Pariwisata menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian banyak negara, salah satunya Indonesia. Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, Indonesia memanfaatkan sumber daya alamnya menjadi destinasi pariwisata. Dari sekian banyak destinasi pariwisata yang ada di Indonesia, Bali tetap menjadi destinasi wisata utama bagi wisatawan karena wisata alamnya yang melimpah, kekayaan budaya hingga kuliner yang beragam dengan sarana dan prasarana yang memadai. Melihat hal tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia kemudian membentuk 5 Destinasi Super Prioritas sebagai upaya dalam mengembangkan destinasi-destinasi yang mencakup Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang dari segi infrastruktur dan ekonomi kreatif. Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke 5 Destinasi Super Prioritas dengan menggunakan konsep diplomasi komersial. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang bersifat primer melalui wawancara dan sekunder yang bersumber dari buku, jurnal dan artikel resmi mengenai 5 Destinasi Super Prioritas. Hasil penelitian akan dipublikasikan dalam Jurnal Pena Wimaya.
{"title":"Diplomasi Komersial Indonesia: Studi Kasus 5 Destinasi Super Prioritas Tahun 2019-2022","authors":"Amanda Ibel Anzela","doi":"10.31315/jpw.v3i2.9580","DOIUrl":"https://doi.org/10.31315/jpw.v3i2.9580","url":null,"abstract":"Pariwisata menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian banyak negara, salah satunya Indonesia. Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, Indonesia memanfaatkan sumber daya alamnya menjadi destinasi pariwisata. Dari sekian banyak destinasi pariwisata yang ada di Indonesia, Bali tetap menjadi destinasi wisata utama bagi wisatawan karena wisata alamnya yang melimpah, kekayaan budaya hingga kuliner yang beragam dengan sarana dan prasarana yang memadai. Melihat hal tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia kemudian membentuk 5 Destinasi Super Prioritas sebagai upaya dalam mengembangkan destinasi-destinasi yang mencakup Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang dari segi infrastruktur dan ekonomi kreatif. Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke 5 Destinasi Super Prioritas dengan menggunakan konsep diplomasi komersial. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang bersifat primer melalui wawancara dan sekunder yang bersumber dari buku, jurnal dan artikel resmi mengenai 5 Destinasi Super Prioritas. Hasil penelitian akan dipublikasikan dalam Jurnal Pena Wimaya.","PeriodicalId":283972,"journal":{"name":"Jurnal Pena Wimaya","volume":"122 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127067871","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Uganda merupakan negara yang belum memiliki kestabilan politik dan ekonomi yang membuat pemerintah memprioritaskan perkembangan ekonomi, serta politiknya untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Secara tidak langsung pemerintah mengesampingkan permasalahan lain seperti pemberdayaan perempuan. Uganda baru menyadari bahwa adanya korelasi antara pemberdayaan perempuan dengan stabilitas politik dan ekonomi. Namun, diskriminasi perempuan masih terjadi pada beberapa bidang, salah satunya yakni pertanian. Berdasarkan kondisi perempuan tersebut, UN Women hadir ke Uganda untuk membantu mengupayakan pemberdayaan perempuan melalui berbagai program yang dirancang. Riset ini bertujuan untuk menganalisis peran UN Women dalam upaya pemberdayaan ekonomi bagi perempuan yang bekerja pada bidang pertanian di Uganda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan konsep organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer guna menganalisis peran UN Women. Hasil penelitian ini akan menjelaskan upaya yang dilakukan UN Women melalui program yang dirancang guna membuat perempuan Uganda berdaya.
