Pub Date : 2022-07-15DOI: 10.31315/jsdk.v14i2.6481
Chandra Wirabuana Werdaya, Riski M. Baskoro
ABSTRAKDalam era modern, diplomasi publik telah menjadi salah satu metode politik yang sering digunakan dalam membangun relasi antar negara, dan dikarenakan perubahan dalam peran wanita di abad ke-20, Ibu Negara dari Amerika Serikat atau juga bisa disebut sebagai FLOTUS juga telah menjadi salah satu aset diplomatik negara. Selama ia menjabat, Michelle Obama telah vokal mengenai advokasi kesetaraan gender di bidang pendidikan dan tempat kerja. Dalam kasus ini, sebagai Ibu Negara, ia ditugaskan untuk mengangkat isu tersebut dengan meningkatkan kesadaran masyarakat global. Dan untuk melakukan itu, dia menggunakan taktik retoris dan komunikasi interpersonal untuk membujuk masyarakat dan mengungkapkan tujuan untuk negara-negara lain untuk bergabung dengan inisiatif ini. Dengan menggunakan metode riset kualitatif dan teori “Public Diplomacy and Soft Power” oleh Joseph S. Nye, Jr dan teori komunikasi interpersonal “Goal-Plan-Action” oleh James Price Dilliard, jurnal artikel ini menemukan bagaimana Michelle Obama meningkatkan kesadaran masyarakat domestic dan global, serta membujuk para pemimpin dunia, pejabat negara, dan diplomat untuk berpartisipasi dalam inisiatif “Let Girls Learn!” dengan menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal sebagai usahanya dalam mempromosikan inisiatif tersebut. Kata kunci: Diplomasi publik, Ibu Negara, Michelle Obama, Peluang Pendidikan yang setara, Komunikasi interpersonalABSTRACTIn the modern era, public diplomacy has become one of the most used political methods in building relationships between countries, and due to the changing role of women in the 20th century. The First Lady of the United States or can be called as FLOTUS has also become one of the state’s diplomatic assets. During her tenure, Michelle Obama has been vocal about advocating gender equality in the field of education and working place. In this case, as the FLOTUS, she was assigned to address the gender inequality issue by raising the awareness of the global audiences. And to do that, she was employing a rhetorical tactic of personal diplomacy in order to persuade the audience and express the means for other states to join the initiative. By using qualitative research method and utilizing the “Public Diplomacy and Soft Power” theory by Joseph S. Nye, Jr and interpersonal communication “Goal-Plan-Action” theory by James Price Dilliard, this journal article discover how Michelle Obama raise the domestic and global audience, as well as persuading the world leaders, government officials, and diplomats to participate in the “Let Girls Learn!” initiative by utilizing interpersonal communication approach in her effort of promoting the initiative. Keywords: Public diplomacy, First Lady, Michelle Obama, Equal education opportunity, Interpersonal Communication.
