Penelitian ini akan menganalisis strategi Partai Golkar dalam pemilu 2024 dengan studi kasus Airin Rachmi Diany di dapil Banten III. Dalam meneliti isu ini, peneliti menggunakan teori pembauran pemasaran politik 4P yang dikemukakan oleh Niffeneger, yaitu produk, promosi, harga, dan tempat. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik wawancara dengan mewawancarai beberapa narasumber serta dikuatkan studi literatur dan teknik analisis dokumen untuk menganalisis strategi partai Golkar. Peneliti menemukan bahwa terdapat berbagai faktor yang membuat Partai Golkar dan Airin mendapatkan suara yang besar dan mendapatkan kursi tambahan pada dapil ini. Faktor-faktor tersebut adalah terdapat platform partai yang sejalan dengan karakteristik dan citra Airin. Kemudian citra Airin yang memiliki prestasi sebagai Walikota Tangerang Selatan sehingga mampu melakukan metode kampanye dengan pendekatan yang sesuai dengan budaya masyarakat Tangerang Raya. Airin juga memiliki logistik, seperti ekonomi, kekuatan keluarga, dukungan dari Golkar, dan citra yang cukup dalam menunjang kampanye. Terakhir adalah pemilihan dapil yang sesuai dengan basis suara Golkar yang sudah kuat di daerah Banten sehingga dapat memuluskan langkah Golkar serta Airin dalam Pemilu 2024.
{"title":"Strategi Partai Golkar Dalam Pemilu 2024: Studi Kasus Airin Rachmi Diany Pada Dapil Banten III","authors":"Glenn Kevin Immanuel, Yusa Djuyandi","doi":"10.33019/jpi.v6i1.236","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.236","url":null,"abstract":"Penelitian ini akan menganalisis strategi Partai Golkar dalam pemilu 2024 dengan studi kasus Airin Rachmi Diany di dapil Banten III. Dalam meneliti isu ini, peneliti menggunakan teori pembauran pemasaran politik 4P yang dikemukakan oleh Niffeneger, yaitu produk, promosi, harga, dan tempat. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik wawancara dengan mewawancarai beberapa narasumber serta dikuatkan studi literatur dan teknik analisis dokumen untuk menganalisis strategi partai Golkar. Peneliti menemukan bahwa terdapat berbagai faktor yang membuat Partai Golkar dan Airin mendapatkan suara yang besar dan mendapatkan kursi tambahan pada dapil ini. Faktor-faktor tersebut adalah terdapat platform partai yang sejalan dengan karakteristik dan citra Airin. Kemudian citra Airin yang memiliki prestasi sebagai Walikota Tangerang Selatan sehingga mampu melakukan metode kampanye dengan pendekatan yang sesuai dengan budaya masyarakat Tangerang Raya. Airin juga memiliki logistik, seperti ekonomi, kekuatan keluarga, dukungan dari Golkar, dan citra yang cukup dalam menunjang kampanye. Terakhir adalah pemilihan dapil yang sesuai dengan basis suara Golkar yang sudah kuat di daerah Banten sehingga dapat memuluskan langkah Golkar serta Airin dalam Pemilu 2024.","PeriodicalId":496204,"journal":{"name":"Journal of Political Issues","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141795471","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Indonesia is one of the largest archipelagic countries in the world with vast stretches of ocean. The pillars in the effort to defend Indonesia's seas are not only found in the TNI, but also in the coast guard. Bakamla as Indonesia's coast guard is tasked with protecting the country's oceans, however Bakamla faces many problems. This problem is in the form of a shortage of personnel, and is also Bakamla's main step in becoming part of Indonesia's maritime defense strategy. This research was created using a qualitative approach and literature review methods to reach the right solution to solve this problem. The results of this research include that Bakamla has a crucial role in law enforcement in Indonesia's maritime areas and also has a major responsibility for the security of the nation and state from the maritime sector. Bakamla also has the rights and opportunities to implement the precise trinity roles that is implemented in the navy since both of them serve the similar roles. As an advancement of this those roles, Bakamla also has the rights to implement the use of Multi-track Diplomacy concept to strengthen its function in international diplomacy with other country in order to reduce or even avoid the tension that has been the main issues of current era. Therefore, it is hoped that Bakamla can apply the concept of multi-track diplomacy within the naval trinity concept further, so that Indonesia's maritime defense can increase.
