Pub Date : 2024-07-14DOI: 10.52137/apjpp.v10i1.164
Sri Devie Melavanic, Evi Satispi, M. Kadarisman, R. Salam
Pemerintah Desa mengelola anggaran desa rata-rata 1,5 hingga 3,5 miliar per tahun yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (BRD). Selama ini pengelolaannya dengan mekanisme pembayaran tunai menimbulkan banyak resiko, mulai dari penggunaan yang tidak terencana, pencatatan yang tidak tertib, kerugian hingga penyimpangan yang dilakukan aparat pemerintah desa, yang mengakibatkan penggunaan anggaran desa tidak maksimal dan menimbulkan potensi korupsi yang cukup besar. . Sebagai upaya tertib pengelolaan keuangan desa dan dalam rangka pencegahan korupsi di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memunculkan inovasi Transaksi Non Tunai Desa melalui aplikasi CMS Desa (Sistem Pengelolaan Kas Desa) bekerjasama dengan Badan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan implementasi kebijakan dari pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam suatu keputusan tertentu. Inovasi Village Cash Management System (CMS) Transaksi Non Tunai di Kabupaten Kubu raya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Inovasi Transaksi Non Tunai Sistem Cash Management System (CMS) Desa di Kabupaten Kuburaya selama ini sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal dalam implementasinya. Hal ini dikarenakan di beberapa daerah infrastruktur seperti listrik yang tidak merata, akses internet yang minim, SDM yang kurang, sehingga sulit bagi desa untuk mengimplementasikan aplikasi ini.
村级政府平均每年管理 15 亿至 35 亿的村级预算，其来源包括村级基金（DD）、村级基 金拨款（ADD）、税收收入共享基金（BHP）和地区返还收入共享基金（BRD）。迄今为止，以现金支付机制进行的管理造成了许多风险，从计划外使用、记录混乱、损失到村级政府官员的违规行为，导致村级预算的使用不尽如人意，并具有相当大的腐败潜力。.为了实现有序的村级财务管理，防止村级腐败，库布拉亚县政府与西加里曼丹地区发展银行库布拉亚分行合作，通过村级现金管理系统（Village CMS）应用，提出了村级非现金交易创新方案。Van Meter 和 Van Horn 认为，政策实施是个人、官员、政府团体或私人机构为实现特定决策中列出的目标而采取的行动。库布拉亚地区非现金交易的乡村现金管理系统（CMS）创新。本研究采用描述性定性方法。本研究采用访谈、观察和文献技术收集数据。研究结果表明，乡村现金管理系统（CMS）非现金交易创新在库布拉亚行政区的实施情况良好，但实施效果并不理想。这是因为某些地区的基础设施，如电力不均衡、互联网接入极少、人力资源匮乏等，使得乡村难以实施这一应用。
{"title":"Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Cash Manajemen (CMS) Desa (Studi Kasus di Kabupaten Kubu Raya)","authors":"Sri Devie Melavanic, Evi Satispi, M. Kadarisman, R. Salam","doi":"10.52137/apjpp.v10i1.164","DOIUrl":"https://doi.org/10.52137/apjpp.v10i1.164","url":null,"abstract":"Pemerintah Desa mengelola anggaran desa rata-rata 1,5 hingga 3,5 miliar per tahun yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (BRD). Selama ini pengelolaannya dengan mekanisme pembayaran tunai menimbulkan banyak resiko, mulai dari penggunaan yang tidak terencana, pencatatan yang tidak tertib, kerugian hingga penyimpangan yang dilakukan aparat pemerintah desa, yang mengakibatkan penggunaan anggaran desa tidak maksimal dan menimbulkan potensi korupsi yang cukup besar. . Sebagai upaya tertib pengelolaan keuangan desa dan dalam rangka pencegahan korupsi di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memunculkan inovasi Transaksi Non Tunai Desa melalui aplikasi CMS Desa (Sistem Pengelolaan Kas Desa) bekerjasama dengan Badan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan implementasi kebijakan dari pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam suatu keputusan tertentu. Inovasi Village Cash Management System (CMS) Transaksi Non Tunai di Kabupaten Kubu raya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Inovasi Transaksi Non Tunai Sistem Cash Management System (CMS) Desa di Kabupaten Kuburaya selama ini sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal dalam implementasinya. Hal ini dikarenakan di beberapa daerah infrastruktur seperti listrik yang tidak merata, akses internet yang minim, SDM yang kurang, sehingga sulit bagi desa untuk mengimplementasikan aplikasi ini.","PeriodicalId":302076,"journal":{"name":"ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY","volume":" 99","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141833692","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-07-10DOI: 10.52137/apjpp.v10i1.228
