ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH TERHADAP KAWASAN HUTAN","authors":"Nazia Nazia, Resty Agustin, Tia Agustina, Fedro Rialdo, M. D. R. Saputra, M. Novrianto, Ledy Wila Yustini","doi":"10.32502/mh.v1i1.5601","DOIUrl":"https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5601","url":null,"abstract":"Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya. Tanah mempunyai multiple value, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan pemerintah terhadap Kawasan Hutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum doktrinal dengan cara menelaah dan 6menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk kemudian menganalisa masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pentingnya peranan tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terjadi perselisihan atau perselisihan antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, tanah dapat menimbulkan gangguan dan melibatkan masyarakat secara luas, sehingga dituntut untuk menanganinya secara tepat. Para pihak yang terlibat dan berwenang untuk menangani persoalan di kawasan hutan masyarakat menyelesaikannya dengan berbagai cara. Metode penyelesaian sengketa yang ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (litigasi). Seiring berjalannya waktu, penyelesaian sengketa melalui musyawarah semakin banyak dilakukan. Sengketa tanah yang lebih banyak menyangkut masalah kepentingan atau kepentingan para pihak relatif lebih mudah diselesaikan melalui musyawarah sepanjang kedua belah pihak saling terbuka dan menginginkan penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak.Land for human life has a very important position. This is due to the fact that almost allaspects of life, especially for the Indonesian people, cannot be separated from theexistence of land, which in fact cannot only be viewed from an economic aspect, butcovers all life and livelihoods. Land has multiple values, so the terms homeland andhomeland are used by the Indonesian people to refer to the territory of the country bydescribing areas dominated by sovereign land, water and land. This study aims toexamineandanalyzethesettlementofdisputesbetweenthecommunityandthegovernmentregardingForestAreas.Theresearchmethodusedin thisresearchisnormative juridical research, namely the doctrinal law research method by examiningand studying the provisions of the applicable laws and regulations as a basis for thenanalyzing the problem under study. Based on the results of the study that the importantrole of land in human life, land is an object that is prone to disputes or disputes betweenpeople, this happens because human needs for land are increasing, land can causedisturbancesandinvolvethewidercommunity","PeriodicalId":250038,"journal":{"name":"Marwah Hukum","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131036672","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Hakekat dari hak privasi terhadap data pribadi adalah hak kosntitusional warga negara Indonesia yang telah diatur dalam UUDNRI Tahun 1945 khususnya pada pasal 28 huruf G ayat (1). Bentuk perlindungan hukum terhadap data sebagai privasi di Indonesia saat ini menerapkan beberapa pasal yang tersirat mengatur mengenai data pribadi. Indonesia belum memiliki peraturan perundang – undangan khusus yang menjadi dasar hukum perindungan data pribadi sehingga saat ini Indonesia memiliki kekosongan norma. Hak konstitusional adalah kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya. Di Indonesia saat ini banyak terjadi permasalahan hukum yang menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Tetapi, saat ini penanganan permasalahan hukum tersebut belum maksimal dikarenakan kekosongan norma dalam perlindungan hukum data pribadi. Tujuan dan fokus penelitian ini adalah menemukan hakekat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi dan bentuk perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, melalui conseptual approach. Hasil dari penelitian ini adalah hakekat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi adalah hak konstitusional warga negara. Indonesia belum memiliki peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap data pribadi. Maka dari itu, dalam perlindungan hukum data pribadi, Indonesia mengalami kekosongan norma sehingga tidak dapat secara maksimal melindungi data pribadi warga negara. The essence of the right to privacy over personal data is the constitutional rights of Indonesian citizens which have been regulated in the 1945 UUDNRI