ABSTRAKDalam现代,公共外交已经成为政治中经常使用的方法之一建造州际关系,是因为在20世纪女性角色的变化,妈妈来自美国的国家也可以称为FLOTUS也成为了国家外交资产之一。在他上任期间，米歇尔·奥巴马一直在就教育和工作场所的性别平等倡导持不同意见。在这种情况下，作为第一夫人，她的任务是通过提高全球公众的意识来提出这个问题。为了做到这一点,他利用强大的修辞策略和人际沟通说服其他国家社会和表达的目的加入这项倡议。使用定性研究方法和理论”(Public Diplomacy)和软权力”是由约瑟夫·S·奈,Jr和人际沟通理论期刊由詹姆斯·普莱斯Dilliard Goal-Plan-Action”,这篇文章发现米歇尔·奥巴马是如何提高家庭和全球社会,并说服世界各国领导人、国家官员和外交官参加倡议“让女孩学习!利用人际沟通的方法作为他促进这一倡议的努力。关键词:公共外交,第一夫人米歇尔·奥巴马,平等的教育机会,interpersonalABSTRACTIn《现代通信时代,public diplomacy)已经成为大多数一号》用政治方法在建设发展中国家之间relationships,和丹》《20世纪改变妇女的角色。美国第一夫人》还是可以叫FLOTUS也成为了美国一州之外交资产。期间她的终身教职,米歇尔·奥巴马(barack Obama)已被声乐关于advocating性别平等权利in the field of education and短期广场。她在这个案例,美国《FLOTUS assigned to演说《性别不平等问题全球audiences by抚养经济意识》。和为了做到这一点,是一种她employing别夸大个人tactic of diplomacy in to persuade的观众和快车订单《意味着其他各州来说加入倡议。用qqe研究方法对utilizing“Public Diplomacy)和软权力”理论由约瑟夫·S·奈,Jr和人际communication”Goal-Plan-Action“詹姆斯·普莱斯Dilliard偏理论,这个journal文章发现米歇尔·奥巴马是如何提高家庭和全球观众,as well as persuading世界领袖、政府officials和diplomats to participate in“让女孩学习!“人际utilizing偏倡议communication promoting the initiative)的进近在她的努力。安装:Public diplomacy),第一夫人米歇尔·奥巴马、平等教育机会人际Communication。
{"title":"FIRST LADY AS DIPLOMATIC AGENT: ANALYZING MICHELLE OBAMA’S CONTRIBUTION IN “LET GIRLS LEARN!” INITIATIVE","authors":"Chandra Wirabuana Werdaya, Riski M. Baskoro","doi":"10.31315/jsdk.v14i2.6481","DOIUrl":"https://doi.org/10.31315/jsdk.v14i2.6481","url":null,"abstract":"ABSTRAKDalam era modern, diplomasi publik telah menjadi salah satu metode politik yang sering digunakan dalam membangun relasi antar negara, dan dikarenakan perubahan dalam peran wanita di abad ke-20, Ibu Negara dari Amerika Serikat atau juga bisa disebut sebagai FLOTUS juga telah menjadi salah satu aset diplomatik negara. Selama ia menjabat, Michelle Obama telah vokal mengenai advokasi kesetaraan gender di bidang pendidikan dan tempat kerja. Dalam kasus ini, sebagai Ibu Negara, ia ditugaskan untuk mengangkat isu tersebut dengan meningkatkan kesadaran masyarakat global. Dan untuk melakukan itu, dia menggunakan taktik retoris dan komunikasi interpersonal untuk membujuk masyarakat dan mengungkapkan tujuan untuk negara-negara lain untuk bergabung dengan inisiatif ini. Dengan menggunakan metode riset kualitatif dan teori “Public Diplomacy and Soft Power” oleh Joseph S. Nye, Jr dan teori komunikasi interpersonal “Goal-Plan-Action” oleh James Price Dilliard, jurnal artikel ini menemukan bagaimana Michelle Obama meningkatkan kesadaran masyarakat domestic dan global, serta membujuk para pemimpin dunia, pejabat negara, dan diplomat untuk berpartisipasi dalam inisiatif “Let Girls Learn!” dengan menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal sebagai usahanya dalam mempromosikan inisiatif tersebut. Kata kunci: Diplomasi publik, Ibu Negara, Michelle Obama, Peluang Pendidikan yang setara, Komunikasi interpersonalABSTRACTIn the modern era, public diplomacy has become one of the most used political methods in building relationships between countries, and due to the changing role of women in the 20th century. The First Lady of the United States or can be called as FLOTUS has also become one of the state’s diplomatic assets. During her tenure, Michelle Obama has been vocal about advocating gender equality in the field of education and working place. In this case, as the FLOTUS, she was assigned to address the gender inequality issue by raising the awareness of the global audiences. And to do that, she was employing a rhetorical tactic of personal diplomacy in order to persuade the audience and express the means for other states to join the initiative. By using qualitative research method and utilizing the “Public Diplomacy and Soft Power” theory by Joseph S. Nye, Jr and interpersonal communication “Goal-Plan-Action” theory by James Price Dilliard, this journal article discover how Michelle Obama raise the domestic and global audience, as well as persuading the world leaders, government officials, and diplomats to participate in the “Let Girls Learn!” initiative by utilizing interpersonal communication approach in her effort of promoting the initiative. Keywords: Public diplomacy, First Lady, Michelle Obama, Equal education opportunity, Interpersonal Communication. ","PeriodicalId":266065,"journal":{"name":"Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114593234","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-15DOI: 10.31315/jsdk.v14i2.5775
