Lu Sudirman, H. Disemadi, Kevin John Paul Manurung
Perkembangan teknologi telah mengambil peran penting dalam kehidupan masyarakat, memberikan kemudahan dalam berbagai aspek dan menciptakan solusi praktis. Salah satu fenomena yang muncul seiring perkembangan ini adalah Internet of Things (IoT), sebuah konsep konektivitas terus-menerus dalam jaringan. Salah satu bentuk implementasi massif dari IoT adalah konsep Smart City, yang mengintegrasikan teknologi ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara efisien. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan peraturan hukum yang mengatur Smart City di Korea Selatan dengan Indonesia. Di Indonesia, belum ada peraturan hukum yang secara khusus mengatur Smart City, sehingga perbandingan dengan Korea Selatan dapat memberikan pandangan yang berharga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini merupakan penjabaran atas perbandingan aturan hukum Smart City di Indonesia dengan Korea Selatan. Hasil penelitian ini juga diikuti dengan sebuah rekomendasi terhadap penciptaan aturan hukum Smart City yang sekiranya dapat digunakan secara nasional. Kata Kunci : Kota Pintar; Perbandingan Hukum; Korea Selatan; Omnibus Law
{"title":"Elaborate the Superiority of Smart City in South Korea: A Study Comparison of Laws","authors":"Lu Sudirman, H. Disemadi, Kevin John Paul Manurung","doi":"10.33506/js.v10i2.3081","DOIUrl":"https://doi.org/10.33506/js.v10i2.3081","url":null,"abstract":"Perkembangan teknologi telah mengambil peran penting dalam kehidupan masyarakat, memberikan kemudahan dalam berbagai aspek dan menciptakan solusi praktis. Salah satu fenomena yang muncul seiring perkembangan ini adalah Internet of Things (IoT), sebuah konsep konektivitas terus-menerus dalam jaringan. Salah satu bentuk implementasi massif dari IoT adalah konsep Smart City, yang mengintegrasikan teknologi ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara efisien. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan peraturan hukum yang mengatur Smart City di Korea Selatan dengan Indonesia. Di Indonesia, belum ada peraturan hukum yang secara khusus mengatur Smart City, sehingga perbandingan dengan Korea Selatan dapat memberikan pandangan yang berharga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini merupakan penjabaran atas perbandingan aturan hukum Smart City di Indonesia dengan Korea Selatan. Hasil penelitian ini juga diikuti dengan sebuah rekomendasi terhadap penciptaan aturan hukum Smart City yang sekiranya dapat digunakan secara nasional.\u0000Kata Kunci : Kota Pintar; Perbandingan Hukum; Korea Selatan; Omnibus Law","PeriodicalId":477047,"journal":{"name":"Justisi","volume":"20 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140735580","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus residivis tindak pidana pencurian yang tidak kunjung usai, pada dasarnya tentu hal ini disadari oleh seluruh kalangan bahwa residivis memiliki banyak faktor, dan salah satu faktor yang sering sekali muncul adalah faktor ekonomi. Berbeda halnya dengan korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara yang tidak ada sangkut pautnya dengan faktor ekonomi. Tujuan daripada penelitian ini adalah guna membuktikan bahwa sejatinya Right to Be Forgotten bisa menjadi solusi dalam menekan angka residivis tindak pidana pencurian, sebab era digital saat ini saat erat kaitannya dengan jejak digital, sehingga peluang mencari kerja bagi mantan narapidana pencurian menjadi sedikit, hal itulah yang kemudian menjadi salah satu fokus utama. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan memanfaatkan literatur yang relevan baik itu artikel jurnal, buku, dan dokumen terkait. Hasil daripada penelitian ini adalah bahwa untuk mendukung sistem pemidanaan baru dimana yang ditonjolkan adalah sifat rehabilitatif dan pengembalian derajat manusia, maka “pembersihan nama” bagi mantan narapidana pencurian dinilai perlu sebab implikasinya adalah selepas keluar dari penjara mereka dimungkikan untuk memiliki opsi lain yaitu bekerja dengan orang lain maupun di sebuah perusahaan selain daripada memiliki usaha UMKM dengan bermodalkan skill yang didapatkan semasa di dalam penjara. Sebab melihat perkembangan teknologi saat ini bahwa salah satu indikator seseorang dapat diterima kerja adalah track record seseorang dalam internet maupun sosial media. Kata kunci: Mantan Narapidana, Residivis, Right to Be Forgotten