especially in article 28 letter G paragraph (1). The form of legal protection for data as privacy in Indonesia is currently implementing several articles that imply regulating personal data. Indonesia does not yet have specific laws and regulations which form the legal basis for personal data protection, so currently Indonesia has a void of norms. Constitutional rights are obligations of a state towards its citizens. In Indonesia, there are currently many legal issues that involve misusing someone's personal data for personal gain. However, currently the handling of these legal issues has not been maximized due to the absence of norms in legal protection of personal data. The purpose and focus of this research is to find out the nature of legal protection of personal data as a right to privacy and forms of legal protection of personal data as a right to privacy in Indonesia. The research method used in this study is normative juridical, through a conceptual approach. The results of this study are that the essence of legal protection of personal data as a right to privacy is a constitutional right of citizens. Indonesia does not yet have statutory regulations which form the legal basis for the protection of personal data. Therefore, in the legal protection of per
1945年UUDNRI中规定的个人隐私权利的真实权利，特别是在第28条G节(1)中，印尼政府对数据的保护形式目前正在应用有关个人数据的隐含规定条款。印尼还没有立法——一项特殊的邀请，这是个人数据保护法的基础，因此印尼目前处于常态真空中。宪法权利是一个国家对其公民的义务。在今天的印度尼西亚，许多法律问题都是为了个人利益而滥用个人资料。但目前，处理这些法律问题的工作还没有达到最大程度，因为它在保护个人数据法方面的规范真空。本研究的目标和重点是，发现个人数据法保护的本质是一种隐私权，而个人数据法保护形式是一种隐私权。本研究采用的研究方法是一个规范的领域，通过认可。这项研究的结果是保护私有数据法的权利，即公民宪法权利。印尼还没有立法条例——这一邀请成为保护个人数据的法律基础。因此，在个人数据法的保护下，印度尼西亚经历了一种无法充分保护公民个人数据的常态真空。《coming right to privacy精华通过个人数据是印尼公民的宪法权利,这已被《1945年UUDNRI regulated尤其是在文章《28 G第(1)段为美国数据隐私保护合法形式》。在印尼是目前implementing好几个articles那imply regulating个人数据。印尼目前还没有具体的法律法律依据宪法权利是公民应履行的义务。在印尼，有许多法律问题将个人资料与个人收益联系起来。目前，这些法律问题的处理方式并没有被纳入合法个人数据保护标准的缺失状态。这项研究的目的和重点是发现美国对隐私和法律保护个人数据的本质。这项研究在这项研究中使用的方法是未经同意的。这项研究的结果是公民对隐私的法律保护的本质。印度尼西亚还没有对个人数据保护的合法基础进行监管。因此，在法律保护个人数据方面，印度尼西亚经历了一种无法乐观地保护公民数据的空白。
{"title":"PERLINDUNGAN SUBJEK HUKUM DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA","authors":"M. R. Wijaya, Nur Husni Emilson, Koesrin Nawawi","doi":"10.32502/mh.v1i1.5599","DOIUrl":"https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5599","url":null,"abstract":"Hakekat dari hak privasi terhadap data pribadi adalah hak kosntitusional warga negara Indonesia yang telah diatur dalam UUDNRI Tahun 1945 khususnya pada pasal 28 huruf G ayat (1). Bentuk perlindungan hukum terhadap data sebagai privasi di Indonesia saat ini menerapkan beberapa pasal yang tersirat mengatur mengenai data pribadi. Indonesia belum memiliki peraturan perundang – undangan khusus yang menjadi dasar hukum perindungan data pribadi sehingga saat ini Indonesia memiliki kekosongan norma. Hak konstitusional adalah kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya. Di Indonesia saat ini banyak terjadi permasalahan hukum yang menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Tetapi, saat ini penanganan permasalahan hukum tersebut belum maksimal dikarenakan kekosongan norma dalam perlindungan hukum data pribadi. Tujuan dan fokus penelitian ini adalah menemukan hakekat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi dan bentuk perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, melalui conseptual approach. Hasil dari penelitian ini adalah hakekat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi adalah hak konstitusional warga negara. Indonesia belum memiliki peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap data pribadi. Maka dari itu, dalam perlindungan hukum data pribadi, Indonesia mengalami kekosongan norma sehingga tidak dapat secara maksimal melindungi data pribadi warga negara. The essence of the right to privacy over personal data is the constitutional rights of Indonesian citizens which have been regulated in the 1945 UUDNRI especially in article 28 letter G paragraph (1). The form of legal protection for data as privacy in Indonesia is currently implementing several articles that imply regulating personal data. Indonesia does not yet have specific laws and regulations which form the legal basis for personal data protection, so currently Indonesia has a void of norms. Constitutional rights are obligations of a state towards its citizens. In Indonesia, there are currently many legal issues that involve misusing someone's personal data for personal gain. However, currently