Pub Date : 2020-03-14DOI: 10.36987/civitas.v1i1.2116
Patriana Patriana
ABSTRAK Masalah dalam penelitian ini adalah masih ditemukan masalah dalam pelajaran matematika materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yaitu masih rendahnya motivasi belajar siswa yang disebabkan metode yang digunakan guru kurang bervariasi, siswa belum memiliki ketekunan dan keuletan dalam belajar, siswa kurang berminat mempelajari matematika disebabkan pelajaran matematika dianggap pelajaran yang sulit dipahami, siswa kurang aktif dan kreatif dalam pembelajaran PKn. Dengan demikian, apabila hal tersebut dapat dicapai guru sangat berarti baik di hadapan siswa maupun di mata masyarakat.Penelitian ini dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK), penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar PKN siswa V SD Negeri 112241 Sei Rumbia. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 112241 Sei Rumbia Tahun Ajaran 2019/2020 dengan jumlah siswa 27 orang. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, siklus I terdiri dari dua kali pertemuan dan satu kali ulangan harian dan siklus II juga dilaksanakan dua kali pertemuan dan satu kali ulangan harian.Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah lembar observasi siswa, lembar observasi guru, dan tes pada akhir siklus. Hasil penelitian menunjukkan Rata-rata hasil belajar siswa sebelum tindakan dikategorikan rendah dengan persentase ketercapaian KKM 60%, pada siklus I persentase ketercapaian KKM 66,6% sedangkan pada siklus II persentase ketercapaian KKM 94,4%. Kata Kunci: Model Pembelajaran Cooperative, Hasil Belajar PKn
抽象问题的对照研究中,这是还发现数学加减法整数即材料中还缺乏学习动机的学生使用的方法引起老师缺乏多样化,学生在学习中没有恒心和毅力,引起学生兴趣学习数学数学课程被认为是难以捉摸的,学生缺乏PKn学习中积极和创造性的作用。因此，如果教师能做到这一点，在学生面前和在社区面前都是有意义的。本研究以课堂行动研究(PTK)的形式进行，旨在提高国家V - SD学生PKN的学习成绩112241 Sei茅草屋。本研究的主题是国家V - SD班112241圣茅草年2012 - 2020学年共有27名学生。本研究分别在两个循环中进行，第一个循环由两次会议和一次日常重复组成，第二次循环还进行两次会议和一次每日重复。在本研究中收集数据的工具是学生观察表、教师观察表和循环结束时的测试。研究结果展示学生的平均学习结果分类和ketercapaian m 60%比例低,行动之前在周期我ketercapaian m百分比百分比66,6%而在周期二世ketercapaian m 94.4 %. 关键词:合作学习模式，PKn学习结果
{"title":"UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PKN MELALUI METODE BERMAIN PERAN DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING KELAS V SDN 112241 SEI RUMBIA KECAMATAN KOTAPINANG TAHUN AJARAN 2019/2020.","authors":"Patriana Patriana","doi":"10.36987/civitas.v1i1.2116","DOIUrl":"https://doi.org/10.36987/civitas.v1i1.2116","url":null,"abstract":"ABSTRAK Masalah dalam penelitian ini adalah masih ditemukan masalah dalam pelajaran matematika materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yaitu masih rendahnya motivasi belajar siswa yang disebabkan metode yang digunakan guru kurang bervariasi, siswa belum memiliki ketekunan dan keuletan dalam belajar, siswa kurang berminat mempelajari matematika disebabkan pelajaran matematika dianggap pelajaran yang sulit dipahami, siswa kurang aktif dan kreatif dalam pembelajaran PKn. Dengan demikian, apabila hal tersebut dapat dicapai guru sangat berarti baik di hadapan siswa maupun di mata masyarakat.Penelitian ini dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK), penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar PKN siswa V SD Negeri 112241 Sei Rumbia. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 112241 Sei Rumbia Tahun Ajaran 2019/2020 dengan jumlah siswa 27 orang. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, siklus I terdiri dari dua kali pertemuan dan satu kali ulangan harian dan siklus II juga dilaksanakan dua kali pertemuan dan satu kali ulangan harian.Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah lembar observasi siswa, lembar observasi guru, dan tes pada akhir siklus. Hasil penelitian menunjukkan Rata-rata hasil belajar siswa sebelum tindakan dikategorikan rendah dengan persentase ketercapaian KKM 60%, pada siklus I persentase ketercapaian KKM 66,6% sedangkan pada siklus II persentase ketercapaian KKM 94,4%. Kata Kunci: Model Pembelajaran Cooperative, Hasil Belajar PKn","PeriodicalId":301758,"journal":{"name":"CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC)","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125393917","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-03-10DOI: 10.36987/CIVITAS.V1I1.1665
Muhammad David, Yoga Bestari, Panggih Nur Adi