{"title":"RIGHT TO BE FORGOTTEN SEBAGAI UPAYA PENEKANAN ANGKA RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN","authors":"Andhiya Moza Faris, Dian Rachmat Gumelar","doi":"10.33506/js.v10i2.2932","DOIUrl":"https://doi.org/10.33506/js.v10i2.2932","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus residivis tindak pidana pencurian yang tidak kunjung usai, pada dasarnya tentu hal ini disadari oleh seluruh kalangan bahwa residivis memiliki banyak faktor, dan salah satu faktor yang sering sekali muncul adalah faktor ekonomi. Berbeda halnya dengan korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara yang tidak ada sangkut pautnya dengan faktor ekonomi. Tujuan daripada penelitian ini adalah guna membuktikan bahwa sejatinya Right to Be Forgotten bisa menjadi solusi dalam menekan angka residivis tindak pidana pencurian, sebab era digital saat ini saat erat kaitannya dengan jejak digital, sehingga peluang mencari kerja bagi mantan narapidana pencurian menjadi sedikit, hal itulah yang kemudian menjadi salah satu fokus utama. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan memanfaatkan literatur yang relevan baik itu artikel jurnal, buku, dan dokumen terkait. Hasil daripada penelitian ini adalah bahwa untuk mendukung sistem pemidanaan baru dimana yang ditonjolkan adalah sifat rehabilitatif dan pengembalian derajat manusia, maka “pembersihan nama” bagi mantan narapidana pencurian dinilai perlu sebab implikasinya adalah selepas keluar dari penjara mereka dimungkikan untuk memiliki opsi lain yaitu bekerja dengan orang lain maupun di sebuah perusahaan selain daripada memiliki usaha UMKM dengan bermodalkan skill yang didapatkan semasa di dalam penjara. Sebab melihat perkembangan teknologi saat ini bahwa salah satu indikator seseorang dapat diterima kerja adalah track record seseorang dalam internet maupun sosial media. \u0000Kata kunci: Mantan Narapidana, Residivis, Right to Be Forgotten","PeriodicalId":477047,"journal":{"name":"Justisi","volume":"86 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140249481","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Lia Rosa Fauziah Kilihu, Moh. Muhibbin, S. Suratman, Nurika Falah Ilmania
: People with disabilities often receive unequal treatment, especially in the justice process. People with disabilities have equal rights in everything, including the legal process. However, there are barriers for persons with disabilities in the Religious Court of Malang. The purpose of this writing is to find out the obstacles and efforts that occur to persons with disabilities during the legal process. The research method used is empirical juridical, by conducting interviews or observations at the Malang Class 1A Religious Court. In this study, it was found that the barriers to lawyering in the Malang Religious Court were insufficient facilities for persons with disabilities, such as the use of language in communication for persons with disabilities. The purpose of legal services for persons with disabilities when dealing with the law in the Religious Courts is to realize inclusive religious justice services. The obstacles in Religious Court of Malang continue to be pursued optimally and gradually by the Malang Religious Court through capacity building for human resources to understand disabilities within the scope of the court which is needed as part of excellent service, which aims to provide information and information to parties with disabilities without hesitation. Keywords: People with Disabilities; Judiciary; Religious Court of Malang.