{"title":"The Concept of Multi-track Diplomacy in Indonesian Coast Guard to Strengthen the International Maritime Relationship","authors":"Sean Narahara, L. Y. Prakoso, Rudi Sutanto","doi":"10.33019/jpi.v6i1.178","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.178","url":null,"abstract":"Indonesia is one of the largest archipelagic countries in the world with vast stretches of ocean. The pillars in the effort to defend Indonesia's seas are not only found in the TNI, but also in the coast guard. Bakamla as Indonesia's coast guard is tasked with protecting the country's oceans, however Bakamla faces many problems. This problem is in the form of a shortage of personnel, and is also Bakamla's main step in becoming part of Indonesia's maritime defense strategy. This research was created using a qualitative approach and literature review methods to reach the right solution to solve this problem. The results of this research include that Bakamla has a crucial role in law enforcement in Indonesia's maritime areas and also has a major responsibility for the security of the nation and state from the maritime sector. Bakamla also has the rights and opportunities to implement the precise trinity roles that is implemented in the navy since both of them serve the similar roles. As an advancement of this those roles, Bakamla also has the rights to implement the use of Multi-track Diplomacy concept to strengthen its function in international diplomacy with other country in order to reduce or even avoid the tension that has been the main issues of current era. Therefore, it is hoped that Bakamla can apply the concept of multi-track diplomacy within the naval trinity concept further, so that Indonesia's maritime defense can increase.","PeriodicalId":496204,"journal":{"name":"Journal of Political Issues","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141795270","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Aksi Kamisan merupakan aksi damai yang dilakukan secara rutin pada hari kamis setiap minggunya sebagai bentuk protes kepada negara atas pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang dilakukan tanpa penyelesaian dan kata maaf. Aksi Kamisan merupakan bentuk tekanan kepada pemerintah untuk bergegas menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang tidak juga menemui jalan terang. Tulisan ini mengeksplorasi Kamisan sebagai sebuah gerakan kolektif yang menekan pemerintah untuk bergegas menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terbengkalai . Aksi Kamisan menggunakan bentuk demonstrasi damai sebagai bentuk protes kepada negara sekaligus menunjukan penghormatan kepada korban tanpa melibatkan kekerasan. Pasang-surut gerakan telah dialami oleh gerakan ini selama 17 tahun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pemdekatan studi kasus. Data primer yang berasal dari wawancara dengan keluarga korban, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, dan akademisi. Daftar pertanyaan disusun dengan menggunakan pertanyaan terbuka. analisis meliputi pengelompokkan hasil temuan menjadi tema atau kategori, dan interpretasi makna dalam bentuk deskriptif..Hasil penelitian menunjukan Aksi kamisan merupakan gerakan kolektif untuk melawan ketidakadilan dalam penuntasan pelanggaran kasus HAM di Indonesia. Memakai sejumlah simbol sebagai identitas gerakan. Berakar pada keterikatan emosional dan solidartas antar para peserta aksi utamanya terhadap para korban dan keluarga yang tak juga mendapat penyelesaian yang adil. Meskipun tekanan yang diberikan kepada pemerintah memenui penolakan yang berujung pada impunitas.
