Pub Date : 2023-11-12DOI: 10.29313/tahkim.v6i2.12015
Adang Muhamad Nasrulloh
Artikel ini hendak bermaksud mengkaji historis, metode permbaharuan hukum keluarga Islam, hal-hal yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode penelitian menggunakan literature Review dengan jenis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan: pertama, urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum yaitu hukum adat, hukum Islam tradisional, ordonasi perkawinan Kristen, hukum perkawinan campuran, disesuaikan dengan agama dan adat istiadat masing-masing penduduk sehingga denagn lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka telah ada keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh golongan masyarakat di Indonesia. kedua, metode yang digunakan dalam pembaharuan hukum Islam dalam UU No 1 tahun 1974 secara umum menggunakan takhshish al-qadla , siyasah syar‘iyah dan qiyas (analogi). UU No 1 Tahun 1974 Ini terdiri 67 Pasal dan 13 Bab sedangkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang terdiri dari 10 Bab dan 49 Pasal, umumnya isi muatannya mengatur tentang perkawinan serta akibat hukum dari terjadinya perkawinan. K at a Ku nci : perkembangan hukum, sejarah, hukum keluarga Islam This article intends to examine the history, methods of updating Islamic family law, matters regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and PP Number 09 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method uses literature review with qualitative data type. The results of this study show: first, marital affairs are regulated through various laws, namely customary law, traditional Islamic law, Christian marriage ordinance, mixed marriage law, adjusted to the religion and customs of each population so that with the birth of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, there has been uniformity in the regulation of marriage for all groups of people in Indonesia. second, the method used in the reform of Islamic law in Law No. 1 of 1974 generally uses takhshish al-qadla, siyasah shar'iyah and qiyas (analogy). Law No. 1 of 1974 consists of 67 Articles and 13 Chapters while PP No. 9 of 1975 concerning the implementation of Law No. 1 of 1974 which consists of 10 Chapters and 49 Articles, generally the content regulates marriage and the legal consequences of marriage. Keywods : legal development, history, Islamic family law
这篇文章的目的是回顾1974年第一修正案婚姻法和1975年第09条关于1974年第1条婚姻法的历史、法律改革。采用定性数据类型的文学评论的研究方法。这项研究的结果表明:第一,通过各种安排的婚姻法律事务即基督教传统伊斯兰法律,ordonasi普通法婚姻,异族通婚的律法,调整各自的宗教和习俗,离1号法案1974年诞生的居民婚姻就有了统一的婚姻安排整个印尼社会阶级。第二，1974年《伊斯兰法改革法》中使用的方法，一般是用沙特阿拉伯语、印度语、阿拉伯语、阿拉伯语和凯亚语(类比)来更新伊斯兰法律。1974年的第1条包括第67条和第13章，而1975年的PP第9条包含10章和第49章，通常规定了婚姻及其婚姻法律的结果。K at a我讨厌:伊斯兰家庭法的法律、历史发展历史,方法》这文章intends to examine updating伊斯兰家庭法律,在法律事务regulated是1974年的1号concerning婚姻》和1975年PP号码09 concerning the Implementation of 1974年法律之1号concerning婚姻。研究方法uses文献质量检讨。results of this study秀:第一,婚姻事务是regulated不同的森林中爬行,namely customary law,传统伊斯兰法律,Christian婚姻枪支综合婚姻法律,海关adjusted to The religion and of每人口那诞生》和1974年法律之1号concerning婚姻,一直有uniformity》(dublin regulation of marriage for所有集团的人在印尼。第二，在1974年第一法律中使用的方法1974年第74条第1款的第67条和第13章，1975年第9条的第1条关注1974年第1条法律的实施键盘:法律发展，历史，伊斯兰家庭法