{"title":"Conducting Court Proceedings in Contested Divorce Cases for Persons with Disabilities at Class 1a Malang Religious Court","authors":"Lia Rosa Fauziah Kilihu, Moh. Muhibbin, S. Suratman, Nurika Falah Ilmania","doi":"10.33506/js.v10i2.3168","DOIUrl":"https://doi.org/10.33506/js.v10i2.3168","url":null,"abstract":": People with disabilities often receive unequal treatment, especially in the justice process. People with disabilities have equal rights in everything, including the legal process. However, there are barriers for persons with disabilities in the Religious Court of Malang. The purpose of this writing is to find out the obstacles and efforts that occur to persons with disabilities during the legal process. The research method used is empirical juridical, by conducting interviews or observations at the Malang Class 1A Religious Court. In this study, it was found that the barriers to lawyering in the Malang Religious Court were insufficient facilities for persons with disabilities, such as the use of language in communication for persons with disabilities. The purpose of legal services for persons with disabilities when dealing with the law in the Religious Courts is to realize inclusive religious justice services. The obstacles in Religious Court of Malang continue to be pursued optimally and gradually by the Malang Religious Court through capacity building for human resources to understand disabilities within the scope of the court which is needed as part of excellent service, which aims to provide information and information to parties with disabilities without hesitation.\u0000Keywords: People with Disabilities; Judiciary; Religious Court of Malang.","PeriodicalId":477047,"journal":{"name":"Justisi","volume":"27 26","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140257452","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Law No. 35/2009 on Narcotics explains that drug abuse is considered a crime without victims. In handling children who are involved in drug cases, the main principle that must be considered is the best interest of the child. This principle is contained in the Juvenile Justice System Law, which emphasizes that every decision must consider the welfare of the child's life and development. The legal protection of children caught up in drug abuse causes the boundaries between perpetrators and victims to become blurred, because according to the law, drug abuse is considered a criminal offense. Therefore, the legal establishment of both the Police, the Prosecutor's Office and the Judiciary needs harmonization so that the application to children who abuse drugs can be put forward, so that children can be given legal certainty in terms of justice. This study is to analyze the harmony of legal confirmation on children as victims of drug abuse. The method used is normative juridical research with a focus on literature study which uses secondary data. The conclusion of the research is that children as victims of narcotics abusers must be given sanctions in the form of rehabilitation, not imposed criminal sanctions because what children do is a crime but without causing victims (crime without victim), harmonization of law enforcement agencies (APH) in cases of children becoming victims of drug abusers must be aligned for the welfare of children. Keywords: Law Enforcement Officers, Child Victims, Narcotics Abusers.
{"title":"Harmonizing Law Enforcement Officials Against Child Victims of Narcotics Abuse","authors":"Fauzi Anshari Sibarani, Erwin Asmadi","doi":"10.33506/js.v10i2.2834","DOIUrl":"https://doi.org/10.33506/js.v10i2.2834","url":null,"abstract":"Law No. 35/2009 on Narcotics explains that drug abuse is considered a crime without victims. In handling children who are involved in drug cases, the main principle that must be considered is the best interest of the child. This principle is contained in the Juvenile Justice System Law, which emphasizes that every decision must consider the welfare of the child's life and development. The legal protection of children caught up in drug abuse causes the boundaries between perpetrators and victims to become blurred, because according to the law, drug abuse is considered a criminal offense. Therefore, the legal establishment of both the Police, the Prosecutor's Office and the Judiciary needs harmonization so that the application to children who abuse drugs can be put forward, so that children can be given legal certainty in terms of justice. This study is to analyze the harmony of legal confirmation on children as victims of drug abuse. The method used is normative juridical research with a focus on literature study which uses secondary data. The conclusion of the research is that children as victims of narcotics abusers must be given sanctions in the form of rehabilitation, not imposed criminal sanctions because what children do is a crime but without causing victims (crime without victim), harmonization of law enforcement agencies (APH) in cases of children becoming victims of drug abusers must be aligned for the welfare of children.\u0000Keywords: Law Enforcement Officers, Child Victims, Narcotics Abusers.","PeriodicalId":477047,"journal":{"name":"Justisi","volume":"30 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140412504","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study aims to determine the conception of living things as evidence in a criminal offense based on existing legal regulations in Indonesia; the method used in this research is a normative method with a statutory approach, and the data used is secondary data, in the form of primary legal materials consisting of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure (KUHAP) and the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP). The results of this study found that living things can be used as evidence if they meet several leading indicators, one of which is that these living things must be directly related to a criminal case; the novelty of this research regards the wetting and comparison of animals as evidence from the perspective of the Criminal Procedure Code and Draft Criminal Procedure Code.Keywords: Animals; Crime; Evidence
