The rapid technological advancement nowadays accelerates the spread of various forms of information, including information regarding prostitution practices. Meanwhile, from a legal perspective, a complete regulation on prostitution practices is at its minimum, and thus the impacts of the prostitution practices affect health aspects and drives social turmoil in the community. This research aims to review regulations related to prostitution practices, especially in the applicable criminal law in Indonesia, and propose factors that emphasizes a law reform, so that in the future, prostitution practices may be handled more thoroughly. This research uses a normative method, with secondary data that includes literary research and reviews on laws and regulations as well as an analysis method that uses a prescriptive technique. The conclusion resulting from this research reveals that in reality, several regional regulations have regulated prostitution practices, but nationally, there has not been any regulation that strictly regulates prostitution practices. The suggestions proposed by the researcher for the future is in a preventive and repressive form, which are clear limitations of prostitution practices, criminal act reform for pimps, criminalization for commercial sex workers (PSK), the use of double-track system in imposing sanctions, criminal act formulation, and criminal aggravation.
{"title":"PEMBARUAN PENGATURAN PIDANA DEMI ERADIKASI PRAKTIK PROSTITUSI","authors":"Lilia Safitri Assyifa, Kamila Maharani Sitaputri, Nobella Indradjaja, Chamdani Chamdani","doi":"10.37504/lh.v2i1.608","DOIUrl":"https://doi.org/10.37504/lh.v2i1.608","url":null,"abstract":"The rapid technological advancement nowadays accelerates the spread of various forms of information, including information regarding prostitution practices. Meanwhile, from a legal perspective, a complete regulation on prostitution practices is at its minimum, and thus the impacts of the prostitution practices affect health aspects and drives social turmoil in the community. This research aims to review regulations related to prostitution practices, especially in the applicable criminal law in Indonesia, and propose factors that emphasizes a law reform, so that in the future, prostitution practices may be handled more thoroughly. This research uses a normative method, with secondary data that includes literary research and reviews on laws and regulations as well as an analysis method that uses a prescriptive technique. The conclusion resulting from this research reveals that in reality, several regional regulations have regulated prostitution practices, but nationally, there has not been any regulation that strictly regulates prostitution practices. The suggestions proposed by the researcher for the future is in a preventive and repressive form, which are clear limitations of prostitution practices, criminal act reform for pimps, criminalization for commercial sex workers (PSK), the use of double-track system in imposing sanctions, criminal act formulation, and criminal aggravation.","PeriodicalId":385220,"journal":{"name":"Law and Humanity","volume":"7 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140734750","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal Good Corporate Governance merupakan sebuah sistem nilai yang menjadi tolak ukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional dan proses bisnis secara sehat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk sesuai UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tidak berjalan efektif dan dinilai telah lalai dalam proses pengawasannya hingga timbulnya tindakan pada praktik menyimpang seperti korupsi hingga pencucian uang pada kasus gagal bayar konsumen PT Asuransi Jiwasraya. Penegakan hukum agar dapat menjamin masyarakat mendapatkan hak-haknya, konsumen gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah mendapatkan jalan penyelesaian melalui Restrukturisasi. Agar perubahan-perubahan yang mendesak dapat segera diselenggarakan cakap oleh negara, reformasi sektor keuangan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan hadir sebagai pelindungan hukum. Pelindungan hukum dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan. Pelindungan hukum sebagai upaya negara menyusun capaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara (RPJPN) Indonesia 2025-2045 bagian dari pembangunan hukum. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penegakan hukum dan pelindungan hukum dari tindak pidana korupsi sektor keuangan yang bergerak bidang asuransi studi kasus PT Asuransi Jiwasraya yang memiliki korelasi hukum progresif perampasan aset. Jenis penelitian, pendekatan masalah, teori yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan konseptual. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum dan perlindungan hukum korporasi dari tindak pidana korupsi studi kasus Jiwasraya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pelindungan hukum turut menjaga citra pemerintahan yang baik.