{"title":"ANALISIS PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA","authors":"Adang Muhamad Nasrulloh","doi":"10.29313/tahkim.v6i2.12015","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.12015","url":null,"abstract":"Artikel ini hendak bermaksud mengkaji historis, metode permbaharuan hukum keluarga Islam, hal-hal yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode penelitian menggunakan literature Review dengan jenis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan: pertama, urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum yaitu hukum adat, hukum Islam tradisional, ordonasi perkawinan Kristen, hukum perkawinan campuran, disesuaikan dengan agama dan adat istiadat masing-masing penduduk sehingga denagn lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka telah ada keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh golongan masyarakat di Indonesia. kedua, metode yang digunakan dalam pembaharuan hukum Islam dalam UU No 1 tahun 1974 secara umum menggunakan takhshish al-qadla , siyasah syar‘iyah dan qiyas (analogi). UU No 1 Tahun 1974 Ini terdiri 67 Pasal dan 13 Bab sedangkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang terdiri dari 10 Bab dan 49 Pasal, umumnya isi muatannya mengatur tentang perkawinan serta akibat hukum dari terjadinya perkawinan. K at a Ku nci : perkembangan hukum, sejarah, hukum keluarga Islam This article intends to examine the history, methods of updating Islamic family law, matters regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and PP Number 09 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method uses literature review with qualitative data type. The results of this study show: first, marital affairs are regulated through various laws, namely customary law, traditional Islamic law, Christian marriage ordinance, mixed marriage law, adjusted to the religion and customs of each population so that with the birth of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, there has been uniformity in the regulation of marriage for all groups of people in Indonesia. second, the method used in the reform of Islamic law in Law No. 1 of 1974 generally uses takhshish al-qadla, siyasah shar'iyah and qiyas (analogy). Law No. 1 of 1974 consists of 67 Articles and 13 Chapters while PP No. 9 of 1975 concerning the implementation of Law No. 1 of 1974 which consists of 10 Chapters and 49 Articles, generally the content regulates marriage and the legal consequences of marriage. Keywods : legal development, history, Islamic family law","PeriodicalId":498912,"journal":{"name":"Tahkim","volume":"33 11","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135036653","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-12DOI: 10.29313/tahkim.v6i2.11792
Khozinatul Asrori
Dalam pernikahan yang diikuti oleh resepsi pernikahan, seringkali semua prasangka negatif dari pihak lain dapat diatasi. Kehadiran resepsi ini menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan tidak ada lagi yang merasa curiga atau khawatir ketika seorang pria dan seorang wanita berjalan bersama. Sebagai salah satu kegiatan dalam resepsi pernikahan biasanya disampaikan ceramah agama atau mau’idzah hasanah oleh seorang tokoh agama, kyai. Dalam ceramahnya penceramah menjelaskan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan nilai atau juga prinsip yang diajarkan oleh agama Islam dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah. Artikel ini mencoba untuk menyatakan pentingnya agenda acara mau’idzah hasanah yang ada dalam rangkaian resepsi pernikahan terhadap upaya untuk membentuk atau menciptakan keluarga yang sakinah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang mengkaji tentang data-data yang didapatkan berdasarkan norma hukum, teori, serta hukum dan kaidah yang relevan dengan acara mau’idzah hasanah dalam resepsi pernikahan. Dalam menganalisa data dilakukan tahap reduksi data, paparan data, dan penyimpulan hasil analisis, untuk mendapatkan data yang valid diterapkan metode triangulasi data, metode dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mau’idzah hasanah merupakan media yang tepat untuk menyampaikan aturan, prinsip dan nilai penting dalam upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah.