{"title":"PERAN UN WOMEN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN PADA BIDANG PERTANIAN DI UGANDA TAHUN 2015 – 2021","authors":"Fiki Rahmatina Nihriroh, Dr. Iva Rachmawati, M.Si","doi":"10.31315/jpw.v3i2.9870","DOIUrl":"https://doi.org/10.31315/jpw.v3i2.9870","url":null,"abstract":"Uganda merupakan negara yang belum memiliki kestabilan politik dan ekonomi yang membuat pemerintah memprioritaskan perkembangan ekonomi, serta politiknya untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Secara tidak langsung pemerintah mengesampingkan permasalahan lain seperti pemberdayaan perempuan. Uganda baru menyadari bahwa adanya korelasi antara pemberdayaan perempuan dengan stabilitas politik dan ekonomi. Namun, diskriminasi perempuan masih terjadi pada beberapa bidang, salah satunya yakni pertanian. Berdasarkan kondisi perempuan tersebut, UN Women hadir ke Uganda untuk membantu mengupayakan pemberdayaan perempuan melalui berbagai program yang dirancang. Riset ini bertujuan untuk menganalisis peran UN Women dalam upaya pemberdayaan ekonomi bagi perempuan yang bekerja pada bidang pertanian di Uganda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan konsep organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer guna menganalisis peran UN Women. Hasil penelitian ini akan menjelaskan upaya yang dilakukan UN Women melalui program yang dirancang guna membuat perempuan Uganda berdaya.","PeriodicalId":283972,"journal":{"name":"Jurnal Pena Wimaya","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115393790","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Artikel ini menjelaskan mengenai kerja sama Pemerintah Myanmar dan Pemerintah Jepang melalui bantuan ODA di proyek pengembangan SEZs Thilawa Yangon. Official Development Assistance (ODA) merupakan program bantuan yang dikeluarkan oleh Jepang kepada negara berkembang. Myanmar merupakan salah satu negara yang menerima bantuan ODA dari Jepang. Myanmar merupakan negara yang menerima bantuan ODA dari segala sektor dan dalam berbagai bentuk seperti pinjaman, hibah untuk pengembangan sumber daya manusia. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber diambil dari sumber online berupa buku, berita, beberapa dokumen terkait, dan artikel. Penelitian ini menggunakan konsep bantuan luar negeri, dimana bantuan dari Jepang melalui ODA kepada Myanmar untuk mengembangkan kota baru dan teori kerja sama internasional yang menjelaskan kerja sama keduanya dalam mengambil keputusan bersama untuk membangun proyek infrastruktur kota Thilawa. Hasil penelitian berupa kerja sama pemerintah Myanmar dengan pemerintah Jepang melalui ODA-nya menunjukkan hubungan yang sangat baik. Kerja sama terbentuk melahirkan kesepakatan pembangunan berbagai fasilitas yang menunjang kota Thilawa sehingga menjadi kota dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kerja sama yang dilakukan menguntungkan kedua belah pihak dalam pemenuhan kepentingan nasionalnya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi para pembaca serta bermanfaat bagi dunia keilmuan untuk bahan kajian penelitian selanjutnya.Kata kunci: Official Development Assistance (ODA), Myanmar, Jepang, Thilawa, kerja sama internasional, bantuan luar negeri.
{"title":"KERJA SAMA PEMERINTAH MYANMAR DAN PEMERINTAH JEPANG MELALUI BANTUAN ODA DI PROYEK PENGEMBANGAN SPECIAL ECONOMIC ZONES (SEZs) THILAWA YANGON","authors":"Tyas Kurnianingsih","doi":"10.31315/jpw.v3i2.8449","DOIUrl":"https://doi.org/10.31315/jpw.v3i2.8449","url":null,"abstract":"Artikel ini menjelaskan mengenai kerja sama Pemerintah Myanmar dan Pemerintah Jepang melalui bantuan ODA di proyek pengembangan SEZs Thilawa Yangon. Official Development Assistance (ODA) merupakan program bantuan yang dikeluarkan oleh Jepang kepada negara berkembang. Myanmar merupakan salah satu negara yang menerima bantuan ODA dari Jepang. Myanmar merupakan negara yang menerima bantuan ODA dari segala sektor dan dalam berbagai bentuk seperti pinjaman, hibah untuk pengembangan sumber daya manusia. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber diambil dari sumber online berupa buku, berita, beberapa dokumen terkait, dan artikel. Penelitian ini menggunakan konsep bantuan luar negeri, dimana bantuan dari Jepang melalui ODA kepada Myanmar untuk mengembangkan kota baru dan teori kerja sama internasional yang menjelaskan kerja sama keduanya dalam mengambil keputusan bersama untuk membangun proyek infrastruktur kota Thilawa. Hasil penelitian berupa kerja sama pemerintah Myanmar dengan pemerintah Jepang melalui ODA-nya menunjukkan hubungan yang sangat baik. Kerja sama terbentuk melahirkan kesepakatan pembangunan berbagai fasilitas yang menunjang kota Thilawa sehingga menjadi kota dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kerja sama yang dilakukan menguntungkan kedua belah pihak dalam pemenuhan kepentingan nasionalnya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi para pembaca serta bermanfaat bagi dunia keilmuan untuk bahan kajian penelitian selanjutnya.Kata kunci: Official Development Assistance (ODA), Myanmar, Jepang, Thilawa, kerja sama internasional, bantuan luar negeri.","PeriodicalId":283972,"journal":{"name":"Jurnal Pena Wimaya","volume":"72 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126366061","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Perubahan arah kebijakan luar negeri Jepang yang dahulunya merupakan politik aneksasi menjadi pasifisme membuat Jepang bercita-cita tulus untuk perdamaian internasional. Pemerintah Jepang pun mulai memfokuskan konsep keamanan manusia sebagai ide dari agenda kebijakan luar negerinya. Kebijakan ini diambil Jepang sebagai prinsip universalitas etis. Human security menjadi fokus arah kebijakan Jepang sebagai bentuk tanggung jawab Jepang pada sistem global. Implementasi kebijakan luar negeri Jepang yang mengedepankan konsep human security adalah dengan melakukan kerja sama dengan Kenya. Artikel ini menjelaskan bagaimana bentuk kerja sama antara Jepang dan Kenya ini mampu memenuhi klasifikasi keamanan manusia. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep human security dan teori kosmopolitanisme. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Jepang ke Kenya dalam bentuk ODA merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri Jepang yang mengedepankan konsep human security dan dari sudut pandang kosmopolitanisme, ODA Jepang telah mampu melampaui batas kedaulatan
{"title":"KERJASAMA JEPANG-KENYA SEBAGAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG DALAM MENGEDEPANKAN HUMAN SECURITY","authors":"Aurelna Griseldis Setyarto, Meilisa Jibrani","doi":"10.31315/jpw.v3i2.8548","DOIUrl":"https://doi.org/10.31315/jpw.v3i2.8548","url":null,"abstract":"Perubahan arah kebijakan luar negeri Jepang yang dahulunya merupakan politik aneksasi menjadi pasifisme membuat Jepang bercita-cita tulus untuk perdamaian internasional. Pemerintah Jepang pun mulai memfokuskan konsep keamanan manusia sebagai ide dari agenda kebijakan luar negerinya. Kebijakan ini diambil Jepang sebagai prinsip universalitas etis. Human security menjadi fokus arah kebijakan Jepang sebagai bentuk tanggung jawab Jepang pada sistem global. Implementasi kebijakan luar negeri Jepang yang mengedepankan konsep human security adalah dengan melakukan kerja sama dengan Kenya. Artikel ini menjelaskan bagaimana bentuk kerja sama antara Jepang dan Kenya ini mampu memenuhi klasifikasi keamanan manusia. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep human security dan teori kosmopolitanisme. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Jepang ke Kenya dalam bentuk ODA merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri Jepang yang mengedepankan konsep human security dan dari sudut pandang kosmopolitanisme, ODA Jepang telah mampu melampaui batas kedaulatan","PeriodicalId":283972,"journal":{"name":"Jurnal Pena Wimaya","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126161380","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Humanitarian diplomacy is an effort to protect human beings, especially in conflict areas. The ICRC's worldwide humanitarian operations require sufficient funding to carry out its activities. Development of the direction of ICRC's humanitarian diplomacy is also being carried out to provide maximum impact on humanitarian issues. This paper will answer how the ICRC builds a funding network through humanitarian diplomacy. This study uses Literature Reviews from books and journals regarding humanitarian diplomacy as a basis for thinking in writing. A qualitative pattern is used to process the findings and data obtained from the results of a literature review of articles, books and journals related to the research topic. This research uses descriptive analysis so that the author will examine the data obtained in the form of news, reports, statements and books. which discusses the activities of the ICRC. The result of this research is that the ICRC builds community networks with state and non-state actors to ensure funding for the organization's operations. This effort is carried out by the ICRC to ensure that their humanitarian operations continue, so that there is no reason why funds are a problem in the organization's humanitarian operations.