S. Oktaviani, Gonda Yumitro
Tulisan ini mengkaji keterkaitan antara dinamika demokratisasi dan perkembangan radikalisme di Bangladesh. Cita-cita Bangladesh adalah menjadi negara Islam yang stabil. Namun, dalam menata tatanan kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik melalui demokrasi, Bangladesh juga dihadapkan pada tantangan kebangkitan islam yang dipengaruhi oleh gerakan radikal seperti ISIS, AQIS dan lainnya. Tulisan ini menggunakan konsep demokrasi dan radikalisme untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam demokratisasi Bangladesh. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan data sekunder yang didapatkan melalui buku, jurnal, artikel ilmiah dan melalui berita internet. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa kebebasan yang diperoleh dari demokrasi membuat sebagian masyarakat Bangladesh terpengaruh oleh nilai, ideologi atau paham radikal. Oleh karena itu, sebagai negara demokrasi, Bangladesh memiliki tantangan dalam menghadapi radikalisme.
{"title":"RADIKALISME SEBAGAI TANTANGAN DEMOKRATISASI BANGLADESH","authors":"S. Oktaviani, Gonda Yumitro","doi":"10.31315/jsdk.v14i2.5775","DOIUrl":"https://doi.org/10.31315/jsdk.v14i2.5775","url":null,"abstract":"Tulisan ini mengkaji keterkaitan antara dinamika demokratisasi dan perkembangan radikalisme di Bangladesh. Cita-cita Bangladesh adalah menjadi negara Islam yang stabil. Namun, dalam menata tatanan kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik melalui demokrasi, Bangladesh juga dihadapkan pada tantangan kebangkitan islam yang dipengaruhi oleh gerakan radikal seperti ISIS, AQIS dan lainnya. Tulisan ini menggunakan konsep demokrasi dan radikalisme untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam demokratisasi Bangladesh. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan data sekunder yang didapatkan melalui buku, jurnal, artikel ilmiah dan melalui berita internet. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa kebebasan yang diperoleh dari demokrasi membuat sebagian masyarakat Bangladesh terpengaruh oleh nilai, ideologi atau paham radikal. Oleh karena itu, sebagai negara demokrasi, Bangladesh memiliki tantangan dalam menghadapi radikalisme.","PeriodicalId":266065,"journal":{"name":"Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan","volume":"100 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126004916","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-15DOI: 10.31315/jsdk.v14i2.6820
Erna Kurniawati, Ludiro Madu
Seperti negara-negara lain, Indonesia telah melakukan berbagai upaya diplomasi kesehatan untuk melindungi rakyatnya dari ancaman pandemi COVID-19. Tulisan ini bertujuan menganalisis peningkatan kerjasama internasional Indonesia dalam mengatasi pandemi melalui diplomasi kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari sumber perpustakaan, seperti informasi dari berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah, organisasi internasional, serta sumber dari berbagai jurnal dan media massa. Langkah selanjutnya adalah menafsirkan data-data tersebut sesuai dengan fokus kajian tulisan ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama multilateral melalui fasilitas COVAX dan kerja sama bilateral untuk mendapatkan jaminan akses vaksin telah menjadi dua strategi penting. Kedua kerjasama itu bukannya saling meniadakan, namun justru saling melengkapi. Kedua diplomasi itu telah menghindarkan Indonesia dari kecenderungan menjalankan nasionalisme vaksin semata. Sebaliknya, pemerintah Indonesia telah menempatkan nasionalisme vaksin itu secara seimbang dan saling melengkapi dengan multilateralisme vaksin. Kedua strategi diplomasi itu dapat menjadi platform baru bagi diplomasi kesehatan Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam jangka panjang, identifikasi pemetaan ini dapat berkontribusi untuk pembuatan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan diplomasi kesehatan secara umum dan meningkatkan peran Indonesia dalam Kesehatan Global.