Abstrak — The research entitled "The Application of Political Education in Preventing Corruption Crime” is a study that uses a qualitative approach and a case study method. The purpose of this study is to describe how the application of Political Education in preventing criminal acts of corruption; Strategy in preventing corruption that involves party cadres. The reason for carrying out this research is to identify how the strategy of implementing party political education in preventing corruption, especially in DPW PKS Jawa Barat. The determination of research informants was carried out by a purposive sampling technique. Data collection research was conducted by interview, observation and documentation techniques. Data analysis techniques in this study used data reduction techniques, data presentation, drawing conclusions and verification. The validity of the data used is the source and technique triangulation. The results showed that the application of political education in DPW PKS Jawa Barat in an effort to prevent corruption was based on the development of Islamic political morals carried out in a curricular, routine and continuous manner. Political education is carried out through persuasive, detective and repressive designs. Keyword: Political, Education, Corruption
{"title":"IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI","authors":"Muhammad David, Yoga Bestari, Panggih Nur Adi","doi":"10.36987/CIVITAS.V1I1.1665","DOIUrl":"https://doi.org/10.36987/CIVITAS.V1I1.1665","url":null,"abstract":"Abstrak — The research entitled \"The Application of Political Education in Preventing Corruption Crime” is a study that uses a qualitative approach and a case study method. The purpose of this study is to describe how the application of Political Education in preventing criminal acts of corruption; Strategy in preventing corruption that involves party cadres. The reason for carrying out this research is to identify how the strategy of implementing party political education in preventing corruption, especially in DPW PKS Jawa Barat. The determination of research informants was carried out by a purposive sampling technique. Data collection research was conducted by interview, observation and documentation techniques. Data analysis techniques in this study used data reduction techniques, data presentation, drawing conclusions and verification. The validity of the data used is the source and technique triangulation. The results showed that the application of political education in DPW PKS Jawa Barat in an effort to prevent corruption was based on the development of Islamic political morals carried out in a curricular, routine and continuous manner. Political education is carried out through persuasive, detective and repressive designs. Keyword: Political, Education, Corruption","PeriodicalId":301758,"journal":{"name":"CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC)","volume":"66 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117031316","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-13DOI: 10.36987/civitas.v2i1.1075
K. Roberts
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa kewenangan Lembaga Praperadilan adalah gugatan terhadap sah tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka kewenangan Lembaga Praperadilan mengalami perluasan kewenangan, yaitu gugatan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, serta sah atau tidaknya penyitaan. Kata kunci: Hukum Pidana; Praperadilan; Kewenangan
{"title":"PERLUASAN KEWENANGAN PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA PENCARI KEADILAN PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014","authors":"K. Roberts","doi":"10.36987/civitas.v2i1.1075","DOIUrl":"https://doi.org/10.36987/civitas.v2i1.1075","url":null,"abstract":"Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa kewenangan Lembaga Praperadilan adalah gugatan terhadap sah tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka kewenangan Lembaga Praperadilan mengalami perluasan kewenangan, yaitu gugatan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, serta sah atau tidaknya penyitaan. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Kata kunci: Hukum Pidana; Praperadilan; Kewenangan","PeriodicalId":301758,"journal":{"name":"CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC)","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116193137","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-11DOI: 10.36987/civitas.v2i1.1074
Rizana Rizana
Menurut Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan, tetapi dari hasil observasi yang dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau diperoleh informasi bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir setiap tahun rutin terjadi kebakaran hutan. Hal ini membuktikan lemahnya kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan. Permasalahannya bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir adalah menurut Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja membakar hutan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,-. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dengan melaksanakan penyuluhan hukum ke tengah-tengah masyarakat mengenai larangan membakar hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan melibatkan pihak kepolisian dan masyarakat. Kata kunci: Hukum, Kebakaran Hutan, Peran Pemerintah Daerah