{"title":"MAU’IDZAH HASANAH SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN KELUARGA YANG SAKINAH","authors":"Khozinatul Asrori","doi":"10.29313/tahkim.v6i2.11792","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.11792","url":null,"abstract":"Dalam pernikahan yang diikuti oleh resepsi pernikahan, seringkali semua prasangka negatif dari pihak lain dapat diatasi. Kehadiran resepsi ini menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan tidak ada lagi yang merasa curiga atau khawatir ketika seorang pria dan seorang wanita berjalan bersama. Sebagai salah satu kegiatan dalam resepsi pernikahan biasanya disampaikan ceramah agama atau mau’idzah hasanah oleh seorang tokoh agama, kyai. Dalam ceramahnya penceramah menjelaskan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan nilai atau juga prinsip yang diajarkan oleh agama Islam dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah. Artikel ini mencoba untuk menyatakan pentingnya agenda acara mau’idzah hasanah yang ada dalam rangkaian resepsi pernikahan terhadap upaya untuk membentuk atau menciptakan keluarga yang sakinah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang mengkaji tentang data-data yang didapatkan berdasarkan norma hukum, teori, serta hukum dan kaidah yang relevan dengan acara mau’idzah hasanah dalam resepsi pernikahan. Dalam menganalisa data dilakukan tahap reduksi data, paparan data, dan penyimpulan hasil analisis, untuk mendapatkan data yang valid diterapkan metode triangulasi data, metode dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mau’idzah hasanah merupakan media yang tepat untuk menyampaikan aturan, prinsip dan nilai penting dalam upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah.","PeriodicalId":498912,"journal":{"name":"Tahkim","volume":"34 5","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135036649","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-12DOI: 10.29313/tahkim.v6i2.11913
Ahmad Bahrul Ulum, Moh. Mufid
Penelitian ini membahas tentang usia minimal perkawinan dalam undang-undang no. 16 tahun 2019. Usia minimal perkawinan sejatinya jarang dibahas oleh para ulama klasik. Kendati usia minimal perkawinan tidak menjadi tolak ukur sahnya perkawinan, namun data menunjukkan pengabaiannya justru menjadi mafsadat yang sangat besar. Padahal, setiap hukum Islam harus memuat kemaslahatan dan menolak segala macam kerusakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali kemaslahatan dalam usia minimal perkawinan dan mencegah mafsadat (kerusakan) dari pengabaian atas usia minimal perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research . Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis konten Miles dan Huberman. Dengan langkah kodifikasi data, reduksi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.
{"title":"TINJAUAN MAQASID AL-SHARI’AH TERHADAP USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019","authors":"Ahmad Bahrul Ulum, Moh. Mufid","doi":"10.29313/tahkim.v6i2.11913","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.11913","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas tentang usia minimal perkawinan dalam undang-undang no. 16 tahun 2019. Usia minimal perkawinan sejatinya jarang dibahas oleh para ulama klasik. Kendati usia minimal perkawinan tidak menjadi tolak ukur sahnya perkawinan, namun data menunjukkan pengabaiannya justru menjadi mafsadat yang sangat besar. Padahal, setiap hukum Islam harus memuat kemaslahatan dan menolak segala macam kerusakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali kemaslahatan dalam usia minimal perkawinan dan mencegah mafsadat (kerusakan) dari pengabaian atas usia minimal perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research . Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis konten Miles dan Huberman. Dengan langkah kodifikasi data, reduksi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.","PeriodicalId":498912,"journal":{"name":"Tahkim","volume":"38 7","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135037043","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-09DOI: 10.29313/tahkim.v6i2.12014
Ardiansyah Ardiansyah
Fenomena thrifting shop atau lebih dikenal dengan penjualan pakaian bekas impor ilegal akhir-akhir ini marak terjadi. Pasalnya kegiatan jual beli ini termasuk ilegal dikarenakan memiliki banyak dampak negatif dari pakaian yang diperjualbelikan tersebut. Menanggapi fenomena ini, kemudian Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan larangan impor pakaian bekas sebagai realisasi dalam meminimalisir masuknya pakaian bekas di Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut dengan pengimplementasiannya berkaitan erat kaitannya dengan penjagaan jiwa, harta dan lingkungan yang merupakan bagian dari unsur pokok Maqāṣid Syarī’ah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, jenis penelitiannya Library Research. Tulisan ini akan menganalisis kebijakan larangan impor pakaian bekas dengan menggunakan analisis Maqāṣid Syarī’ah, yakni dengan melihat relevansi konsep Maqāṣid Syarī’ah terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas. Setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa kebijakan tentang larangan impor pakaian bekas sangat relevan dengan konsep maqāṣid syarī’ah karena terdapat beberapa unsur kemaslahatan pada penjagaan jiwa, harta, dan lingkungan. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Impor Pakaian Bekas, Maqāṣid Syarī’ah.