{"title":"Menelaah Peran Aksi Kamisan dalam Pembentukan Strategi Gerakan","authors":"L. Andini, Dina Fadiyah, S. Nugroho","doi":"10.33019/jpi.v6i1.203","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.203","url":null,"abstract":"Aksi Kamisan merupakan aksi damai yang dilakukan secara rutin pada hari kamis setiap minggunya sebagai bentuk protes kepada negara atas pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang dilakukan tanpa penyelesaian dan kata maaf. Aksi Kamisan merupakan bentuk tekanan kepada pemerintah untuk bergegas menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang tidak juga menemui jalan terang. Tulisan ini mengeksplorasi Kamisan sebagai sebuah gerakan kolektif yang menekan pemerintah untuk bergegas menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terbengkalai . Aksi Kamisan menggunakan bentuk demonstrasi damai sebagai bentuk protes kepada negara sekaligus menunjukan penghormatan kepada korban tanpa melibatkan kekerasan. Pasang-surut gerakan telah dialami oleh gerakan ini selama 17 tahun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pemdekatan studi kasus. Data primer yang berasal dari wawancara dengan keluarga korban, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, dan akademisi. Daftar pertanyaan disusun dengan menggunakan pertanyaan terbuka. analisis meliputi pengelompokkan hasil temuan menjadi tema atau kategori, dan interpretasi makna dalam bentuk deskriptif..Hasil penelitian menunjukan Aksi kamisan merupakan gerakan kolektif untuk melawan ketidakadilan dalam penuntasan pelanggaran kasus HAM di Indonesia. Memakai sejumlah simbol sebagai identitas gerakan. Berakar pada keterikatan emosional dan solidartas antar para peserta aksi utamanya terhadap para korban dan keluarga yang tak juga mendapat penyelesaian yang adil. Meskipun tekanan yang diberikan kepada pemerintah memenui penolakan yang berujung pada impunitas.","PeriodicalId":496204,"journal":{"name":"Journal of Political Issues","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141795880","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk memahami perjuangan organisasi-organisasi petani anggota La Via Campesina di Ekudor sehingga berhasil mengintegrasikan agenda kedaulatan pangan ke dalam Konstitusi Ekuador 2008. Kerangka teoritis yang digunakan adalah gerakan sosial dengan berfokus pada elemen struktur mobilisasi untuk memahami kemunculan dan perkembangan sebuah gerakan sosial dalam memperjuangkan agenda-agenda politiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sementara teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dengan teknik analisis data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keberhasilan tersebut ditopang oleh sejumlah faktor, yakni (a) peran LVC dalam mendesiminasi gagasan kedaulatan pangan di tingkat global, yang pada gilirannya menjadi point of reference bagi perjuangan organisasi anggota di tingkat nasional, (b) kapasitas organisasi dalam memobilisasi sumberdaya jaringan, dan (c) mobilisasi dan partisipasi langsung dalam proses legal drafting konstitusi dengan memanfaatkan terbukanya kesempatan politik di bawah pemerintahan Rafael Correa.
{"title":"Keberhasilan La Via Campesina sebagai Gerakan Petani Transnasional dalam Memajukan Agenda Kedaulatan Pangan di Ekuador","authors":"Gunawan Lestari Elake, Ferdiansyah Rivai, Retno Susilowati","doi":"10.33019/jpi.v6i1.198","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.198","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk memahami perjuangan organisasi-organisasi petani anggota La Via Campesina di Ekudor sehingga berhasil mengintegrasikan agenda kedaulatan pangan ke dalam Konstitusi Ekuador 2008. Kerangka teoritis yang digunakan adalah gerakan sosial dengan berfokus pada elemen struktur mobilisasi untuk memahami kemunculan dan perkembangan sebuah gerakan sosial dalam memperjuangkan agenda-agenda politiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sementara teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dengan teknik analisis data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keberhasilan tersebut ditopang oleh sejumlah faktor, yakni (a) peran LVC dalam mendesiminasi gagasan kedaulatan pangan di tingkat global, yang pada gilirannya menjadi point of reference bagi perjuangan organisasi anggota di tingkat nasional, (b) kapasitas organisasi dalam memobilisasi sumberdaya jaringan, dan (c) mobilisasi dan partisipasi langsung dalam proses legal drafting konstitusi dengan memanfaatkan terbukanya kesempatan politik di bawah pemerintahan Rafael Correa.","PeriodicalId":496204,"journal":{"name":"Journal of Political Issues","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141795492","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
In 2016, the Indonesian Consulate General in Davao and UNHCR registered 8,745 Persons of Indonesian Descents (PIDs). Furthermore, 2,399 of them have been confirmed as Indonesian citizens. Since 2020-2023, there have been approximately 30 cases experienced by the Indonesian diaspora in Mindanao such as criminal acts and lack of documents for Indonesian citizens. This research aims to analyze how the Indonesian Consulate General in Davao's efforts to provide legal protection to the Indonesian diaspora in Mindanao. This research uses a qualitative method by collecting secondary data from literature studies such as books, journal articles, websites, reports, and another research. The findings of this study show that the Indonesian Consulate General in Davao in providing assistance on various legal issues, offers legal assistance to Indonesian citizens involved in various criminal and civil cases by providing or arranging the services of lawyers. The Indonesian Consulate General in Davao also cooperates with the Philippine Department of Justice (DOJ), with the assistance of UNHCR Philippines in order to provide legal identity to undocumented Indonesian citizens.