{"title":"Enhancing Humanitarian Efforts Through Diplomatic Networks : A Study Case of International Committee of The Red Cross Humanitarian Diplomacy in Creating Funding Mechanism","authors":"Sayyidul Mubin","doi":"10.31315/jpw.v3i2.10142","DOIUrl":"https://doi.org/10.31315/jpw.v3i2.10142","url":null,"abstract":"Humanitarian diplomacy is an effort to protect human beings, especially in conflict areas. The ICRC's worldwide humanitarian operations require sufficient funding to carry out its activities. Development of the direction of ICRC's humanitarian diplomacy is also being carried out to provide maximum impact on humanitarian issues. This paper will answer how the ICRC builds a funding network through humanitarian diplomacy. This study uses Literature Reviews from books and journals regarding humanitarian diplomacy as a basis for thinking in writing. A qualitative pattern is used to process the findings and data obtained from the results of a literature review of articles, books and journals related to the research topic. This research uses descriptive analysis so that the author will examine the data obtained in the form of news, reports, statements and books. which discusses the activities of the ICRC. The result of this research is that the ICRC builds community networks with state and non-state actors to ensure funding for the organization's operations. This effort is carried out by the ICRC to ensure that their humanitarian operations continue, so that there is no reason why funds are a problem in the organization's humanitarian operations.","PeriodicalId":283972,"journal":{"name":"Jurnal Pena Wimaya","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130087077","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
ABSTRAK Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II membawa sejumlah perubahan dalam perpolitikan Jepang. Sejak saat itu, Jepang menerapkan politik pasifisme yang berorientasi kepada perdamaian dan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi Jepang dalam bantuan ekonomi semakin besar setelah menjadi bagian dari Organization of Economic Co-operation and Development (OECD). Jepang juga menunjukkan peran aktifnya dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Keaktifan Jepang mulai terlihat pada masa Perang Teluk dengan menjadi United Nation Peace Keeping Operation (UNPKO). Hingga saat ini, Jepang masih menjadi salah satu negara yang aktif mengirimkan bantuan militer melalui UNPKO untuk menjaga perdamaian dunia. Besarnya peran Jepang dalam menjaga perdamaian dunia dan kontribusinya dalam perekonomian dunia membuatnya merasa siap untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tulisan ini menganalisa mengenai upaya yang dilakukan oleh Jepang untuk mendapatkan posisi sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB melalui OECD dan UNPKO serta tanggapan negara-negara mengenai intensi Jepang tersebut.Kata Kunci: Politik Luar Negeri Jepang, Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB, OECD, UNPKO ABSTRACTJapan's defeat in World War II brought several changes in Japanese politics. Since then, Japan has implemented a pacifist policy that is oriented towards peace and economic growth. Japan's contribution to economic assistance has been even greater after becoming part of the Organization of Economic Co-operation and Development (OECD). Japan has also shown its active role in efforts to create world peace. Japan's activeness began to be seen during the Gulf War by becoming part of the United Nations Peacekeeping Operation (UNPKO). Until now, Japan is still one of the countries that actively sends military assistance through UNPKO to maintain world peace. The magnitude of Japan's role in maintaining world peace and its contribution to the world economy has made it feel ready to become a permanent member of the UN Security Council. This paper analyzes the efforts made by Japan to obtain a position as a permanent member of the UN Security Council through the OECD and UNPKO and the responses of countries regarding Japan's intentions.Keywords: Japanese Foreign Politics, Permanent Members of the UN Security Council, OECD, UNPKO