the handling of these legal issues has not been maximized due to the absence of norms in legal protection of personal data. The purpose and focus of this research is to find out the nature of legal protection of personal data as a right to privacy and forms of legal protection of personal data as a right to privacy in Indonesia. The research method used in this study is normative juridical, through a conceptual approach. The results of this study are that the essence of legal protection of personal data as a right to privacy is a constitutional right of citizens. Indonesia does not yet have statutory regulations which form the legal basis for the protection of personal data. Therefore, in the legal protection of per","PeriodicalId":250038,"journal":{"name":"Marwah Hukum","volume":"174 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133389003","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Aktivitas pertambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat berlangsung selama bertahun-tahun dan merupakan warisan secara turun-temurun. Dimana maraknya aktivitas penambangan emas ilegal yang dilakukan dengan metode tradisional, telah memberikan dampak yang sangat besar, tidak hanya terhadap kelangsungan ekosistem lingkungan hidup, tetapi juga terhadap kehidupan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah pertambangan, diantaranya ancaman kecelakaan tambang serta penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh pencemaran bahan kimia berbahaya pada tanah dan air. Bahkan aktivitas pertambangan tanpa izin telah menyebabkan pendapatan daerah yang bersumber dari sektor tambang menjadi berkurang, terganggunya iklim investasi yang kondusif serta munculnya berbagai konflik sosial, dalam rangka mengoptimalkan upaya penanggulangan aktivitas pertambangan tanpa izin, maka dapat dilakukan langkah-langkah melalui penerapan upaya penal meliputi penerapan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas penambangan emas ilegal sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan maupun non penal dengan mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan kegiatan usaha pertambangan serta mengubah pola pikir masyarakat dalam melaksanakan aktivitas penambangan melalui program kemitraan usaha dengan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan. Unlicensed mining activities carried out by the community last for years and are a legacy passed down from generation to generation. Where the illegal gold mining activities carried out using traditional methods have had a huge impact, not only on the sustainability of the environmental ecosystem, but also on the lives of the people who live around mining areas, including the threat of mining accidents and the spread of diseases caused by Pollution of hazardous chemicals in soil and water. In fact, mining activities without permits have reduced regional income from the mining sector, disrupted a conducive investment climate and the emergence of various social conflicts. criminal sanctions against parties involved in illegal gold mining activities in accordance with the provisions contained in laws and regulations and non-penalty by encouraging the government to increase efforts to foster, supervise and control the management of mining business activities and change the mindset of the community in carrying out mining activities through a business partnership program with companies holding mining business permits.
社区的未经授权的采矿活动持续多年，是世代相传的。非法采矿活动不断增多黄金做的地方用传统方法,提供了非常大的影响,不仅对生态系统的生存环境,也对社会生活住在附近的采矿地区,其中矿井事故和疾病传播的威胁所造成的危险化学品的污染土壤和水源。即使是未经许可的采矿活动，也导致矿区的收入减少、影响有利投资气候和出现社会冲突，以优化未经许可的采矿活动，因此，可以通过实施惩罚性措施，包括对从事非法采金活动的人实施刑事惩罚措施，同时鼓励政府加大建设努力，监测和控制矿业活动的管理，并通过与矿业企业许可公司的企业合作计划，改变公众对采矿活动的看法。社区持续了多年的犯罪活动，从一代到一代都是遗产。那里的非法黄金矿业活动carried out用传统方法有有一只巨大的冲击,不仅在环境生态系统可持续发展》,但也在people who live矿业周围地区生平》,《威胁》在内的矿业accidents与利差of diseases枪舌战hazardous化学公司在土地和水的污染。事实上，未经授权的勘探活动减少了来自mining sector的区域邀请，扰乱了一个确定的气候投资和各种社会冲突的本质。刑事非法联盟反对各方风险在黄金矿业、lds in accordance with the provisions有趣在间谍活动和regulations non-penalty by encouraging增加efforts to foster的政府管理》监督和控制,挖掘商业活动和改变心态》社区在项目进行中出局的矿业活动无论是a商业伙伴关系和companies持有矿业商业模式允许。