Rizqi Wahyudi, Dicky Armanda
Artikel ini membahas tentang manajemen komunikasi digital Radio Serambi FM di Instagram dalam upaya meningkatkan interaksi dengan pendengar. Radio Serambi FM, sebagai salah satu stasiun radio terkemuka di Aceh, telah memanfaatkan Instagram untuk memperluas jangkauan audiens dan memperkuat hubungan dengan pendengar. Artikel ini menganalisis bagaimana penggunaan fitur-fitur interaktif Instagram, seperti postingan, Stories dan Live, dapat membantu stasiun radio dalam membangun komunitas pendengar yang lebih partisipatif dan loyal. Dengan menggunakan pendekatan analisis konten kualitatif, artikel ini berupaya mengisi celah dalam literatur dengan fokus khusus pada penerapan manajemen komunikasi digital oleh Radio Serambi FM di Instagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Radio Serambi FM memanfaatkan artis sebagai daya Tarik konten Instagram, framing isu aktual dan viral, menggunakan desain poster yang menarik dengan memilih diksi yang tepat. Radio Serambi FM dapat meningkatkan interaksi pendengar di Instagram secara signifikan. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan praktis bagi industri penyiaran radio dalam mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif.
本文讨论了 Serambi FM 广播电台在 Instagram 上的数字通信管理，以增加与听众的互动。Serambi FM 广播电台是亚齐的主要广播电台之一，它利用 Instagram 扩大听众覆盖面并加强与听众的关系。本文分析了使用 Instagram 的互动功能（如帖子、故事和直播）如何帮助广播电台建立更具参与性和忠诚度的听众社区。本文采用定性内容分析方法，试图填补文献空白，并特别关注塞兰比调频电台在 Instagram 上实施数字通信管理的情况。研究结果表明，塞兰比调频台利用艺术家作为Instagram内容的吸引点，通过选择正确的措辞，利用有吸引力的海报设计，将实际问题和病毒问题框架化。Serambi FM 电台可以在 Instagram 上大大增加听众互动。研究结果有望为广播行业优化社交媒体的使用以实现有效传播目标提供实用见解。
{"title":"Manajemen Komunikasi Digital Radio Serambi FM di Instagram dalam Meningkatkan Interaksi Pendengar","authors":"Rizqi Wahyudi, Dicky Armanda","doi":"10.52137/apjpp.v10i1.228","DOIUrl":"https://doi.org/10.52137/apjpp.v10i1.228","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas tentang manajemen komunikasi digital Radio Serambi FM di Instagram dalam upaya meningkatkan interaksi dengan pendengar. Radio Serambi FM, sebagai salah satu stasiun radio terkemuka di Aceh, telah memanfaatkan Instagram untuk memperluas jangkauan audiens dan memperkuat hubungan dengan pendengar. Artikel ini menganalisis bagaimana penggunaan fitur-fitur interaktif Instagram, seperti postingan, Stories dan Live, dapat membantu stasiun radio dalam membangun komunitas pendengar yang lebih partisipatif dan loyal. Dengan menggunakan pendekatan analisis konten kualitatif, artikel ini berupaya mengisi celah dalam literatur dengan fokus khusus pada penerapan manajemen komunikasi digital oleh Radio Serambi FM di Instagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Radio Serambi FM memanfaatkan artis sebagai daya Tarik konten Instagram, framing isu aktual dan viral, menggunakan desain poster yang menarik dengan memilih diksi yang tepat. Radio Serambi FM dapat meningkatkan interaksi pendengar di Instagram secara signifikan. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan praktis bagi industri penyiaran radio dalam mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif.","PeriodicalId":302076,"journal":{"name":"ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY","volume":"61 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141835352","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-07-03DOI: 10.52137/apjpp.v10i1.206