{"title":"Animals as Criminal Evidence in the Perspective of Criminal Procedure Law","authors":"Yuan Lievia Wijaya, Syaifuddin Zuhdi","doi":"10.33506/js.v10i2.2912","DOIUrl":"https://doi.org/10.33506/js.v10i2.2912","url":null,"abstract":"This study aims to determine the conception of living things as evidence in a criminal offense based on existing legal regulations in Indonesia; the method used in this research is a normative method with a statutory approach, and the data used is secondary data, in the form of primary legal materials consisting of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure (KUHAP) and the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP). The results of this study found that living things can be used as evidence if they meet several leading indicators, one of which is that these living things must be directly related to a criminal case; the novelty of this research regards the wetting and comparison of animals as evidence from the perspective of the Criminal Procedure Code and Draft Criminal Procedure Code.Keywords: Animals; Crime; Evidence","PeriodicalId":477047,"journal":{"name":"Justisi","volume":"8 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140412558","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Policing is a government function responsible for maintaining public order and safety. As an institution, the police have the authority to enforce laws and provide guidance and services to the community. This study investigates the enforcement of criminal penalties for drug abuse committed by police officers. The research adopts a normative legal approach, anchoring itself in the legal framework outlined within Law Number 35 of 2009, specifically focusing on the realm of Narcotics. This research method employs a normative juridical approach, wherein the issues arising in the field are examined through legal materials discussing the abuse of narcotics. The study finds that judges impose criminal sanctions on police officers who abuse narcotics in the same way as civilians, as specified in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police Article 29 paragraph (1). This underscores the civilian status of police officers, making it clear that they fall outside the purview of military law. Keyword: criminal sanctions, narcotics abuse, police officers
{"title":"Enforcement of Criminal Penalties for Drug Abuse Committed by Police Officers","authors":"Alim Fajar, Indah Iftiati, Silvania Soviana","doi":"10.33506/js.v10i2.2812","DOIUrl":"https://doi.org/10.33506/js.v10i2.2812","url":null,"abstract":"Policing is a government function responsible for maintaining public order and safety. As an institution, the police have the authority to enforce laws and provide guidance and services to the community. This study investigates the enforcement of criminal penalties for drug abuse committed by police officers. The research adopts a normative legal approach, anchoring itself in the legal framework outlined within Law Number 35 of 2009, specifically focusing on the realm of Narcotics. This research method employs a normative juridical approach, wherein the issues arising in the field are examined through legal materials discussing the abuse of narcotics. The study finds that judges impose criminal sanctions on police officers who abuse narcotics in the same way as civilians, as specified in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police Article 29 paragraph (1). This underscores the civilian status of police officers, making it clear that they fall outside the purview of military law.\u0000Keyword: criminal sanctions, narcotics abuse, police officers","PeriodicalId":477047,"journal":{"name":"Justisi","volume":"31 S1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140437343","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Indonesia already has regulations in place to regulate digital fraud matter, but these regulations have not been able to accommodate current needs. The novelty in this research is that this research discusses current issues where fraud is carried out using sophisticated technology, namely through cyberspace, even fraud can also be carried out for the reason of a good cause, namely making a donation. The purpose of this study is first, to analyze the laws governing online donation fraud. Second, to identify cases or phenomena regarding fraud that occur online and resolve these cases. then through this research can produce a recommendation or legal solution will be found in overcoming the online fraud case. The method in this study is normative juridical which uses a statutory approach consisting of laws, namely Law Number 9 of 1961 concerning Collection of Money or Goods, Government Regulation Number 29 of 1980 concerning Implementation of Contribution Collection. Then the data collection technique is through literature studies and studies through fraud cases that have occurred. Based on the results of the research, it was found that online donation fraud cases are currently being tried using the criminal law code and the law on information and electronic transactions. However, the two regulations have different elements of fraud and sanctions. Even though Indonesia has a regulation that specifically regulates the collection of donations, however, these two regulations do not regulate the forms of donations that can be made online. Keywords : Scams; Donations; Online.