{"title":"Indonesian Consulate General in Davao in Protecting the Rights of the Indonesian Citizens in Mindanao","authors":"Firsta Falah Hayanda, Nur Azizah","doi":"10.33019/jpi.v6i1.247","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.247","url":null,"abstract":"In 2016, the Indonesian Consulate General in Davao and UNHCR registered 8,745 Persons of Indonesian Descents (PIDs). Furthermore, 2,399 of them have been confirmed as Indonesian citizens. Since 2020-2023, there have been approximately 30 cases experienced by the Indonesian diaspora in Mindanao such as criminal acts and lack of documents for Indonesian citizens. This research aims to analyze how the Indonesian Consulate General in Davao's efforts to provide legal protection to the Indonesian diaspora in Mindanao. This research uses a qualitative method by collecting secondary data from literature studies such as books, journal articles, websites, reports, and another research. The findings of this study show that the Indonesian Consulate General in Davao in providing assistance on various legal issues, offers legal assistance to Indonesian citizens involved in various criminal and civil cases by providing or arranging the services of lawyers. The Indonesian Consulate General in Davao also cooperates with the Philippine Department of Justice (DOJ), with the assistance of UNHCR Philippines in order to provide legal identity to undocumented Indonesian citizens.","PeriodicalId":496204,"journal":{"name":"Journal of Political Issues","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141795359","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Amidst ASEAN's vibrant economic expansion lies an urgent need for a specialized financial institution—an ASEAN Development Bank (ASDB)—to harness and guide this growth. The region's dynamic diversity in development stages presents a unique opportunity for the ASDB to act as the catalyst for economic resilience and regional integration. This urgency is underscored by the potential for the ASDB to provide targeted financial strategies, directly addressing the specific challenges faced by member states. A robust and equitable governance structure will be crucial for the ASDB to facilitate strategic decision-making and sustainable development. The establishment of the ASDB is not just timely but imperative to ensure that ASEAN's economic growth is balanced, inclusive, and sustainable, positioning the region as an integrated, resilient economic powerhouse on the global stage.
{"title":"Redefining Regional Development: The Case for an ASEAN Development Bank","authors":"Brice Tseen Fu Lee, Juan Pablo Sims","doi":"10.33019/jpi.v6i1.160","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.160","url":null,"abstract":"Amidst ASEAN's vibrant economic expansion lies an urgent need for a specialized financial institution—an ASEAN Development Bank (ASDB)—to harness and guide this growth. The region's dynamic diversity in development stages presents a unique opportunity for the ASDB to act as the catalyst for economic resilience and regional integration. This urgency is underscored by the potential for the ASDB to provide targeted financial strategies, directly addressing the specific challenges faced by member states. A robust and equitable governance structure will be crucial for the ASDB to facilitate strategic decision-making and sustainable development. The establishment of the ASDB is not just timely but imperative to ensure that ASEAN's economic growth is balanced, inclusive, and sustainable, positioning the region as an integrated, resilient economic powerhouse on the global stage.","PeriodicalId":496204,"journal":{"name":"Journal of Political Issues","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141795557","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kintania Khoirun Nabila, Muhammad Miftahul Huda, Sri Kasiami
Partai politik berperan sebagai organisasi yang diharapkan menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dari permasalahan sosial yang timbul di masyarakat melalui anggota legislatif di tingkat Kabupaten atau DPRD Kabupaten. Dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya, partai politik memiliki tiga sumber keuangan, yaitu iuran dari anggota partai, sumbangan yang resmi secara hukum, dan bantuan keuangan yang berasal dari APBN/APBD. Tahun 2022, tiga partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan terbesar diKabupaten Tuban yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan. Ketiga partai politik tersebut menggunakan bantuan keuangan untuk Pendidikan politik dan pembiayan Operasional sekretariat selama satu tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas partai politik di Kabupaten Tuban dalam mengelola bantuan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Tuban tahun 2022 masih belum sepenuhnya akuntabel. Adanya Kesesuaian Antara Pelaksanaan Dengan Standar Prosedur Pelaksanaan telah berjalan dengan baik, mulai dari penetapan nominal bantuan keuangan, batas waktu pengumpulan hingga format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. Adanya Sanksi yang Ditetapkan Atas Kesalahan atau Kelalaian Dalam pelaksanaan tidak berjalan, tidak adanya sanksi atau hukuman dari keterlambatan pengumpulan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan. Adanya Output Dan Outcome Yang Terukur tidak berjalan maksimal. Outputnya yaitu terselenggaranya berbagai kegiatan pendidikan politik dan operasional kantor sekretariat telah terlaksana. Sedangkan outcomenya nihil, tidak adanya kegiatan lanjutan dari pendidikan politik.