{"title":"DILEMA PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN","authors":"Gocha Narcky Ranggalawe, Ino Susanti, Kamal Fahmi","doi":"10.32502/mh.v1i1.5600","DOIUrl":"https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5600","url":null,"abstract":"Aktivitas pertambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat berlangsung selama bertahun-tahun dan merupakan warisan secara turun-temurun. Dimana maraknya aktivitas penambangan emas ilegal yang dilakukan dengan metode tradisional, telah memberikan dampak yang sangat besar, tidak hanya terhadap kelangsungan ekosistem lingkungan hidup, tetapi juga terhadap kehidupan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah pertambangan, diantaranya ancaman kecelakaan tambang serta penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh pencemaran bahan kimia berbahaya pada tanah dan air. Bahkan aktivitas pertambangan tanpa izin telah menyebabkan pendapatan daerah yang bersumber dari sektor tambang menjadi berkurang, terganggunya iklim investasi yang kondusif serta munculnya berbagai konflik sosial, dalam rangka mengoptimalkan upaya penanggulangan aktivitas pertambangan tanpa izin, maka dapat dilakukan langkah-langkah melalui penerapan upaya penal meliputi penerapan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas penambangan emas ilegal sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan maupun non penal dengan mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan kegiatan usaha pertambangan serta mengubah pola pikir masyarakat dalam melaksanakan aktivitas penambangan melalui program kemitraan usaha dengan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan. Unlicensed mining activities carried out by the community last for years and are a legacy passed down from generation to generation. Where the illegal gold mining activities carried out using traditional methods have had a huge impact, not only on the sustainability of the environmental ecosystem, but also on the lives of the people who live around mining areas, including the threat of mining accidents and the spread of diseases caused by Pollution of hazardous chemicals in soil and water. In fact, mining activities without permits have reduced regional income from the mining sector, disrupted a conducive investment climate and the emergence of various social conflicts. criminal sanctions against parties involved in illegal gold mining activities in accordance with the provisions contained in laws and regulations and non-penalty by encouraging the government to increase efforts to foster, supervise and control the management of mining business activities and change the mindset of the community in carrying out mining activities through a business partnership program with companies holding mining business permits.","PeriodicalId":250038,"journal":{"name":"Marwah Hukum","volume":"172 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120932535","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pemangku kepentingan melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, pelaku bisnis atau perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan, hal ini difokuskan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan salah satu cara untuk mencegah krisis, yaitu dengan peningkatan reputasi atau image. Adapun yang menjadi perumusan masalah yaitu (1) Bagaimana penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai etika bisnis dan etika sosial?; (2) Bagaimana pandangan sosiologi hukum terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) yang berlaku di Indonesia?. Program CSR yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu menciptakan kehidupan dimsyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus membangun dan menciftakan kesejahteraan dan pada akhirnya akan tercifta kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut, sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Kingsley Davis dan Wilbert Moore, menurut mereka bahwa didalalm masyarakat terdapat Stratifikasi social dimana stratifikasi social itu dibutuhkan masyarakat demi kelangsungan hidup yang membutuhkan berbagai jenis pekerjaan. Tanpa adanya stratifikasi social, masyarakat tidak akan terangsang untuk menekuni pekerjaan-pekerjaan sulit atau pekerjaan yang membutuhkan proses berlajar yang lama dan mahal. Dari pandangan sosiologi hukum pelaksanaan CSR sebagai etika bisnis dan etika sosial merupakan suatu tanggung jawab perusahaan serta badan hukum, namun peranan dari masyarakat dan lembaga lainya juga penting dalam bekerja sama mewujudkan tanggung jawab social supaya terciptanya keamanan,keadilan serta tanggung jawab bagi seluruh pihak yang bersangkutan, mengingat badan hukum merupakan subyek hukum yang dalam kenyataan yuridis disejajarkan seperti manusia sebagai subyek hukum yang utama. sehingga konsekunsinya ketika