{"title":"Legal Analysis Regarding Donation Fraud Through Online Media","authors":"Shenti Agustini, Ampuan Situmeang, Agustianto Agustianto","doi":"10.33506/js.v10i2.2852","DOIUrl":"https://doi.org/10.33506/js.v10i2.2852","url":null,"abstract":"Indonesia already has regulations in place to regulate digital fraud matter, but these regulations have not been able to accommodate current needs. The novelty in this research is that this research discusses current issues where fraud is carried out using sophisticated technology, namely through cyberspace, even fraud can also be carried out for the reason of a good cause, namely making a donation. The purpose of this study is first, to analyze the laws governing online donation fraud. Second, to identify cases or phenomena regarding fraud that occur online and resolve these cases. then through this research can produce a recommendation or legal solution will be found in overcoming the online fraud case. The method in this study is normative juridical which uses a statutory approach consisting of laws, namely Law Number 9 of 1961 concerning Collection of Money or Goods, Government Regulation Number 29 of 1980 concerning Implementation of Contribution Collection. Then the data collection technique is through literature studies and studies through fraud cases that have occurred. Based on the results of the research, it was found that online donation fraud cases are currently being tried using the criminal law code and the law on information and electronic transactions. However, the two regulations have different elements of fraud and sanctions. Even though Indonesia has a regulation that specifically regulates the collection of donations, however, these two regulations do not regulate the forms of donations that can be made online.\u0000Keywords : Scams; Donations; Online.","PeriodicalId":477047,"journal":{"name":"Justisi","volume":"241 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140456745","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Auliah Ambarwati, Muh. Fadli Faisal Rasyid, S. Saharuddin, Devi Dwi Wulandari, M. Syahril
This study aims to find civil law arrangements regarding the juridical analysis of breaking a promise to marry or what is commonly referred to as Broken Marriage Promises as an unlawful act. What are the legal consequences of breaking a marriage promise as unlawful? This study uses a normative legal research type with a statutory approach. The types and sources of legal materials use primary, secondary, and tertiary legal materials. Analysis of legal materials uses deductive logical reasoning, which is studied from a qualitative perspective. The results of the study show that breaking a promise to marry or commonly called promises of marriage as an unlawful act, is regulated in Article 58 of the Civil Code and several judges' decisions such as Supreme Court Decision Number 3191 K/Pdt/1984, Supreme Court Decision Number 3277 K/Pdt/2000, Decision of the Supreme Court Number 1644 K/Pdt/2020. The legal consequences of breaking a marriage promise as an unlawful act, namely if a person suffers a loss due to breaking of the marriage promise, both material and immaterial losses, then he can be sued for compensation following the loss suffered if the element of the unlawful act is fulfilled according to Article 1365 of the Civil Code. Keywords: Marriage promise; Unlawful act; Default.
{"title":"Breaking The Promise to Marry Unlawful Acts or Default","authors":"Auliah Ambarwati, Muh. Fadli Faisal Rasyid, S. Saharuddin, Devi Dwi Wulandari, M. Syahril","doi":"10.33506/js.v10i2.2481","DOIUrl":"https://doi.org/10.33506/js.v10i2.2481","url":null,"abstract":"This study aims to find civil law arrangements regarding the juridical analysis of breaking a promise to marry or what is commonly referred to as Broken Marriage Promises as an unlawful act. What are the legal consequences of breaking a marriage promise as unlawful? This study uses a normative legal research type with a statutory approach. The types and sources of legal materials use primary, secondary, and tertiary legal materials. Analysis of legal materials uses deductive logical reasoning, which is studied from a qualitative perspective. The results of the study show that breaking a promise to marry or commonly called promises of marriage as an unlawful act, is regulated in Article 58 of the Civil Code and several judges' decisions such as Supreme Court Decision Number 3191 K/Pdt/1984, Supreme Court Decision Number 3277 K/Pdt/2000, Decision of the Supreme Court Number 1644 K/Pdt/2020. The legal consequences of breaking a marriage promise as an unlawful act, namely if a person suffers a loss due to breaking of the marriage promise, both material and immaterial losses, then he can be sued for compensation following the loss suffered if the element of the unlawful act is fulfilled according to Article 1365 of the Civil Code.\u0000Keywords: Marriage promise; Unlawful act; Default.","PeriodicalId":477047,"journal":{"name":"Justisi","volume":"62 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140459089","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The acquisition of a company is a legal act carried out by a legal entity or an individual to take over the shares of a company by purchasing a portion or the entire wealth of the company. The problem identified in this research is why reporting of company share acquisitions to the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) is only related to acquisitions that have material value and what are the legal consequences of the delay in acquiring company shares in Case Number 29/KPPU-M/2019. The purpose of this research is to understand the reasons why reporting of company share acquisitions to the KPPU is only related to acquisitions that have material value and to determine the legal consequences of the delay in acquiring company shares in Case Number 29/KPPU-M/2019. This research uses a normative juridical approach. The data collection technique used in this research is literature study using primary legal materials and secondary legal materials as data sources. In conclusion, the rules regarding non-material reporting are not explicitly stated in KPPU Regulation Number 1 of 2009 concerning Pre-Notification, Mergers, Consolidations, Acquisitions, and Takeovers. As for the alleged delay in reporting in the acquisition of the company, PT. Dharma Satya Nusantara is required to pay an administrative fine as a consequence of the delayed reporting, as stipulated in Article 29(1) of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.