{"title":"RELEVANSI MAQĀṢID SYARĪAH TERHADAP KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI INDONESIA","authors":"Ardiansyah Ardiansyah","doi":"10.29313/tahkim.v6i2.12014","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.12014","url":null,"abstract":"Fenomena thrifting shop atau lebih dikenal dengan penjualan pakaian bekas impor ilegal akhir-akhir ini marak terjadi. Pasalnya kegiatan jual beli ini termasuk ilegal dikarenakan memiliki banyak dampak negatif dari pakaian yang diperjualbelikan tersebut. Menanggapi fenomena ini, kemudian Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan larangan impor pakaian bekas sebagai realisasi dalam meminimalisir masuknya pakaian bekas di Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut dengan pengimplementasiannya berkaitan erat kaitannya dengan penjagaan jiwa, harta dan lingkungan yang merupakan bagian dari unsur pokok Maqāṣid Syarī’ah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, jenis penelitiannya Library Research. Tulisan ini akan menganalisis kebijakan larangan impor pakaian bekas dengan menggunakan analisis Maqāṣid Syarī’ah, yakni dengan melihat relevansi konsep Maqāṣid Syarī’ah terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas. Setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa kebijakan tentang larangan impor pakaian bekas sangat relevan dengan konsep maqāṣid syarī’ah karena terdapat beberapa unsur kemaslahatan pada penjagaan jiwa, harta, dan lingkungan. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Impor Pakaian Bekas, Maqāṣid Syarī’ah.","PeriodicalId":498912,"journal":{"name":"Tahkim","volume":" 11","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135293464","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-07DOI: 10.29313/tahkim.v6i2.11732
Muhammad Hilmi Ajjahidi
Islam sebagai agama yang mengatur tentang bagaimana seharusnya seseorang dalam melangsungkan kehidupannya. Mengenai masalah pernikahan maka secara jelas hukum Islam mengatur sedemikian rupa supaya bisa menjadi landasan dan pedoman bagi penganut agamanya. Dan adapun penelitian kali ini mengupas tentang bagaimana terjadinya reformasi perubahan dalam hukum keluarga di dunia Islam yang secara khusus tentang hukum perceraian yang terjadi di negara-negara muslim dan perbandingannya. Adapun pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan adapun teknik pengambilan datanya bersumber dari data primer dan sekunder yang. Hasil penelitian ini mennunjukkan bahwa masih adanya hukum Islam yang ditetapkan tanpa campur tangan hukum lain dan itu berlaku di negara Brunai Darussalam, sedangkan negara-negara seperti Indonesia, Mesir dan Iran dalam menangani masalah perceraian mereka menggunakan hukum Islam namun dikonveksikan dengan hukum barat sehingga perceraian hanya terhitung sejak diputuskan oleh pengadilan negara tersebut. Islam as a religion that regulates how a person should carry out his life. Regarding the issue of marriage, Islamic law clearly regulates in such a way that it can be a foundation and guideline for adherents of their religion. And this research explores how there are reforms to changes in family law in the Islamic world, specifically about divorce laws that occur in Muslim countries and their comparisons. As for this study, it uses normative legal research methods and the data collection technique is sourced from primary and secondary data. The results of this study show that there is still Islamic law that is established without interference from other laws and it applies in the country of Brunai Darussalam, while countries such as Indonesia, Egypt and Iran in dealing with divorce issues they use Islamic law but are convectioned with western law so that divorce is only counted since it was decided by the court of the country. Islam sebagai agama yang mengatur tentang bagaimana seharusnya seseorang dalam melangsungkan kehidupannya. Mengenai masalah pernikahan maka secara jelas hukum Islam mengatur sedemikian rupa supaya bisa menjadi landasan dan pedoman bagi penganut