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM KASUS GAGAL BAYAR KLAIM ASURANSI DI INDONESIA","authors":"Juli Kushertin, Suwarno Abadi, N. A. Daim","doi":"10.37504/lh.v2i1.609","DOIUrl":"https://doi.org/10.37504/lh.v2i1.609","url":null,"abstract":"Tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal Good Corporate Governance merupakan sebuah sistem nilai yang menjadi tolak ukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional dan proses bisnis secara sehat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk sesuai UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tidak berjalan efektif dan dinilai telah lalai dalam proses pengawasannya hingga timbulnya tindakan pada praktik menyimpang seperti korupsi hingga pencucian uang pada kasus gagal bayar konsumen PT Asuransi Jiwasraya. Penegakan hukum agar dapat menjamin masyarakat mendapatkan hak-haknya, konsumen gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah mendapatkan jalan penyelesaian melalui Restrukturisasi. Agar perubahan-perubahan yang mendesak dapat segera diselenggarakan cakap oleh negara, reformasi sektor keuangan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan hadir sebagai pelindungan hukum. Pelindungan hukum dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan. Pelindungan hukum sebagai upaya negara menyusun capaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara (RPJPN) Indonesia 2025-2045 bagian dari pembangunan hukum. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penegakan hukum dan pelindungan hukum dari tindak pidana korupsi sektor keuangan yang bergerak bidang asuransi studi kasus PT Asuransi Jiwasraya yang memiliki korelasi hukum progresif perampasan aset. Jenis penelitian, pendekatan masalah, teori yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan konseptual. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum dan perlindungan hukum korporasi dari tindak pidana korupsi studi kasus Jiwasraya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pelindungan hukum turut menjaga citra pemerintahan yang baik.","PeriodicalId":385220,"journal":{"name":"Law and Humanity","volume":"30 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140734628","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pelayanan anestesiologi dan terapi intensif di rumah sakit merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang berkembang cepat seiring dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang anestesi. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini memberikan secercah harapan agar ada solusi untuk pemenuhan kebutuhan dokter spesialis/subspesialis di berbagai daerah. Pembentukan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini terbukti menimbulkan adanya penghambatan / penghalangan. Regulasi sudah memberitahu bagaimana Rumah sakit sebagai perpanjangan tangan dari menteri, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota seharusnya bertindak, bagaimana responnya dan sanksi-sanksinya. Namun adanya penata anestesi yang berpraktik tanpa STRPA dan SIPPA merupakan indikasi bahwa hukum tidak bekerja dalam masyarakat secara maksimal.
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN (PENATA ANESTESI) SETELAH TERBITNYA UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 17 TAHUN 2023","authors":"Gunawan Wahyudiono, Joko Ismono, N. A. Daim","doi":"10.37504/lh.v2i1.605","DOIUrl":"https://doi.org/10.37504/lh.v2i1.605","url":null,"abstract":"Pelayanan anestesiologi dan terapi intensif di rumah sakit merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang berkembang cepat seiring dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang anestesi. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini memberikan secercah harapan agar ada solusi untuk pemenuhan kebutuhan dokter spesialis/subspesialis di berbagai daerah. Pembentukan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini terbukti menimbulkan adanya penghambatan / penghalangan. Regulasi sudah memberitahu bagaimana Rumah sakit sebagai perpanjangan tangan dari menteri, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota seharusnya bertindak, bagaimana responnya dan sanksi-sanksinya. Namun adanya penata anestesi yang berpraktik tanpa STRPA dan SIPPA merupakan indikasi bahwa hukum tidak bekerja dalam masyarakat secara maksimal.","PeriodicalId":385220,"journal":{"name":"Law and Humanity","volume":"76 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140754170","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Bursa Karbon merupakan upaya Pemerintah untuk menciptakan pengaturan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Sebelumnya Pemerintah mengeluarkan dua peraturan terkait perdagangan karbon, yaitu Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022. Namun