公司收购是指法人或个人通过购买公司的部分或全部财富，取得公司股份的法律行为。本研究发现的问题是，为什么向商业竞争监督委员会(KPPU)报告公司股份收购仅与具有物质价值的收购有关，以及在第29/KPPU- m /2019号案例中延迟收购公司股份的法律后果是什么。本研究的目的是了解为什么向KPPU报告公司股份收购仅与具有物质价值的收购有关，并确定案例29/KPPU- m /2019中延迟收购公司股份的法律后果。本研究采用规范的司法方法。本研究使用的数据收集技术是文献研究法，以一手法律资料和第二手法律资料为数据来源。总之，关于非实质性报告的规则在2009年KPPU关于预先通知、合并、合并、收购和收购的第1号条例中没有明确规定。根据1999年第5号法律第29(1)条关于禁止垄断行为和不正当商业竞争的规定，在收购公司的过程中涉嫌延迟报告，达摩·萨提亚·努桑塔拉必须支付行政罚款。
{"title":"LEGAL CONSEQUENCES OF DELAY REPORTING OF SHARE ACQUISITION BETWEEN PT. AGRO PRATAMA AND PT. DHARMA SATYA NUSANTARA BASED ON LAW NUMBER 5 OF 1999 CONCERNING PROHIBITION OF MONOPOLY PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION (KPPU Case Study Number 29/KPPU-M","authors":"Annisa Putri azra, Anwar Hidayat, Yuniar Rahmatiar","doi":"10.36805/jjih.v8i2.5776","DOIUrl":"https://doi.org/10.36805/jjih.v8i2.5776","url":null,"abstract":"The acquisition of a company is a legal act carried out by a legal entity or an individual to take over the shares of a company by purchasing a portion or the entire wealth of the company. The problem identified in this research is why reporting of company share acquisitions to the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) is only related to acquisitions that have material value and what are the legal consequences of the delay in acquiring company shares in Case Number 29/KPPU-M/2019. The purpose of this research is to understand the reasons why reporting of company share acquisitions to the KPPU is only related to acquisitions that have material value and to determine the legal consequences of the delay in acquiring company shares in Case Number 29/KPPU-M/2019. This research uses a normative juridical approach. The data collection technique used in this research is literature study using primary legal materials and secondary legal materials as data sources. In conclusion, the rules regarding non-material reporting are not explicitly stated in KPPU Regulation Number 1 of 2009 concerning Pre-Notification, Mergers, Consolidations, Acquisitions, and Takeovers. As for the alleged delay in reporting in the acquisition of the company, PT. Dharma Satya Nusantara is required to pay an administrative fine as a consequence of the delayed reporting, as stipulated in Article 29(1) of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.","PeriodicalId":477047,"journal":{"name":"Justisi","volume":"2013 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135363086","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Child protection is all activities to ensure and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and values, and receive protection from violence and discrimination. Divorce so far often creates problems inherent in children's rights, namely the right to education, health, maintenance costs and so on. In Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it mentions the rights and obligations between parents and children. It is stated in Law Number 1 of 1974 Article 45 Paragraph 1 namely: "Both parents are obliged to look after and educate their children as well as possible, while Paragraph 2 states that: The obligations of the parents referred to in Paragraph I apply until the child marries or can stand-alone. Which obligations continue even though the marriage between the two is broked, the obligation to provide maintenance for their child is not broken and the child still gets his rights as a child. The purpose of this research is to find out the legal protection of children after divorce and to find out the considerations of judges in deciding about legal protection of children after divorce.
{"title":"LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AFTER DIVORCE DIVORCE RELATED TO ACT NUMBER 16 OF 2019 AMENDMENT TO ACT NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE (Decision Study Number 1145/pdt.g/2020/PA.Krw)","authors":"Jihan Alfadia, Muhamad Abas, Zarisnov Arafat","doi":"10.36805/jjih.v8i2.5774","DOIUrl":"https://doi.org/10.36805/jjih.v8i2.5774","url":null,"abstract":"Child protection is all activities to ensure and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and values, and receive protection from violence and discrimination. Divorce so far often creates problems inherent in children's rights, namely the right to education, health, maintenance costs and so on. In Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it mentions the rights and obligations between parents and children. It is stated in Law Number 1 of 1974 Article 45 Paragraph 1 namely: \"Both parents are obliged to look after and educate their children as well as possible, while Paragraph 2 states that: The obligations of the parents referred to in Paragraph I apply until the child marries or can stand-alone. Which obligations continue even though the marriage between the two is broked, the obligation to provide maintenance for their child is not broken and the child still gets his rights as a child. The purpose of this research is to find out the legal protection of children after divorce and to find out the considerations of judges in deciding about legal protection of children after divorce.","PeriodicalId":477047,"journal":{"name":"Justisi","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135363089","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：