{"title":"PENINGKATAN KERJA SAMA MULTILATERAL DAN BILATERAL MELALUI DIPLOMASI KESEHATAN MENGENAI PENANGGULANGAN VAKSIN COVID-19 DI INDONESIA","authors":"Erna Kurniawati, Ludiro Madu","doi":"10.31315/jsdk.v14i2.6820","DOIUrl":"https://doi.org/10.31315/jsdk.v14i2.6820","url":null,"abstract":"Seperti negara-negara lain, Indonesia telah melakukan berbagai upaya diplomasi kesehatan untuk melindungi rakyatnya dari ancaman pandemi COVID-19. Tulisan ini bertujuan menganalisis peningkatan kerjasama internasional Indonesia dalam mengatasi pandemi melalui diplomasi kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari sumber perpustakaan, seperti informasi dari berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah, organisasi internasional, serta sumber dari berbagai jurnal dan media massa. Langkah selanjutnya adalah menafsirkan data-data tersebut sesuai dengan fokus kajian tulisan ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama multilateral melalui fasilitas COVAX dan kerja sama bilateral untuk mendapatkan jaminan akses vaksin telah menjadi dua strategi penting. Kedua kerjasama itu bukannya saling meniadakan, namun justru saling melengkapi. Kedua diplomasi itu telah menghindarkan Indonesia dari kecenderungan menjalankan nasionalisme vaksin semata. Sebaliknya, pemerintah Indonesia telah menempatkan nasionalisme vaksin itu secara seimbang dan saling melengkapi dengan multilateralisme vaksin. Kedua strategi diplomasi itu dapat menjadi platform baru bagi diplomasi kesehatan Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam jangka panjang, identifikasi pemetaan ini dapat berkontribusi untuk pembuatan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan diplomasi kesehatan secara umum dan meningkatkan peran Indonesia dalam Kesehatan Global.","PeriodicalId":266065,"journal":{"name":"Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123308692","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-15DOI: 10.31315/jsdk.v14i2.6674
Aliffatul Maulidya
The COVID-19 pandemic has forced many countries to impose restrictions on social activities, this causes people to experience economic difficulties and increases their mental burden. As a result, violence becomes an outlet for feelings of frustration and is carried out against women. A report by the United Nations Development Program (UNDP), mentions a number of countries experiencing an increase in cases of violence against women. The only country from Southeast Asia mentioned in the report is Singapore. During the COVID-19 pandemic, the Singapore Government implemented a Circuit Breaker policy to prevent the spread of the virus. This policy has locked the perpetrators of violence with their victims, so that the right strategy is needed to be able to handle the spike in cases of violence during the Circuit Breaker period. To solve this problem, assistance from the local government will be needed. Therefore, the purpose of this study is to describe the strategy of the Singapore Government in dealing with violence against women which increased during the Circuit Breaker period. This paper uses descriptive qualitative research methods, with literature study as a method of data collection. The concept used is the concept of violence against women and the concept of victim service. The results of the study show that there are three strategies used by the Singapore government, namely: 1) improving public services to deal with violence against women during the COVID-19 pandemic; 2) optimizing the role of the police and law officers, and 3) providing support for mental health recovery for victims of violence.