agamanya. Dan adapun penelitian kali ini mengupas tentang bagaimana terjadinya reformasi perubahan dalam hukum keluarga di dunia Islam yang secara khusus tentang hukum perceraian yang terjadi di negara-negara muslim dan perbandingannya. Adapun pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan adapun teknik pengambilan datanya bersumber dari data primer dan sekunder yang. Hasil penelitian ini mennunjukkan bahwa masih adanya hukum Islam yang ditetapkan tanpa campur tangan hukum lain dan itu berlaku di negara Brunai Darussalam, sedangkan negara-negara seperti Indonesia, Mesir dan Iran dalam menangani masalah perceraian mereka menggunakan hukum Islam namun dikonveksikan dengan hukum barat sehingga perceraian hanya terhitung sejak diput
伊斯兰教作为一种支配一个人应该如何生活的宗教。在婚姻问题上，伊斯兰法律明确规定，这是宗教信徒的基础和指导方针。此外，目前的研究探讨了伊斯兰世界家庭法的改革改革是如何发生的，特别是穆斯林国家的离婚法和比率。至于目前的研究，使用规范法的研究方法，以及从原始和次要数据中提取数据的技术。记得是研究结果还存在其他干预的情况下指定的伊斯兰法律是适用于文莱国家Darussalam,而像埃及、印度尼西亚和伊朗这样的国家在处理离婚问题,他们使用伊斯兰法律但dikonveksikan与西方法律,离婚只是由该国法院裁决以来,算上。伊斯兰教是一种宗教，它规定一个人应该如何捍卫自己的生命。就婚姻问题而言，伊斯兰法律的澄清如此简单，这可能是他们宗教认同的基础和指南。这项研究揭示了在伊斯兰世界通过家庭法改变的过程，主要是关于穆斯林国家的非法移民和他们的抱怨。在这项研究中，它是uses normative法律研究方法和数据收集技术从primary和seconddata收集。results of this study秀那有还是没有interference伊斯兰法律就是建立乡村》从另一个间谍活动和it applies》和文莱Darussalam发展中国家,而美国这样的埃及、印度尼西亚和伊朗和离婚率问题他们用在处理伊斯兰法律,但和西方法律,所以那是convectioned离婚率是只有counted既然是决定由乡村法庭》。伊斯兰教作为一种支配一个人应该如何生活的宗教。在婚姻问题上，伊斯兰法律明确规定，这是宗教信徒的基础和指导方针。此外，目前的研究探讨了伊斯兰世界家庭法的改革改革是如何发生的，特别是穆斯林国家的离婚法和比率。至于目前的研究，使用规范法的研究方法，以及从原始和次要数据中提取数据的技术。记得是研究结果还存在其他干预的情况下指定的伊斯兰法律是适用于文莱国家Darussalam,而像埃及、印度尼西亚和伊朗这样的国家在处理离婚问题,他们使用伊斯兰法律但dikonveksikan与西方法律,离婚只是由该国法院裁决以来,算上。关键词:家庭法、离婚、穆斯林国家。伊斯兰教是一种宗教，它规定一个人应该如何背负自己的生命。就婚姻问题而言，伊斯兰法律的澄清如此简单，这可能是他们宗教认同的基础和指南。这项研究揭示了在伊斯兰世界通过家庭法改变的过程，主要是关于穆斯林国家的非法移民和他们的抱怨。在这项研究中，它是uses normative法律研究方法和数据收集技术从primary和seconddata收集。results of this study秀那有还是没有interference伊斯兰法律就是建立乡村》从另一个间谍活动和it applies》和文莱Darussalam发展中国家,而美国这样的埃及、印度尼西亚和伊朗和离婚率问题他们用在处理伊斯兰法律,但和西方法律,所以那是convectioned离婚率是只有counted既然是决定由乡村法庭》。家庭法律，离婚，穆斯林国家。
{"title":"DINAMIKA HUKUM KELUARGA TERHADAP PENGATURAN PERCERAIAN DALAM NEGARA INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA-NEGARA MUSLIM DI DUNIA","authors":"Muhammad Hilmi Ajjahidi","doi":"10.29313/tahkim.v6i2.11732","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.11732","url":null,"abstract":"Islam sebagai agama yang mengatur tentang bagaimana seharusnya seseorang dalam melangsungkan kehidupannya. Mengenai masalah pernikahan maka secara jelas hukum Islam mengatur sedemikian rupa supaya bisa menjadi landasan dan pedoman bagi penganut agamanya. Dan adapun penelitian kali ini mengupas tentang bagaimana terjadinya reformasi perubahan dalam hukum keluarga di dunia Islam yang secara khusus tentang hukum perceraian yang terjadi di negara-negara muslim dan perbandingannya. Adapun pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan adapun teknik pengambilan datanya bersumber dari data primer dan sekunder yang. Hasil penelitian ini mennunjukkan bahwa masih adanya hukum Islam yang ditetapkan tanpa campur tangan hukum lain dan itu berlaku di negara Brunai Darussalam, sedangkan negara-negara seperti Indonesia, Mesir dan Iran dalam menangani masalah perceraian mereka menggunakan hukum Islam namun dikonveksikan dengan hukum barat sehingga perceraian hanya terhitung sejak diputuskan oleh pengadilan negara tersebut. Islam as a religion that regulates how a person should carry out his life. Regarding the issue of marriage, Islamic law clearly regulates in such a way that it can be a foundation and guideline for adherents of their religion. And this research explores how there are reforms to changes in family law in the Islamic world, specifically about divorce laws that occur in Muslim countries and their comparisons. As for this study, it uses normative legal research methods and the data collection technique is sourced from primary and secondary data. The results of this study show that there is still Islamic law that is established without interference from other laws and it applies in the country of Brunai