Sudirman M, F. A. Mappasere, Nuryanti Mustari
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan pelestarian hutan lindung Taman Buru Ko'mara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan informan tertentu yang diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mencegah pembalakan liar dan melestarikan taman Buru Ko'mara, yaitu dengan melakukan pencegahan berupa sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat serta melakukan perencanaan dan penanganan berupa pemantauan dan penanaman ribuan bibit pohon untuk mengembalikan fungsi hutan yang rusak. Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama antar instansi untuk meningkatkan pengawasan dan pelestarian Taman Buru Ko'mara
{"title":"KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH PEMBALAKAN LIAR DAN MELESTARIKAN TAMAN BURU KO’MARA DI KABUPATEN JENEPONTO","authors":"Sudirman M, F. A. Mappasere, Nuryanti Mustari","doi":"10.52137/apjpp.v10i1.206","DOIUrl":"https://doi.org/10.52137/apjpp.v10i1.206","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan pelestarian hutan lindung Taman Buru Ko'mara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan informan tertentu yang diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mencegah pembalakan liar dan melestarikan taman Buru Ko'mara, yaitu dengan melakukan pencegahan berupa sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat serta melakukan perencanaan dan penanganan berupa pemantauan dan penanaman ribuan bibit pohon untuk mengembalikan fungsi hutan yang rusak. Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama antar instansi untuk meningkatkan pengawasan dan pelestarian Taman Buru Ko'mara \u0000 ","PeriodicalId":302076,"journal":{"name":"ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY","volume":"8 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141837950","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-07-02DOI: 10.52137/apjpp.v10i1.214
Mukhamad Zulianto
Vietnam is a key player in the ASEAN digital economy, focusing on digital integration and collaboration. The ASEAN Digital Integration Framework Action Plan 2019-2025 and the ASEAN Digital Masterplan 2025 outline the policy landscape for digital integration. ASEAN member states have signed agreements and memorandums of understanding to foster cooperation in the digital economy. However, challenges such as skill gaps, cyber security, and regulatory gaps need to be addressed. The Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) is seen as a key venue for increasing cooperation and consistency of digital trade rules in the Asia-Pacific region. ASEAN has been actively involved in global and regional discussions on cybersecurity, aiming to galvanize regional states into collective action against malicious cyber activities. The 20th Asian Economic Community council adopted the Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR) to accelerate ASEAN's economic recovery and digital economy integration in October 2021. This article also applies a qualitative method with secondary data. Modular Digital Economy Agreements (DEA) may be an appropriate model for facilitating digital trade alignment with international trading partners.