manusia sebagai mahluk sosial memiliki banyak aspek eksternal yang harus diperhatikan yang dalam hal ini memperhatikan stakeholder termasuk lingkungan hidup melalui pelaksanaan CSR. Stakeholders through behavior that is socially responsible to society. In carrying out its social responsibility, business people or companies focus their attention on three things, namely the economy, social and environment. As for the formulation of the problem, namely (1) How is the application of Corporate Social Responsibility (CSR) as business ethics and social ethics?; (2) What is the view of legal sociology on Corporate Social Responsibility (CSR) that applies in Indonesia? A sustainable CSR program is expected to help create a more prosperous and independent society. Each of these activities will involve a spirit of synergy from all parties to continuously build and create prosperity and in the end will create independence from the people involved in the program, according to their abilities. This i
利益相关者通过对社会负责的行为。在履行社会责任时，企业或企业将注意力集中在经济、社会和环境这三件事上，这是一种持续的活动，也是防止危机的一种方法，即提高声誉或形象。至于问题的定义是(1)企业社会责任(CSR)作为商业伦理和社会伦理的应用是什么?(2)法律社会学对印尼现有的企业社会责任有何看法?预计持续的CSR计划将有助于创造更繁荣和自力更生的社区生活。每一项活动都将涉及各方持续不断的建设和促进福利精神，并最终将使参与该计划的社会自力更生。这与金斯利•戴维斯(Kingsley Davis)和威尔伯特•摩尔(Wilbert Moore)的观点是一致的，他们认为，社区中存在着社会的社会支持，社会支持需要不同类型的工作的生存。没有社会分层，社会就不会被鼓励去做需要长时间和昂贵学习的困难工作或工作。来自CSR执行法律社会学的观点作为商业道德和伦理是一种社会责任和公司法人,但社会和其他机构的角色也实现合作中扮演着重要的社会责任,这样有利于对整个安全、正义和责任的一方而言,考虑到在现实中管辖权的法人是法律主体平行和人类一样作为法律的主要对象。因此，当人类作为社会存在时，他的态度是有许多外部因素需要注意，在这种情况下，将利益相关者包括环境，通过对CSR的实施。通过行为的利益相关者对社会负有社会责任。消除其社会责任、商业或伙伴对这三件事的关注，消除经济、社会和环境。对于问题的公式，namely(1)商业道德和社会道德的应用是什么?(2)在印度尼西亚使用的合法社会社会责任(CSR)的观点是什么?一个可持续的CSR计划旨在帮助建立一个更繁荣和独立的社会。每一个这些活动都将从所有党延续下去，继续建立和创造进步，并最终将创造出独立于那些参与该计划的人，以适应他们的能力。这与金斯莉·戴维斯和威尔伯特·摩尔的意见一致，根据社会中存在的社会分层，社会分层需要社会维持其正常的工作条件。没有社会结论性，人们不会因为需要长时间的学习过程而刺激工作或工作。从a sociological point of view), the implementation of CSR美国商业伦理学与社会之责任伦理学是companies和合法的角色》entities,但社区和其他重要institutions是还在一起工作去意识到社会责任在订单创建安全、正义和责任为所有各方关心世事。考虑到合法的实体是合法的话题，这些现实中与人类的现实相比，它们就像其他合法的主题一样。因此，当像社会存在一样的人有许多外部资产时，必须考虑到在这种情况下，对包括CSR实施的环境的利益的利益受到关注。
{"title":"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSBILITY (CSR) SEBAGAI ETIKA BISNIS DAN ETIKA SOSIAL","authors":"Farikh Idham Khalik, Reny Okprianti, Susiana Kifli","doi":"10.32502/mh.v1i1.5596","DOIUrl":"https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5596","url":null,"abstract":"Pemangku kepentingan melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, pelaku bisnis atau perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan, hal ini difokuskan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan salah satu cara untuk mencegah krisis, yaitu dengan peningkatan reputasi atau image. Adapun yang menjadi perumusan masalah yaitu (1) Bagaimana penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai etika bisnis dan etika sosial?; (2) Bagaimana pandangan sosiologi hukum terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) yang berlaku di Indonesia?. Program CSR yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu menciptakan kehidupan dimsyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus membangun dan menciftakan kesejahteraan dan pada akhirnya akan tercifta kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut, sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Kingsley Davis dan Wilbert Moore, menurut mereka bahwa didalalm masyarakat terdapat Stratifikasi social dimana stratifikasi social itu dibutuhkan masyarakat demi kelangsungan hidup yang membutuhkan berbagai jenis pekerjaan. Tanpa adanya stratifikasi social, masyarakat tidak akan terangsang untuk menekuni pekerjaan-pekerjaan sulit atau pekerjaan yang membutuhkan proses berlajar yang lama dan mahal. Dari pandangan sosiologi hukum pelaksanaan CSR sebagai etika bisnis dan etika sosial merupakan suatu tanggung jawab perusahaan serta badan hukum, namun peranan dari masyarakat dan lembaga lainya juga penting dalam bekerja sama mewujudkan tanggung jawab social supaya terciptanya keamanan,keadilan serta tanggung jawab bagi seluruh pihak yang bersangkutan, mengingat badan hukum merupakan subyek hukum yang dalam kenyataan yuridis disejajarkan seperti manusia sebagai subyek hukum yang utama. sehingga konsekunsinya ketika manusia sebagai mahluk sosial memiliki banyak aspek eksternal yang harus diperhatikan yang dalam hal ini memperhatikan stakeholder termasuk lingkungan hidup melalui pelaksanaan CSR. Stakeholders through behavior that is socially responsible to