Darussalam, while countries such as Indonesia, Egypt and Iran in dealing with divorce issues they use Islamic law but are convectioned with western law so that divorce is only counted since it was decided by the court of the country. Islam sebagai agama yang mengatur tentang bagaimana seharusnya seseorang dalam melangsungkan kehidupannya. Mengenai masalah pernikahan maka secara jelas hukum Islam mengatur sedemikian rupa supaya bisa menjadi landasan dan pedoman bagi penganut agamanya. Dan adapun penelitian kali ini mengupas tentang bagaimana terjadinya reformasi perubahan dalam hukum keluarga di dunia Islam yang secara khusus tentang hukum perceraian yang terjadi di negara-negara muslim dan perbandingannya. Adapun pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan adapun teknik pengambilan datanya bersumber dari data primer dan sekunder yang. Hasil penelitian ini mennunjukkan bahwa masih adanya hukum Islam yang ditetapkan tanpa campur tangan hukum lain dan itu berlaku di negara Brunai Darussalam, sedangkan negara-negara seperti Indonesia, Mesir dan Iran dalam menangani masalah perceraian mereka menggunakan hukum Islam namun dikonveksikan dengan hukum barat sehingga perceraian hanya terhitung sejak diput","PeriodicalId":498912,"journal":{"name":"Tahkim","volume":"59 10","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135544842","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-07DOI: 10.29313/tahkim.v6i2.12450
Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Sofyan Mei Utama, Diana Farid, Kemal Al Kautsar Mabruri, Mohamad Hilal Nu’man
Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang merongrong stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Peran hukum Islam dalam penanggulangan korupsi memiliki relevansi yang signifikan dalam mengatasi tantangan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum Islam dalam penanggulangan korupsi, dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum Islam yang dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memberantas korupsi. Metode penelitian yang digunakan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif agar fokus pada pengamatan yang mendalam terkait peran hukum Islam dalam penanggulangan korupsi, selain itu data dikumpulkan dari teks-teks hukum Islam, jurnal akademik, buku, dan laporan penelitian terkait. Analisis data menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk memudahkan menarik hasil kesimpulan yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi positif dalam penanggulangan korupsi melalui prinsip-prinsip moral, etika, dan hukuman yang adil. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan penguatan institusi, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi masyarakat, peran hukum Islam dapat berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Corruption is one of the serious problems that undermine social, economic, and political stability in various countries, including Indonesia. The role of Islamic law in tackling corruption has significant relevance in addressing this challenge. This study aims to analyze the role of Islamic law in tackling corruption, focusing on the principles of Islamic law that can make a positive contribution in efforts to eradicate corruption. The research method used by literature studies with a qualitative approach to focus on in-depth observations related to the role of Islamic law in tackling corruption, in addition to data collected from Islamic legal texts, academic journals, books, and related research reports. Data analysis uses a descriptive analysis approach to make it easier to draw the right conclusions. The results showed that Islamic law has great potential in making a positive contribution in tackling corruption through the principles of morals, ethics, and just punishment. With a holistic approach that involves strengthening institutions, strict law enforcement, and public education, the role of Islamic law can play an important role in creating an environment free from corruption.