{"title":"ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA): Opportunities and Challenges for Vietnam","authors":"Mukhamad Zulianto","doi":"10.52137/apjpp.v10i1.214","DOIUrl":"https://doi.org/10.52137/apjpp.v10i1.214","url":null,"abstract":"Vietnam is a key player in the ASEAN digital economy, focusing on digital integration and collaboration. The ASEAN Digital Integration Framework Action Plan 2019-2025 and the ASEAN Digital Masterplan 2025 outline the policy landscape for digital integration. ASEAN member states have signed agreements and memorandums of understanding to foster cooperation in the digital economy. However, challenges such as skill gaps, cyber security, and regulatory gaps need to be addressed. The Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) is seen as a key venue for increasing cooperation and consistency of digital trade rules in the Asia-Pacific region. ASEAN has been actively involved in global and regional discussions on cybersecurity, aiming to galvanize regional states into collective action against malicious cyber activities. The 20th Asian Economic Community council adopted the Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR) to accelerate ASEAN's economic recovery and digital economy integration in October 2021. This article also applies a qualitative method with secondary data. Modular Digital Economy Agreements (DEA) may be an appropriate model for facilitating digital trade alignment with international trading partners.","PeriodicalId":302076,"journal":{"name":"ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY","volume":"26 9","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141838341","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-07-02DOI: 10.52137/apjpp.v10i1.213
A. Sarjito
Nickel, a critical element in defense applications, plays a strategic role in military logistics and industrial support. This paper reviews the strategic importance of nickel in military logistics, evaluates the impact of policies and regulations on nickel supply for military purposes, and explores opportunities for enhancing nickel's role in defense applications. This qualitative research study aims to provide a comprehensive understanding of nickel's significance in military logistics and identify avenues for optimizing its utilization in defense systems. Using secondary data sources including academic journals, government reports, and industry publications, this study employs qualitative research methods to analyze the strategic importance of nickel, assess the influence of policies and regulations on its supply, and identify opportunities for enhancing its role in military logistics. Findings reveal the multifaceted role of nickel in defense equipment, the complexities of policies and regulations governing its supply chain, and the potential for innovation and collaboration to enhance its utilization in military applications. The novelty of this research lies in its comprehensive review of the strategic role of nickel in military logistics, the analysis of policy impacts on nickel supply, and the identification of opportunities for enhancing its role in defense applications. Keywords: military logistics, nickel, policies, regulations
{"title":"Peran Strategis Nikel dalam Logistik Militer dan Dukungan Industri: Tinjauan Kebijakan dan Peluang","authors":"A. Sarjito","doi":"10.52137/apjpp.v10i1.213","DOIUrl":"https://doi.org/10.52137/apjpp.v10i1.213","url":null,"abstract":"Nickel, a critical element in defense applications, plays a strategic role in military logistics and industrial support. This paper reviews the strategic importance of nickel in military logistics, evaluates the impact of policies and regulations on nickel supply for military purposes, and explores opportunities for enhancing nickel's role in defense applications. This qualitative research study aims to provide a comprehensive understanding of nickel's significance in military logistics and identify avenues for optimizing its utilization in defense systems. Using secondary data sources including academic journals, government reports, and industry publications, this study employs qualitative research methods to analyze the strategic importance of nickel, assess the influence of policies and regulations on its supply, and identify opportunities for enhancing its role in military logistics. Findings reveal the multifaceted role of nickel in defense equipment, the complexities of policies and regulations governing its supply chain, and the potential for innovation and collaboration to enhance its utilization in military applications. The novelty of this research lies in its comprehensive review of the strategic role of nickel in military logistics, the analysis of policy impacts on nickel supply, and the identification of opportunities for enhancing its role in defense applications. \u0000Keywords: military logistics, nickel, policies, regulations","PeriodicalId":302076,"journal":{"name":"ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY","volume":"45 8","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141838282","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The Creative Training and Religious Guidance Program for Indonesian Muslim Children in Kuala Lumpur is important because access to Islamic religious education and Quranic studies in Kuala Lumpur is considered expensive and inaccessible to lower-income Indonesian children. This program aims to provide equal opportunities for children from lower-income backgrounds to obtain quality religious education and develop creative skills. In a diverse environment like Kuala Lumpur, it is important for Indonesian Muslim children to strengthen their religious understanding to maintain their religious identity and practice Islamic values in their daily lives. However, the high costs associated with religious education and Quranic studies can be a barrier for children from families with limited incomes. The Creative Training and Religious Guidance Program for Indonesian Muslim Children in Kuala Lumpur is designed to address this constraint. By collaborating with educational institutions and religious organizations like Fatayat Nahdatul Ulama (NU), the program offers training in creative skills, such as arts and music, while providing religious guidance to the children. This provides an opportunity for children from lower-income backgrounds to access affordable Islamic education and Quranic studies. The program has dual benefits. First, children can access Islamic religious knowledge and learn to recite the Quran without a heavy financial burden, thereby reducing the disparity in access to religious education. Second, by aligning activities with the spirit of Ramadan, the program creates an environment that ignites the enthusiasm of children to participate and enhances their love for Islam. This program offers a new hope for children from lower-middle-class backgrounds in Indonesia to develop a solid understanding of their religion and strengthen their Muslim identity.
