Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh最新文献

英文中文

PENERAPAN RESTORATIVE JUCTICE DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN 恢复性司法在比邻地区检察官办公室家庭暴力案件中的应用

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Pub Date : 2024-01-25 DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13727

Salsabilla Mutia, Budi Bahreisy, Ferdy Saputra

引用次数: 0

Tinjauan yuridis perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 根据关于消除家庭暴力的第 23/2004 号法律对作为家庭暴力受害者的妇女进行司法审查

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Pub Date : 2024-01-25 DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13703

Ivanda Wizaldi, Ummi Kalsum, Y. Yusrizal

引用次数: 0

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 ATAS PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA 宪法法院第 91/puu-xviii/2020 号裁决对 2020 年关于劳动版权的第 11 号法律正式测试的影响

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Pub Date : 2023-08-23 DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.12558

Desi Fitria Fitria, Mukhlis Mukhlis, Harun Harun

Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020 mendapat pengajuan permohonan pengujian formil kepada Mahkamah Konstitusi pada 15 Oktober 2020. Dalam putusan permohonan pengujian formil tersebut, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan status inkonstitusional bersyarat atas Undang-Undang Cipta Kerja setelah terbukti terdapat kecacatan dalam prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi juga mewajibkan adanya perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dalam jangka waktu dua tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut serta implikasinya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan tersebut dijatuhkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab segala permasalahan dan topik utama yang diteliti dengan berbagai bahan hukum yang dianalisa secara kualitatif dengan teknik studi pustaka. Status inkonstitusional bersyarat yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 diperoleh setelah terbukti bahwa Undang-Undang Cipta Kerja melanggar prosedur pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Putusan tersebut diperoleh dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan metode yang tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, melanggar asas-asas pembentuan peraturan perundang-undangan yang baik serta tidak melibatkan partisipasi publik secara maksimal. Implikasi dari putusan tersebut adalah Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, serta terdapat penangguhan dan larangan mengeluarkan aturan pelaksana yang bersifat strategis dan berdampak luas kepada masyarakat serta yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.Kata kunci: Pengujian formil, Mahkamah Konstitusi, Cipta Kerja.

2020年10月5日通过的版权法获得了2020年10月15日向宪法法院提出的正式诉讼。在对《宪章》的测试申请作出裁决时，宪法法院在证明《创造就业法》存在缺陷后，宣布其对版权法具有条件的违宪地位。宪法法院还要求在两年内修改版权法。这项研究的目的是分析《宪法法院第91号/肚脐第xviii /2020号判决以及其对《论定后版权法》的影响。本研究是描述性规范法律的研究。本研究采用法律方法解决所研究的所有问题和主题，并用与库研究技术相关的法律材料进行分析。宪法法院在第91条/ puuxviii /2020条第91条第1条第91条/ pf这项裁决得到的前提是，版权法在印尼法律体系中使用一种不熟悉的方法，违反了良好立法立法制度的原则，不涉及公众最大限度的参与。这项裁决的含义是，如果在两年内不进行改善、拖延和禁止颁布战略执行规则，对社会及其有关版权法的广泛影响，那么版权法就会成为违宪。关键词:formil测试，宪法法院，版权工作。

{"title":"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 ATAS PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA","authors":"Desi Fitria Fitria, Mukhlis Mukhlis, Harun Harun","doi":"10.29103/jimfh.v6i2.12558","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558","url":null,"abstract":"Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020 mendapat pengajuan permohonan pengujian formil kepada Mahkamah Konstitusi pada 15 Oktober 2020. Dalam putusan permohonan pengujian formil tersebut, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan status inkonstitusional bersyarat atas Undang-Undang Cipta Kerja setelah terbukti terdapat kecacatan dalam prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi juga mewajibkan adanya perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dalam jangka waktu dua tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut serta implikasinya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan tersebut dijatuhkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab segala permasalahan dan topik utama yang diteliti dengan berbagai bahan hukum yang dianalisa secara kualitatif dengan teknik studi pustaka. Status inkonstitusional bersyarat yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 diperoleh setelah terbukti bahwa Undang-Undang Cipta Kerja melanggar prosedur pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Putusan tersebut diperoleh dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan metode yang tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, melanggar asas-asas pembentuan peraturan perundang-undangan yang baik serta tidak melibatkan partisipasi publik secara maksimal. Implikasi dari putusan tersebut adalah Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, serta terdapat penangguhan dan larangan mengeluarkan aturan pelaksana yang bersifat strategis dan berdampak luas kepada masyarakat serta yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.Kata kunci: Pengujian formil, Mahkamah Konstitusi, Cipta Kerja.","PeriodicalId":476930,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135570458","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH SETELAH KONVERSI DARI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) (Studi Penelitian Pada Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Pidie) 在将传统银行转换成印尼伊斯兰银行(BSI)后，法律保护客户

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Pub Date : 2023-01-13 DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.7129