{"title":"Strategi Pemerintah Singapura dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan yang Meningkat Selama Periode Circuit Breaker","authors":"Aliffatul Maulidya","doi":"10.31315/jsdk.v14i2.6674","DOIUrl":"https://doi.org/10.31315/jsdk.v14i2.6674","url":null,"abstract":"The COVID-19 pandemic has forced many countries to impose restrictions on social activities, this causes people to experience economic difficulties and increases their mental burden. As a result, violence becomes an outlet for feelings of frustration and is carried out against women. A report by the United Nations Development Program (UNDP), mentions a number of countries experiencing an increase in cases of violence against women. The only country from Southeast Asia mentioned in the report is Singapore. During the COVID-19 pandemic, the Singapore Government implemented a Circuit Breaker policy to prevent the spread of the virus. This policy has locked the perpetrators of violence with their victims, so that the right strategy is needed to be able to handle the spike in cases of violence during the Circuit Breaker period. To solve this problem, assistance from the local government will be needed. Therefore, the purpose of this study is to describe the strategy of the Singapore Government in dealing with violence against women which increased during the Circuit Breaker period. This paper uses descriptive qualitative research methods, with literature study as a method of data collection. The concept used is the concept of violence against women and the concept of victim service. The results of the study show that there are three strategies used by the Singapore government, namely: 1) improving public services to deal with violence against women during the COVID-19 pandemic; 2) optimizing the role of the police and law officers, and 3) providing support for mental health recovery for victims of violence.","PeriodicalId":266065,"journal":{"name":"Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan","volume":"75 1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114370451","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-15DOI: 10.31315/jsdk.v14i2.6699
Rafidhia Putri Hendarjat, A. Paksi
After a series of mutual whitelist exemption between the East Asian countries, Japan and South Korea since the second half of 2019, the happening of trade dispute cannot be avoided. This study aims to find the reasons behind the Japanese government decision to remove South Korea from Japan’s preferential whitelist. Through qualitative method, this study uses the mercantilism perspective of International Political Economy (IPE) combined with historical perspective of Japan and South Korea since their first encounter during the timeline of World War until the present day, especially through economic context as the theoretical framework. Therefore, this study asserts that Japan, as a country which claimed that it applied trade liberalization, also have the mercantilism ideas projection on their foreign policy by intervening the economic activities of the state, in which economy – as a form of soft power – is a crucial factor to make Japan as a strong state and crucial actor in international political stage, as the rivalry in global technology market with South Korea and strategic alliance with the United States needs to be prioritized by the Japanese government in order to protect its national interest as a state with a strong economy power after the massive economic growth of its fellow East Asian country, South Korea, and the high interdependency with South Korea especially in the 2000s era. The hypothesis can be proven through the weakening of South Korea technology and electronic integrated circuit export after their removal from Japan’s preferential whitelist and the growing favoritism by the United States, which made the Japanese government successfully achieve their national interest.