腐败是破坏包括印度尼西亚在内的许多国家的社会、经济和政治稳定的一个严重问题。伊斯兰法律在打击腐败方面的作用在克服这一挑战方面有着显著的相关性。本研究旨在分析伊斯兰法律在反腐败方面的作用，重点研究伊斯兰法律的原则，这些原则可以对打击腐败做出积极的贡献。该库使用定性方法研究的研究方法，侧重于对伊斯兰法律在反腐败方面的作用的深入观察，以及从伊斯兰法律文本、学术期刊、书籍和相关研究报告中收集的数据。数据分析使用描述性分析的方法来帮助得出正确的结论。研究结果表明，伊斯兰法律有巨大的潜力通过道德、伦理和公正的惩罚对腐败的积极贡献。通过加强机构、严格执法和教育社会的全面方法，伊斯兰法律在创造一个没有腐败的环境中发挥了重要作用。腐败是包括印度尼西亚在内的各种国家在内的社会、经济和政治稳定的严重问题之一。在提出这个挑战时，伊斯兰法律的锁链有很大的分量。这一研究旨在分析伊斯兰法律的包装卷，聚焦于伊斯兰法律的原则，即可以做出积极的、可以根除腐败的承诺。以文学研究为基础的研究采用的研究方法，以对本审查伊斯兰法律的角色，以对照从伊斯兰法律文本、学术界、书籍和相关研究报告收集数据。uses分析数据分析a描述分析容易得出结论。伊斯兰法律的结果表明，在道德、伦理和公正惩罚的原则下，从事积极的交换方面具有巨大的潜力。通过广泛的同意，加强了现有机构、strict law enforcement和公共教育，伊斯兰法律的角色可以在创造一个不受任何有害环境的重要角色。
{"title":"PERAN HUKUM ISLAM DALAM PENCEGAHAN KORUPSI","authors":"Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Sofyan Mei Utama, Diana Farid, Kemal Al Kautsar Mabruri, Mohamad Hilal Nu’man","doi":"10.29313/tahkim.v6i2.12450","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.12450","url":null,"abstract":"Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang merongrong stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Peran hukum Islam dalam penanggulangan korupsi memiliki relevansi yang signifikan dalam mengatasi tantangan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum Islam dalam penanggulangan korupsi, dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum Islam yang dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memberantas korupsi. Metode penelitian yang digunakan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif agar fokus pada pengamatan yang mendalam terkait peran hukum Islam dalam penanggulangan korupsi, selain itu data dikumpulkan dari teks-teks hukum Islam, jurnal akademik, buku, dan laporan penelitian terkait. Analisis data menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk memudahkan menarik hasil kesimpulan yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi positif dalam penanggulangan korupsi melalui prinsip-prinsip moral, etika, dan hukuman yang adil. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan penguatan institusi, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi masyarakat, peran hukum Islam dapat berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Corruption is one of the serious problems that undermine social, economic, and political stability in various countries, including Indonesia. The role of Islamic law in tackling corruption has significant relevance in addressing this challenge. This study aims to analyze the role of Islamic law in tackling corruption, focusing on the principles of Islamic law that can make a positive contribution in efforts to eradicate corruption. The research method used by literature studies with a qualitative approach to focus on in-depth observations related to the role of Islamic law in tackling corruption, in addition to data collected from Islamic legal texts, academic journals, books, and related research reports. Data analysis uses a descriptive analysis approach to make it easier to draw the right conclusions. The results showed that Islamic law has great potential in making a positive contribution in tackling corruption through the principles of morals, ethics, and just punishment. With a holistic approach that involves strengthening institutions, strict law enforcement, and public education, the role of Islamic law can play an important role in creating an environment free from corruption.","PeriodicalId":498912,"journal":{"name":"Tahkim","volume":"59 9","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135544843","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-05DOI: 10.29313/tahkim.v6i2.12257
Nur Halisa
Beragam kearifan lokal yang berkembang dan terpelihara dalam masyarakat Indonesia merupakan salah satu bentuk kekayaan nusantara yang patut dilestarikan dari masa ke masa. Keragaman kearifan lokal masyarakat Banjar memiliki ciri khas yang berbeda di setiap daerah, dan lahirlah kearifan lokal setempat. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan literatur dengan cara mencari informasi yang signifikan. Kajian literatur digunakan untuk mencari referensi teori baru, dan kemudian digunakan sebagai alat untuk analisis data. Data sekunder, seperti yang berasal dari buku, jurnal. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif dengan menganalisis serta menguraikan data yang diperoleh dengan memberikan pemahaman atas masalah yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tradisi badudus termasuk ‘urf al-fasid . Meskipun dalam tradisi ini bertujuan untuk beriktiar memohon perlindungan kepada Allah Swt Tradisi badudus sudah menjadi kebiasaan masyarakat Samarinda pada setiap pernikahan khususnya dalam pernikahan adat Banjar. Akan tetapi, menurut penulis tradisi ini boleh saja dilakukan atau dilestarikan selama tradisi mandi pengantin ini dapat diterima menjadi salah satu adat yang baik dan tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis. The various local wisdoms that are developed and maintained in Indonesian society are a form of archipelago wealth that should be preserved from time to time. The diversity of local wisdom of the Banjar people has different characteristics in each region, and local wisdom is born. This research uses a literature collection method by searching for significant information. Literature studies are used to look for new theoretical references, and then used as a tool for data analysis. Secondary data, such as those from books, journals. The analytical method used is descriptive by analyzing and explaining the data obtained by providing an understanding of the problems raised. The results of this research show that the Badudus tradition includes 'urf al-fasid. Even though this tradition aims to seek protection from Allah SWT, the Badudus tradition has become a habit of the Samarinda people at every wedding, especially in traditional Banjar weddings. However, according to the author, this tradition may be carried out or preserved as long as the bridal shower tradition can be accepted as a good custom and does not conflict with the Koran and hadith.
{"title":"ADAT MANDI PENGANTIN PADA BUDAYA BANJAR DI KOTA SAMARINDA MENURUT HUKUM ISLAM","authors":"Nur Halisa","doi":"10.29313/tahkim.v6i2.12257","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.12257","url":null,"abstract":"Beragam kearifan lokal yang berkembang dan terpelihara dalam masyarakat Indonesia merupakan salah satu bentuk kekayaan nusantara yang patut dilestarikan dari masa ke masa. Keragaman kearifan lokal masyarakat Banjar memiliki ciri khas yang berbeda di setiap daerah, dan lahirlah kearifan lokal setempat. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan literatur dengan cara mencari informasi yang signifikan. Kajian literatur digunakan untuk mencari referensi teori baru, dan kemudian digunakan sebagai alat untuk analisis data. Data sekunder, seperti yang berasal dari buku, jurnal. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif dengan menganalisis serta menguraikan data yang diperoleh dengan memberikan pemahaman atas masalah yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tradisi badudus termasuk ‘urf al-fasid . Meskipun dalam tradisi ini bertujuan untuk beriktiar memohon perlindungan kepada Allah Swt Tradisi badudus sudah menjadi kebiasaan masyarakat Samarinda pada setiap pernikahan khususnya dalam pernikahan adat Banjar. Akan tetapi, menurut penulis tradisi ini boleh saja dilakukan atau dilestarikan selama tradisi mandi pengantin ini dapat diterima menjadi salah satu adat yang baik dan tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis. The various local wisdoms that are developed and maintained in Indonesian society are a form of archipelago wealth that should be preserved from time to time. The diversity of local wisdom of the Banjar people has different characteristics in each region, and local wisdom is born. This research uses a literature collection method by searching for significant information. Literature studies are used to look for new theoretical references, and then used as a tool for data analysis. Secondary data, such as those from books, journals. The analytical method used is descriptive by analyzing and explaining the data obtained by providing an understanding of the problems raised. The results of this research show that the Badudus tradition includes 'urf al-fasid. Even though this tradition aims to seek protection from Allah SWT, the Badudus tradition has become a habit of the Samarinda people at every wedding, especially in traditional Banjar weddings. However, according to the author, this tradition may be carried out or preserved as long as the bridal shower tradition can be accepted as a good custom and does not conflict with the Koran and hadith.","PeriodicalId":498912,"journal":{"name":"Tahkim","volume":"21 3","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135727329","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：