{"title":"UPAYA JEPANG UNTUK MENJADI ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PBB MELALUI PERAN AKTIFNYA DI OECD DAN UNPKO","authors":"Zulfikar Suardi","doi":"10.31315/jpw.v3i2.8448","DOIUrl":"https://doi.org/10.31315/jpw.v3i2.8448","url":null,"abstract":"ABSTRAK Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II membawa sejumlah perubahan dalam perpolitikan Jepang. Sejak saat itu, Jepang menerapkan politik pasifisme yang berorientasi kepada perdamaian dan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi Jepang dalam bantuan ekonomi semakin besar setelah menjadi bagian dari Organization of Economic Co-operation and Development (OECD). Jepang juga menunjukkan peran aktifnya dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Keaktifan Jepang mulai terlihat pada masa Perang Teluk dengan menjadi United Nation Peace Keeping Operation (UNPKO). Hingga saat ini, Jepang masih menjadi salah satu negara yang aktif mengirimkan bantuan militer melalui UNPKO untuk menjaga perdamaian dunia. Besarnya peran Jepang dalam menjaga perdamaian dunia dan kontribusinya dalam perekonomian dunia membuatnya merasa siap untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tulisan ini menganalisa mengenai upaya yang dilakukan oleh Jepang untuk mendapatkan posisi sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB melalui OECD dan UNPKO serta tanggapan negara-negara mengenai intensi Jepang tersebut.Kata Kunci: Politik Luar Negeri Jepang, Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB, OECD, UNPKO ABSTRACTJapan's defeat in World War II brought several changes in Japanese politics. Since then, Japan has implemented a pacifist policy that is oriented towards peace and economic growth. Japan's contribution to economic assistance has been even greater after becoming part of the Organization of Economic Co-operation and Development (OECD). Japan has also shown its active role in efforts to create world peace. Japan's activeness began to be seen during the Gulf War by becoming part of the United Nations Peacekeeping Operation (UNPKO). Until now, Japan is still one of the countries that actively sends military assistance through UNPKO to maintain world peace. The magnitude of Japan's role in maintaining world peace and its contribution to the world economy has made it feel ready to become a permanent member of the UN Security Council. This paper analyzes the efforts made by Japan to obtain a position as a permanent member of the UN Security Council through the OECD and UNPKO and the responses of countries regarding Japan's intentions.Keywords: Japanese Foreign Politics, Permanent Members of the UN Security Council, OECD, UNPKO","PeriodicalId":283972,"journal":{"name":"Jurnal Pena Wimaya","volume":"79 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133293785","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstrakPenelitian ini membahas upaya diplomasi kebudayaan Pemerintah Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dengan Laos dan menanamkan citra positif Indonesia di Laos melalui Program BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) pada periode 2016-2022. Program BIPA di Laos diharapkan dapat membantu meningkatkan hubungan kedua negara dan membangun citra positif Indonesia melalui pemahaman bahasa dan budaya. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam pelaksanaan program ini, para pengajar menggunakan berbagai media yang dapat mendukung dalam penyampaian materi dengan berbagai kegiatan diplomasi budaya. Penelitian ini mengacu pada konsep diplomasi kebudayaan dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang bersifat sekunder dengan menggunakan studi pustaka yang bersumber dari buku, jurnal dan artikel resmi. Hasil Penelitian ini menemukan dalam pelaksanaan diplomasi budaya melalui Program BIPA, Indonesia menerapkan diplomasi dengan cara damai dan memanfaatkan berbagai bentuk yaitu eksibisi, kompetisi, dan pertukaran ahli atau studi. Dengan demikian, dapat menciptakan citra positif terhadap Indonesia di Laos.Kata Kunci: Diplomasi budaya, Program BIPA, Indonesia, LaosAbstractThis research examines the cultural diplomacy efforts of the Indonesian Government to strengthen bilateral relations with Laos and instill a positive image of Indonesia in Laos through the Indonesian Language for Foreign Speakers (BIPA) Program during the period of 2016-2022. The BIPA Program in Laos is expected to help enhance the relationship between the two countries and build a positive image of Indonesia through language and cultural understanding. The Indonesian Government has made various efforts in implementing this program, with instructors using various media to support the delivery of materials through cultural diplomacy activities. This research is based on the concept of cultural diplomacy and employs a qualitative descriptive research method, utilizing secondary data collection techniques through literature review from books, journals, and official articles. The findings of this research reveal that in the implementation of cultural diplomacy through the BIPA Program, Indonesia applies peaceful diplomacy and utilizes various forms such as exhibitions, competitions, and expert exchanges or studies. Consequently, this can create a positive image of Indonesia in Laos.Keywords: Cultural diplomacy, Program BIPA, Indonesia, Laos