{"title":"JAPANESE GOVERNMENT REASONS BEHIND THE REMOVAL OF SOUTH KOREA FROM PREFERENTIAL WHITELIST: A MERCANTILISM PERSPECTIVE","authors":"Rafidhia Putri Hendarjat, A. Paksi","doi":"10.31315/jsdk.v14i2.6699","DOIUrl":"https://doi.org/10.31315/jsdk.v14i2.6699","url":null,"abstract":"After a series of mutual whitelist exemption between the East Asian countries, Japan and South Korea since the second half of 2019, the happening of trade dispute cannot be avoided. This study aims to find the reasons behind the Japanese government decision to remove South Korea from Japan’s preferential whitelist. Through qualitative method, this study uses the mercantilism perspective of International Political Economy (IPE) combined with historical perspective of Japan and South Korea since their first encounter during the timeline of World War until the present day, especially through economic context as the theoretical framework. Therefore, this study asserts that Japan, as a country which claimed that it applied trade liberalization, also have the mercantilism ideas projection on their foreign policy by intervening the economic activities of the state, in which economy – as a form of soft power – is a crucial factor to make Japan as a strong state and crucial actor in international political stage, as the rivalry in global technology market with South Korea and strategic alliance with the United States needs to be prioritized by the Japanese government in order to protect its national interest as a state with a strong economy power after the massive economic growth of its fellow East Asian country, South Korea, and the high interdependency with South Korea especially in the 2000s era. The hypothesis can be proven through the weakening of South Korea technology and electronic integrated circuit export after their removal from Japan’s preferential whitelist and the growing favoritism by the United States, which made the Japanese government successfully achieve their national interest.","PeriodicalId":266065,"journal":{"name":"Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122466344","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-11-04DOI: 10.31315/jsdk.v14i2.4833
M. Adzkia, S. Riyanto
The background of the Nagorno-Karabakh conflict is the struggle for the territory between Azerbaijan and Armenia. Because internationally the territory is recognized as belonging to Azerbaijan, the majority of its population is the Armenian diaspora. This issue is considered important because the region is quite strategic internationally and involves many actors. This research was conducted to find out why Turkey was involved in this conflict. Where the results concluded that Turkey has an interest in securing energy supplies, selling weapons, reducing Russia's influence, and strengthening its influence in the international world besides helping Azerbaijan crush the separatist groups in Nagorno-Karabakh who want to escape from Azerbaijan.
{"title":"TURKEY’S ENGAGEMENT IN THE CONFLICT OF NAGORNO-KARABAKH","authors":"M. Adzkia, S. Riyanto","doi":"10.31315/jsdk.v14i2.4833","DOIUrl":"https://doi.org/10.31315/jsdk.v14i2.4833","url":null,"abstract":"The background of the Nagorno-Karabakh conflict is the struggle for the territory between Azerbaijan and Armenia. Because internationally the territory is recognized as belonging to Azerbaijan, the majority of its population is the Armenian diaspora. This issue is considered important because the region is quite strategic internationally and involves many actors. This research was conducted to find out why Turkey was involved in this conflict. Where the results concluded that Turkey has an interest in securing energy supplies, selling weapons, reducing Russia's influence, and strengthening its influence in the international world besides helping Azerbaijan crush the separatist groups in Nagorno-Karabakh who want to escape from Azerbaijan.","PeriodicalId":266065,"journal":{"name":"Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129182631","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-09-06DOI: 10.31315/JSDK.V14I2.4740.G3816