{"title":"Kem Anak Hebat and Fun Islami (KAHFI): Program Pelatihan Kreatifitas dan Pembinaan Agama Anak-Anak Indonesia di Kuala Lumpur","authors":"Cut muftia Keumala, Neny Triana, Maisyuri Maisyuri, S. Ramadhan, Agam Wildan, Rina Ridara","doi":"10.52137/apjpp.v9i1.171","DOIUrl":"https://doi.org/10.52137/apjpp.v9i1.171","url":null,"abstract":"The Creative Training and Religious Guidance Program for Indonesian Muslim Children in Kuala Lumpur is important because access to Islamic religious education and Quranic studies in Kuala Lumpur is considered expensive and inaccessible to lower-income Indonesian children. This program aims to provide equal opportunities for children from lower-income backgrounds to obtain quality religious education and develop creative skills. In a diverse environment like Kuala Lumpur, it is important for Indonesian Muslim children to strengthen their religious understanding to maintain their religious identity and practice Islamic values in their daily lives. However, the high costs associated with religious education and Quranic studies can be a barrier for children from families with limited incomes. The Creative Training and Religious Guidance Program for Indonesian Muslim Children in Kuala Lumpur is designed to address this constraint. By collaborating with educational institutions and religious organizations like Fatayat Nahdatul Ulama (NU), the program offers training in creative skills, such as arts and music, while providing religious guidance to the children. This provides an opportunity for children from lower-income backgrounds to access affordable Islamic education and Quranic studies. The program has dual benefits. First, children can access Islamic religious knowledge and learn to recite the Quran without a heavy financial burden, thereby reducing the disparity in access to religious education. Second, by aligning activities with the spirit of Ramadan, the program creates an environment that ignites the enthusiasm of children to participate and enhances their love for Islam. This program offers a new hope for children from lower-middle-class backgrounds in Indonesia to develop a solid understanding of their religion and strengthen their Muslim identity.","PeriodicalId":302076,"journal":{"name":"ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131728739","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
F. Faisal, Hikalmi Hikalmi, Maisyuri Maisyuri, Nuriana Nuriana, M. Quraisy, Refiyanda Refiyanda
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah dan perbandingan kemandirian keuangan daerah pada 5 Pemerintah Kabupaten induk dan 5 Kabupaten/Kota pemekaran di Provinsi Aceh tahun 2015-2020. Metode analisis data yang digunakan yaitu Uji Statistik Deskriptif dan Uji perbandingan Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kemandirian Keuangan daerah Kabupaten Aceh Utara tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2019-2020 termasuk ke dalam pola hubungan instruktif sedangkan tahun 2016 dan tahun 2018 termasuk ke dalam pola pola hubungan konsultatif. Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2015-2020 termasuk ke dalam pola hubungan instruktif. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2015-2018 dan tahun 2020 termasuk ke dalam pola hubungan konsultatif. Kota Langsa dari tahun 2015-2017 dan tahun 2019 termasuk ke dalam pola hubungan instruktif. Sedangkan pada tahun 2018 dan tahun 2020 termasuk ke dalam pola hubungan konsultatif. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pidie dari tahun 2015-2017 dan tahun 2019-2020 termasuk ke dalam pola hubungan instruktif dan tahun 2018 termasuk ke dalam pola hubungan konsultatif. Perbandingan Kemandirian Keuangan daerah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe tidak terdapat perbedaan signifikan. tidak terdapat perbedaan signifikan perbandingan kemandirian keuangan daerah periode 2015- 2020 antara Kabupaten Aceh Selatan dengan Kabupaten Aceh Singkil. Terdapat perbedaan signifikan perbandingan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh Tengah dengan Kabupaten Bener Meriah periode 2015-2020. Terdapat perbedaan signifikan perbandingan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kota Langsa periode 2015-2020. Tidak terdapat perbedaan signifikan perbandingan kemandirian keuangan daerah periode 2015-2020 antara Kabupaten Pidie dengan Kabupaten Pidie Jaya.