Cut Nela Ulfira, Faisal Faisal, Sulaiman S

Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie. Perlindungan nasabah pasca konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia merupakan hal yang sangat perlu dilaksanakan. Aceh merupakan daerah mayoritas muslim, sehingga mempermudah penerapan sistem perbankan syariah, apalagi setelah lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan konversi bank konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia khususnya di Kabupaten Pidie, Aceh. Kemudian untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap nasabah setelah konversi dari bank konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan jenis penelitian kualitatif dan sifat penelitian deskriptif dengan sumber data yaitu data primer yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (filed research), serta data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, POJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, di samping itu diatur juga dalam berbagai undang-undang yang terkait diantaranya; Undang-Undang OJK dan Undang-Undang Bank Indonesia. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie masih lemah dalam artiannya masih banyak keluhan yang didapat dari masyarakat terkait pelayanannya, contohnya sistem yang sering eror sehingga menghambat nasabah untuk bertransaksi. Namun Bank Syariah Indonesia Kabupaten Pidie telah berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap nasabahnya baik dari segi kepercayaan, pengelolaan dana, dan juga penyaluran edukasi terhadap nasabahnya. Disarankan kepada Pemerintah untuk mensosialisasikan tentang Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia. Perlindungan nasabah agar diberikan sejak awal yakni dengan adanya informasi keberadaan Bank Syariah Indonesia secara informatif.

将传统银行改造成印尼伊斯兰银行是按照印尼现行的法律法规执行的。这项研究是在印尼伊斯兰银行Pidie区分支机构进行的。将传统银行转换成印尼伊斯兰银行后保护客户是一件非常重要的事情。亚齐是穆斯林的主要地区，因此更容易实施伊斯兰银行体系，特别是在2018年第11届伊斯兰金融机构诞生后。这项法律研究的目的是了解并解释将传统银行转换成印尼伊斯兰银行的安排，特别是在亚齐的皮迪区。然后了解并解释从传统银行到印尼伊斯兰银行的法律保护。本研究是研究性质研究和描述性研究的实证研究性质以及通过实地研究获得的原始数据，以及通过研究文献获得的次要数据。这项研究的结果表明，将传统银行转换成印尼伊斯兰银行的安排是在2008年伊斯兰银行第21条第64款的POJK。2016年3月3日，关于将传统银行业务转化为伊斯兰银行的活动OJK法案和印尼银行法案。印尼伊斯兰银行(islamic Bank)分支机构皮迪区(Pidie state)对客户的法律保护仍处于不利地位，因为该地区的服务社区对其服务的许多不满仍未得到解决。然而，印度尼西亚伊斯兰银行一直在尽最大努力保护其客户，包括信托、资金管理以及对其客户的教育。建议政府将传统银行改造成印尼伊斯兰银行。从一开始，印尼伊斯兰银行存在的信息就提供了有益的保护。

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH SETELAH KONVERSI DARI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) (Studi Penelitian Pada Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Pidie)","authors":"Cut Nela Ulfira, Faisal Faisal, Sulaiman S","doi":"10.29103/jimfh.v5i3.7129","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i3.7129","url":null,"abstract":"Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie. Perlindungan nasabah pasca konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia merupakan hal yang sangat perlu dilaksanakan. Aceh merupakan daerah mayoritas muslim, sehingga mempermudah penerapan sistem perbankan syariah, apalagi setelah lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan konversi bank konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia khususnya di Kabupaten Pidie, Aceh. Kemudian untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap nasabah setelah konversi dari bank konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan jenis penelitian kualitatif dan sifat penelitian deskriptif dengan sumber data yaitu data primer yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (filed research), serta data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, POJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, di samping itu diatur juga dalam berbagai undang-undang yang terkait diantaranya; Undang-Undang OJK dan Undang-Undang Bank Indonesia. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie masih lemah dalam artiannya masih banyak keluhan yang didapat dari masyarakat terkait pelayanannya, contohnya sistem yang sering eror sehingga menghambat nasabah untuk bertransaksi. Namun Bank Syariah Indonesia Kabupaten Pidie telah berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap nasabahnya baik dari segi kepercayaan, pengelolaan dana, dan juga penyaluran edukasi terhadap nasabahnya. Disarankan kepada Pemerintah untuk mensosialisasikan tentang Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia. Perlindungan nasabah agar diberikan sejak awal yakni dengan adanya informasi keberadaan Bank Syariah Indonesia secara informatif.","PeriodicalId":476930,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh","volume":"86 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135949334","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

类型

全部化学•材料生命科学医学物理工程技术环境•农林材料科学地球科学法学管理学化学环境科学与生态学计算机科学教育学经济学农林科学人文科学生物学数学物理与天体物理心理学综合性期刊其他工业工程理学历史学农学文学信息工程

数据库

全部 ACS Publications Elsevier ieeexplore Springer The Royal Society of Chemistry Wiley

期刊

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.

﹀