Rachmat Afi Azzam Pehang, A. Paksi
P e nelitian ini menganalisa tentang alasan dibalik peningkatan Official Development Assistance (ODA) Jepang ke Kawasan Afrika tahun 2008-2019. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber dari kajian literatur penelitian ini menganalisa tentang peningkatan jumlah alokasi ODA Pemerintah Jepang dan menjelaskan faktor apa saja yang mendorong peningkatan tersebut. Temuan yang didapat dalam penelitian ini yaitu bahwa pada awalnyaKawasan Afrika tidak pernah menjadi fokus utama Jepang. Namun, ketika memasuki era tahun 2000-an, dan khususnya pada tahun 2008 menjadi momen penting di mana kebijakan pendistribusian ODA untuk Kawasan Afrika semakin mendapat fokus utama dibandingkan kawasan lainnya. Dengan menggunakan teori kepentingan nasional maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah ODA tersebut didorong oleh faktor ekonomi, khususnya demi memperluas peluang investasi, mempererat hubungan perdagangan dan memperluas akses pasar bagi produk Jepang dikawasan Afrika
P e nelitian分析了2008-2019年日本官方发展援助(官方发展援助)向非洲发展的原因。利用本研究文献提供的定性方法，分析了日本政府援助援助数量的增加，并解释了推动发展援助的因素。这项研究发现，非洲早期接触从未成为日本的主要焦点。然而，进入21世纪90年代时，特别是2008年是非洲小田分配政策比其他地区更加突出的关键时刻。利用国家利益理论，可以得出结论，经济因素推动小田数量的增加，特别是为了扩大投资机会，巩固贸易关系，扩大日本产品在非洲的市场份额
{"title":"MOTIVASI DIBALIK PENINGKATAN OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE JEPANG KE KAWASAN AFRIKA TAHUN 2008-2019","authors":"Rachmat Afi Azzam Pehang, A. Paksi","doi":"10.31315/JSDK.V14I2.4740.G3816","DOIUrl":"https://doi.org/10.31315/JSDK.V14I2.4740.G3816","url":null,"abstract":"P e nelitian ini menganalisa tentang alasan dibalik peningkatan Official Development Assistance (ODA) Jepang ke Kawasan Afrika tahun 2008-2019. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber dari kajian literatur penelitian ini menganalisa tentang peningkatan jumlah alokasi ODA Pemerintah Jepang dan menjelaskan faktor apa saja yang mendorong peningkatan tersebut. Temuan yang didapat dalam penelitian ini yaitu bahwa pada awalnyaKawasan Afrika tidak pernah menjadi fokus utama Jepang. Namun, ketika memasuki era tahun 2000-an, dan khususnya pada tahun 2008 menjadi momen penting di mana kebijakan pendistribusian ODA untuk Kawasan Afrika semakin mendapat fokus utama dibandingkan kawasan lainnya. Dengan menggunakan teori kepentingan nasional maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah ODA tersebut didorong oleh faktor ekonomi, khususnya demi memperluas peluang investasi, mempererat hubungan perdagangan dan memperluas akses pasar bagi produk Jepang dikawasan Afrika","PeriodicalId":266065,"journal":{"name":"Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129178931","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-09-06DOI: 10.31315/JSDK.V14I2.4783
Khairur Rizki, Annisa Prasasti Ramadhaningtyas
Pembangunan selalu menjadi perhatian utama untuk dunia termasuk negara berkembang. South - South Coorporation merupakan salah satu cara solusi pembangunan untuk negara berkembang. Kerjasama Selatan - Selatan telah diadopsi oleh Argentina untuk meningkatkan pembangunan. Tulisan ini menjelasakan implementasi kerjasama ini yang diadopsi oleh Argentina menggunakan pendekatan Kerjasama Internasional dan Pembangunan Manusia melalui metode penelitian deskriptif kualitatif. Penulis berargumen bahwa Argentina merupakan salah satu negara yang cukup siap dan berhasil dalam menjalankan program kerjasama ini terutama dalam bidang administrasi dan kepemerintahan, HAM, dan pembangunan berkelanjutan. Tulisan juga menganalisis bagaimana Argentina manghadirkan program turunan untuk mendukung implementasi dari South - South Coorporation. Pelaksanaan kerjasama ini di Argentina telah sesuai dengan penjelasan UNDP yang mana pembangunan tersebut berfokus tidak saja pada pendapatan tapi peningkatan kualitas hidup. Selain UNDP, pembangunan di Argentina juga telah sejalan dengan karakteristik dari konsep pambangunan manusia.