{"title":"ANALISIS PERBANDINGAN KEMANDIRIAN KEUANGAN PADA PROVINSI ACEH (STUDI KASUS PADA KABUPATEN/KOTA INDUK DENGAN KABUPATEN/KOTA PEMEKARAN","authors":"F. Faisal, Hikalmi Hikalmi, Maisyuri Maisyuri, Nuriana Nuriana, M. Quraisy, Refiyanda Refiyanda","doi":"10.52137/apjpp.v9i1.169","DOIUrl":"https://doi.org/10.52137/apjpp.v9i1.169","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah dan perbandingan kemandirian keuangan daerah pada 5 Pemerintah Kabupaten induk dan 5 Kabupaten/Kota pemekaran di Provinsi Aceh tahun 2015-2020. Metode analisis data yang digunakan yaitu Uji Statistik Deskriptif dan Uji perbandingan Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kemandirian Keuangan daerah Kabupaten Aceh Utara tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2019-2020 termasuk ke dalam pola hubungan instruktif sedangkan tahun 2016 dan tahun 2018 termasuk ke dalam pola pola hubungan konsultatif. Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2015-2020 termasuk ke dalam pola hubungan instruktif. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2015-2018 dan tahun 2020 termasuk ke dalam pola hubungan konsultatif. Kota Langsa dari tahun 2015-2017 dan tahun 2019 termasuk ke dalam pola hubungan instruktif. Sedangkan pada tahun 2018 dan tahun 2020 termasuk ke dalam pola hubungan konsultatif. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pidie dari tahun 2015-2017 dan tahun 2019-2020 termasuk ke dalam pola hubungan instruktif dan tahun 2018 termasuk ke dalam pola hubungan konsultatif. Perbandingan Kemandirian Keuangan daerah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe tidak terdapat perbedaan signifikan. tidak terdapat perbedaan signifikan perbandingan kemandirian keuangan daerah periode 2015- \u00002020 antara Kabupaten Aceh Selatan dengan Kabupaten Aceh Singkil. Terdapat perbedaan signifikan perbandingan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh Tengah dengan Kabupaten Bener Meriah periode 2015-2020. Terdapat perbedaan signifikan perbandingan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kota Langsa periode 2015-2020. Tidak terdapat perbedaan signifikan perbandingan kemandirian keuangan daerah periode 2015-2020 antara Kabupaten Pidie dengan Kabupaten Pidie Jaya.","PeriodicalId":302076,"journal":{"name":"ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY","volume":"143 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116894370","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
M. Miswar, Siti Maysarah, Maryana Maryana, Musrizal Musrizal, Roza Mahardika, Nurmaliza Nurmaliza, Cut Sofia Ramadina
Even though some developing nations have successfully implemented production and national income development, poverty in these countries remains a very complex issue. This study investigates the concurrent and partial effects of the Gross Regional Domestic Product, Unemployment, and the human development index on poverty in Aceh Province. The data used in this study is secondary data based on time series available on the official website of the Aceh Provincial Statistics Center for the 2017–2022 period. The processing of this research data uses the E-Views 10.0 program. The research analysis employed in this study is a panel or regression analysis, which indicates that the variables GRDP, unemployment, and HDI are the independent variables, and poverty is the dependent variable. GRDP partially has a positive and significant effect on poverty. Unemployment has a partial and insignificant effect on poverty. HDI partially harms poverty. Simultaneously, it concludes that the Gross Regional Domestic Product, Unemployment, and the Human Development Index significantly affected poverty.