{"title":"Akuntabilitas Bantuan Keuangan Partai Politik (PKB, Partai Golkar, dan PDIP) di Kabupaten Tuban","authors":"Kintania Khoirun Nabila, Muhammad Miftahul Huda, Sri Kasiami","doi":"10.33019/jpi.v6i1.211","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.211","url":null,"abstract":"Partai politik berperan sebagai organisasi yang diharapkan menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dari permasalahan sosial yang timbul di masyarakat melalui anggota legislatif di tingkat Kabupaten atau DPRD Kabupaten. Dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya, partai politik memiliki tiga sumber keuangan, yaitu iuran dari anggota partai, sumbangan yang resmi secara hukum, dan bantuan keuangan yang berasal dari APBN/APBD. Tahun 2022, tiga partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan terbesar diKabupaten Tuban yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan. Ketiga partai politik tersebut menggunakan bantuan keuangan untuk Pendidikan politik dan pembiayan Operasional sekretariat selama satu tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas partai politik di Kabupaten Tuban dalam mengelola bantuan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Tuban tahun 2022 masih belum sepenuhnya akuntabel. Adanya Kesesuaian Antara Pelaksanaan Dengan Standar Prosedur Pelaksanaan telah berjalan dengan baik, mulai dari penetapan nominal bantuan keuangan, batas waktu pengumpulan hingga format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. Adanya Sanksi yang Ditetapkan Atas Kesalahan atau Kelalaian Dalam pelaksanaan tidak berjalan, tidak adanya sanksi atau hukuman dari keterlambatan pengumpulan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan. Adanya Output Dan Outcome Yang Terukur tidak berjalan maksimal. Outputnya yaitu terselenggaranya berbagai kegiatan pendidikan politik dan operasional kantor sekretariat telah terlaksana. Sedangkan outcomenya nihil, tidak adanya kegiatan lanjutan dari pendidikan politik.","PeriodicalId":496204,"journal":{"name":"Journal of Political Issues","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141795096","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah kebijakan pembangunan ekonomi melalui Indikator Regulatory Quality Worldwide Governance, terutama antara negara Indonesia dan Papua Nugini. Pemilihan kedua negara menjadi subjek penelitian didasarkan pada pertumbuhan pembangunan yang sangat pesat antar kedua negara tersebut. Serta, Indonesia dan Papua Nugini memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk dikelola dalam mencapai pembangunan nasional sehingga menjadi tujuan utama investasi di kawasan Asia dan Pasifik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus merupakan pencarian data atau informasi riset melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia. Melalui data survey tahunan dari Worldbank yakni tahun 2019-2021. Ditemukan bahwa pemerintah Indonesia dan Papua Nugini telah gencar mengembangkan laju pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan ekonomi dimasing negaranya. Regulatory Quality menjadi instrumen penting bagi peneliti dalam memberikan dukungan empiris dan memvalidasi temuan penelitian.