{"title":"PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU","authors":"Rizana Rizana","doi":"10.36987/civitas.v2i1.1074","DOIUrl":"https://doi.org/10.36987/civitas.v2i1.1074","url":null,"abstract":"Menurut Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan, tetapi dari hasil observasi yang dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau diperoleh informasi bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir setiap tahun rutin terjadi kebakaran hutan. Hal ini membuktikan lemahnya kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan. Permasalahannya bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir adalah menurut Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja membakar hutan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,-. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dengan melaksanakan penyuluhan hukum ke tengah-tengah masyarakat mengenai larangan membakar hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan melibatkan pihak kepolisian dan masyarakat. \u0000 \u0000 \u0000Kata kunci: Hukum, Kebakaran Hutan, Peran Pemerintah Daerah","PeriodicalId":301758,"journal":{"name":"CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC)","volume":"53 6","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114041545","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-09DOI: 10.36987/civitas.v2i1.1073
Agus Anjar, Volvo Sihombing
Undang-Undang telah tegas dalam memberikan tugas fungsi tenaga pendidik terkhusus guru PPKn dalam memberikan materi yang berhubungan dengan kenegaraan, namun disisi lain perlu panambahan guna mempertahankan ideolgi tersebut, diantara pembentukan BPIP hal ini bertujuan guna mengembalikan jati diri bangsa dengan mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan yang paling terpenting adalah tidak bergesernya akan nilai-nilai Pancasila yang mungkin dapat meluas kedaerah-daerah lain. Bagaimana penegakkan ideologi suatu bangsa agar tetap berdiri? Bagaimana aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mempertahankan ideologi Pancasila? Apakah terjadi tumpang tindih perihal tugas dan fungsi antara guru PPKn dengan BPIP? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatitif yakni penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti. Maka teknis yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan dan wawancara secara mendalam guna mendapatkan informasi tentang pandangan guru PPKn setingkat SMA di Kecamatan Bagan Sinembah dengan jumlah responden (guru) sebanyak 11 orang. Maka berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung yang kemudian dianalisa, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa: guru yang mengampu mata pelajaran PPKn tidak memberikan dukungan terhadap terbentuknya BPIP dikarenakan hal ini hanya kepentingan kelompok saja dalam arti terbentuknya BPIP tidak mewakili seluruh elemen masyarakat (lapisan masyarakat), akan tetapi lebih menitik beratkan kepada beberapa golongan saja sehingga terkesan kental akan nuansa politiknya. Kata Kunci: BPIP, Guru PPKn, Ideologi
{"title":"RESPON GURU BIDANG STUDI PPKn TERHADAP TERBENTUKNYA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) (Studi: Guru PPKn Tingkat SMA Sekecamatan Bagan Sinembah)","authors":"Agus Anjar, Volvo Sihombing","doi":"10.36987/civitas.v2i1.1073","DOIUrl":"https://doi.org/10.36987/civitas.v2i1.1073","url":null,"abstract":"Undang-Undang telah tegas dalam memberikan tugas fungsi tenaga pendidik terkhusus guru PPKn dalam memberikan materi yang berhubungan dengan kenegaraan, namun disisi lain perlu panambahan guna mempertahankan ideolgi tersebut, diantara pembentukan BPIP hal ini bertujuan guna mengembalikan jati diri bangsa dengan mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan yang paling terpenting adalah tidak bergesernya akan nilai-nilai Pancasila yang mungkin dapat meluas kedaerah-daerah lain. Bagaimana penegakkan ideologi suatu bangsa agar tetap berdiri? Bagaimana aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mempertahankan ideologi Pancasila? Apakah terjadi tumpang tindih perihal tugas dan fungsi antara guru PPKn dengan BPIP? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatitif yakni penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti. Maka teknis yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan dan wawancara secara mendalam guna mendapatkan informasi tentang pandangan guru PPKn setingkat SMA di Kecamatan Bagan Sinembah dengan jumlah responden (guru) sebanyak 11 orang. Maka berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung yang kemudian dianalisa, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa: guru yang mengampu mata pelajaran PPKn tidak memberikan dukungan terhadap terbentuknya BPIP dikarenakan hal ini hanya kepentingan kelompok saja dalam arti terbentuknya BPIP tidak mewakili seluruh elemen masyarakat (lapisan masyarakat), akan tetapi lebih menitik beratkan kepada beberapa golongan saja sehingga terkesan kental akan nuansa politiknya. \u0000 \u0000 \u0000Kata Kunci: BPIP, Guru PPKn, Ideologi","PeriodicalId":301758,"journal":{"name":"CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC)","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114853593","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-03DOI: 10.36987/civitas.v2i1.1072
Andrew Shandy Utama, T. Toni
Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk beragama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan negara terhadap kebebasan beragama di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selain itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Meskipun demikian, hanya ada enam agama yang diakui di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.
{"title":"PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945","authors":"Andrew Shandy Utama, T. Toni","doi":"10.36987/civitas.v2i1.1072","DOIUrl":"https://doi.org/10.36987/civitas.v2i1.1072","url":null,"abstract":"Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk beragama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan negara terhadap kebebasan beragama di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selain itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Meskipun demikian, hanya ada enam agama yang diakui di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.","PeriodicalId":301758,"journal":{"name":"CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC)","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121605587","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-02DOI: 10.36987/civitas.v2i1.1069
Fenni Pidia Wati, Khairul Fahmi Lubis
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen calon legislatif oleh partai politik di Kabupaten Labuhanbatu pada pemilu 17 April 2019 yang dilakukan oleh partai PDIP, NASDEM, PKS, PAN sesuai dengan mekanisme rekrutmen terbuka atau tertutup. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Labuhanbatu, Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Partai Nasional Demokrat, Ketua Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Partai Amanat Nasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dengan cara wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Dari data calon tetap yang peneliti peroleh dari masing-masing partai politik di Kabupaten Labuhanbatau diperoleh jumlah daftar calon tetap Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan sebanyak 45, Partai Nasional Demokrat Sebanyak 45, Partai Keadilan Sejahtera 40 dan Partai Amanat Nasional sebanyak 40 . Proses rekrutmen calon legislatif yang dilakukan oleh masing-masing partai politik melalui rekrutmen secara terbuka. Bentuk pelaksanaan syarat rekrutmen pada pemilu 17 April 2019 yang dilakukan oleh masing-masing partai politik mengacu dalam ketentuan Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 20 tahun 2018. Dari penelitian yang telah dilakukan bahwah sifat rekrutmen yang di lakukan oleh partai PDIP, NASDEM, PKS, PAN melalui sifat rekrutmen secara bottom-up. Bentuk penetapan calon legislatif masing-masing partai politik memiliki perbedaan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam menentukan penetapan calon legislatif diutamakan dari struktural partai yang ada di peratutan partai demokrasi indonesia perjuangan Nomor 25-A Tahun 2018 pasal 28 ayat 1 ketua, sekretaris, bendahara wajib nomor 1, sedangkan NASDEM dalam penetapannya menentukannya dari loyalitas calon legislatif artinya bagaimana pengabdian ke partai politik, keaktifan di berbagai kegiatan dan loyalitas yang diprioritaskan pada nomor urut atas, sedangkan PKS menentukan berdasarkan kewenangan dari partai itu yang menentukan dilihat dari keaktifan selama di partai politik, dan PAN menentukan penetapan calon legislatif sesuai dengan hasil dari skoring yang di lakukan oleh KPPD (Komite Pemenangan Pemilu Daerah).