ternyata peraturan ini masih terdapat kelemahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan Setelah berlakunya POJK tentang Bursa Karbon masih terdapat kelemahan dimana dasar dari modal disetor sebagai penyelenggara bursa karbon sama persis seperti aturan bursa efek yang tercantum di Pasal 3 POJK 3/2021. Ketentuan tersebut dinilai membuat bursa karbon menjadi eksklusif. Selain itu, beberapa aturan di dalam POJK 14/2023 seperti bentuk perdagangan karbon adalah efek, sehingga akan ada delisting, padahal karbon tidak ada yang namanya hilang atau delisting. Selain itu pada Pasal 27 terkait syarat dan tata cara penyelenggara bursa karbon harus memenuhi prinsip keterbukaan, akses, dan kesempatan yang sama kontradiksi dengan definisi karbon sebagai efek. Hal ini dikarenakan apabil bentuk bursa karbon sudah menjadi efek, maka yang akan masuk juga para pemain bursa efek. Sehingga pengaturan ini belum menjelaskan siapa yang bisa terlibat dalam perdagangan karbon selain penyelenggara. Individu, koperasi, komunitas, LSM bisa terlibat dalam perdagangan karbon atau tidak,
{"title":"IMPLEMENTASI PERDAGANGAN KARBON DI INDONESIA PASCA TERBITNYA POJK NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG BURSA KARBON","authors":"Suci Ariyanti, Suwarno Abadi, Taufiqurrahman Taufiqurrahman","doi":"10.37504/lh.v2i1.606","DOIUrl":"https://doi.org/10.37504/lh.v2i1.606","url":null,"abstract":"POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Bursa Karbon merupakan upaya Pemerintah untuk menciptakan pengaturan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Sebelumnya Pemerintah mengeluarkan dua peraturan terkait perdagangan karbon, yaitu Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022. Namun ternyata peraturan ini masih terdapat kelemahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan Setelah berlakunya POJK tentang Bursa Karbon masih terdapat kelemahan dimana dasar dari modal disetor sebagai penyelenggara bursa karbon sama persis seperti aturan bursa efek yang tercantum di Pasal 3 POJK 3/2021. Ketentuan tersebut dinilai membuat bursa karbon menjadi eksklusif. Selain itu, beberapa aturan di dalam POJK 14/2023 seperti bentuk perdagangan karbon adalah efek, sehingga akan ada delisting, padahal karbon tidak ada yang namanya hilang atau delisting. Selain itu pada Pasal 27 terkait syarat dan tata cara penyelenggara bursa karbon harus memenuhi prinsip keterbukaan, akses, dan kesempatan yang sama kontradiksi dengan definisi karbon sebagai efek. Hal ini dikarenakan apabil bentuk bursa karbon sudah menjadi efek, maka yang akan masuk juga para pemain bursa efek. Sehingga pengaturan ini belum menjelaskan siapa yang bisa terlibat dalam perdagangan karbon selain penyelenggara. Individu, koperasi, komunitas, LSM bisa terlibat dalam perdagangan karbon atau tidak,","PeriodicalId":385220,"journal":{"name":"Law and Humanity","volume":"86 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140755054","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
A child who is not under the authority of his parents who apparently does not have a guardian, either one person, then in this case the judge can appoint through a court order, namely a guardian at the request of certain parties who have an interest. The exception is when the parents who live the longest include in their will (testament) to appoint or appoint a guardian for their child, then it is called a trusteeship according to a will. Trusteeship is an institution that replaces parental authority over children who have not reached a certain age (age) or are not yet married. The aim of the study was to analyze the basis for the judge's considerations in deciding the civil case Number 134/Pdt.P/2020/PN Prp which stated that it could not accept the application submitted by the applicant, which caused harm to the child. By using normative juridical methods and statutory approaches, concepts and case study approaches, the results of the research found that the basis for the judge's considerations in deciding civil cases Number 134/Pdt.P/2020/PN.Prp stated that they could not accept a request that filed by the applicant, what caused harm to the child was the consideration that during the trial the Petitioner never submitted evidence explaining HS 's heirs, then knowing the fact that there was another person who had arranged for HS 's inheritance certificate, giving rise to suspicion that someone else had become heirs of HS and there is no evidence stating that HS 's heirs other than EV are not willing to become the guardians of EV , so it is not yet possible to determine whether the Petitioner has the legal right to apply for guardianship of EV , therefore the Petitioner's petition cannot be accepted.