本研究的内容包括印度尼西亚政府在巩固与老挝的双边关系方面所作的努力，以及在2011 -2022年通过BIPA(以英语为母语的人)项目向老挝树立积极的形象。老挝BIPA项目有望通过语言理解和文化来帮助增进两国关系和建立印尼正面形象。印尼政府一直在努力实施该项目，教师们使用了各种媒体来支持各种文化外交活动。该研究采用的是文化外交的概念，采用一种采用次要数据收集技术的定性描述性研究方法，采用来自官方书籍、期刊和文章的文献研究。这项研究的结果是，在通过BIPA项目进行文化外交时，印度尼西亚采用和平手段进行外交，并利用各种形式的展览、竞争和专家或研究。这样做可以为印尼在老挝创造一个积极的形象。关键词:文化外交、BIPA项目、印度尼西亚、LaosAbstractThis research examct老挝的BIPA项目预计将通过语言和文化理解来帮助建立两个国家之间的积极关系。印尼政府实施了这个项目，使用不同的媒介通过文化外交活动支持材料的运送。这项研究基于文化外交的概念和教授的对等方法、通过书本、新闻审查和官方文章收集技术的知识。这项研究的最终结果显示，在BIPA项目的实施中，印度尼西亚应用和平外交工具和工具等各种各样的工具如展览、竞争和研究。最终，这可以在老挝创建一个积极的印尼形象。Keywords:文化外交，印度尼西亚，老挝项目BIPA
{"title":"DIPLOMASI BUDAYA INDONESIA MELALUI PROGRAM BIPA (BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING) DI LAOS TAHUN 2016-2022","authors":"Christina Savira Raharja","doi":"10.31315/jpw.v3i2.10024","DOIUrl":"https://doi.org/10.31315/jpw.v3i2.10024","url":null,"abstract":"AbstrakPenelitian ini membahas upaya diplomasi kebudayaan Pemerintah Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dengan Laos dan menanamkan citra positif Indonesia di Laos melalui Program BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) pada periode 2016-2022. Program BIPA di Laos diharapkan dapat membantu meningkatkan hubungan kedua negara dan membangun citra positif Indonesia melalui pemahaman bahasa dan budaya. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam pelaksanaan program ini, para pengajar menggunakan berbagai media yang dapat mendukung dalam penyampaian materi dengan berbagai kegiatan diplomasi budaya. Penelitian ini mengacu pada konsep diplomasi kebudayaan dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang bersifat sekunder dengan menggunakan studi pustaka yang bersumber dari buku, jurnal dan artikel resmi. Hasil Penelitian ini menemukan dalam pelaksanaan diplomasi budaya melalui Program BIPA, Indonesia menerapkan diplomasi dengan cara damai dan memanfaatkan berbagai bentuk yaitu eksibisi, kompetisi, dan pertukaran ahli atau studi. Dengan demikian, dapat menciptakan citra positif terhadap Indonesia di Laos.Kata Kunci: Diplomasi budaya, Program BIPA, Indonesia, LaosAbstractThis research examines the cultural diplomacy efforts of the Indonesian Government to strengthen bilateral relations with Laos and instill a positive image of Indonesia in Laos through the Indonesian Language for Foreign Speakers (BIPA) Program during the period of 2016-2022. The BIPA Program in Laos is expected to help enhance the relationship between the two countries and build a positive image of Indonesia through language and cultural understanding. The Indonesian Government has made various efforts in implementing this program, with instructors using various media to support the delivery of materials through cultural diplomacy activities. This research is based on the concept of cultural diplomacy and employs a qualitative descriptive research method, utilizing secondary data collection techniques through literature review from books, journals, and official articles. The findings of this research reveal that in the implementation of cultural diplomacy through the BIPA Program, Indonesia applies peaceful diplomacy and utilizes various forms such as exhibitions, competitions, and expert exchanges or studies. Consequently, this can create a positive image of Indonesia in Laos.Keywords: Cultural diplomacy, Program BIPA, Indonesia, Laos","PeriodicalId":283972,"journal":{"name":"Jurnal Pena Wimaya","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117173016","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pada 1996-2001, Taliban, sebuah kelompok yang dibentuk oleh Mullah Omar pada tahun 1994 yang berbasis di wilayah Hermand, Kandahar, dan Uruzgan sempat menguasai Afghanistan dengan membentuk sebuah negara yang mereka akui secara de facto yaitu Keamiran Islam Afghanistan yang pada 2001 berhasil digulingkan oleh Amerika Serikat melalui kampanye kontraterorisme, War On Terror. Namun pada 15 Agustus 2021 lalu, Taliban berhasil mengambil kekuasaan Kota Kabul hanya dalam kurun waktu 2 minggu sejak Amerika Serikat, sekutu dan NATO menarik mundur pasukannya. Mudahnya Taliban mengambil alih kekuasaan menandakan bahwa Taliban memiliki cukup legitimasi serta adanya perubahan konstruksi identitas membuat kelompok ini dengan begitu mudah menguasai wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi Taliban hingga dapat berkuasa kembali di Afghanistan pada tahun 2021. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan Teori Legitimasi dan Teori Konstruktivisme di mana melalui kedua teori ini akan dapat disimpulkan bagaimana setelah 20 tahun sejak rezim pertama, Taliban kemudian dapat menguasai kembali pemerintahan Afghanistan.