society. In carrying out its social responsibility, business people or companies focus their attention on three things, namely the economy, social and environment. As for the formulation of the problem, namely (1) How is the application of Corporate Social Responsibility (CSR) as business ethics and social ethics?; (2) What is the view of legal sociology on Corporate Social Responsibility (CSR) that applies in Indonesia? A sustainable CSR program is expected to help create a more prosperous and independent society. Each of these activities will involve a spirit of synergy from all parties to continuously build and create prosperity and in the end will create independence from the people involved in the program, according to their abilities. This i","PeriodicalId":250038,"journal":{"name":"Marwah Hukum","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125318523","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana pencurian bahan bahan pokok yang ada di Ritel kota palembang Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 di Kepolisian Sektor Ilir Barat I kota Palembang Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Adapun jenis data yang digunaan penelitian ini adalah data premier dan data skunder. Data premier yaitu data yang di peroleh dari hasil penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini Polsek Ilir Barat I Palembang.Bahan skunder yaitu data hasil penelitian kepustakaan (Library Research).Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana pencurian bahan bahan pokok yang ada di Ritel kota Palembang. Peraturan Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2012 telah diterapkan oleh kepolisian kota besar Palembang khusunya diwilayah keplosian sektor ilir barat I, terutama terhadap pelaku pencurian yang dilaukan di ritel, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Dalam Denda KUHP, namun demikian peraturan Mahkamah Agung tersebut banyak menimbulkan kontroversi pro dan kontra sebab dengan adanya Perma ini Pelaku Pencuri dapat perlindungan dan membuat pelaku tidak jerah dengan sanksi tersebut, hal tersebut membuat pemilik Perusaan sangat di rugikan dengan pelaku yang sering melakukan Pencurian namun baru tertangkap tangan sehingga meski dari pengembangan pihak korban tidan kepolisian tidak bisa melakukan penegakan hukum yang sesuai .Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 di Kepolisian Sektor Ilir Barat I kota Palembang. Dalam menerapkan peraturan mahkamah agung nomor 02 tahu 2012 di lapangan banyak terdapat kendala antara lain Belum semua apparat penegak hukum memahami tentang implementasi dari peraturan mahkamah agung tersebut, sehingga penegak hukum masih melaukan proses seperti tindak pidana biasa Peraturan Mahkamah Agung tersebut belum ditindak lanjuti oleh Kepolisian republik Indonesia dengan petunjuk pelaksana (JUKLAK) dalam menerapkannya sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda Pihak yang dirugikan berkeberatan terhadap peraturan mahkamah agung tersebut, karena tidak akan menimbulka afek jera kepada pelaku pencurian di Ritel atau pasar swalayan. The problem in this study is how to implement Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 concerning the crime of theft of basic commodities in Palembang City Retail. used in this thesis is a type of empirical normative legal research. The types of data used in this research are premier data and secondary data. Premier data, namely data obtained from the results of direct research into the field, in this case the Ilir Barat I Palembang Police. Secondary materials, namely library research results. in the retail city of Palembang. Supreme Court Regulation nu
{"title":"IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012 TERHADAP PENCURIAN DI PERUSAHAAN RITEL (STUDI KASUS POLSEK ILIR BARAT I)","authors":"Bernika Resvia, Yudistira Rusydi, Hasanal Mulkan","doi":"10.32502/mh.v1i1.5591","DOIUrl":"https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5591","url":null,"abstract":"Yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana pencurian bahan bahan pokok yang ada di Ritel kota palembang Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 di Kepolisian Sektor Ilir Barat I kota Palembang Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Adapun jenis data yang digunaan penelitian ini adalah data premier dan data skunder. Data premier yaitu data yang di peroleh dari hasil penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini Polsek Ilir Barat I Palembang.Bahan skunder yaitu data hasil penelitian kepustakaan (Library Research).Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana pencurian bahan bahan pokok yang ada di Ritel kota Palembang. Peraturan Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2012 telah diterapkan oleh kepolisian kota besar Palembang khusunya diwilayah keplosian sektor ilir barat I, terutama terhadap pelaku pencurian yang dilaukan di ritel, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Dalam Denda KUHP, namun demikian peraturan Mahkamah Agung tersebut banyak menimbulkan kontroversi pro dan kontra sebab dengan adanya Perma ini Pelaku Pencuri dapat perlindungan dan membuat pelaku tidak jerah dengan sanksi tersebut, hal tersebut membuat pemilik Perusaan sangat di rugikan dengan pelaku yang sering melakukan Pencurian namun baru tertangkap tangan sehingga meski dari pengembangan pihak korban tidan kepolisian tidak bisa melakukan penegakan hukum yang sesuai .Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 di Kepolisian Sektor Ilir Barat I kota Palembang. Dalam menerapkan peraturan mahkamah agung nomor 02 tahu 2012 di lapangan banyak terdapat kendala antara lain Belum semua apparat penegak hukum memahami tentang implementasi dari peraturan mahkamah agung tersebut, sehingga penegak hukum masih melaukan proses seperti tindak pidana biasa Peraturan Mahkamah Agung tersebut belum ditindak lanjuti oleh Kepolisian republik Indonesia dengan petunjuk pelaksana (JUKLAK) dalam menerapkannya sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda Pihak yang dirugikan berkeberatan terhadap peraturan mahkamah agung tersebut, karena tidak akan menimbulka afek jera kepada pelaku pencurian di Ritel atau pasar swalayan. The problem in this study is how to implement Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 concerning the crime of theft of basic commodities in Palembang City Retail. used in this thesis is a type of empirical normative legal research. The types of data used in this research are premier data and secondary data. Premier data, namely data obtained from the results of direct research into the field, in this case the Ilir Barat I Palembang Police. Secondary materials, namely library research results. in the retail city of Palembang. Supreme Court Regulation nu","PeriodicalId":250038,"journal":{"name":"Marwah Hukum","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133575042","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Muhammad Syarif Hidayatullah Askolani, Serlika Aprita, A. Ismail
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditujukan untuk mencapai kesepakatan. Dalam rangka pembaharuan hukum yang diharapkan dapat memperbaiki sesuatu yang salah dalam sistem tersebut, Hukum Kepailitan Indonesia, khususnya konsep PKPU, perlu dilakukan suatu perubahan. Salah satu cara pembaharuan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan harmonisasi hukum. The suspension of payment (PKPU) is addressed to reach an agreement. The practice showed there are many obstacles towards an agreement performance. Hence, it is necessary for a legal reform, by conducting the legal harmonization into PKPU concepts. The comparative evaluation of this legal harmonization is the Indonesian Legal Culture.
{"title":"HARMONISASI HUKUM TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERSPEKTIF SUBSTANSI STRUKTUR DAN BUDAYA HUKUM","authors":"Muhammad Syarif Hidayatullah Askolani, Serlika Aprita, A. Ismail","doi":"10.32502/mh.v1i1.5465","DOIUrl":"https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5465","url":null,"abstract":"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditujukan untuk mencapai kesepakatan. Dalam rangka pembaharuan hukum yang diharapkan dapat memperbaiki sesuatu yang salah dalam sistem tersebut, Hukum Kepailitan Indonesia, khususnya konsep PKPU, perlu dilakukan suatu perubahan. Salah satu cara pembaharuan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan harmonisasi hukum. The suspension of payment (PKPU) is addressed to reach an agreement. The practice showed there are many obstacles towards an agreement performance. Hence, it is necessary for a legal reform, by conducting the legal harmonization into PKPU concepts. The comparative evaluation of this legal harmonization is the Indonesian Legal Culture.","PeriodicalId":250038,"journal":{"name":"Marwah Hukum","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124458414","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：