{"title":"Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Perwalian Anak Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan Negeri Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Anak","authors":"Nuryanto A. Daim, Suwarno Abadi","doi":"10.37504/lh.v1i2.549","DOIUrl":"https://doi.org/10.37504/lh.v1i2.549","url":null,"abstract":"A child who is not under the authority of his parents who apparently does not have a guardian, either one person, then in this case the judge can appoint through a court order, namely a guardian at the request of certain parties who have an interest. The exception is when the parents who live the longest include in their will (testament) to appoint or appoint a guardian for their child, then it is called a trusteeship according to a will. Trusteeship is an institution that replaces parental authority over children who have not reached a certain age (age) or are not yet married. The aim of the study was to analyze the basis for the judge's considerations in deciding the civil case Number 134/Pdt.P/2020/PN Prp which stated that it could not accept the application submitted by the applicant, which caused harm to the child. By using normative juridical methods and statutory approaches, concepts and case study approaches, the results of the research found that the basis for the judge's considerations in deciding civil cases Number 134/Pdt.P/2020/PN.Prp stated that they could not accept a request that filed by the applicant, what caused harm to the child was the consideration that during the trial the Petitioner never submitted evidence explaining HS 's heirs, then knowing the fact that there was another person who had arranged for HS 's inheritance certificate, giving rise to suspicion that someone else had become heirs of HS and there is no evidence stating that HS 's heirs other than EV are not willing to become the guardians of EV , so it is not yet possible to determine whether the Petitioner has the legal right to apply for guardianship of EV , therefore the Petitioner's petition cannot be accepted.","PeriodicalId":385220,"journal":{"name":"Law and Humanity","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126052811","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Rawikara Dhita Sadewa, Nuryanto A. Daim, Joko Ismono
When it comes to trading at the highest level, it cannot be separated from other industries, namely the financing industry, both by bank financial institutions and non-bank financing institutions. At the highest level traders who directly buy and sell with producers in need of substantial funds to make purchases even though their existence makes the purchase price that will be obtained of course be at the lowest level with the number of purchases at the highest level as well, so this is where the role of the financing industry, where financial institutions will support traders by providing loans or credit, of course, with a guarantee of certain repayment. This research uses normative juridical research so that it is expected that from this research the truth can be obtained based on the scientific logic of law from a normative side, especially with the considerations of the panel of judges in deciding case Number 781/Pdt.G.2015/PN.JKT.Sel. The research approach that will be used is the statutory approach (statute approach), concept approach and case approach. The results of this study found that in the Fiduciary UUJF the authors argue that there is no provision related to the guarantee of legal protection for special fiduciary recipients such as recipients of fiduciary guarantees whose fiduciary guarantee objects are not under the control of the owner or fiduciary giver because of the characteristics of a Delivery Order. Order) does not conflict with the provisions of article 1 UUJF.
{"title":"Perlindungan Hukum Penerima Jaminan Fidusia Atas Barang Persediaan Dengan Surat Perintah Penyerahan (Delivery Order) Sebagai Bukti Kepemilikan Barang Jaminan","authors":"Rawikara Dhita Sadewa, Nuryanto A. Daim, Joko Ismono","doi":"10.37504/lh.v1i2.552","DOIUrl":"https://doi.org/10.37504/lh.v1i2.552","url":null,"abstract":"When it comes to trading at the highest level, it cannot be separated from other industries, namely the financing industry, both by bank financial institutions and non-bank financing institutions. At the highest level traders who directly buy and sell with producers in need of substantial funds to make purchases even though their existence makes the purchase price that will be obtained of course be at the lowest level with the number of purchases at the highest level as well, so this is where the role of the financing industry, where financial institutions will support traders by providing loans or credit, of course, with a guarantee of certain repayment. This research uses normative juridical research so that it is expected that from this research the truth can be obtained based on the scientific logic of law from a normative side, especially with the considerations of the panel of judges in deciding case Number 781/Pdt.G.2015/PN.JKT.Sel. The research approach that will be used is the statutory approach (statute approach), concept approach and case approach. The results of this study found that in the Fiduciary UUJF the authors argue that there is no provision related to the guarantee of legal protection for special fiduciary recipients such as recipients of fiduciary guarantees whose fiduciary guarantee objects are not under the control of the owner or fiduciary giver because of the characteristics of a Delivery Order. Order) does not conflict with the provisions of article 1 UUJF.","PeriodicalId":385220,"journal":{"name":"Law and Humanity","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124362661","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Advocates in carrying out their profession are under the protection of laws, statutes and codes of ethics, which cannot be prosecuted before a court, either civil or criminal, as long as they have good faith in defending the interests of their clients. However, in practice, many Advocates are caught in criminal cases in carrying out their professional duties. The purpose of this study is to analyze and find out the characteristics of good faith referred to in article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates in terms of law enforcement and legal protection for the advocate profession and criminal liability for the actions of advocates in carrying out their professional duties without going through the mechanism of examining the Code of Ethics. . The theory used to analyze is law enforcement theory, legal protection theory, and criminal responsibility theory. The writing method used is normative writing method, by analyzing a legal issue through laws and regulations, literature, and other reference materials. The results of this study are that the work of a legal advisor is a work of trust in good faith to rectify the problems faced by clients whose existence is regulated and protected by law. The criminal responsibility of an advocate who commits a crime in carrying out his profession must be seen from the mistakes made by the advocate so that he is seen as having committed an act that meets the elements of a crime which must be proven first through an examination of the code of ethics. The government and/or legislators must pay more attention to and scrutinize the formation of statutory regulations so that there are no overlapping rules and so that one law does not conflict with another. As well as to strengthen the profession, it is hoped that there will be a need for stricter and more precise rules that can be used as a legal umbrella in professional life.