{"title":"LATAR BELAKANG BERKUASANYA KEMBALI TALIBAN DI AFGHANISTAN PADA TAHUN 2021","authors":"Desfi Indah Salsabila","doi":"10.31315/jpw.v3i2.10218","DOIUrl":"https://doi.org/10.31315/jpw.v3i2.10218","url":null,"abstract":"Pada 1996-2001, Taliban, sebuah kelompok yang dibentuk oleh Mullah Omar pada tahun 1994 yang berbasis di wilayah Hermand, Kandahar, dan Uruzgan sempat menguasai Afghanistan dengan membentuk sebuah negara yang mereka akui secara de facto yaitu Keamiran Islam Afghanistan yang pada 2001 berhasil digulingkan oleh Amerika Serikat melalui kampanye kontraterorisme, War On Terror. Namun pada 15 Agustus 2021 lalu, Taliban berhasil mengambil kekuasaan Kota Kabul hanya dalam kurun waktu 2 minggu sejak Amerika Serikat, sekutu dan NATO menarik mundur pasukannya. Mudahnya Taliban mengambil alih kekuasaan menandakan bahwa Taliban memiliki cukup legitimasi serta adanya perubahan konstruksi identitas membuat kelompok ini dengan begitu mudah menguasai wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi Taliban hingga dapat berkuasa kembali di Afghanistan pada tahun 2021. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan Teori Legitimasi dan Teori Konstruktivisme di mana melalui kedua teori ini akan dapat disimpulkan bagaimana setelah 20 tahun sejak rezim pertama, Taliban kemudian dapat menguasai kembali pemerintahan Afghanistan.","PeriodicalId":283972,"journal":{"name":"Jurnal Pena Wimaya","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126422776","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
UNAMA merupakan badan yang mengemban misi politik PBB dalam menciptakan perdamaian dan kestabilan di Afghanistan. Dibentuk pada tahun 2002, UNAMA telah banyak berperan dalam mengatasi situasi konflik yang mengancam keamanan masyarakat sipil dan kestabilan negara. Salah satu aktor yang menyebabkan ketidakstabilan tersebut adalah kelompok Taliban. Pada 15 Agustus 2021, Taliban kembali menguasai Afghanistan setelah berhasil dipukul mundur oleh Amerika Serikat pada tahun 2001. Dengan kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan ternyata tidak membuat UNAMA menarik diri walau banyak tekanan dari dunia internasional. Menggunakan pisau analisis Teori Organisasi Internasional penulis melihat bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan perpanjangan mandat UNAMA. Faktor-faktor tersebut meliputi promosi perdamaian dan kondisi sosial ekonomi yang semakin memprihatinkan sejak terjadi peralihan kekuasaan ke Taliban.Kata Kunci: Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNAMA, Afghanistan, Taliban.
{"title":"ALASAN PBB MEMPERPANJANG MISI UNAMA DI AFGHANISTAN","authors":"Leniana Devi Rrahmawati Putri, S. Khairunnisa","doi":"10.31315/jpw.v3i1.8368","DOIUrl":"https://doi.org/10.31315/jpw.v3i1.8368","url":null,"abstract":"UNAMA merupakan badan yang mengemban misi politik PBB dalam menciptakan perdamaian dan kestabilan di Afghanistan. Dibentuk pada tahun 2002, UNAMA telah banyak berperan dalam mengatasi situasi konflik yang mengancam keamanan masyarakat sipil dan kestabilan negara. Salah satu aktor yang menyebabkan ketidakstabilan tersebut adalah kelompok Taliban. Pada 15 Agustus 2021, Taliban kembali menguasai Afghanistan setelah berhasil dipukul mundur oleh Amerika Serikat pada tahun 2001. Dengan kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan ternyata tidak membuat UNAMA menarik diri walau banyak tekanan dari dunia internasional. Menggunakan pisau analisis Teori Organisasi Internasional penulis melihat bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan perpanjangan mandat UNAMA. Faktor-faktor tersebut meliputi promosi perdamaian dan kondisi sosial ekonomi yang semakin memprihatinkan sejak terjadi peralihan kekuasaan ke Taliban.Kata Kunci: Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNAMA, Afghanistan, Taliban.","PeriodicalId":283972,"journal":{"name":"Jurnal Pena Wimaya","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122167604","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Percepatan Teknologi yang saat ini dilakukan oleh negara dunia pertama tersebut mengalami banyak permasalahan bagi negara dunia ketiga termasuk di Kongo yang harus mengikuti aturan internasional tersebut secara tidak langsung. Kongo sebagai pemilik sumber daya alam yang besar dalam kebutuhan percepatan teknologi transisi dari minyak bumi ke baterai tersebut mengalami eksploitasi secara berlebih dan paksa karena kebutuhan dunia yang saat ini sangat penting dalam mengatasi emisi minyak bumi. Tulisan ini diharapkan dapat menunjukkan gambaran mengenai wilayah Kongo yang mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup masyarakat akibat adanya pembangunan teknologi dan eksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayah negaranya karena kepentigan dunia akan kebutuhan “Green Techonology”. Keterlibatan