{"title":"Analisis Indikator \"Regulatory Quality Worldwide Governance\" di Asia-Pasifik Studi Kasus: Indonesia-Papua Nugini 2019-2021","authors":"Sahgit Fadila","doi":"10.33019/jpi.v5i2.140","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.140","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah kebijakan pembangunan ekonomi melalui Indikator Regulatory Quality Worldwide Governance, terutama antara negara Indonesia dan Papua Nugini. Pemilihan kedua negara menjadi subjek penelitian didasarkan pada pertumbuhan pembangunan yang sangat pesat antar kedua negara tersebut. Serta, Indonesia dan Papua Nugini memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk dikelola dalam mencapai pembangunan nasional sehingga menjadi tujuan utama investasi di kawasan Asia dan Pasifik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus merupakan pencarian data atau informasi riset melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia. Melalui data survey tahunan dari Worldbank yakni tahun 2019-2021. Ditemukan bahwa pemerintah Indonesia dan Papua Nugini telah gencar mengembangkan laju pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan ekonomi dimasing negaranya. Regulatory Quality menjadi instrumen penting bagi peneliti dalam memberikan dukungan empiris dan memvalidasi temuan penelitian.","PeriodicalId":496204,"journal":{"name":"Journal of Political Issues","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140479098","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh program bantuan sosial lansia pemda terhadap belanja kesehatan out-of-pocket (OOP) kelompok lansia miskin di Indonesia. Data yang digunakan adalah data Susenas bulan Maret tahun 2020 dengan menggunakan analisis counterfactual. Karena syarat untuk dapat melakukan analisis counterfactual adalah subjek dari penelitian harus memiliki karakteristik yang sama/seimbang, maka data yang digunakan dibatasi pada lansia kelompok ekonomi 40 persen terbawah. Selain itu, dilakukan teknik randomisasi metode Propensity Score Matching-Nearest-Neighbors (PSM-NN) yaitu mengkonstruksi data yang memiliki karakteristik serupa menjadi dua grup yaitu grup yang mendapatkan perlakuan (treatment) dan grup yang tidak mendapatkan perlakuan (grup kontrol). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok lansia miskin yang mendapatkan bantuan sosial lansia pemda memiliki belanja kesehatan OOP lebih tinggi sebesar 28,3 persen dibanding kelompok lansia miskin yang tidak mendapatkan bantuan. Tingginya belanja OOP ini terutama disebabkan oleh peningkatan belanja untuk pengobatan/kuratif.
{"title":"Pengaruh Bansos Lansia Pemda terhadap Belanja Out-Of-Pocket Lansia: Studi Kasus Lansia Miskin di Indonesia Tahun 2020","authors":"Niar Afdhal Luthfi, Muhammad Hanri","doi":"10.33019/jpi.v5i2.134","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.134","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh program bantuan sosial lansia pemda terhadap belanja kesehatan out-of-pocket (OOP) kelompok lansia miskin di Indonesia. Data yang digunakan adalah data Susenas bulan Maret tahun 2020 dengan menggunakan analisis counterfactual. Karena syarat untuk dapat melakukan analisis counterfactual adalah subjek dari penelitian harus memiliki karakteristik yang sama/seimbang, maka data yang digunakan dibatasi pada lansia kelompok ekonomi 40 persen terbawah. Selain itu, dilakukan teknik randomisasi metode Propensity Score Matching-Nearest-Neighbors (PSM-NN) yaitu mengkonstruksi data yang memiliki karakteristik serupa menjadi dua grup yaitu grup yang mendapatkan perlakuan (treatment) dan grup yang tidak mendapatkan perlakuan (grup kontrol). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok lansia miskin yang mendapatkan bantuan sosial lansia pemda memiliki belanja kesehatan OOP lebih tinggi sebesar 28,3 persen dibanding kelompok lansia miskin yang tidak mendapatkan bantuan. Tingginya belanja OOP ini terutama disebabkan oleh peningkatan belanja untuk pengobatan/kuratif.","PeriodicalId":496204,"journal":{"name":"Journal of Political Issues","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140476923","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kawasan Asia Tengah semula merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Uni Soviet yang kaya sumber daya alam, khususnya minyak bumi dan gas alam. Di samping itu wilayah ini juga sangat strategis karena merupakan wilayah penghubung antara Eropa dan Asia, serta antara Asia Timur dan Timur Tengah. Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, banyak negara besar yang tertarik untuk menanamkan pengaruhnya di wilayah ini. Rusia sebagai negara terbesar setelah hancurnya Uni Soviet berusaha untuk tetap mempertahankan pengaruh yang diwarisi dari Uni Soviet. Amerika Serikat juga berusaha meningkatkan pengaruhnya di kawasan ini. Selain itu, Cina sebagai negara tetangga kawasan Asia Tengah yang saat ini menjadi aktor global baru juga memiliki minat tinggi untuk meluaskan pengaruhnya di wilayah Asia Tengah. Persaingan antara negara besar di kawasan Asia Tengah ini, khususnya antara Cina dan Rusia, yang menarik penulis untuk melakukan penelitianyang dituliskan pada artikel ini. Penulis melakukan penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder yang berasal dari berbagai literatur, serta menggunakan teori Transisi Kekuatan untuk menganalisis hubungan Cina dan Rusia, khususnya strategi Cina pada Rusia untuk secara bersama-sama menjaga kawasan Asia Tengah dari pengaruh aktor global lainnya. Shanghai Cooperation Organization adalah batasan penelitian yang ditetapkan oleh penulis dalam melihat dinamika geopolitik di Asia Tengah, terlepas dari adanya beberapa sudut pandang lain yang juga dapat dijadikan batasan penelitian. Temuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan Cina dan Rusia ini memberi dampak geopolitik yang posistif bagi negara-negara di Kawasan Asia Tengah, sehingga menbuat negara-negara di kawasan tersebut lebih memilih untuk tetap bersama-sama dengan Cina dan Rusia dalam mengembangkan wilayah mereka.
{"title":"Hubungan Cina-Rusia dalam Dinamika Geopolitik Kawasan Asia Tengah","authors":"Sophiana Widiastutie,","doi":"10.33019/jpi.v5i2.147","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.147","url":null,"abstract":"Kawasan Asia Tengah semula merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Uni Soviet yang kaya sumber daya alam, khususnya minyak bumi dan gas alam. Di samping itu wilayah ini juga sangat strategis karena merupakan wilayah penghubung antara Eropa dan Asia, serta antara Asia Timur dan Timur Tengah. Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, banyak negara besar yang tertarik untuk menanamkan pengaruhnya di wilayah ini. Rusia sebagai negara terbesar setelah hancurnya Uni Soviet berusaha untuk tetap mempertahankan pengaruh yang diwarisi dari Uni Soviet. Amerika Serikat juga berusaha meningkatkan pengaruhnya di kawasan ini. Selain itu, Cina sebagai negara tetangga kawasan Asia Tengah yang saat ini menjadi aktor global baru juga memiliki minat tinggi untuk meluaskan pengaruhnya di wilayah Asia Tengah. Persaingan antara negara besar di kawasan Asia Tengah ini, khususnya antara Cina dan Rusia, yang menarik penulis untuk melakukan penelitianyang dituliskan pada artikel ini. Penulis melakukan penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder yang berasal dari berbagai literatur, serta menggunakan teori Transisi Kekuatan untuk menganalisis hubungan Cina dan Rusia, khususnya strategi Cina pada Rusia untuk secara bersama-sama menjaga kawasan Asia Tengah dari pengaruh aktor global lainnya. Shanghai Cooperation Organization adalah batasan penelitian yang ditetapkan oleh penulis dalam melihat dinamika geopolitik di Asia Tengah, terlepas dari adanya beberapa sudut pandang lain yang juga dapat dijadikan batasan penelitian. Temuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan Cina dan Rusia ini memberi dampak geopolitik yang posistif bagi negara-negara di Kawasan Asia Tengah, sehingga menbuat negara-negara di kawasan tersebut lebih memilih untuk tetap bersama-sama dengan Cina dan Rusia dalam mengembangkan wilayah mereka.","PeriodicalId":496204,"journal":{"name":"Journal of Political Issues","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140478727","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：