{"title":"Pertanggungjawaban Pidana Advokat Tanpa Mekanisme Pemeriksaan Kode Etik Advokat","authors":"Arif Syaifudin, Suwarno Abadi, A. Wijaya","doi":"10.37504/lh.v1i2.548","DOIUrl":"https://doi.org/10.37504/lh.v1i2.548","url":null,"abstract":"Advocates in carrying out their profession are under the protection of laws, statutes and codes of ethics, which cannot be prosecuted before a court, either civil or criminal, as long as they have good faith in defending the interests of their clients. However, in practice, many Advocates are caught in criminal cases in carrying out their professional duties. The purpose of this study is to analyze and find out the characteristics of good faith referred to in article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates in terms of law enforcement and legal protection for the advocate profession and criminal liability for the actions of advocates in carrying out their professional duties without going through the mechanism of examining the Code of Ethics. . The theory used to analyze is law enforcement theory, legal protection theory, and criminal responsibility theory. The writing method used is normative writing method, by analyzing a legal issue through laws and regulations, literature, and other reference materials. The results of this study are that the work of a legal advisor is a work of trust in good faith to rectify the problems faced by clients whose existence is regulated and protected by law. The criminal responsibility of an advocate who commits a crime in carrying out his profession must be seen from the mistakes made by the advocate so that he is seen as having committed an act that meets the elements of a crime which must be proven first through an examination of the code of ethics. The government and/or legislators must pay more attention to and scrutinize the formation of statutory regulations so that there are no overlapping rules and so that one law does not conflict with another. As well as to strengthen the profession, it is hoped that there will be a need for stricter and more precise rules that can be used as a legal umbrella in professional life.","PeriodicalId":385220,"journal":{"name":"Law and Humanity","volume":"90 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131254114","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Brigita Mirna Mahayani, Rihantoro Bayu Aji, Joko Ismono
According to the existing legal relationship, there are three groups of doctors working in hospitals, namely doctors with the status of permanent employees (PNS), doctors with contract status and visiting doctors (attending physician). There is a shortage of permanent doctors, in general private hospitals employ civil servant doctors who work in government hospitals as visiting doctors. Research objectives: To find out and analyze the regulation of the medical profession based on the positive law in force in Indonesia and to find out and analyze the labor law protection for doctors in working relations with hospitals. The type of research used is formative juridical, the research approach used is a statute approach and a conceptual approach. Labor law protection for doctors in working relationships with hospitals is regulated in the work agreement. The work agreement is an entry point for the norms of labor law protection for doctors who are bound by a working relationship with a hospital. The working relationship between doctors and hospitals was born from a work agreement. The work agreement stipulates the rights and obligations of each party signing the work agreement. Work agreements between doctors and hospitals are an autonomous source of law in work relations. The work agreement will be a source of law to be considered in the event of a dispute over work relations between a doctor and a hospital, in addition to the applicable labor laws and regulations.