{"title":"ANALISIS IMPLEMENTASI SOUTH-SOUTH COOPERATION ARGENTINA TERHADAP UPAYA PENINGKATAN PEMBANGUNAN MANUSIA","authors":"Khairur Rizki, Annisa Prasasti Ramadhaningtyas","doi":"10.31315/JSDK.V14I2.4783","DOIUrl":"https://doi.org/10.31315/JSDK.V14I2.4783","url":null,"abstract":"Pembangunan selalu menjadi perhatian utama untuk dunia termasuk negara berkembang. South - South Coorporation merupakan salah satu cara solusi pembangunan untuk negara berkembang. Kerjasama Selatan - Selatan telah diadopsi oleh Argentina untuk meningkatkan pembangunan. Tulisan ini menjelasakan implementasi kerjasama ini yang diadopsi oleh Argentina menggunakan pendekatan Kerjasama Internasional dan Pembangunan Manusia melalui metode penelitian deskriptif kualitatif. Penulis berargumen bahwa Argentina merupakan salah satu negara yang cukup siap dan berhasil dalam menjalankan program kerjasama ini terutama dalam bidang administrasi dan kepemerintahan, HAM, dan pembangunan berkelanjutan. Tulisan juga menganalisis bagaimana Argentina manghadirkan program turunan untuk mendukung implementasi dari South - South Coorporation. Pelaksanaan kerjasama ini di Argentina telah sesuai dengan penjelasan UNDP yang mana pembangunan tersebut berfokus tidak saja pada pendapatan tapi peningkatan kualitas hidup. Selain UNDP, pembangunan di Argentina juga telah sejalan dengan karakteristik dari konsep pambangunan manusia.","PeriodicalId":266065,"journal":{"name":"Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131028551","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-09-06DOI: 10.31315/JSDK.V14I2.4669
Wening Noor Aida Rahmawati
Industry 4.0 provides opportunities and threats to life, such as income inequality, nature destruction, cybercrime, and internet dependence. Threats also occur in the education field. In 2019, a social media platform called ‘we are social’ published a study revealing that the average person spends six hours a day using the internet. Four out of ten ASEAN member countries are included in the top ten social media user countries. Indonesia is one of the countries belonging to this category. Similarly, Singapore also has a relatively high level of social media use. However, its conditions tend to be stable, making it easier for Singapore to overcome those problems. On the other hand, with a larger population, it is more difficult to control such problems in Indonesia. ASEAN, an international organization, strives to reduce disparities between Singapore and Indonesia through joint integration between its member countries. In this paper, the author explains about ASEAN businesses in facing disparities in the region, especially concerning industrial readiness 4.0. The author utilized the theory of international organizations and the human development index concept to analyze the case study.
工业4.0给生活带来了机遇和威胁，如收入不平等、自然破坏、网络犯罪和互联网依赖。威胁也发生在教育领域。2019年，一个名为“we are social”的社交媒体平台发布了一项研究，显示普通人每天花6个小时上网。10个东盟成员国中有4个被列入十大社交媒体使用国之列。印度尼西亚就是属于这一类的国家之一。同样，新加坡的社交媒体使用率也相对较高。然而，新加坡的条件趋于稳定，这使得它更容易克服这些问题。另一方面，由于印尼人口众多，这类问题更难控制。东盟是一个国际组织，通过成员国之间的共同一体化，努力缩小新加坡和印度尼西亚之间的差距。在本文中，作者解释了东盟企业在该地区面临的差异，特别是在工业准备4.0方面。运用国际组织理论和人类发展指数概念对案例进行分析。
{"title":"THE ROLE OF ASEAN IN FACING THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION (CASE STUDY: EDUCATION DISPARITY BETWEEN SINGAPORE AND INDONESIA)","authors":"Wening Noor Aida Rahmawati","doi":"10.31315/JSDK.V14I2.4669","DOIUrl":"https://doi.org/10.31315/JSDK.V14I2.4669","url":null,"abstract":"Industry 4.0 provides opportunities and threats to life, such as income inequality, nature destruction, cybercrime, and internet dependence. Threats also occur in the education field. In 2019, a social media platform called ‘we are social’ published a study revealing that the average person spends six hours a day using the internet. Four out of ten ASEAN member countries are included in the top ten social media user countries. Indonesia is one of the countries belonging to this category. Similarly, Singapore also has a relatively high level of social media use. However, its conditions tend to be stable, making it easier for Singapore to overcome those problems. On the other hand, with a larger population, it is more difficult to control such problems in Indonesia. ASEAN, an international organization, strives to reduce disparities between Singapore and Indonesia through joint integration between its member countries. In this paper, the author explains about ASEAN businesses in facing disparities in the region, especially concerning industrial readiness 4.0. The author utilized the theory of international organizations and the human development index concept to analyze the case study.","PeriodicalId":266065,"journal":{"name":"Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan","volume":"193 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122934977","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：