{"title":"PROSES REKRUTMEN CALON LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK DI KABUPATEN LABUHANBATU PADA PEMILU 17 APRIL 2019 (STUDI KASUS PDIP, NASDEM, PKS, PAN)","authors":"Fenni Pidia Wati, Khairul Fahmi Lubis","doi":"10.36987/civitas.v2i1.1069","DOIUrl":"https://doi.org/10.36987/civitas.v2i1.1069","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen calon legislatif oleh partai politik di Kabupaten Labuhanbatu pada pemilu 17 April 2019 yang dilakukan oleh partai PDIP, NASDEM, PKS, PAN sesuai dengan mekanisme rekrutmen terbuka atau tertutup. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Labuhanbatu, Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Partai Nasional Demokrat, Ketua Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Partai Amanat Nasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dengan cara wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Dari data calon tetap yang peneliti peroleh dari masing-masing partai politik di Kabupaten Labuhanbatau diperoleh jumlah daftar calon tetap Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan sebanyak 45, Partai Nasional Demokrat Sebanyak 45, Partai Keadilan Sejahtera 40 dan Partai Amanat Nasional sebanyak 40 . Proses rekrutmen calon legislatif yang dilakukan oleh masing-masing partai politik melalui rekrutmen secara terbuka. Bentuk pelaksanaan syarat rekrutmen pada pemilu 17 April 2019 yang dilakukan oleh masing-masing partai politik mengacu dalam ketentuan Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 20 tahun 2018. Dari penelitian yang telah dilakukan bahwah sifat rekrutmen yang di lakukan oleh partai PDIP, NASDEM, PKS, PAN melalui sifat rekrutmen secara bottom-up. Bentuk penetapan calon legislatif masing-masing partai politik memiliki perbedaan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam menentukan penetapan calon legislatif diutamakan dari struktural partai yang ada di peratutan partai demokrasi indonesia perjuangan Nomor 25-A Tahun 2018 pasal 28 ayat 1 ketua, sekretaris, bendahara wajib nomor 1, sedangkan NASDEM dalam penetapannya menentukannya dari loyalitas calon legislatif artinya bagaimana pengabdian ke partai politik, keaktifan di berbagai kegiatan dan loyalitas yang diprioritaskan pada nomor urut atas, sedangkan PKS menentukan berdasarkan kewenangan dari partai itu yang menentukan dilihat dari keaktifan selama di partai politik, dan PAN menentukan penetapan calon legislatif sesuai dengan hasil dari skoring yang di lakukan oleh KPPD (Komite Pemenangan Pemilu Daerah).","PeriodicalId":301758,"journal":{"name":"CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC)","volume":"92 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127317577","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-02DOI: 10.36987/civitas.v2i1.1070
Nurhanipah Nurhanipah, Khairul Fahmi Lubis
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti memilih jenis penelitian ini karena peneliti bermaksud menggambarkan, menjelaskan kasus-kasus yang terdapat dalam masalah penelitian ini secara kompleks. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu wawancara dan observasi dijadikan sebagai sumber data primer sedangkan dokumentasi dijadikan sebagai sumber data sekunder. Dari data yang peneliti peroleh dari Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu kekerasan terhadap perempuan dan anak ditahun 2017 yaitu 74 kasus dan ditahun 2018 yaitu 56 kasus. Sedangkan data yang peneliti peroleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu kekerasan terhadap perempuan dan anak ditahun 2017 yaitu 71 kasus dan ditahun 2018 yaitu 61 kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu yaitu memberikan penguatan pendampingan terhadap korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sedangkan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu yaitu dengan cara memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
{"title":"PERAN SERIKAT PEREMPUAN INDEPENDEN (SPI) LABUHANBATU DAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA) TERHADAP KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2017-2018","authors":"Nurhanipah Nurhanipah, Khairul Fahmi Lubis","doi":"10.36987/civitas.v2i1.1070","DOIUrl":"https://doi.org/10.36987/civitas.v2i1.1070","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti memilih jenis penelitian ini karena peneliti bermaksud menggambarkan, menjelaskan kasus-kasus yang terdapat dalam masalah penelitian ini secara kompleks. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu wawancara dan observasi dijadikan sebagai sumber data primer sedangkan dokumentasi dijadikan sebagai sumber data sekunder. Dari data yang peneliti peroleh dari Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu kekerasan terhadap perempuan dan anak ditahun 2017 yaitu 74 kasus dan ditahun 2018 yaitu 56 kasus. Sedangkan data yang peneliti peroleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu kekerasan terhadap perempuan dan anak ditahun 2017 yaitu 71 kasus dan ditahun 2018 yaitu 61 kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu yaitu memberikan penguatan pendampingan terhadap korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sedangkan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu yaitu dengan cara memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.","PeriodicalId":301758,"journal":{"name":"CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC)","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132259318","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-09-02DOI: 10.36987/civitas.v2i1.1071