{"title":"Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Bagi Dokter Dalam Hubungan Kerja Dengan Rumah Sakit","authors":"Brigita Mirna Mahayani, Rihantoro Bayu Aji, Joko Ismono","doi":"10.37504/lh.v1i2.551","DOIUrl":"https://doi.org/10.37504/lh.v1i2.551","url":null,"abstract":"According to the existing legal relationship, there are three groups of doctors working in hospitals, namely doctors with the status of permanent employees (PNS), doctors with contract status and visiting doctors (attending physician). There is a shortage of permanent doctors, in general private hospitals employ civil servant doctors who work in government hospitals as visiting doctors. Research objectives: To find out and analyze the regulation of the medical profession based on the positive law in force in Indonesia and to find out and analyze the labor law protection for doctors in working relations with hospitals. The type of research used is formative juridical, the research approach used is a statute approach and a conceptual approach. Labor law protection for doctors in working relationships with hospitals is regulated in the work agreement. The work agreement is an entry point for the norms of labor law protection for doctors who are bound by a working relationship with a hospital. The working relationship between doctors and hospitals was born from a work agreement. The work agreement stipulates the rights and obligations of each party signing the work agreement. Work agreements between doctors and hospitals are an autonomous source of law in work relations. The work agreement will be a source of law to be considered in the event of a dispute over work relations between a doctor and a hospital, in addition to the applicable labor laws and regulations.","PeriodicalId":385220,"journal":{"name":"Law and Humanity","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115328610","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
N. Hidayat, Rihantoro Bayu Aji, Taufiqurrahman Taufiqurrahman
The crimes of sexual abuse against children often use social networks to fool his victims in various crimes. The average victim is a child under the age and the perpetrator is an adult, the crime sexual abuse causes deep trauma for the victim and require a long time to eliminate it to the children. With the absence of law, perpetrators of sexual abuse against children could be criminalized if they meet the elements as stated in the Criminal Code (KUHP) and the Child Protection Act. The method of approach in the research was used is the approach of the law of normative-empirical approach and legislation (statue approach), conceptual approach and the case approach. The results of this study stated that the panel of Judges aggravate the punishment against the Defendant by taking attention to the relationship between the Defendant and the victim as the students and teachers in educational institutions. In the verdict of the trial with the case of the crime of sexual abuse, the Defendant demanded punishment with Article 82 section (1) Jo Article 76E Law Number 35 of the year 2014 concerning amendment to Law Number 23 of the Year 2002 about Child Protection, Jo Article 82 section (4.5) and the article is additional regulation Number 01 of the year 2016 on the second amendment to Law Number 23 of the Year 2002 about Child Protection, jo Law Number 17 of the Year 2016 On the Determination of Government Regulation in Lieu of Law Number 01 of the year 2016 on amendment to Law Number 23 of the Year 2002 On Child Protection with the threat of criminal for 20 (twenty) years and a fine of Rp 1.000.000.000,- this is because the Defendant is an educators/ educators, where should the defendant gave teachings, or education and provide a safe and comfortable against children, especially the victims of the crime of sexual abuse.
{"title":"Penerapan Hukum Dalam Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana Terhadap Korban Anak","authors":"N. Hidayat, Rihantoro Bayu Aji, Taufiqurrahman Taufiqurrahman","doi":"10.37504/lh.v1i2.550","DOIUrl":"https://doi.org/10.37504/lh.v1i2.550","url":null,"abstract":"The crimes of sexual abuse against children often use social networks to fool his victims in various crimes. The average victim is a child under the age and the perpetrator is an adult, the crime sexual abuse causes deep trauma for the victim and require a long time to eliminate it to the children. With the absence of law, perpetrators of sexual abuse against children could be criminalized if they meet the elements as stated in the Criminal Code (KUHP) and the Child Protection Act. The method of approach in the research was used is the approach of the law of normative-empirical approach and legislation (statue approach), conceptual approach and the case approach. The results of this study stated that the panel of Judges aggravate the punishment against the Defendant by taking attention to the relationship between the Defendant and the victim as the students and teachers in educational institutions. In the verdict of the trial with the case of the crime of sexual abuse, the Defendant demanded punishment with Article 82 section (1) Jo Article 76E Law Number 35 of the year 2014 concerning