{"title":"Dinamika Kemiskinan di Aceh: Analisis PDRB, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia","authors":"M. Miswar, Siti Maysarah, Maryana Maryana, Musrizal Musrizal, Roza Mahardika, Nurmaliza Nurmaliza, Cut Sofia Ramadina","doi":"10.52137/apjpp.v9i1.170","DOIUrl":"https://doi.org/10.52137/apjpp.v9i1.170","url":null,"abstract":"Even though some developing nations have successfully implemented production and national income development, poverty in these countries remains a very complex issue. This study investigates the concurrent and partial effects of the Gross Regional Domestic Product, Unemployment, and the human development index on poverty in Aceh Province. The data used in this study is secondary data based on time series available on the official website of the Aceh Provincial Statistics Center for the 2017–2022 period. The processing of this research data uses the E-Views 10.0 program. The research analysis employed in this study is a panel or regression analysis, which indicates that the variables GRDP, unemployment, and HDI are the independent variables, and poverty is the dependent variable. GRDP partially has a positive and significant effect on poverty. Unemployment has a partial and insignificant effect on poverty. HDI partially harms poverty. Simultaneously, it concludes that the Gross Regional Domestic Product, Unemployment, and the Human Development Index significantly affected poverty.","PeriodicalId":302076,"journal":{"name":"ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY","volume":"106 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115587313","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Neo Agustian Neo, M. Andirfa, N. Neni, Irwan Doni, Syariafah Saphira Almadaly, Chairunnisa Chairunnisa
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya pengaruh Penerapan E- filling terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan sampel yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner atau data primer yang disebarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah melaporkan SPT Tahunannya di KPP Pratama Lhokseumawe sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan skala pengukuran menggunakan Skala Likert yaitu. Hasil dari penelitian ini, yaitu pada Kualitas Sistem E –filling tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan, pada Persepsi Kemudahan Wajiib Pajak Orang Pribadi atas Penerapan E-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan, dan pada Keamanan dan Kerahasiaan siste E-filling yaitu terjadi signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan.
{"title":"Penggunaan E-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan pada Pada KKP Pratama Lhokseumawe","authors":"Neo Agustian Neo, M. Andirfa, N. Neni, Irwan Doni, Syariafah Saphira Almadaly, Chairunnisa Chairunnisa","doi":"10.52137/apjpp.v9i1.158","DOIUrl":"https://doi.org/10.52137/apjpp.v9i1.158","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya pengaruh Penerapan E- filling terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan sampel yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner atau data primer yang disebarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah melaporkan SPT Tahunannya di KPP Pratama Lhokseumawe sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan skala pengukuran menggunakan Skala Likert yaitu. Hasil dari penelitian ini, yaitu pada Kualitas Sistem E –filling tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan, pada Persepsi Kemudahan Wajiib Pajak Orang Pribadi atas Penerapan E-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan, dan pada Keamanan dan Kerahasiaan siste E-filling yaitu terjadi signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan.","PeriodicalId":302076,"journal":{"name":"ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY","volume":"579 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127790127","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Muhaddis Muhaddis, Dicky Armanda, J. Junaidi, Bobby Rahman, T. Gunawan
Penelitian ini mengkaji tentang putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan yang berbeda dengan putusan pembagian harta bersama pada umumnya yaitu pada putusan hakim Pengadilan Syar’iyah Lhoksukon Nomor 168/pdt.G/2014/MS- LSK dimana hakim menyimpang dari undang-undang yang ada (contra legem) dimana putusannya menyatakan penggugat (suami) mendapat 1/3 bagian, sedangkan tergugat (istri) mendapat 2/3 dari harta bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Syar'iyah Lhoksukon berdasarkan Nomor 168/pdt.G/2014/MS-LSK tentang harta bersama, dan menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data melalui telaah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analitis yaitu metode menjelaskan, menguraikan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Putusan Hakim Mahakamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 169/Pdt.G/2014ms-Lsk Tentang Penyelesaian Harta Bersama. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. (1) Menentukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, (2) Menetapkan bahwa bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat untuk harta bersama pada nomor 2 adalah 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 untuk Tergugat . (3) Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian dari harta bersama yang telah ditentukan dalam diktum nomor 2 sesuai dengan bagian yang disebut diktum nomor 3, dan jika tidak dapat dibagi dengan natura, maka harta bersama tersebut harus dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 untuk Tergugat. Hakim mengambil sikap contra legem dengan pertimbangan lebih mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan daripada asas kepastian hukum. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi Majelis Hakim Pengadilan Syar'iyah Lhoksukon dalam memutus putusan Nomor 168/pdt.G/2014/MS-LSK tentang harta bersama adalah: Faktor keadilan, dimana hakim melihat tugas dan tanggung jawab suami dan istri dalam rumah tangga selama perkawinan. . Merujuk pada surat Annisa ayat 34, dimana laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dalam rumah tangga suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (vide Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), ( Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974), (vide Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam), (vide Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam), Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab pemenuhan kebutuhan rumah tangga adalah suami, sedangkan istri bersifat membantu dan tugas utama istri hanya mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Namun dalam kas
{"title":"ANALISIS KEBIJAKAN HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSUKON TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA NOMOR: 168/PDT.G/2014/MS-LSK TENTANG PENYELESAIAN HARTA BERSAMA KARNA PERCERAIAN","authors":"Muhaddis Muhaddis, Dicky Armanda, J. Junaidi, Bobby Rahman, T. Gunawan","doi":"10.52137/apjpp.v9i1.150","DOIUrl":"https://doi.org/10.52137/apjpp.v9i1.150","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji tentang putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan yang berbeda dengan putusan pembagian harta bersama pada umumnya yaitu pada putusan hakim Pengadilan Syar’iyah Lhoksukon Nomor 168/pdt.G/2014/MS- LSK dimana hakim menyimpang dari undang-undang yang ada (contra legem) dimana putusannya menyatakan penggugat (suami) mendapat 1/3 bagian, sedangkan tergugat (istri) mendapat 2/3 dari harta bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Syar'iyah Lhoksukon berdasarkan Nomor 168/pdt.G/2014/MS-LSK tentang harta bersama, dan menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data melalui telaah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analitis yaitu metode menjelaskan, menguraikan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Putusan Hakim Mahakamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 169/Pdt.G/2014ms-Lsk Tentang Penyelesaian Harta Bersama. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. (1) Menentukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, (2) Menetapkan bahwa bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat untuk harta bersama pada nomor 2 adalah 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 untuk Tergugat . (3) Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian dari harta bersama yang telah ditentukan dalam diktum nomor 2 sesuai dengan bagian yang disebut diktum nomor 3, dan jika tidak dapat dibagi dengan natura, maka harta bersama tersebut harus dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 untuk Tergugat. Hakim mengambil sikap contra legem dengan pertimbangan lebih mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan daripada asas kepastian hukum. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi Majelis Hakim Pengadilan Syar'iyah Lhoksukon dalam memutus putusan Nomor 168/pdt.G/2014/MS-LSK tentang harta bersama adalah: Faktor keadilan, dimana hakim melihat tugas dan tanggung jawab suami dan istri dalam rumah tangga selama perkawinan. . Merujuk pada surat Annisa ayat 34, dimana laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dalam rumah tangga suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (vide Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), ( Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974), (vide Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam), (vide Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam), Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab pemenuhan kebutuhan rumah tangga adalah suami, sedangkan istri bersifat membantu dan tugas utama istri hanya mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Namun dalam kas","PeriodicalId":302076,"journal":{"name":"ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY","volume":"60 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134392159","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：