beberapa perusahaan global dalam memanfaatkan kekayaan mineral di Kongo menyebabkan permasalahan yang serius dalam masyarakat terutama pekerja di sana. Kerugian para pekerja tambang menunjukkan angka yang tidak wajar baik dalam hal kekerasan maupun korban jiwa. Kongo perlu melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan sumber daya alamnya serta memperbaiki sistem pekerjanya agar memberikan manfaat yang lebih banyak kepadanya dan tidak lupa kepada masyarakat umum.Kata Kunci : Eksploitasi, Pekerja Paksa, Kongo, Green TechonologyThe acceleration of technology that is currently being carried out by the first world countries is experiencing many problems for third world countries including the Congo which must follow these international rules indirectly. Congo, as the owner of large natural resources in the need to accelerate the transition from petroleum to battery technology, is being over-exploited and forced due to the world's needs which are currently very important in overcoming petroleum emissions. This paper is expected to provide an overview of the Congo region which has experienced a decline in the quality of the community's living environment due to technological development and exploitation of natural resources in its territory due to the world's interest in the need for "Green Technology". The involvement of several global companies in exploiting the mineral wealth of the Congo causes serious problems for the community, especially the workers there. The loss of mining workers shows an unreasonable number both in terms of violence and loss of life. Congo needs to make efforts to preserve its natural resources and improve its workforce system in order to provide more benefits to it and not to forget the general public.
{"title":"PERMASALAHAN HAM DALAM PERCEPATAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN DI KONGO","authors":"Anmita Intan Fatimah, Arhama Nurikhtiar, Nurul Annisa","doi":"10.31315/jpw.v3i1.8381","DOIUrl":"https://doi.org/10.31315/jpw.v3i1.8381","url":null,"abstract":"Percepatan Teknologi yang saat ini dilakukan oleh negara dunia pertama tersebut mengalami banyak permasalahan bagi negara dunia ketiga termasuk di Kongo yang harus mengikuti aturan internasional tersebut secara tidak langsung. Kongo sebagai pemilik sumber daya alam yang besar dalam kebutuhan percepatan teknologi transisi dari minyak bumi ke baterai tersebut mengalami eksploitasi secara berlebih dan paksa karena kebutuhan dunia yang saat ini sangat penting dalam mengatasi emisi minyak bumi. Tulisan ini diharapkan dapat menunjukkan gambaran mengenai wilayah Kongo yang mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup masyarakat akibat adanya pembangunan teknologi dan eksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayah negaranya karena kepentigan dunia akan kebutuhan “Green Techonology”. Keterlibatan beberapa perusahaan global dalam memanfaatkan kekayaan mineral di Kongo menyebabkan permasalahan yang serius dalam masyarakat terutama pekerja di sana. Kerugian para pekerja tambang menunjukkan angka yang tidak wajar baik dalam hal kekerasan maupun korban jiwa. Kongo perlu melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan sumber daya alamnya serta memperbaiki sistem pekerjanya agar memberikan manfaat yang lebih banyak kepadanya dan tidak lupa kepada masyarakat umum.Kata Kunci : Eksploitasi, Pekerja Paksa, Kongo, Green TechonologyThe acceleration of technology that is currently being carried out by the first world countries is experiencing many problems for third world countries including the Congo which must follow these international rules indirectly. Congo, as the owner of large natural resources in the need to accelerate the transition from petroleum to battery technology, is being over-exploited and forced due to the world's needs which are currently very important in overcoming petroleum emissions. This paper is expected to provide an overview of the Congo region which has experienced a decline in the quality of the community's living environment due to technological development and exploitation of natural resources in its territory due to the world's interest in the need for \"Green Technology\". The involvement of several global companies in exploiting the mineral wealth of the Congo causes serious problems for the community, especially the workers there. The loss of mining workers shows an unreasonable number both in terms of violence and loss of life. Congo needs to make efforts to preserve its natural resources and improve its workforce system in order to provide more benefits to it and not to forget the general public.","PeriodicalId":283972,"journal":{"name":"Jurnal Pena Wimaya","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132571689","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：