Lisa Ummairoh, Agus Anjar
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua dalam membentuk sikap toleransi anak di Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan cara deskriptif dan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Dan menggunakan teknik pengumpulan data seperti : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Waktu penelitian dilakukan di Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu pada Bulan Mei 2019. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan berbagai informan. Dan data sekunder yang diperoleh berdasarkan dari fakta, data bentuk teks, dan data bentuk gambar dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran orang tua dalam membentuk sikap toleransi pada anak di Dususn Sidodadi B Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu masih rendah, belum semua orang tua di Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu menjalankan perannya guna membentuk sikap toleransi kepada anak. Faktor penghambat yang mempengaruhi dalam membentuk sikap toleransi pada anak di Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu adalah faktor lingkungan, faktor orang tua yang kurang pemahaman mengenai sikap toleransi, faktor pendidikan dari orang tua, dan faktor ekonomi karena lelahnya orang tua berkerja seharian sehingga tidak bisa membiasakan anak untuk melakukan kebiasaan seperti mengerjakan nilai-nilai sikap toleransi, dan kurangnya orang tua memperhatikan dan menanamkan nilai sikap toleransi pada anak-anak mereka.
{"title":"MEMBENTUK SIKAP TOLERANSI ANAK MELALUI PERAN ORANG TUA DI DUSUN SIDODADI B DESA KAMPUNG PADANG KECAMATAN PANGKATAN KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2019","authors":"Lisa Ummairoh, Agus Anjar","doi":"10.36987/civitas.v2i1.1071","DOIUrl":"https://doi.org/10.36987/civitas.v2i1.1071","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua dalam membentuk sikap toleransi anak di Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan cara deskriptif dan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Dan menggunakan teknik pengumpulan data seperti : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Waktu penelitian dilakukan di Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu pada Bulan Mei 2019. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan berbagai informan. Dan data sekunder yang diperoleh berdasarkan dari fakta, data bentuk teks, dan data bentuk gambar dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran orang tua dalam membentuk sikap toleransi pada anak di Dususn Sidodadi B Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu masih rendah, belum semua orang tua di Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu menjalankan perannya guna membentuk sikap toleransi kepada anak. Faktor penghambat yang mempengaruhi dalam membentuk sikap toleransi pada anak di Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu adalah faktor lingkungan, faktor orang tua yang kurang pemahaman mengenai sikap toleransi, faktor pendidikan dari orang tua, dan faktor ekonomi karena lelahnya orang tua berkerja seharian sehingga tidak bisa membiasakan anak untuk melakukan kebiasaan seperti mengerjakan nilai-nilai sikap toleransi, dan kurangnya orang tua memperhatikan dan menanamkan nilai sikap toleransi pada anak-anak mereka.","PeriodicalId":301758,"journal":{"name":"CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC)","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128308465","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-08-25DOI: 10.36987/civitas.v1i1.1041
Nora Suci Cahyati
{"title":"DAMPAK PROFESIONAL GURU DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI INTRINSIK SISWA DI SD NEGERI 112189 KECAMATAN BILAH HILIR KABUPATEN LABUHANBATU","authors":"Nora Suci Cahyati","doi":"10.36987/civitas.v1i1.1041","DOIUrl":"https://doi.org/10.36987/civitas.v1i1.1041","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":301758,"journal":{"name":"CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC)","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133611605","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：