amendment to Law Number 23 of the Year 2002 about Child Protection, Jo Article 82 section (4.5) and the article is additional regulation Number 01 of the year 2016 on the second amendment to Law Number 23 of the Year 2002 about Child Protection, jo Law Number 17 of the Year 2016 On the Determination of Government Regulation in Lieu of Law Number 01 of the year 2016 on amendment to Law Number 23 of the Year 2002 On Child Protection with the threat of criminal for 20 (twenty) years and a fine of Rp 1.000.000.000,- this is because the Defendant is an educators/ educators, where should the defendant gave teachings, or education and provide a safe and comfortable against children, especially the victims of the crime of sexual abuse.","PeriodicalId":385220,"journal":{"name":"Law and Humanity","volume":"86 12","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120836693","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Salah satu permasalahan dalam peredaran minuman keras adalah semakin maraknya peredaran minuman keras oplosan, dapat memacu timbulnya kriminalitas di lingkungan masyarakat. Perbuatan kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengkonsumsi minuman keras oplosan akan merasa menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengkonsumsi minuman tersebut. Sehingga orang yang mengkonsumsi minuman tersebut akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain seperti perkelahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, pembodohan, pengeroyokan, pengerusakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengakkan hukum pada peroduksi dan peredaran minuman keras oplosan dan menganalisis dan menemukan konsep pengaturan tentang produksi dan peredaran minuman keras oplosan yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Manfaat yang diharapkan dari penelitia ini untuk dapat menjadi sebuah refrensi bagi peneliti lainnya tentang bahaya miras oplosan dan langkah yang harus diambol oleh pemerintah dalam memerangi peredarannya serta mempertegas peran penting Negara dalam penindakan bagi para pelaku produksi dan pengedar miras oplosan untuk diberikan sanki seberat-beratnya. Penegakan hukum oleh Hakim dalam perkara Nomor: 284/Pid.B/2020/PN Gresik sudah didasarkan pada fakta fakta yang terdapat dalam persidangan, putusan hakim dalam perkara ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Salah satu argumentasi hakim yang meringankan hukuman terdakwa adalah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS HARIYANI ini mempunyai latar belakang dimana terdakwa hanya sekolah hanya Lulusan SD dan faktor ekonomi yang menyebabkan terdakwa memilih untuk berjualan minuman keras dirumahnya karena terdakwa menafkahi 2 anaknya yang masih kecil seorang diri setelah bercerai dan ditinggal oleh suaminya. Hakim sendiri dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
{"title":"Penegakan Hukum Terhadap Produksi Dan Peredaran Minuman Beralkohol (Oplosan) (Studi Kasus Putusan Nomor: 284/Pid.B/2020/PN.Gsk)","authors":"Hamid Rusdi, Suwarno Abadi, Joko Ismono","doi":"10.37504/lh.v1i1.516","DOIUrl":"https://doi.org/10.37504/lh.v1i1.516","url":null,"abstract":"Salah satu permasalahan dalam peredaran minuman keras adalah semakin maraknya peredaran minuman keras oplosan, dapat memacu timbulnya kriminalitas di lingkungan masyarakat. Perbuatan kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengkonsumsi minuman keras oplosan akan merasa menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengkonsumsi minuman tersebut. Sehingga orang yang mengkonsumsi minuman tersebut akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain seperti perkelahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, pembodohan, pengeroyokan, pengerusakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengakkan hukum pada peroduksi dan peredaran minuman keras oplosan dan menganalisis dan menemukan konsep pengaturan tentang produksi dan peredaran minuman keras oplosan yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Manfaat yang diharapkan dari penelitia ini untuk dapat menjadi sebuah refrensi bagi peneliti lainnya tentang bahaya miras oplosan dan langkah yang harus diambol oleh pemerintah dalam memerangi peredarannya serta mempertegas peran penting Negara dalam penindakan bagi para pelaku produksi dan pengedar miras oplosan untuk diberikan sanki seberat-beratnya. Penegakan hukum oleh Hakim dalam perkara Nomor: 284/Pid.B/2020/PN Gresik sudah didasarkan pada fakta fakta yang terdapat dalam persidangan, putusan hakim dalam perkara ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Salah satu argumentasi hakim yang meringankan hukuman terdakwa adalah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS HARIYANI ini mempunyai latar belakang dimana terdakwa hanya sekolah hanya Lulusan SD dan faktor ekonomi yang menyebabkan terdakwa memilih untuk berjualan minuman keras dirumahnya karena terdakwa menafkahi 2 anaknya yang masih kecil seorang diri setelah bercerai dan ditinggal oleh suaminya. Hakim sendiri dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.","PeriodicalId":385220,"journal":{"name":"Law and Humanity","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123193349","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：